Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 yang Prabowo Subianto canangkan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

"Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonmi 8% di 2029, ini bukan hal mustahil," ujarnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024).

Mengingat, tuturnya, Indonesia pernah mengerek ekonomi hingga 8,2% pada 1995 atau 29 tahun silam. Bahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1986 hingga 1997 atau era pemerintahan Suharto berada di angka 7,3%.

Dalam rangka usaha pemerintah untuk dapat kembali mencapai angka 8%, Airlangga berpandangan pemerintah dapat belajar dari berbagai capaian yang Indonesia pernah raih.

"Oleh karena itu, untuk menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru dari adaptasi teknologi dan inovasi agar Indonesia dapat mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah," tuturnya.

Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7%—8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.

Di mana Suharto memulai kepemimpinannya dengan ekonom tumbuh hingga 10,92% pada 1968. Sementara berbanding terbalik dengan akhir kepemimpinannya kala 1998, di mana ekonomi anjlok hingga -13,13%.

Pertumbuhan ekonomi di angka sekitar 6% terjadi tujuh kali, sekitar 7% setidaknya terjadi selama 10 kali, mencapai angka 8% sebanyak 3 kali, tumbuh sebesar 9% sebanyak satu kali, dan sisanya bervariasi.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengenang bahwa dalam 50 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya pernah di capai di era 1990-an.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) melihat Indonesia hanya akan meraih pertumbuhan ekonomi di level 5,1% hingga 2029.

IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

Sementara pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga.

JAKARTA, investor.id – Pariwisata dipercaya memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian nasional. Apalagi, Indonesia memiliki potensi wisata alam yang sangat banyak dan beragam, sehingga mampu menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Data tahun 2022 sektor pariwisata telah mampu menghasilkan PDB pariwisata sebesar 4,3% atau Rp 842.303,16 miliar, devisa pariwisata sebesar US$ 4.260 juta, dan menyerap tenaga kerja pariwisata 21,26 juta orang di tahun 2021.

Berdasarkan laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kunjungan wisatawan mancanegara baru berhasil 10,41 juta per November 2023. Walaupun target Kemenparekraf hanya 8,5 juta orang.

Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%, pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor pariwisata secara maksimal dan berkelanjutan.

“Kita jangan puas sama data, itu kan bisa benar, bisa juga tidak. Dengan target pertumbuhan ekonomi 7-8%, ya kita terus kerja keras, itu pesan Pak Prabowo. Kita harus melihat sektor apa yang bisa mendukung pertumbuhan, yang ditargetkan pada tahun 2025 itu adalah 8%,” kata Bambang Haryo kepada sejumlah media dikutip Senin (28/10/2024).

Salah satu yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu, menurutnya, adalah industri pariwisata. Karena industri pariwisata memiliki dampak multiplayer-effect economy yang pasti ke sektor lainnya, seperti sektor manufaktur, UMKM dan sektor jasa. Jika sektor-sektor tersebut bertumbuh, maka dipastikan akan terbuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, dan bisa mendorong ekonomi meningkat secara tajam. Belum lagi ditambahkan aspek pemasukan pajak negara.

Menurut pria yang akrab disapa BHS ini, pariwisata di Tanah Air masih kurang dimaksimalkan, pada hal Indonesia memiliki wisata alam dan budaya yang sangat berlimpah dan beberapa tidak dimiliki oleh negara lain. Misalnya wisata alam dengan 127 gunung yang aktif, maupun 500 tidak aktif. Baik pegunungan-pegunungan yang memanjang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, menghasilkan ribuan air terjun serta arum jeram dan sungai.

“Juga di sepanjang pantai kita yang panjangnya 81.290 km, 40 persennya bisa dipakai untuk wisata pantai dan laut, seperti snorkelling dan diving. Ini tidak dimiliki oleh banyak negara termasuk Prancis dan Thailand sebagai contoh,” urainya.

BHS menyatakan banyak negara yang hanya mengandalkan wisata budaya dan minim wisata alam, ternyata mampu menarik wisatawan asing.

“Mereka hanya punya wisata budaya saja yang diandalkan di negara tersebut. Sedangkan wisata alamnya sangat minim. Tetapi Prancis pernah mencapai 200 juta turis asing per tahun, dengan rata-rata waktu tinggal (spending time) 6.4 malam. Demikian juga Thailand, wisata alamnya sangat minim, lebih banyak wisata budayanya yang dieksplor secara maksimal,” imbuhnya.

Sehingga hal tersebut mampu mendatangkan turis internasional sebanyak 39 juta dengan spending time 9 malam dan bahkan masih mendorong Domestic Trip sebanyak 205 juta orang per tahun. Selain turis mengeksplor wisata budayanya, Thailand juga memberikan Visa Free Expansion kepada 93 negara selama 60 hari. Dan bahkan memberikan subsidi 50% tarif kamar untuk domestik. Sehingga diharapkan ekonomi dari pariwisata naik tajam baik internasional maupun domestik.

