Saat dunia terbangun setelah hari pemilihan di Amerika Serikat (AS), Donald Trump pun terpilih menjadi Presiden AS dan kembali ke Gedung Putih.

Partai Republik juga menguasai Senat AS. Ini akan memudahkan Trump meloloskan ide-ide ekonominya menjadi undang-undang. Meskipun presiden memiliki sejumlah kekuasaan eksekutif langsung, rintangan terakhir adalah kendali Legislatif.

Trump berjanji terapkan tarif tinggi

Kemenangan Trump akan membawa perubahan besar pada ekonomi global. Banyak ide ekonominya yang mirip dengan saat pertama kali ia berkuasa. Namun kali ini, ide-idenya lebih canggih dan ia punya lebih banyak pengalaman dan tekad untuk merealisasikannya.

Donald Trump menjanjikan tarif sebesar 10% atau 20% untuk semua barang yang diimpor ke AS dan tarif yang lebih tinggi lagi sebesar 60% untuk barang-barang buatan Cina. Di saat yang sama, ia juga berjanji untuk mengembangkan kembali industri manufaktur, memotong pajak, dan mendeportasi jutaan imigran ilegal.

Meskipun mungkin tampak ekstrem, janji-janji kampanye itu cukup meyakinkan banyak pemilih yang selama ini berjuang menghadapi inflasi harga makanan dan perumahan. Bahwa ekonomi mereka akan lebih baik jika mendukung Trump.

Bagaimana reaksi pasar global?

Kebijakan Trump akan berdampak besar pada ekonomi Amerika Serikat, juga seluruh dunia. Sebelum pemilihan, bisnis di seluruh dunia telah memperhitungkan kemenangan Partai Demokrat atau Republik dan membuat rencana darurat.

Setelah kemenangan Partai Republik, pasar bereaksi.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pasar saham di Asia, yang pertama dibuka setelah pemilihan, menunjukkan reaksi beragam terhadap kemenangan Trump. Nikkei Jepang dan S&P/ASX 200 Australia naik. Sementara Indeks Hang Seng Hong Kong turun.

Saham Cina Daratan tidak banyak bergerak dan pasar Eropa sejauh ini tidak bergejolak. Pasar AS menyambut kemenangan Trump dengan optimisme dan kegelisahan. Indeks S&P 500 melonjak 2,4%, Dow Jones Industrial Average melonjak 3,4%, dan Nasdaq Composite melonjak 2,7%. Ketiga indeks mencapai rekor tertinggi pada hari Rabu (06/11), sementara indeks MSCI untuk saham dunia naik 1,3%.

Kenaikan demikian tidak dijumpai di pasar obligasi karena surat utang pemerintah AS 10 tahun telah terjual, dengan imbal hasil melonjak menuju 4,5% di tengah antisipasi bahwa defisit yang membengkak di bawah Trump akan memaksa pemerintah untuk membayar utang.

Bitcoin sentuh rekor tertinggi sepanjang masa

Trump berjanji untuk menjadikan Amerika sebagai "ibu kota kripto di planet ini" dengan menghentikan regulasi dan menjadi lebih terbuka terhadap inovasi.

Dukungannya terhadap mata uang kripto telah memberikan harapan bagi industri di AS. Bitcoin, mata uang kripto paling populer, mencapai rekor lebih dari $75.000 pada hari Rabu.

Banyak pendukung mata uang kripto seperti Elon Musk ingin agar Trump kembali terpilih. Beberapa individu dan perusahaan kripto telah menyumbangkan jutaan dolar kepada Super PAC untuk mendukung kandidat pilihan mereka.

Dominasi dolar AS

Sementara bitcoin melonjak, sejumlah mata uang lain tidak berkinerja baik terhadap dolar Amerika. Uni Eropa dan negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Meksiko khawatir tentang tarif.

Pada hari Rabu, banyak mata uang negara ini kehilangan nilai terhadap dolar AS. Peso Meksiko mengalami penurunan terbesar dalam tiga bulan karena sangat rentan terhadap tarif baru AS karena merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut.

Dolar yang lebih mahal akan membuat barang-barang AS lebih mahal bagi negara lain secara umum. Hal ini juga akan membuat komoditas global yang dihargai dalam dolar seperti minyak lebih mahal bagi pembeli yang membayar dalam mata uang lain.

Dolar yang lebih mahal akan membuat barang-barang AS lebih mahal bagi negara lain secara umum. Hal ini juga akan membuat komoditas global yang dihargai dalam dolar seperti minyak menjadi lebih mahal bagi pembeli yang membayar dalam mata uang lain.

