Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 yang Prabowo Subianto canangkan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

"Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonmi 8% di 2029, ini bukan hal mustahil," ujarnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024).

Mengingat, tuturnya, Indonesia pernah mengerek ekonomi hingga 8,2% pada 1995 atau 29 tahun silam. Bahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1986 hingga 1997 atau era pemerintahan Suharto berada di angka 7,3%.

Dalam rangka usaha pemerintah untuk dapat kembali mencapai angka 8%, Airlangga berpandangan pemerintah dapat belajar dari berbagai capaian yang Indonesia pernah raih.

"Oleh karena itu, untuk menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru dari adaptasi teknologi dan inovasi agar Indonesia dapat mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah," tuturnya.

Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7%—8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.

Di mana Suharto memulai kepemimpinannya dengan ekonom tumbuh hingga 10,92% pada 1968. Sementara berbanding terbalik dengan akhir kepemimpinannya kala 1998, di mana ekonomi anjlok hingga -13,13%.

Pertumbuhan ekonomi di angka sekitar 6% terjadi tujuh kali, sekitar 7% setidaknya terjadi selama 10 kali, mencapai angka 8% sebanyak 3 kali, tumbuh sebesar 9% sebanyak satu kali, dan sisanya bervariasi.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengenang bahwa dalam 50 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya pernah di capai di era 1990-an.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) melihat Indonesia hanya akan meraih pertumbuhan ekonomi di level 5,1% hingga 2029.

IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

Sementara pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan coba mengoptimalisasi lifting minyak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti era Orde Baru.

Bahlil menceritakan, pada 1996—1997 atau pada penghujung era Orde Baru, lifting minyak Indonesia bisa mencapai 1,6 juta barrel per hari. Akibatnya, saat itu lifting minyak berkontribusi hingga 40%—50% ke pendapatan negara.

Kendati demikian, pasca reformasi jumlah tersebut terus turun. Oleh sebab itu, Bahlil menyatakan pihaknya akan coba kembali mengoptimalisasi lifting minyak agar kembali bisa memberi kontribusi maksimal kepada penerimaan negara hingga pertumbuhan ekonomi.

"Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengoptimalkan sumur-sumur kita, baik yang ada maupun yang ideal, untuk bisa meningkatkan lifting kita," jelasnya di acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Di samping itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengakui masih banyak hambatan birokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, Bahlil menyatakan pemerintah ke depan akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses eksplorasi.

Dia mencontohkan, jika selama ini memerlukan 320 izin untuk melakukan eksplorasi maka akan dipangkas menjadi 140 izin. Dengan begitu, dia meyakini investor juga akan masuk ke Indonesia.

"Kalau tidak ada tawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain dan negara kita, bagaimana investor bisa masuk? Jadi, cara-cara lama kita harus lupakan," katanya.

Lebih lanjut, dia mengklaim pemerintahan Prabowo nantinya akan mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik. Selanjutnya, ke depan impor gas juga akan ditahan dengan kembangkan infrastruktur seperti pembangunan pipa-pipa gas di daerah strategis.

"Kalau ini mampu kita eksekusi, minimal pertumbuhan ekonomi kita tambah 2%. Strateginya pun kita sudah buat," ujar Bahlil.