“Padahal wisata budaya kedua negara tersebut jumlahnya jauh lebih kecil dari potensi wisata budaya yang ada di Indonesia. Sebagai contoh Thailand hanya memiliki 4 kerajaan. Dan Prancis hanya memiliki 1 kerajaan. Sedangkan Indonesia memiliki 278 kerajaan di 80 tahun silam, dan 1.340 suku bangsa, yang menjadi sumber potensi wisata budaya di Indonesia,” terangnya.

BHS menjelaskan, seharusnya target perolehan turis wisata internasional di Indonesia, jauh lebih tinggi dari yang didapat oleh Thailand dan bahkan Prancis. Tetapi saat ini, turis mancanegara yang datang ke Indonesia hanya berkisar 10-15 juta orang per tahun, dengan lama tinggal 7 malam.

“Bayangkan bila turis internasional yang hadir di Indonesia sama atau di atas Thailand, maka kita bisa mendapatkan peningkatan di atas 3 kali lipat dari devisa pariwisata yang saat ini sekitar US$ 14 miliar atau Rp 217 trilliun. Sehingga devisa pariwisata kita bisa didapat lebih dari Rp 1.000 triliun, kalau kita benar-benar memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di Indonesia,” kata Bambang Haryo.

Ia menegaskan sudah seharusnya Kemenparekraf segera membangun sumber daya manusia yang handal, untuk mendukung pariwisata mulai dari, supir taksi, pemandu wisata, pelaku usaha UMKM, dan yang lain lain, untuk dibina dan dilatih agar bisa memberikan informasi dan pelayanan kepada wisatawan internasional dan domestik tentang semua potensi pariwisata yang ada di wilayahnya masing masing. Juga secara terus menerus menggali potensi wisata budaya dan alam, serta mempertahankan kondisi wisata budaya dan alam yang ada saat ini.

“Agar spot wisata bisa dinikmati oleh wisatawan internasional termasuk domestik. Dan juga terus menerus mendorong tumbuhnya infrastruktur, baik jalan, rel, pelabuhan serta transportasi darat, laut, udara, serta kereta api untuk mendukung pariwisata nasional kita. Dan juga sektor keamanan yang saat ini sering dikeluhkan oleh wisatawan, tentang tidak amannya mereka berwisata di Indonesia. Pemerintah harus bisa menjamin keamanan secara maksimal, sehingga wisatawan asing maupun domestik bisa merasa nyaman dan aman pada saat berwisata di Indonesia,” pungkas Bambang Haryo.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 8% di masa pemerintahannya ini. Namun apakah target pertumbuhan sebesar itu mungkin untuk dicapai?

Ekonom sekaligus Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, berpendapat target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang setinggi itu tidak realistis untuk dicapai. Sebab hingga saat ini masih ada banyak permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum bisa mencapai target pertumbuhan 8%.

"Menurut saya sih nggak realistis ya, karena ya kalau target nampaknya boleh tinggi, tapi nampaknya untuk tercapai 8% menjadi tidak realistis," ucap Tauhid kepada detikcom, ditulis Kamis (24/10/2024).

Tauhid mengungkapkan setidaknya ada lima alasan kenapa ia merasa target tersebut tidaklah realistis. Mulai dari alasan historis atau pengalaman pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah-sudah hingga kondisi geopolitik global saat ini.

"Pada masa Presiden Jokowi targetnya malah lebih rendah, sampai 6%, juga nggak tercapai. Apalagi di-setting lebih tinggi, itu yang pertama," katanya.

"Yang kedua, kita punya kemampuan fiskal terbatas. Untuk mendorong fiskal yang terbatas tadi, kita sudah dibatasi defisit di bawah 3%. Sehingga kalau untuk ekspansi fiskal itu, dengan anggaran pemerintah yang terbatas agak berat untuk 8%" jelasnya.

Ketiga, Tauhid berpendapat untuk mengejar target ekonomi tumbuh hingga 8%, Indonesia perlu mendapat suntikan dana alias investasi kurang lebih sekitar Rp 13.000 triliun, baik dalam bentuk penyertaan modal asing (PMA) ataupun dalam negeri (PMDN). Sementara target dan realisasi investasi RI baru di kisaran Rp 1.800-2.000 triliun.

"Kebutuhan investasi itu sekitar Rp 13.600 triliun untuk katakanlah Rp 13.000-an triliun, PMA-PMDN, itu agak lumayan berat tercapai. Agak beratlah," papar Tauhid.

"Target (investasi) kita rata-rata kan setahun itu mungkin Rp 1.800-2.000 triliun, rata-rata Rp 10.000 per 5 tahun (selama masa kepemimpinan Prabowo). Jadi kalau ingin target (pertumbuhan ekonomi) di atas itu (capai 8%) maka butuh investasi yang besar," terangnya lagi.

Kemudian menurutnya tensi geopolitik yang tidak menentu juga menyebabkan penurunan ekspor sejumlah komoditas, yang secara tidak langsung juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi RI.

Terakhir, Tauhid berpendapat pertumbuhan daya beli masyarakat yang masih tergolong rendah menjadi alasan lain mengapa ia merasa target pertumbuhan ekonomi 8% tidaklah realistis. Belum lagi dengan melemahnya sektor industri belakangan ini yang membuatnya semakin pesimis.

