JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar untuk melaporkan agenda Kementerian PPMI.

Dalam pertemuan tertutup, Muhaimin mendengarkan paparan agenda-agenda jangka pendek yang dilakukan Kementerian PPMI pada tahun 2025. Utamanya perlindungan pekerja migran.

“Ada tiga aspek utama yang menjadi konsentrasi kita. Yang pertama, bahwa pekerja migran itu kontribusinya sangat besar untuk devisa buat negara kita,” kata Muhaimin dalam konferensi pers, di kantor Kemenko PM, Selasa (5/11/2024).

Muhaimin menegaskan, pekerja migran sangat banyak memberikan pendapatan bagi negara.

Oleh sebab itu, pria yang karib disapa Cak Imin ini berharap kementerian dan lembaga terkait memberikan perhatian serius bagi pekerja migran.

“Hampir Rp 300 triliun per tahun devisa yang masuk ke dalam negeri. Oleh karena itu, saking besarnya devisa itu, kita berharap semua kementerian, lembaga, pihak-pihak terkait, Kapolri, khususnya kemenlu, semua benar-benar memberikan perhatian serius,” kata Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran untuk seluruh aspek.

Mulai dari persiapan keberangkatan, persiapan penempatan, proses rekrutmen, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, perlindungan di negara tujuan, sampai perlindungan pulang kembali ke tanah air.

“Ini proses utuh. Kita ingin dalam proses yang utuh itu termasuk devisa itu biar produktif,” kata Cak Imin.

Sementara itu, Karding menjelaskan, pertemuan dengan Cak Imin dilakukan untuk melaksanakan tugas perlindungan Migran yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, seluruh rencana kerja yang telah disiapkan oleh Kementerian PPMI disampaikan kepada Kemenko PM untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian dan lembaga terkait.

“Jadi kami harus melaporkan kepada Kemenko tentang apa yang sedang kita siapkan, sedang kita lakukan dalam rangka untuk bisa bekerja dengan baik sesuai dengan fokus-fokus kerja yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo kepada kami,” kata Karding.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan akan mengajukan tambahan anggaran untuk perlindungan pekerja migran pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, menurut dia selama ini anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan untuk perlindungan pekerja migran terlalu kecil.

“Tahun lalu anggarannya hanya Rp 495 miliar, sedangkan pekerja (migran) kita 1.400 orang dengan luasan tanggung jawab yang begitu besar, meliputi perlindungan, penempatan, dan kebudayaan,” ujarnya saat ditemui di pelataran Gedung DPR/MPR Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Karding belum bersedia menyebutkan nominal anggaran yang akan ia ajukan. Ia mengatakan, saat ini timnya akan mengkaji dahulu anggaran tersebut. “Nanti biar dikaji dulu oleh tim, yang rasional, yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan kerja kita ke depan,” kata dia. Menurutnya, kementeriannya akan memfokuskan anggaran pada perlindungan, vokasi, serta penempatan pekerja migran.

Sebelumnya, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rendra Setiawan, mengatakan Kemnaker tidak lagi mengurusi persoalan pekerja migran. Fungsi seperti pembuatan kerja sama luar negeri, penempatan, dan perlindungan pekerja migran yang sebelumnya ada di Kemnaker, kini dipindah ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (PPMI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI).

“Dengan terbentuknya kementerian baru tersebut, maka fungsi yang ada di direktorat kami (P3MI) berpindah ke Kementerian PPMI tersebut,” ujar Rendra ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Rendra juga memastikan, tidak ada transfer pegawai Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI. Ia menyebut, hanya fungsi soal pekerja migran saja yang pindah ke Kementerian PPMI. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Pembentukan Kementerian PPMI ini, termasuk juga pemindahan Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI, merupakan keinginan Prabowo yang ingin memfokuskan fungsi perlindungan terhadap para pekerja migran dalam satu kementerian tersendiri. Rendra sendiri memastikan tidak akan ada tumpang tindih kewenangan antara Kemnaker dengan Kementerian PPMI ke depan

Vedro Imanuel G. berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan akan mengajukan tambahan anggaran untuk perlindungan pekerja migran pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, menurut dia selama ini anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan untuk perlindungan pekerja migran terlalu kecil.

“Tahun lalu anggarannya hanya Rp 495 miliar, sedangkan pekerja (migran) kita 1.400 orang dengan luasan tanggung jawab yang begitu besar, meliputi perlindungan, penempatan, dan kebudayaan,” ujarnya saat ditemui di pelataran Gedung DPR/MPR Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Karding belum bersedia menyebutkan nominal anggaran yang akan ia ajukan. Ia mengatakan, saat ini timnya akan mengkaji dahulu anggaran tersebut. “Nanti biar dikaji dulu oleh tim, yang rasional, yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan kerja kita ke depan,” kata dia. Menurutnya, kementeriannya akan memfokuskan anggaran pada perlindungan, vokasi, serta penempatan pekerja migran.

