REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi Wanita (Polwan) Polda Maluku memberikan edukasi kepada anak-anak di SDN 1 Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon mengenai strategi pencegahan perundungan di lingkungan sekolah.

“Kita perlu menerapkan pengetahuan terkait bagaimana mencegah perundungan kepada anak-anak sejak dini agar mereka bisa memahaminya," kata Ketua Tim Edukasi Kompol L. Paunno, di Ambon, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang bahaya perundungan dan memberikan keterampilan menghadapi situasi tersebut.

Dalam edukasi tersebut, para Polwan menyampaikan materi tentang identifikasi perundungan, dampaknya terhadap kesehatan mental, dan cara-cara melaporkan serta mengatasi perundungan.

Mereka juga mengajarkan teknik-teknik komunikasi yang efektif dan cara membangun rasa percaya diri anak. Ia juga menegaskan pentingnya program ini dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi semua siswa.

Tidak hanya itu, Polwan Polda Maluku juga memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga diri dari orang yang tidak dikenal, serta bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang.

Dia berharap dengan adanya kegiatan ini, anak-anak dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan berperan aktif dalam mencegah perundungan di lingkungan mereka.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari orang tua dan guru, karena upaya preventif ini sangat penting dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif perundungan.

Polda Maluku berkomitmen untuk terus menyelenggarakan program-program serupa guna meningkatkan kesejahteraan dan keamanan anak-anak di wilayah tersebut.

Cegah perundungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak remaja berani mengungkapkan curahan hatinya (curhat) mengenai berbagai persoalan yang dihadapi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah perundungan dan depresi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng Ema Rachmawati mengatakan, salah satu jurus meminimalisasi tindak kekerasan dan perundungan pada anak adalah komunikasi efektif orang tua dengan anak. Hal tersebut disampaikannya pada "Forum Anak Goes to School 2024" yang digelar Forum Anak Jawa Tengah saat menyambangi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Semarang pada Jumat (26/7/2024).

Namun, kata dia, selama ini gap atau celah komunikasi antargenerasi menyebabkan anak mencari pelarian kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. "Saya mengajak orang tua belajar berkomunikasi dengan generasi Z. Menjadi teman yang baik, jangan men-'judge' (menghakimi), namun bisa diajak sebagai teman ngobrol," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Tasikmalaya mengedukasi sejumlah guru dari beberapa sekolah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, agar memiliki pemahaman dalam penanganan dan pencegahan perundungan pada siswa di lingkungan sekolah.

"Kami berharap dengan edukasi ini para guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pengayom bagi siswanya," kata Ketua KPAID Tasikmalaya yang meliputi wilayah tugas Kabupaten Garut Ato Rinanto saat acara Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, di Gedung PGRI Garut, Jumat.

Ia menuturkan kehadiran guru dari sejumlah sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Garut itu bisa menjadi penggerak untuk memiliki pemahaman dan kemampuan pencegahan maupun penanganan bagi siswa yang menjadi korban perundungan.

Tempat yang menjadi potensi perundungan bagi anak-anak itu, kata dia, di antaranya di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan bermainnya yang selama ini harus menjadi perhatian guru dan juga semua pihak untuk mewaspadainya.

"Perundungan itu harus diwaspadai, dan terkadang pelakunya itu orang dekat, maka penting dilakukan sosialisasi untuk mendeteksi dini," katanya.

Ia menyampaikan bahwa sosialisasi kepada guru tentang perundungan terhadap anak di Garut itu penting dilakukan sebagai pembekalan diri dan mempertajam pandangan untuk mengetahui anak yang menjadi korban perundungan.

Kehadiran guru, kata dia, penting untuk bisa mendidik anak agar tidak menjadi pelaku perundungan, maupun mengatasi dengan cepat apabila mengetahui ada anak yang menjadi korban perundungan.

"Guru itu sebagai subjek dan siswa itu objeknya, maka harapan kami ada peningkatan penajaman terhadap anak yang menjadi pelaku bullying. Kami harap ada kerja sama untuk menyelamatkan anak-anak agar tidak terjadi bullying," katanya.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Enjang Tedi yang hadir dalam acara edukasi tentang perundungan kepada kalangan guru di Garut mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Ia berharap perda yang sudah ada itu dapat diketahui dan dipahami oleh guru di setiap tingkatan sekolah yang selama ini kesehariannya berhadapan dengan anak-anak.

"Kita sampaikan kepada para guru, guru BK (bimbingan konseling) karena sebenarnya mereka bisa mendeteksi dini terjadinya kekerasan atau perundungan terhadap anak," katanya.

Ia berharap para guru setelah mengikuti kegiatan edukasi itu bisa memiliki kemampuan untuk bergerak cepat apabila mengetahui adanya persoalan anak didiknya menjadi korban perundungan atau perbuatan lainnya.

"Kita hadirkan dari KPAID dan juga dari Kanit PPA Polres Garut untuk menyampaikan kepada guru tentang pencegahan dan penanganan kasus bullying," katanya.