Kekhawatiran dan peluang Eropa

Selain kesulitan perdagangan dan tarif, sejumlah negara Eropa Timur khawatir Trump dapat melemahkan dukungan penting Amerika untuk NATO. Ketakutan ini, bersama dengan kekhawatiran tentang masa depan perang di Ukraina, menekan banyak mata uang Eropa Timur seperti mata uang forint di Hungaria.

Untuk menenangkan Trump, Eropa mungkin perlu meningkatkan pengeluaran pertahanannya secara umum dan dukungannya untuk Ukraina. Selain itu, banyak kebijakan Trump dapat menyebabkan inflasi yang berakar di AS dan merusak liabilitas negara lain untuk meminjam uang.

Jika digabungkan, banyak kebijakan Trump yang juga "akan berdampak sangat negatif bagi Meksiko, juga bagi zona euro, dan sangat terkait dengan kawasan Eropa Tengah dan Timur," kata Piotr Matys, analis senior valuta asing di In Touch Capital Markets, kepada kantor berita Bloomberg.

"Masa jabatan kedua Donald Trump akan menjadi tantangan yang lebih besar bagi industri Jerman dan Eropa, apabila dibandingkan masa jabatan pertamanya," kata Thilo Brodtmann, Kepala Asosiasi Industri Teknik Mesin Jerman, dalam sebuah pernyataan.

"Kita harus dengan serius menanggapi pengumuman tarifnya," kata Brodtmann. Ia juga menambahkan bahwa tarif akan membebani perdagangan global dan dapat memaksa Cina dan negara-negara Eropa untuk lebih mengembangkan kekuatan ekonomi mereka sendiri.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

Simak Video 'Biden Minta Turunkan Suhu Politik: Sistem Penghitungan Suara Jujur-Adil':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan rangkaian pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio de Janeiro, Brasil.

Sejumlah isu terkait perekonomian global dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan pertama yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan tahunan itu ialah terkait update perekonomian global.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian global disebut masih dibayangi risiko fragmentasi akibat ketegangan geopolitik global, dan proteksionisme yang menciptakan risiko tinggi bagi pelemahan perekonomian dunia.

"Yang kedua, dengan suku bunga yang tinggi di negara maju terutama Amerika Serikat dan cukup lama menimbulkan dampak yang luar blaisa besar di banyak negara, termasuk G20, capital outflow, depresiasi dari mata uang mereka," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Kemudian, dibahas juga terkait dengan upaya-upaya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerapan pertukaran pembayaran utang untuk iklim atau debt for climate swap.

Sri Mulyani bilang, Indonesia mendukung skema itu untuk membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," tuturnya.

Lalu, dibahas juga terkait perpajakan internasional, yakni terkait digital taxation alias pajak digital hingga minimum taxation. Pembahasan itu menjadi krusial untuk mendongkrak penerimaan negara di seluruh dunia.

FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

Selain itu, Brasil sebagai presidensi G20 mengajukan wacana pengenaan pajak berdasarkan kekayaan terhadap orang superkaya dunia. Ini diajukan dengan melihat semakin tingginya kesenjangan sosial di sejumlah negara, termasuk Brasil.

"Di mana banyak masyarakat melihat ini menjadi salah satu potensi ancaman stabilitas sosial," kata Sri Mulyani.

Kemudian dalam pembahasan pembiayaan pembangunan dan reformasi multilateral development banks (MDBs), FMCBG mendiskusikan bahwa Reformasi MDBs merupakan keharusan, agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung para anggotanya termasuk untuk kebutuhan implementasi Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework atau CAF) yang lebih besar, baik, dan efektif.

Oleh karenanya, Sri Mulyani mendorong dan mendukung koordinasi dan integrasi kebijakan dan proses pengadaan di seluruh MDBs, serta menyederhanakan proses dukungan pendanaan.

MDBs juga harus meningkatkan representasi negara-negara berkembang termasuk dalam hal keterwakilan staf yang akan berperan penting untuk implementasi proyek yang lebih efektif dan memberikan wawasan tentang konteks dan budaya lokal.

Secara keseluruhan, pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brasil disebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkolaborasi dengan negara-negara G20 dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan menjadi bagian penting untuk mengawal isu yang relevan dengan prioritas nasional ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan rangkaian pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio de Janeiro, Brasil.

Sejumlah isu terkait perekonomian global dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan pertama yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan tahunan itu ialah terkait update perekonomian global.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian global disebut masih dibayangi risiko fragmentasi akibat ketegangan geopolitik global, dan proteksionisme yang menciptakan risiko tinggi bagi pelemahan perekonomian dunia.