"Terakhir soal daya beli masyarakat, saya kira ini problem karena growth-nya hanya di 2,5% selama beberapa tahun terakhir. Nah dari sisi sektoral, industri sebagai penopang ekonomi kita justru mengalami penurunan. Growth-nya bahkan di bawah 5%. Seharusnya untuk tumbuh 8% maka growth industri juga harus 8%. Nah itu sulit," katanya.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman juga meragukan kemampuan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Terlebih menurutnya hingga saat ini belum ada gebrakan kebijakan yang mampu meningkatkan ekonomi nasional secara signifikan.

"Kalau ingin mencapai 8% gitu ya, katakanlah dalam periode 5 tahun ke depan ya, maka apa yang bisa meningkatkan (ekonomi RI tumbuh) menjadi 8% gitu?" kata Rizal.

Alih-alih mengalami peningkatan, menurut Rizal saat ini 'mesin' penggerak ekonomi Indonesia malah banyak yang mengalami penurunan. Misalkan saja dari sektor pertanian, industri, dan jasa.

"Sepuluh tahun terakhir itu banyak yang lemah gitu ya mesin ekonomi kita. Produktivitasnya turun dibuktikan oleh total faktor produktivitas di sektor pertanian yang minus, industri juga turun, jasa apalagi gitu ya," terangnya.

Bahkan untuk program makan bergizi gratis yang digadang-gadang mampu memberikan banyak nilai tambah terhadap ekonomi Indonesia, selain meningkatkan gizi anak, dirasa kurang cukup untuk mendongkrak ekonomi RI naik hingga 8%.

Sebab menurut perhitungan Indef, dampak program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi RI sebesar 0,06% atau setara Rp 14 triliun. Nilai pertumbuhan ini pun dihitung berdasarkan asumsi jika program tersebut tepat sasaran. Artinya ada kemungkinan program ini tidak mampu menggenjot ekonomi Indonesia tumbuh 0,06% tadi.

"Jadi MBG ya, makan bergizi gratis itu memang akan men-create ekonomi pastinya. Hitungan kami itu kan untuk pertumbuhan ekonomi itu 0,06%. Jadi PDB kita akan naik sebesar 0,06% atau setara dengan kisaran Rp 14 triliun," ucap Rizal.

"Jadi Rp 14 triliun itu pun sudah dari seluruh sektor ya. Tadi sektor pangan, sektor industri susu, industri bahan susu. Kemudian juga logistik ataupun transportasi, plus juga yang memang terhadap (penyerapan) tenaga kerja," paparnya lagi.

Simak Video: Prabowo Pede Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Tembus 8%, Ini Kata Airlangga

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dalam lima tahun ke depan. Untuk menuju ke sana sedang disiapkan berbagai program pendukungnya.

Demikian kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Kita kan di dalam APBN 2025 pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Untuk menuju 8% itu kan ada program, ini sedang dipersiapkan," kata Airlangga.

Airlangga membeberkan cara utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong investasi, membuka pasar ekspor sebanyak-banyaknya dan menggenjot sektor padat karya (labour intensive).

Para menteri Kabinet Merah Putih nantinya disebut akan melakukan rapat koordinasi untuk menentukan mana-mana saja yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang baru.

"Nanti para menteri, kita akan rapat koordinasi mana saja yang akan menjadi penjuru dari penopang pertumbuhan ekonomi yang baru," kata Airlangga.

Di sisi lain, Prabowo sebelumnya mengaku sering diejek karena menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinannya. Eks Menteri Pertahanan itu pun meresponsnya dengan santai dan meminta semua pihak untuk tunggu tanggal mainnya.

"Saya sering diejek, ya kan, Prabowo apa ini 8% pertumbuhan (ekonomi), kita dinyinyir, ya nggak apa-apa," kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10).

Prabowo mengaku belajar dari proklamator sekaligus presiden RI pertama Soekarno. "Beliau pernah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," tuturnya.

Prabowo optimis dengan target pertumbuhan ekonomi 8% itu. Bahkan ia menantang bagaimana jika realisasinya sampai 9%.

"Saya canangkan 8%, kalau nggak sampai 8% ya 7,5%, kalau nggak sampai 7,5 ya 7. Kalau kita puas kita canangkan 6%, nanti 5,3 ya sudahlah," ucap Prabowo.

"Siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar nggak? Tunggu tanggal mainnya," tambahnya yang diiringi tepuk tangan peserta.

Prabowo optimis Indonesia akan menjadi negara yang maju dan makmur rakyatnya. Tentunya hal itu akan terwujud dengan kerja keras dan membenahi segala sistem yang kurang mulai dari pendidikan, hukum dan peradilan.

"Saya optimis! Semakin saya belajar, semakin saya dikaji, saya optimis. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Bangsa Indonesia bangsa yang berani, bangsa yang optimis, kita insya Allah akan menjadi negara maju, kita akan jadi negara makmur. Tentunya kita harus kerja keras, kita harus benahi organisasi kita, benahi sistem pendidikan kita, kita benahi hukum kita, peradilan kita," pungkas Prabowo.

Simak Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi pada periode pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto diyakini bisa mencapai 8%.