Sebelumnya, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rendra Setiawan, mengatakan Kemnaker tidak lagi mengurusi persoalan pekerja migran. Fungsi seperti pembuatan kerja sama luar negeri, penempatan, dan perlindungan pekerja migran yang sebelumnya ada di Kemnaker, kini dipindah ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (PPMI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI).

“Dengan terbentuknya kementerian baru tersebut, maka fungsi yang ada di direktorat kami (P3MI) berpindah ke Kementerian PPMI tersebut,” ujar Rendra ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Rendra juga memastikan, tidak ada transfer pegawai Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI. Ia menyebut, hanya fungsi soal pekerja migran saja yang pindah ke Kementerian PPMI. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Pembentukan Kementerian PPMI ini, termasuk juga pemindahan Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI, merupakan keinginan Prabowo yang ingin memfokuskan fungsi perlindungan terhadap para pekerja migran dalam satu kementerian tersendiri. Rendra sendiri memastikan tidak akan ada tumpang tindih kewenangan antara Kemnaker dengan Kementerian PPMI ke depan

Vedro Imanuel G. berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan akan mengajukan tambahan anggaran untuk perlindungan pekerja migran pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, menurut dia selama ini anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan untuk perlindungan pekerja migran terlalu kecil.

“Tahun lalu anggarannya hanya Rp 495 miliar, sedangkan pekerja (migran) kita 1.400 orang dengan luasan tanggung jawab yang begitu besar, meliputi perlindungan, penempatan, dan kebudayaan,” ujarnya saat ditemui di pelataran Gedung DPR/MPR Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Karding belum bersedia menyebutkan nominal anggaran yang akan ia ajukan. Ia mengatakan, saat ini timnya akan mengkaji dahulu anggaran tersebut. “Nanti biar dikaji dulu oleh tim, yang rasional, yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan kerja kita ke depan,” kata dia. Menurutnya, kementeriannya akan memfokuskan anggaran pada perlindungan, vokasi, serta penempatan pekerja migran.

Sebelumnya, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rendra Setiawan, mengatakan Kemnaker tidak lagi mengurusi persoalan pekerja migran. Fungsi seperti pembuatan kerja sama luar negeri, penempatan, dan perlindungan pekerja migran yang sebelumnya ada di Kemnaker, kini dipindah ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (PPMI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI).

“Dengan terbentuknya kementerian baru tersebut, maka fungsi yang ada di direktorat kami (P3MI) berpindah ke Kementerian PPMI tersebut,” ujar Rendra ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Rendra juga memastikan, tidak ada transfer pegawai Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI. Ia menyebut, hanya fungsi soal pekerja migran saja yang pindah ke Kementerian PPMI. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Pembentukan Kementerian PPMI ini, termasuk juga pemindahan Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI, merupakan keinginan Prabowo yang ingin memfokuskan fungsi perlindungan terhadap para pekerja migran dalam satu kementerian tersendiri. Rendra sendiri memastikan tidak akan ada tumpang tindih kewenangan antara Kemnaker dengan Kementerian PPMI ke depan

Vedro Imanuel G. berkontribusi dalam artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding ditunjuk menjadi menteri perlindungan pekerja migran/kepala Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Namanya sudah terdengar sebagai calon menteri Prabowo sejak beberapa waktu lalu. Dia diminta Prabowo untuk membantu memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia atau buruh migran Indonesia di luar negeri.

Dia juga ditugaskan Prabowo untuk dapat membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk tenaga kerja asal Indonesia.

Abdul Kadir Karding adalah seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pernah menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah (2009-2014).

Kala itu, dia menjabat sebagai Ketua Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Pada 2012, dia dipindahkan ke Komisi IV yang menangani perdagangan dan BUMN. Politisi kelahiran Sulawesi Tengah ini juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk periode 2014-2015 dan sebagai wakil ketua Fraksi PKB (2009-2014).

Selain itu, dia juga menjabat sebagai sekretaris Fraksi MPR PKB pada periode yang sama. Pada Pemilu 2014, Abdul Kadir terpilih kembali menjadi anggota DPR Komisi III, dan pada tahun yang sama, dia diangkat sebagai sekretaris jenderal DPP PKB untuk periode 2014-2019.