"Yang kedua, dengan suku bunga yang tinggi di negara maju terutama Amerika Serikat dan cukup lama menimbulkan dampak yang luar blaisa besar di banyak negara, termasuk G20, capital outflow, depresiasi dari mata uang mereka," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Kemudian, dibahas juga terkait dengan upaya-upaya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerapan pertukaran pembayaran utang untuk iklim atau debt for climate swap.

Sri Mulyani bilang, Indonesia mendukung skema itu untuk membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," tuturnya.

Lalu, dibahas juga terkait perpajakan internasional, yakni terkait digital taxation alias pajak digital hingga minimum taxation. Pembahasan itu menjadi krusial untuk mendongkrak penerimaan negara di seluruh dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan rangkaian pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio de Janeiro, Brasil.

Sejumlah isu terkait perekonomian global dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan pertama yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan tahunan itu ialah terkait update perekonomian global.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian global disebut masih dibayangi risiko fragmentasi akibat ketegangan geopolitik global, dan proteksionisme yang menciptakan risiko tinggi bagi pelemahan perekonomian dunia.

"Yang kedua, dengan suku bunga yang tinggi di negara maju terutama Amerika Serikat dan cukup lama menimbulkan dampak yang luar blaisa besar di banyak negara, termasuk G20, capital outflow, depresiasi dari mata uang mereka," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Kemudian, dibahas juga terkait dengan upaya-upaya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerapan pertukaran pembayaran utang untuk iklim atau debt for climate swap.

Sri Mulyani bilang, Indonesia mendukung skema itu untuk membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," tuturnya.

Lalu, dibahas juga terkait perpajakan internasional, yakni terkait digital taxation alias pajak digital hingga minimum taxation. Pembahasan itu menjadi krusial untuk mendongkrak penerimaan negara di seluruh dunia.

FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

Selain itu, Brasil sebagai presidensi G20 mengajukan wacana pengenaan pajak berdasarkan kekayaan terhadap orang superkaya dunia. Ini diajukan dengan melihat semakin tingginya kesenjangan sosial di sejumlah negara, termasuk Brasil.

"Di mana banyak masyarakat melihat ini menjadi salah satu potensi ancaman stabilitas sosial," kata Sri Mulyani.

Kemudian dalam pembahasan pembiayaan pembangunan dan reformasi multilateral development banks (MDBs), FMCBG mendiskusikan bahwa Reformasi MDBs merupakan keharusan, agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung para anggotanya termasuk untuk kebutuhan implementasi Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework atau CAF) yang lebih besar, baik, dan efektif.

Oleh karenanya, Sri Mulyani mendorong dan mendukung koordinasi dan integrasi kebijakan dan proses pengadaan di seluruh MDBs, serta menyederhanakan proses dukungan pendanaan.

MDBs juga harus meningkatkan representasi negara-negara berkembang termasuk dalam hal keterwakilan staf yang akan berperan penting untuk implementasi proyek yang lebih efektif dan memberikan wawasan tentang konteks dan budaya lokal.

Secara keseluruhan, pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brasil disebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkolaborasi dengan negara-negara G20 dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan menjadi bagian penting untuk mengawal isu yang relevan dengan prioritas nasional ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan rangkaian pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio de Janeiro, Brasil.

Sejumlah isu terkait perekonomian global dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan pertama yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan tahunan itu ialah terkait update perekonomian global.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian global disebut masih dibayangi risiko fragmentasi akibat ketegangan geopolitik global, dan proteksionisme yang menciptakan risiko tinggi bagi pelemahan perekonomian dunia.

"Yang kedua, dengan suku bunga yang tinggi di negara maju terutama Amerika Serikat dan cukup lama menimbulkan dampak yang luar blaisa besar di banyak negara, termasuk G20, capital outflow, depresiasi dari mata uang mereka," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Kemudian, dibahas juga terkait dengan upaya-upaya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerapan pertukaran pembayaran utang untuk iklim atau debt for climate swap.

Sri Mulyani bilang, Indonesia mendukung skema itu untuk membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," tuturnya.

Lalu, dibahas juga terkait perpajakan internasional, yakni terkait digital taxation alias pajak digital hingga minimum taxation. Pembahasan itu menjadi krusial untuk mendongkrak penerimaan negara di seluruh dunia.

FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

Selain itu, Brasil sebagai presidensi G20 mengajukan wacana pengenaan pajak berdasarkan kekayaan terhadap orang superkaya dunia. Ini diajukan dengan melihat semakin tingginya kesenjangan sosial di sejumlah negara, termasuk Brasil.

"Di mana banyak masyarakat melihat ini menjadi salah satu potensi ancaman stabilitas sosial," kata Sri Mulyani.