Dewan Pakar Prabowo membandingkan sejumlah faktor pendukungnya dengan pertumbuhan pada era pemerintahan Orde Baru.

Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Burhanuddin Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 bisa mengulang pencapaian pada era Presiden Soeharto.

Dia menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) RI pada era Soeharto pernah terjadi sebanyak delapan kali. Padahal, kualitas sumber daya manusia dan teknologi saat itu belum seperti saat ini.

"Kalau pemerintahan Orde Baru saja bisa yang pada waktu itu kira-kira kapasitas manusia Indonesia lebih rendah dan teknologi pada waktu itu juga lebih terbatas dari pada sekarang, maka ke depan kita lebih mungkin sebetulnya untuk mencapai 8% apalagi dengan kepemimpinan Prabowo Subianto," ujarnya pada acara Seminar Nasional IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 itu menuturkan struktur perekonomian Tanah Air pun tidak pernah berubah, bahkan sejak zaman kolonial. Dia menyebut ketergantungan ekonomi Indonesia masih terfokus pada komoditas tertentu.

"Penjajah menguras harta kekayaan kita melalui komoditi dan hasil tambang galian. Sampai sekarang juga seperti itu perekonomian kita itu," lanjutnya.

Burhanuddin menyoroti bahwa kinerja ekspor komoditas dari Indonesia masih memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan gejala deindustrialisasi.

Penasihat utama Prabowo dalam bidang kebijakan ekonomi itu lalu kembali menyinggung 'kejayaan' era Orde Baru. Dia mencatat, kontribusi sektor industri terhadap PDB pada pemerintahan Soeharto yakni 1996 sebesar 29%.

Burhanuddin menjelaskan Indonesia saat itu hampir menjadi negara industri karena kontribusi sektor industri mendekati 30% terhadap PDB. Sementara itu, negara dengan kontribusi sektor industri sebesar 20% hingga 30% terhadap PDB masuk ke kategori industrializing country.

Indonesia, kata Burhanuddin, justru saat ini jatuh pada kategori praindustri karena kontribusi sektor industrinya hanya 18% terhadap PDB.

Optimisme Jokowi

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan optimistis Indonesia bisa menjadi negara industri berkat kebijakan hilirisasi yang digalakkannya beberapa tahun terakhir.

Salah satu katalis yang dibanggakan olehnya adalah kehadiran fasilitas pemurnian sejumlah komoditas mineral seperti nikel, tembaga hingga bauksit. Teranyar, dalam sepekan terakhir, Jokowi meresmikan dua smelter tembaga dan satu smelter bauksit.

Dua smelter tembaga itu milik PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat serta PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur. Mayoritas saham PTFI kini dimiliki oleh Indonesia sebesar 51% melalui Holding BUMN MIND ID.

Holding BUMN pertambangan itu juga melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) ditargetkan merampungkan pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimatan Barat.

"Kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri," ucapnya.

Dalam catatan Bisnis, pertumbuhan ekonomi selama satu dekade belakangan gagal mencapai target yang dipasang Jokowi. Pada 2014, ketika dia pertama dilantik, mantan Wali Kota Solo itu menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa tembus 7%.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi sampai dengan saat ini stagnan di kisaran 5%. Indonesia bahkan pernah mencatatkan pertumbuhan minus karena diterjang pagebluk Covid-19 pada 2020.

NANNING, investor.id – Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menggenjot investasi hingga 18%. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM Nurul Ichwan mengatakan, kenaikan investasi dapat menunjang target pertumbuhan ekonomi senilai 8% pada 2025.

"Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyebutkan berkali-kali, ekonomi Indonesia ditargetkan 8% atau lebih tinggi dari desain awal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” ujar Nurul di Nanning, Daerah Otonom Guangxi Zhuang, China pada Kamis (26/9/2024).

Demi mencapai hal tersebut, realiasi investasi yang harus dilakukan Indonesia tahun depan mencapai Rp 1.905 triliun atau naik 18%.

Hal ini diungkapkannya dalam Indonesia-China Investment Forum 2024 yang diselenggarakan oleh BKPM bekerja sama dengan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Guangzhou. Forum ini dihadiri sekitar 100 pengusaha.

Target realisasi itu bertambah dari target 2024 sebesar Rp 1.650 triliun. Adapun realisasi investasi hingga semester I-2024 sudah mencapai Rp 829,9 triliun atau 50,3% dari target dan telah berhasil menyerap lapangan kerja sebanyak 1.225.042 orang.

Realisasi investasi tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 408,2 triliun atau 49,2% dari total investasi. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 421,7 triliun atau mencapai 50,8% dari total realisasi.

"Tentu saja Indonesia tidak mungkin mencapai target itu sendirian. Itulah sebabnya kami harus bekerja sama dengan China. Dan China selama 5-6 tahun terakhir selalu berada di peringkat kedua dan ketiga investor terbesar di Indonesia," tambahnya.

Di posisi pertama dan ketiga adalah investasi asal Singapura dan Hong Kong. Namun, tidak tertutup kemungkinan perusahaan Singapura yang berinvestasi di Indonesia menginduk kepada China dan Hong Kong juga sesungguhnya adalah bagian dari China.