Karier politiknya berlanjut, dan dia kembali ke DPR RI sebagai anggota Komisi VII untuk periode 2019-2024. Karier politiknya dimulai di tingkat daerah sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah (2001-2006).

Di luar politik, Abdul Kadir aktif dalam berbagai organisasi, termasuk sebagai pembina Persatuan Guru & Karyawan Swasta Indonesia dan Ketua DPP Ika Universitas Diponegoro (Undip), Semarang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk politisi PKB Abdul Kadir Karding untuk menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran.

Karding mengatakan bahwa dirinya sudah diminta oleh Prabowo Subianto agar fokus memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia atau buruh migran Indonesia di luar negeri.

Selain itu, Prabowo Subianto juga tengah menugaskan Karding agar bisa membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk tenaga kerja asal Indonesia.

"Itu semua tugas dari Pak Prabowo tadi. Insya Allah jadi itu (Menteri Tenaga Kerja)," tuturnya di Jakarta, Senin (14/10).

Dia mengakui pekerjaan tersebut tidaklah mudah. Maka dari itu, dia meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar pekerjaan tersebut bisa dijalankan dengan baik.

"Saya mohon doa dan dukungan ya," kata Karding.

Profil Abdul Kadir Karding

Abdul Kadir Karding merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pernah menjabat menjadi anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah (2009-2014).

Ia saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Setelah itu, dirinya dipindah ke Komisi IV untuk menangani perdagangan dan BUMN pada 2012.

Politisi asal Sulawesi Tengah ini juga pernah terpilih menjadi Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg DPR RI) periode 2014-2015. Kemudian ditunjuk
sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2009-2014.

Dirinya bahkan menjabat sebagai Sekretaris Fraksi MPR Partai Kebangkitan Bangsa periode 2009-2014.

Pada Pemilu 2014, Abdul Kadir kembali terpilih menjadi anggota DPR Komisi III. Tahun yang sama, ia juga ditunjuk sebagai sekretaris jenderal DPP PKB periode 2014-2019.

Ia juga kembali ke Senayan setelah terpilih menjadi anggota DPR RI Komisi VII periode 2019-2024.

Dirinya memulai karier politik dari bawah yakni sebagai anggota DPRD Jawa Tengah. Kariernya terus naik hingga ia ditunjuk menjadi Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah periode 2001-2006.

Abdul Kadir juga aktif sebagai pembina berbagai organisasi, seperti Persatuan Guru & Karyawan Swasta Indonesia, serta ketua DPP Ika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk politisi PKB Abdul Kadir Karding untuk menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran.

Karding mengatakan bahwa dirinya sudah diminta oleh Prabowo Subianto agar fokus memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia atau buruh migran Indonesia di luar negeri.

Selain itu, Prabowo Subianto juga tengah menugaskan Karding agar bisa membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk tenaga kerja asal Indonesia.

"Itu semua tugas dari Pak Prabowo tadi. Insya Allah jadi itu (Menteri Tenaga Kerja)," tuturnya di Jakarta, Senin (14/10).

Dia mengakui pekerjaan tersebut tidaklah mudah. Maka dari itu, dia meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar pekerjaan tersebut bisa dijalankan dengan baik.

"Saya mohon doa dan dukungan ya," kata Karding.

Profil Abdul Kadir Karding

Abdul Kadir Karding merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pernah menjabat menjadi anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah (2009-2014).

Ia saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Setelah itu, dirinya dipindah ke Komisi IV untuk menangani perdagangan dan BUMN pada 2012.

Politisi asal Sulawesi Tengah ini juga pernah terpilih menjadi Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg DPR RI) periode 2014-2015. Kemudian ditunjuk
sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2009-2014.

Dirinya bahkan menjabat sebagai Sekretaris Fraksi MPR Partai Kebangkitan Bangsa periode 2009-2014.

Pada Pemilu 2014, Abdul Kadir kembali terpilih menjadi anggota DPR Komisi III. Tahun yang sama, ia juga ditunjuk sebagai sekretaris jenderal DPP PKB periode 2014-2019.

Ia juga kembali ke Senayan setelah terpilih menjadi anggota DPR RI Komisi VII periode 2019-2024.

Dirinya memulai karier politik dari bawah yakni sebagai anggota DPRD Jawa Tengah. Kariernya terus naik hingga ia ditunjuk menjadi Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah periode 2001-2006.

Abdul Kadir juga aktif sebagai pembina berbagai organisasi, seperti Persatuan Guru & Karyawan Swasta Indonesia, serta ketua DPP Ika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.