Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya bisa menjadi hikmah sekaligus pelajaran penting yang dipetik (lesson learned) pemerintah.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo, Hokky Situngkir, dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

“Harus diakui bahwa berbagai macamlessonyang kita pelajari di insiden PDNS kemarin, itu mempengaruhi gimana kita memperbaiki, proses pengembangan, dan segala macamnya,” kata Hokky.

Akibat insiden serangan PDNS,Hokky menyatakan bahwa pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis.

“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” jelasnya.

Hokky menuturkan bahwa pelajaran lain yang dipetik dari adanya insiden serangan Brain Cipher ransomwareadalah berkaitan dengan keamanan, termasuk kata sandi (password).

“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas,” tuturnya.

Menurut Hokky, pentingnya autentikasi multifaktor juga sangat penting. Selain itu, lanjut Hokky, fungsi dari pusat operasi keamanan (security operation center) juga akan lebih ditingkatkan dan didorong. Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.

“Itu mungkin yang lesson learned. Ada beberapa lesson lagi yang banyak kita evaluasi, itu mungkin lesson learned,” ungkapnya.

Meski demikian, Hokky menyebut bahwa Kemenkominfo belum menghitung kerugian dari serangan PDNS Surabaya yang terjadi sejak 20 Juni 2024 silam.

“Sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyentil Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seiring dengan seringnya kasus kebocoran data di Indonesia.

Bamsoet, sapaannya, mengatakan pemerintah, BSSN dan TNI harus segera menyelesaikan kasus kebocoran data di BAIS TNI tersebut secara serius. Pasalnya, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut kebocoran data yang terjadi di BAIS TNI telah menunjukkan bahwa negara semakin rentan disusupi.

"Pemerintah harus segera meningkatkan keamanan sistem penyimpanan data intelijen agar tidak terjadi kebocoran data lagi," tuturnya di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Selain itu, dia juga mendesak BSSN agar bekerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN dalam rangka memperkuat keamanan dan pertahanan siber.

"BSSN ini tugasnya apa? Mereka itu harus memperkuat keamanan dan pertahanan siber negara," katanya.

Bamsoet juga mengingatkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto agar belajar lebih banyak tentang modus peretasan dan mencari sumber daya manusia yang tepat untuk menjaga keamanan siber di BAIS TNI

"Tidak hanya Panglima TNI, Kapolri juga harus meningkatkan pemahaman terhadap modus peretasan sehingga bisa minimalisir resiko serangan peretasan," ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Suharti mengatakan bahwa imbas dari Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas hanya mengakibatkan data lampiran KIP Kuliah hilang.

Dia mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memastikan data-data yang ada di Kemendikbudtistek.

"Kami langsung komunikasikan data di dalam backup kami ada tersedia, jadi 853.390 orang pendaftar KIP, data dalam spreadsheet-nya tersedia tetapi lampiran-lampirannya yang memang tidak ada di dalam backup," katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Suharti mengatakan bahwa pihaknya kemudian mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, termasuk mahasiswa penerima KIP Kuliah dan pendaftar untuk segera melakukan memperbarui data.

Saat ditanyai Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf soal isi lampiran-lampiran tersebut, Suharti mengatakan bahwa lampiran itu berupa data yang menunjukkan mahasiswa tidak mampu.

"Seperti untuk klaim akun mereka pak, lampiran-lampiran yang menunjukkan bahwa mereka adalah mahasiswa yang tidak mampu, kan oleh masing-masing perguruan tinggi dilakukan evaluasi bahwa apakah mereka miskin atau tidak kemudian seperti bukti-bukti listrik dan sebagainya, yang selama ini memang digunakan oleh perguruan tinggi, bukan hal yang baru lagi," ujarnya menjelaskan.

Lalu, dia menjelaskan bahwa pada saat surat dikeluarkan pada 28 Juni lalu, tercatat yang belum terbayarkan KIP Kuliah itu ada sekitar 16.316 orang dan pada waktu itu penyerapan sudah 98,8%, dan lanjutannya dilakukan secara manual.

Dia mengatakan bahwa setelah melakukan pembahasan dengan tim IT, memang diperlukan waktu untuk memulihkan data yang terdampak dari PDN down tersebut.

"Jadi memang butuh waktu, dari pembahasan bersama dengan tim IT tidak mungkin dipulihkan hanya dalam waktu seminggu, dua minggu, jadi dipastikan sampai 29 Juli sistem akan pulih kembali," tambahnya.

Pihaknya berjanji bahwa semua sistem di dalam Kemendikbudristek akan pulih kembali pada 29 Juli 2024, dengan memerlukan waktu beberapa pekan.

"Kita berjanji bahwa semua sistem akan pulih pada tanggal 29 Juli. Jadi memang butuh waktu karena memang tidak hanya sistemnya [yang] hidup tetapi karena data-data kan harus juga masuk pak, tidak hanya untuk pendaftar tetapi data yang on going," ucapnya.

Seperti diketahui, Kemendikbudristek RI kehilangan data mahasiswa pendaftar KIP Kuliah imbas server PDN down akibat diretas.

PDN yang diretas membuat data lebih dari 800.000 calon mahasiswa pendaftar KIP Kuliah ikut hilang karena tidak ada backup data.

Akibatnya, Kemendikbudristek RI meminta mahasiswa yang sudah daftar KIP Kuliah 2024 untuk wajib mengunggah ulang dokumen pendaftaran.

Suharti mengatakan bahwa ada 853.393 orang yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah sebelum PDN down dan mengalami kendala.