"Artinya secara total, saya cukup yakin China adalah investor terbesar di Indonesia. Itu sebabnya kami berterima kasih kepada China atas kontribusinya di Indonesia," ucapnya.

Ada sejumlah alasan kenapa Indonesia dapat dianggap sebagai negara tujuan investasi yang menjanjikan. Pasca pandemi, kata dia, Indonesia dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% per tahun.

Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam seperti nikel yang dibutuhkan untuk bahan baku kendaraan listrik (electric vehicle/ EV), yang merupakan industri utama China. Selain itu, kebijakan pemerintah Indonesia juga berpihak pada hilirisasi.

"Jadi, alasan-alasan tersebut dapat membuka peluang yang sangat luas bagi Anda untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah juga memberikan insentif seperti tax holiday, tax allowance, dan special economic zone bagi para investor," paparnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo membantah target pertumbuhan ekonomi pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto sebesar 8%, melainkan hanya 6% sampai dengan 7%.

Dradjad sendiri merupakan salah satu anggota tim penyusun visi-misi perekonomian pasangan Prabowo-Gibran. Dia merupakan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Tidak pernah ada target 8%, targetnya 6%—7%," ujar Dradjad kepada Bisnis, dikutip pada Senin (12/8/2024).

Ekonom senior Indef ini meyakini, pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan bisa mencapai 6%—7% meski sedang terjadi perlambatan ekonomi dunia seperti yang diingatkan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Dradjad juga tidak menampik, IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% pada 2024—2029 atau periode pertama pemerintah Prabowo-Gibran. Meski demikian, dia tidak terlalu ambil pusing karena IMF kerap kali mengubah ramalannya.

Lagipula, sambungnya, ada tiga strategi utama yang disiapkan pemerintahan Pranowo nantinya untuk hadapi tantangan perlambatan ekonomi. Pertama, stimulus Keynesian dari APBN.

"Itu diwujudkan antara lain melalui program-program yang langsung dirasakan masyarakat dan sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Selain itu, untuk membiayai program-program pro-bisnis seperti kebijakan pengadaan pemerintah, program-program pro ekspor, dan seterusnya," ungkap Dradjad.

Kedua, pemerintahan Prabowo ingin menciptakan ekosistem sedemikian rupa agar konsumsi rumah tangga terutama belanja kelas menengah bisa stabil bahkan tumbuh. Caranya, juga dengan stimulus Keynesian.

Kendati demikian, dia menekankan perlu bauran yang tepat di semua unsur kebijakan fiskal dan moneter. Apalagi, menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih punya ketergantungan super tinggi terhadap konsumsi.

Ketiga, deregulasi dengan memangkas berbagai peraturan kementerian/lembaga yang kontra produktif terhadap iklim berusaha dan investasi. Sayangnya, Dradjad tidak mencontohkan aturan yang dimaksud.

Sebagai informasi, Prabowo sendiri yang kerap menyatakan target pertumbuhan ekonominya sebesar 8%. Bahkan, dia meyakini angka tersebut bisa tercapai hanya dalam kurun waktu 2—3 tahun ke depan.

Prabowo mengakui sudah diskusi dengan para pakar ekonomi dan menghitung semua kemungkinan untuk genjot perekonomian Indonesia.

"Saya sangat yakin dan saya juga sudah berbicara dengan pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%. Malah saya bertekad melampauinya," tutur Prabowo, medio Juli lalu.

Menurutnya, salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui kebijakan hilirisasi. Namun, dia meminta masyarakat bersabar karena dibutuhkan waktu beberapa tahun agar bisa mencapai hasil maksimal.

Dalam dokumen visi-misi pasangan Prabowo-Gibran yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), notabenenya memang tidak tertera target pertumbuhan 8%. Dalam dokumen tersebut, Prabowo-Gibran hanya menyatakan pertumbuhan ekonomi harus di angka 6%—7% mulai 2025 untuk mencapai mimpi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah menyentuh 7%. Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto sama-sama mematok target pertumbuhan tinggi, tetapi IMF memberikan pandangan lain: ekonomi RI berpotensi hanya tumbuh 5,1% sampai 2029.

Terakhir kali Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 7% terjadi pada 1996, dengan capaian 7,82%. Angkanya melambat dibandingkan 1995 yang tumbuh 8,22% tetapi masih lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai negara berkembang, Indonesia berpeluang untuk terus mengakselerasi perekonomiannya, berbekal demografi jumbo hingga potensi kekayaan alam.

Tidak heran, Presiden Jokowi bermimpi besar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 7%, meskipun kini terbukti mimpi itu tidak bisa tercapai.

Berkaca dari capaian Jokowi itu, Prabowo justru bermimpi bisa meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, yakni 8%.

"Saya sangat percaya diri bahwa kami bisa dengan mudah mencapai [pertumbuhan ekonomi] 8%, dan saya yakin untuk melaju lebih jauh," ujar Prabowo di Qatar Economic Forum, Rabu (15/5/2024), dilansir dari Bloomberg.

Prabowo menyatakan bahwa dirinya sudah berbicara dengan para ahli, dia sendiri pun sudah mempelajari data-data dan indikator ekonomi, sehingga sangat yakin target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai.