Kemudian dalam pembahasan pembiayaan pembangunan dan reformasi multilateral development banks (MDBs), FMCBG mendiskusikan bahwa Reformasi MDBs merupakan keharusan, agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung para anggotanya termasuk untuk kebutuhan implementasi Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework atau CAF) yang lebih besar, baik, dan efektif.

Oleh karenanya, Sri Mulyani mendorong dan mendukung koordinasi dan integrasi kebijakan dan proses pengadaan di seluruh MDBs, serta menyederhanakan proses dukungan pendanaan.

MDBs juga harus meningkatkan representasi negara-negara berkembang termasuk dalam hal keterwakilan staf yang akan berperan penting untuk implementasi proyek yang lebih efektif dan memberikan wawasan tentang konteks dan budaya lokal.

Secara keseluruhan, pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brasil disebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkolaborasi dengan negara-negara G20 dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan menjadi bagian penting untuk mengawal isu yang relevan dengan prioritas nasional ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan rangkaian pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio de Janeiro, Brasil.

Sejumlah isu terkait perekonomian global dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan pertama yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan tahunan itu ialah terkait update perekonomian global.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian global disebut masih dibayangi risiko fragmentasi akibat ketegangan geopolitik global, dan proteksionisme yang menciptakan risiko tinggi bagi pelemahan perekonomian dunia.

"Yang kedua, dengan suku bunga yang tinggi di negara maju terutama Amerika Serikat dan cukup lama menimbulkan dampak yang luar blaisa besar di banyak negara, termasuk G20, capital outflow, depresiasi dari mata uang mereka," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Kemudian, dibahas juga terkait dengan upaya-upaya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerapan pertukaran pembayaran utang untuk iklim atau debt for climate swap.

Sri Mulyani bilang, Indonesia mendukung skema itu untuk membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," tuturnya.

Lalu, dibahas juga terkait perpajakan internasional, yakni terkait digital taxation alias pajak digital hingga minimum taxation. Pembahasan itu menjadi krusial untuk mendongkrak penerimaan negara di seluruh dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan rangkaian pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio de Janeiro, Brasil.

Sejumlah isu terkait perekonomian global dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan pertama yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan tahunan itu ialah terkait update perekonomian global.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian global disebut masih dibayangi risiko fragmentasi akibat ketegangan geopolitik global, dan proteksionisme yang menciptakan risiko tinggi bagi pelemahan perekonomian dunia.

"Yang kedua, dengan suku bunga yang tinggi di negara maju terutama Amerika Serikat dan cukup lama menimbulkan dampak yang luar blaisa besar di banyak negara, termasuk G20, capital outflow, depresiasi dari mata uang mereka," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Kemudian, dibahas juga terkait dengan upaya-upaya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerapan pertukaran pembayaran utang untuk iklim atau debt for climate swap.

Sri Mulyani bilang, Indonesia mendukung skema itu untuk membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," tuturnya.

Lalu, dibahas juga terkait perpajakan internasional, yakni terkait digital taxation alias pajak digital hingga minimum taxation. Pembahasan itu menjadi krusial untuk mendongkrak penerimaan negara di seluruh dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan rangkaian pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio de Janeiro, Brasil.

Sejumlah isu terkait perekonomian global dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan pertama yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan tahunan itu ialah terkait update perekonomian global.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian global disebut masih dibayangi risiko fragmentasi akibat ketegangan geopolitik global, dan proteksionisme yang menciptakan risiko tinggi bagi pelemahan perekonomian dunia.

"Yang kedua, dengan suku bunga yang tinggi di negara maju terutama Amerika Serikat dan cukup lama menimbulkan dampak yang luar blaisa besar di banyak negara, termasuk G20, capital outflow, depresiasi dari mata uang mereka," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Kemudian, dibahas juga terkait dengan upaya-upaya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerapan pertukaran pembayaran utang untuk iklim atau debt for climate swap.

Sri Mulyani bilang, Indonesia mendukung skema itu untuk membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," tuturnya.

Lalu, dibahas juga terkait perpajakan internasional, yakni terkait digital taxation alias pajak digital hingga minimum taxation. Pembahasan itu menjadi krusial untuk mendongkrak penerimaan negara di seluruh dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan rangkaian pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio de Janeiro, Brasil.

Sejumlah isu terkait perekonomian global dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan pertama yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan tahunan itu ialah terkait update perekonomian global.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian global disebut masih dibayangi risiko fragmentasi akibat ketegangan geopolitik global, dan proteksionisme yang menciptakan risiko tinggi bagi pelemahan perekonomian dunia.

