JAKARTA, investor.id – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diperpanjang masa tugasnya. Hal ini diperlukan agar satgas dapat melanjutkan dalam penyelesaian masalah terkait sisa aset yang belum tuntas.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, karena masih banyak aset-aset yang harus diselesaikan.

“Tentunya kita memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan yaitu terhadap obligor atau debitur," ujar Menko Polhukam Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Presiden Jokowi sebelumnya telah memperpanjang masa kerja Satgas BLBI sampai dengan 31 Desember 2024. Menko Polhukam Hadi juga menuturkan tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden terkait hal ini.

"Saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," kata Menko Hadi.

"Di samping itu saya tadi juga meminta Satgas BLBI melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 PP Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," tambahnya.

Satgas terus melakukan upaya penyelesaian terkait pengembalian aset secara bertahap. Hingga saat ini perolehan Satgas BLBI mencapai 38,2 triliun.

"Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya akan kita lakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," terang Menko Hadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News