Saat Prabowo menyatakan itu, Chief International Correspondent for South Eeast Asia BloombergTV Haslinda Amin selaku moderator langsung menanyakan kapan target itu bisa tercapai. Dengan lugas, Prabowo menyebutnya bisa tercapai dengan relatif cepat.

"Saya akan mengatakannya, dalam 2—3 tahun," ujar Prabowo.

Selang beberapa bulan kemudian, Prabowo kembali menyatakan mimpinya untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8%.

Prabowo mengaku tidak sepakat dengan target Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal pertumbuhan ekonomi yang hanya dipatok di kisaran 5%. Pasalnya, percepatan pembangunan adalah hal vital bagi masa depan Indonesia.

"Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimistis kita bisa mencapai 8% pertumbuhan [ekonomi]," ujar Prabowo dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Dalam pengakuannya, dia bahkan bertaruh dengan menteri negara tetangga bahwa target ambisius itu bisa tercapai. Prabowo mengaku akan ditraktir pejabat itu apabila pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai.

"Bahkan, saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya gak sebut negara mana, banyak wartawan, semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya," ungkapnya.

Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menilai bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal, pemerintah harus mampu meningkatkan investasi pada sektor manufaktur. Menurutnya, sektor ini perlu menjadi perhatian khusus mengingat perekonomian Indonesia yang masih berbasis sumber daya alam dan mineral.

"Contohnya di manufaktur itu seperti proyek hilirisasi. Mau tidak mau memang kita harus mulai dari sana, walaupun diharapkan cukup banyak investasi di industri manufaktur lain," jelas Rao dalam media briefing di Jakarta pada Selasa (6/8/2024).

Selanjutnya, pemerintah juga harus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Indonesia. Rao menuturkan, pengembangan ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari tenaga kerja.

Dia menyebut, pemerintah perlu berinvestasi pada aspek-aspek yang dapat mendukung pengembangan SDM, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Dengan begitu, Rao menyebut tenaga kerja dalam negeri mempunyai daya saing yang kompetitif.

"Ini menjadi penting karena ke depannya ini [SDM] yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi ke kisaran 6%—7% juga," kata Rao.

Keraguan IMF soal Pertumbuhan Ekonomi 8%: Hanya Bisa Capai 5,1%

International Monetary Fund (IMF) menerbitkan dokumen IMF Country Report No.24/270, yang di antaranya berisi proyeksi perekonomian Indonesia hingga beberapa tahun ke depan, termasuk ramalan pertumbuhan ekonomi RI hingga 2029.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% pada 2024 hingga 2029 alias periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Secara keseluruhan, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

"Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga," tulis laporan IMF, dikutip pada Senin (12/8/2024).

Oleh sebab itu, IMF meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif di angka 5,1% dalam jangka menengah meski di tengah kondisi ketidakpastian global.

Lembaga keuangan di bawah Bank Dunia itu melihat inflasi akan tetap terkendali. ekspor sektor riil akan tumbuh lebih lambat, namun impor akan pulih sejalan dengan dinamika permintaan domestik.

Meski demikian, IMF juga mengingatkan sejumlah tantangan yang harus diantisipasi pemerintahan ke depan terutama akibat dinamika geopolitik yang belum akan pulih.

"Volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, atau dampak dari suku bunga kebijakan yang tinggi dan berjangka panjang di negara-negara maju merupakan risiko eksternal yang penting diperhatikan," simpul IMF.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo meyakini bahwa ramalan IMF itu salah besar.

Ekonom senior itu meyakini pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan bisa mencapai 6%—7% seperti yang janji kampanye. Dia yakin, IMF akan tarik kembali ramalannya yang sebut pertumbuhan ekonomi RI stagnan di angka 5,1% dari 2024—2029.

"Mereka [IMF] sering salah juga. Dalam setahun, mereka bisa beberapa kali mengubah prediksinya," ujar Dradjad kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Dia tidak menampik sedang terjadi perlambatan ekonomi dunia seperti yang jadi catatan IMF. Meski demikian, sambungnya, tim ahli Prabowo sudah memperkirakannya ketika susun target pertumbuhan ekonomi 6%—7%.

"Itu diwujudkan antara lain melalui program-program yang langsung dirasakan masyarakat dan sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Selain itu, untuk membiaya program-program pro-bisnis seperti kebijakan pengadaan pemerintah, program-program pro ekspor, dan seterusnya," ungkap Dradjad.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menilai bahwa angka 5,1% dari IMF semata-mata hanya proyeksi, sehingga Indonesia tetap bisa mencapai lebih tinggi dari itu.

"Namanya proyeksi IMF, tidak perlu khawatir. Setiap tahun akan ada perubahan," tuturnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (8/8/2024).
(Wibi Pangestu Pratama, Lorenzo Anugrah Mahardhika)

Bisnis.com, JAKARTA — Konsumsi yang stagnan hingga dinamika harga komoditas menjadi sejumlah faktor yang akan memengaruhi perekonomian Indonesia lima tahun ke depan. International Monetary Fund (IMF) meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertahan di level 5,1% hingga 2029.

