Semarang: Kalangan orang tua calon peserta didik yang piagam kejuaraannya dianulir pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri Jawa Tengah 2024 menilai keputusan tersebut terburu-buru.

"Karena sampai sekarang hasil dari pengadilan belum ada. Itu yang kami tuntut, sampai sekarang prosesnya masih berjalan di kepolisian," kata Indah, perwakilan orang tua siswa, di Semarang, Minggu, 14 Juli 2024.

Hal tersebut disampaikannya usai beraudiensi dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengenai persoalan penganuliran piagam penghargaan yang menimpa 69 siswa tersebut.
Pemprov Jateng telah memutuskan menganulir nilai piagam Malaysia International Marching Band Virtual Championship 2022 yang digunakan 69 siswa untuk mendaftar di SMA/SMK karena keabsahannya diragukan.

Dari jumlah itu, yang mendaftar SMA negeri sebanyak 65 orang dan SMK negeri sebanyak empat siswa, tersebar di SMAN 1 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMAN 5 Semarang, SMAN 6 Semarang, SMAN 14 Semarang, SMKN 7, dan SMKN 6 Semarang.

Baca juga: Pemkot Semarang Siapkan Aturan terkait Piagam Kejuaraan untuk PPDB

Dengan piagam tersebut, para siswa tersebut semula mendapatkan tiga poin tambahan karena tertulis meraih juara satu, tetapi setelah diverifikasi dalam laman penyelenggara hanya meraih juara tiga sehingga dianulir.

Artinya, 69 siswa tersebut kehilangan nilai piagam sehingga hanya mengandalkan nilai rapor, tetapi ada tujuh calon peserta didik di antaranya yang lolos daftar ulang karena nilai rapornya mencukupi.

Mereka juga sempat ingin mengganti piagam yang diragukan keabsahannya itu dengan piagam lainnya, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng menolak karena data sudah terkunci di sistem PPDB.

Rencananya, kata Indah, mereka juga mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena putusan anulir piagam itu dinilai tidak adil dan melukai psikologis siswa.

"Rencana kami ke sana (PTUN) karena kami melihat hasil putusan Disdikbud Jateng melukai anak-anak, ada rasa ketidakadilan. Jangan ditanya, anak-anak stres luar biasa waktu pertama kali berita ini muncul," katanya.

Baca juga: Ombudsman Riau Temukan Diskriminasi di PPDB 2024

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengaku memang mengundang orang tua siswa tersebut untuk mengetahui duduk persoalan permasalahan itu dan membantu mencarikan solusi.

"Saya minta dokumen lengkap, kami akan klarifikasi lagi duduk perkaranya seperti apa. Karena saya ini ibaratnya seperti wasit. Bisa mengetahui dari sisi ini setelah menerima penjelasan orang tua," kata Ita, sapaan akrabnya.

Rencananya, Ita bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan bertemu dengan Disdikbud Jateng pada Senin, 15 Juli 2024, untuk meminta penjelasan atas permasalahan tersebut.

"Tinggal besok menerima penjelasan Disdikbud provinsi seperti apa. Insya Allah besok bisa bertemu, kami akan 'full team'," ucap Ita.

Yang terpenting, Ita menegaskan bahwa anak-anak tersebut harus tetap melanjutkan pendidikan, dan Pemerintah Kota Semarang akan terus mendampingi sampai mereka mendapatkan sekolah, baik negeri maupun swasta.

(MEL)

Semarang: Pemerintah Kota Semarang menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk mencegah terulangnya piagam kejuaraan yang diragukan keabsahannya atau palsu untuk mendaftar sekolah.

"Ke depan, kami juga harus mengevaluasi. Saya minta nanti ada SOP, kalau mau lomba di luar negeri kriterianya seperti apa," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Jateng, Minggu, 14 Juli 2024.

Hal tersebut disampaikannya saat beraudiensi dengan orang tua dari 69 siswa yang piagam kejuaraannya pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri Jawa Tengah 2024 dianulir karena diragukan keabsahannya.
Ita, sapaan akrab Hevearita menjelaskan sebenarnya Pemkot Semarang sudah memiliki sistem pencatatan prestasi siswa, yakni Sang Juara yang digunakan untuk mendaftar sekolah dasar (SD) ke sekolah menengah pertama (SMP).

Platform Sang Juara merupakan aplikasi pengadministrasian kejuaraan siswa milik Dinas Pendidikan Kota Semarang yang nantinya terintegrasi secara langsung dengan aplikasi PPDB Kota Semarang.

Baca juga: Ombudsman Riau Temukan Diskriminasi di PPDB 2024

"Dari SD ke SMP sudah ada Sang Juara. Minimal dengan adanya Sang Juara untuk SMP bisa untuk verifikasi ke Kemendikbud Ristek. Bisa juga cek ke kedutaan apakah betul tidak ada kejuaraan," ujarnya,

Jadi, kata dia, setiap siswa SMP mengikuti perlombaan harus mengajukan izin secara berjenjang kepada Disdik Kota Semarang sehingga bisa dikontrol dan diverifikasi kejuaraan yang diikutinya.

"Kalau biasanya lomba paduan suara, drumband kan mandiri, pergi sendiri ya. Saya minta nanti ada SOP, kalau ada lomba di luar negeri, mau dibiayai pemerintah atau mandiri harus izin Disdik," ucap dia.

Diakuinya, sistem yang disiapkan itu memang tidak akan mudah, mengingat SMA/SMK merupakan kewenangan provinsi, tetapi nantinya data prestasi siswa akan tertata secara baik dan memudahkan.

"Sehingga akan diketahui, diverifikasi, lombanya tingkat apa, dan sebagainya. Kalau seperti ini, sebenarnya kejuaraan mereka menang nomor tiga tapi diubah jadi nomor satu dan anak-anak tidak tahu," jelas Ita.

Baca juga: 8 SMP Swasta di Kota Serang Tutup Terdampak Sistem Zonasi

Sebelumnya, Pemprov Jateng memutuskan menganulir nilai piagam Malaysia International Marching Band Virtual Championship 2022 yang digunakan 69 siswa untuk mendaftar di SMA/SMK karena keabsahannya diragukan.

Dari jumlah itu, yang mendaftar SMA negeri sebanyak 65 orang dan SMK negeri sebanyak empat siswa, tersebar di SMAN 1 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMAN 5 Semarang, SMAN 6 Semarang, SMAN 14 Semarang, SMKN 7, dan SMKN 6 Semarang.

Dengan piagam tersebut, para siswa tersebut semula mendapatkan tiga poin tambahan karena tertulis meraih juara satu, tetapi setelah diverifikasi dalam laman penyelenggara hanya meraih juara tiga sehingga dianulir.

Artinya, 69 siswa tersebut kehilangan nilai piagam sehingga hanya mengandalkan nilai rapor, tetapi ada tujuh calon peserta didik di antaranya yang lolos daftar ulang karena nilai rapornya mencukupi.

(MEL)