"Yang kedua, dengan suku bunga yang tinggi di negara maju terutama Amerika Serikat dan cukup lama menimbulkan dampak yang luar blaisa besar di banyak negara, termasuk G20, capital outflow, depresiasi dari mata uang mereka," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Kemudian, dibahas juga terkait dengan upaya-upaya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerapan pertukaran pembayaran utang untuk iklim atau debt for climate swap.

Sri Mulyani bilang, Indonesia mendukung skema itu untuk membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," tuturnya.

Lalu, dibahas juga terkait perpajakan internasional, yakni terkait digital taxation alias pajak digital hingga minimum taxation. Pembahasan itu menjadi krusial untuk mendongkrak penerimaan negara di seluruh dunia.

FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

Selain itu, Brasil sebagai presidensi G20 mengajukan wacana pengenaan pajak berdasarkan kekayaan terhadap orang superkaya dunia. Ini diajukan dengan melihat semakin tingginya kesenjangan sosial di sejumlah negara, termasuk Brasil.

"Di mana banyak masyarakat melihat ini menjadi salah satu potensi ancaman stabilitas sosial," kata Sri Mulyani.

Kemudian dalam pembahasan pembiayaan pembangunan dan reformasi multilateral development banks (MDBs), FMCBG mendiskusikan bahwa Reformasi MDBs merupakan keharusan, agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung para anggotanya termasuk untuk kebutuhan implementasi Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework atau CAF) yang lebih besar, baik, dan efektif.

Oleh karenanya, Sri Mulyani mendorong dan mendukung koordinasi dan integrasi kebijakan dan proses pengadaan di seluruh MDBs, serta menyederhanakan proses dukungan pendanaan.

MDBs juga harus meningkatkan representasi negara-negara berkembang termasuk dalam hal keterwakilan staf yang akan berperan penting untuk implementasi proyek yang lebih efektif dan memberikan wawasan tentang konteks dan budaya lokal.

Secara keseluruhan, pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brasil disebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkolaborasi dengan negara-negara G20 dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan menjadi bagian penting untuk mengawal isu yang relevan dengan prioritas nasional ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan rangkaian pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio de Janeiro, Brazil.

Sejumlah isu terkait perekonomian global dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan pertama yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan tahunan itu ialah terkait "update" perekonomian global.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian global disebut masih dibayangi risiko fragmentasi akibat ketegangan geopolitik global, dan proteksionisme yang menciptakan risiko tinggi bagi pelemahan perekonomian dunia.

"Yang kedua, dengan suku bunga yang tinggi di negara maju terutama Amerika Serikat dan cukup lama menimbulkan dampak yang luar blaisa besar di banyak negara, termasuk G20, capital outflow, depresiasi dari mata uang mereka," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Kemudian, dibahas juga terkait dengan upaya-upaya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerapan pertukaran pembayaran utang untuk iklim atau debt for climate swap.

Sri Mulyani bilang, Indonesia mendukung skema itu untuk membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," tuturnya.

Lalu, dibahas juga terkait perpajakan internasional, yakni terkait digital taxation alias pajak digital hingga minimum taxation. Pembahasan itu menjadi krusial untuk mendongkrak penerimaan negara di seluruh dunia.

FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

Selain itu, Brazil sebagai presidensi G20 mengajukan wacana pengenaan pajak berdasarkan kekayaan terhadap orang super kaya dunia. Ini diajukan dengan melihat semakin tingginya kesenjangan sosial di sejumlah negara, termasuk Brazil.

"Di mana banyak masyarakat melihat ini menjadi salah satu potensi ancaman stabilitas sosial," kata Sri Mulyani.

Kemudian dalam pembahasan pembiayaan pembangunan dan reformasi multilateral development banks (MDBs), FMCBG mendiskusikan bahwa Reformasi MDBs merupakan keharusan, agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung para anggotanya termasuk untuk kebutuhan implementasi Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework atau CAF) yang lebih besar, baik, dan efektif.

Oleh karenanya, Sri Mulyani mendorong dan mendukung koordinasi dan integrasi kebijakan dan proses pengadaan di seluruh MDBs, serta menyederhanakan proses dukungan pendanaan.

MDBs juga harus meningkatkan representasi negara-negara berkembang termasuk dalam hal keterwakilan staf yang akan berperan penting untuk implementasi proyek yang lebih efektif dan memberikan wawasan tentang konteks dan budaya lokal.

Secara keseluruhan, pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brazil disebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkolaborasi dengan negara-negara G20 dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan menjadi bagian penting untuk mengawal isu yang relevan dengan prioritas nasional ke depan.