IMF menerbitkan dokumen IMF Country Report No.24/270, yang di antaranya berisi proyeksi perekonomian Indonesia hingga beberapa tahun ke depan, termasuk ramalan pertumbuhan ekonomi RI hingga 2029.

IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap tinggi dan inflasi terkendali dengan baik pada tahun ini. Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI 2024 dari IMF adalah 5,0%.

Pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh peningkatan konsumsi publik dan pertumbuhan investasi yang mengimbangi hambatan ekspor neto (net export) karena tekanan eksternal.

Pertumbuhan ekonomi akan sedikit meningkat menjadi 5,1% menurut IMF, melalui dukungan ekspansi fiskal. Inflasi utama juga diperkirakan tetap stabil di titik tengah dari rentang target yang dipatok pemerintah.

Sayangnya, angka 5,1% tetap berlaku dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 2029 menurut IMF. Artinya, terdapat kemungkinan periode pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

Secara keseluruhan, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

"Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga," tulis laporan IMF, dikutip pada Senin (12/8/2024).

Secara umum, risiko yang dihadapi Indonesia relatif seimbang. Adapun, risiko negatif utama mencakup volatilitas harga komoditas yang terus menerus, seperti efek gejolak geopolitik; perlambatan mendadak perekonomian mitra dagang utama, hingga efek negatif dari kondisi keuangan global yang lebih ketat ke depannya.

Risiko dari sisi domestik yakni melemahnya kerangka makro-fiskal yang sudah ada sejak lama lalu menghambat kredibilitas kebijakan.

Namun demikian, ada peluang pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan para mitra dagang dan disinflasi lebih cepat pada negara-negara maju. Hal itu dapat menopang pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

IMF pun merekomendasikan Indonesia untuk menjaga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal, termasuk soal disiplin defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maksimal 3%. IMF juga menekankan Indonesia untuk memprioritaskan mobilisasi pendapatan melalui reformasi yang ambisius untuk memperkuat ruang fiskal secara signifikan.

Kebijakan moneter Indonesia juga dinilai sudah tepat, dengan kebijakan makroprudensial yang akomodatif sehingga mendukung pertumbuhan kredit dan likuiditas tetap aman. Kebijakan moneter harus selalu didorong oleh data, berdasarkan perkembangan kondisi domestik, hingga nilai tukar yang bisa meredam guncangan.

Berikut proyeksi ekonomi Indonesia berdasarkan IMF Country Report No.24/270:

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo meyakini ramalan Dana Moneter Internasional (IMF) soal stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan salah besar.

Dradjad sendiri merupakan salah satu anggota tim penyusun visi-misi perekonomian pasangan Prabowo-Gibran. Dia merupakan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Ekonom senior itu meyakini, pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan bisa mencapai 6-7% seperti yang janji kampanye. Dia yakin, IMF akan tarik kembali ramalannya yang sebut pertumbuhan ekonomi RI stagnan di angka 5,1% dari 2024—2029.

“Mereka [IMF] sering salah juga. Dalam setahun, mereka bisa beberapa kali mengubah prediksinya,” ujar Dradjad kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Dia tidak menampik sedang terjadi perlambatan ekonomi dunia seperti yang jadi catatan IMF. Meski demikian, sambungnya, tim ahli Prabowo sudah memperkirakannya ketika susun target pertumbuhan ekonomi 6-7%.

Ekonom Indef ini menjelaskan, setidaknya ada tiga strategi utama yang disiapkan untuk hadapi tantangan perlambatan ekonomi tersebut. Pertama, stimulus Keynesian dari APBN.

“Itu diwujudkan antara lain melalui program-program yang langsung dirasakan masyarakat dan sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Selain itu, untuk membiaya program-program pro-bisnis seperti kebijakan pengadaan pemerintah, program-program pro ekspor, dan seterusnya,” ungkap Dradjad.

Kedua, pemerintahan Prabowo ingin menciptakan ekosistem sedemikian rupa agar konsumsi rumah tangga terutama belanja kelas menengah bisa stabil bahkan tumbuh. Caranya, juga dengan stimulus Keynesian.

Meski demikian, dia menjelas perlu bauran yang tepat di semua unsur kebijakan fiskal dan moneter. Dia menekankan, pertumbuhan ekonomi kita punya ketergantungan super tinggi terhadap konsumsi.

Ketiga, deregulasi dengan memangkas berbagai peraturan kementerian/lembaga yang kontra produktif terhadap iklim berusaha dan investasi. Kendati demikian, Dradjad tidak mencontohkan aturan yang dimaksud.

Sebagai informasi, dalam IMF Country Report No. 204/270, organisasi penjaga sistem moneter dunia tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% dari 2024—2029 alias pada periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Secara keseluruhan, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Pemerintah dinilai berhasil keluarkan kebijakan yang fasilitasi pemulihan dari guncangan global berturut-turut sejak 2020.

IMF melihat inflasi akan tetap terkendali. Ekspor sektor riil akan tumbuh lebih lambat, namun impor akan pulih sejalan dengan dinamika permintaan domestik.

Meski demikian, IMF juga mengingatkan banyak tantangan eksternal bagi Indonesia ke depan sehingga pertumbuhan ekonominya akan stagnan di angka 5,1% beberapa tahun ke depan.

“Volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, atau dampak dari suku bunga kebijakan yang tinggi dan berjangka panjang di negara-negara maju merupakan risiko eksternal yang penting diperhatikan,” simpul IMF dalam laporannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo meyakini ramalan Dana Moneter Internasional (IMF) soal stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan salah besar.

Dradjad sendiri merupakan salah satu anggota tim penyusun visi-misi perekonomian pasangan Prabowo-Gibran. Dia merupakan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Ekonom senior itu meyakini, pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan bisa mencapai 6-7% seperti yang janji kampanye. Dia yakin, IMF akan tarik kembali ramalannya yang sebut pertumbuhan ekonomi RI stagnan di angka 5,1% dari 2024—2029.

“Mereka [IMF] sering salah juga. Dalam setahun, mereka bisa beberapa kali mengubah prediksinya,” ujar Dradjad kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Dia tidak menampik sedang terjadi perlambatan ekonomi dunia seperti yang jadi catatan IMF. Meski demikian, sambungnya, tim ahli Prabowo sudah memperkirakannya ketika susun target pertumbuhan ekonomi 6-7%.

Ekonom Indef ini menjelaskan, setidaknya ada tiga strategi utama yang disiapkan untuk hadapi tantangan perlambatan ekonomi tersebut. Pertama, stimulus Keynesian dari APBN.

“Itu diwujudkan antara lain melalui program-program yang langsung dirasakan masyarakat dan sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Selain itu, untuk membiaya program-program pro-bisnis seperti kebijakan pengadaan pemerintah, program-program pro ekspor, dan seterusnya,” ungkap Dradjad.

Kedua, pemerintahan Prabowo ingin menciptakan ekosistem sedemikian rupa agar konsumsi rumah tangga terutama belanja kelas menengah bisa stabil bahkan tumbuh. Caranya, juga dengan stimulus Keynesian.

Meski demikian, dia menjelas perlu bauran yang tepat di semua unsur kebijakan fiskal dan moneter. Dia menekankan, pertumbuhan ekonomi kita punya ketergantungan super tinggi terhadap konsumsi.

Ketiga, deregulasi dengan memangkas berbagai peraturan kementerian/lembaga yang kontra produktif terhadap iklim berusaha dan investasi. Kendati demikian, Dradjad tidak mencontohkan aturan yang dimaksud.

Sebagai informasi, dalam IMF Country Report No. 204/270, organisasi penjaga sistem moneter dunia tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% dari 2024—2029 alias pada periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Secara keseluruhan, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Pemerintah dinilai berhasil keluarkan kebijakan yang fasilitasi pemulihan dari guncangan global berturut-turut sejak 2020.

IMF melihat inflasi akan tetap terkendali. Ekspor sektor riil akan tumbuh lebih lambat, namun impor akan pulih sejalan dengan dinamika permintaan domestik.

Meski demikian, IMF juga mengingatkan banyak tantangan eksternal bagi Indonesia ke depan sehingga pertumbuhan ekonominya akan stagnan di angka 5,1% beberapa tahun ke depan.

“Volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, atau dampak dari suku bunga kebijakan yang tinggi dan berjangka panjang di negara-negara maju merupakan risiko eksternal yang penting diperhatikan,” simpul IMF dalam laporannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi proyeksi ekonomi Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang pada lima tahun ke depan hanya akan tumbuh stagnan di 5,1%.

Airlangga menyampaikan bahwa proyeksi dari lembaga internasional yang jauh lebih rendah dari target presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar 8% tersebut, hanyalah proyeksi sementara.

“Namanya proyeksi IMF, tidak perlu khawatir. Setiap tahun akan ada perubahan,” tuturnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (8/8/2024).

Dirinya pun turut memastikan pemerintah akan terus menjaga kondisi fiskal agar tetap sehat pada pemerintahan berikutnya.

Untuk tahun ini, Airlangga optimistis ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh sesuai target pemerintah di angka 5,2% secara full year, meski IMF meramalkan pada level 5%.

“Kami juga punya proyeksi 5,2%, tentu kita akan tingkatkan kembali. Optimis [capai 5,2% akhir tahun],” lanjutnya.

Dalam laporan IMF Country Report No. 204/270 yang terbit pada 7 Agustus 2024, lembaga internasional tersebut memberikan proyeksi yang stagnan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2025 hingga 2029.

Secara umum, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020 atau pandemi Covid-19.

Menurut IMF, pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal. Kemudian inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk menjadi penyangga.

Datarnya tren pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan atau pada pemerintahn presiden terpilih kelal, akibat ekspor sektor riil akan tumbuh lebih lambat. Meski demikian, IMF meyakini impor akan pulih sejalan dengan dinamika permintaan domestik.

IMF mewanti-wanti bahwa risiko global yang akan berdampak pada ekonomi Indonesia, mulai dari volatilitas harga komoditas, perlambatan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, atau spillover dari suku bunga kebijakan yang tinggi

“Dari sisi domestik, melemahnya kerangka kerja makro-fiskal yang telah lama ada dapat menghambat kredibilitas kebijakan,” tulis IMF.