JAKARTA, investor.id – Hari ini, Minggu (20/10/2024), merupakan hari pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024-2029. Menyambut pidato kenegaraan yang disampaikan Prabowo, nilai tukar (kurs) rupiah berpotensi bergerak ke level 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Oktober 2024.

Salah satu poin yang dinilai menarik bagi para pengamat adalah fokus Prabowo pada kondisi perekonomian Indonesia.

“Pidato pertama Prabowo sebagai presiden yang begitu panjang tanpa teks yang fokus pada kondisi perekonomian. Kita tahu, lagi-lagi Prabowo mengatakan walaupun kita melihat data ekonomi dalam negeri cukup bagus, tapi kita juga harus melihat secara nyata bagaimana kondisi masyarakat di bawah,” ucap Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam catatan Minggu.

Ia menilai, diperlukan keseriusan pemerintah sehingga kelompok masyarakat ini bisa makmur.

“Ini yang cukup menarik buat kami sebagai pengamat. Mengapa? Kita harus melihat juga kondisi ekonomi yang saat ini sedang bergejolak, terutama di (sisi) eksternal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Semua mata akan memperhatikan masa 100 hari yang tidak dapat diprediksi akibat tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi China.

Tak hanya itu, Ibrahim juga menekankan soal rencana Prabowo mengalokasikan biodiesel sebagai substitusi bahan bakar minyak (BBM) impor. Saat ini, Indonesia mengimpor minyak mentah hingga satu juta barel per hari.

Dengan adanya perubahan diversifikasi dengan minyak sawit (CPO) atau bioetanol singkong, maka Indonesia memiliki kekuatan untuk mengurangi beban impor BBM.

“Dan di sisi lain pun, eksplorasi untuk minyak dan gas juga harus kembali. Tujuannya untuk menutupi kekurangan yang ada. Kita melihat ke depan dalam kondisi global yang tak menentu, perang di mana-mana, Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri (lewat) swasembada pangan, sumber daya alam, dll,” terang Ibrahim.

Ia menilai pidato kenegaraan Prabowo kemungkinan besar akan membuat potensi positif bagi pasar. Sebagai respons, kata dia, pasar akan semakin tertarik pada perekonomian di Indonesia.

Ibrahim menakar kurs rupiah akan menguat dan ada kemungkinan bergerak naik menuju level 15.000 per dolar AS.

“Sedangkan indeks harga saham gabungan (IHSG) masih terus mengalami penguatan. Ada potensi di Oktober ini IHSG akan menuju 8.000,” pungkasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Jokowi menetapkan anggaran belanja untuk APBN 2025 yang bakal dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebesar Rp3.613,1 triliun.

"Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun," ucap Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/8).

Adapun defisit anggaran 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp616,2 triliun. Defisit ini akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Berikut poin-poin yang dibacakan Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan siang ini:

Anggaran pendidikan ia alokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Jokowi merencanakan anggaran Rp504,7 triliun untuk perlindungan sosial masyarakat miskin. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Anggaran kesehatan tembus Rp197,8 triliun di RAPBN 2025. Anggaran itu mencapai 5,5 persen dari belanja negara.

Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Sektor pangan mendapatkan alokasi anggaran Rp124,4 triliun di RAPBN 2025. Anggaran ini akan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Jokowi mengalokasikan anggaran transfer daerah Rp919,9 triliun tahun depan. Anggaran ini untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

Presiden Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025. Sedangkan inflasi 2,5 persen hingga nilai tukar rupiah sekitar Rp16.100 per dolar AS.

Menurut Jokowi, target perekonomian ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi global yang saat ini masih tidak menentu. Sehingga, perekonomian akan lebih mengandalkan konsumsi dalam negeri.

"Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen arena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik," ujar Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/8).

Oleh karenanya, Jokowi menekankan bahwa daya beli masyarakat akan dijaga ketat. Caranya dengan mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung program bantuan sosial dan subsidi.

Selain itu, pemerintah juga akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

"Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan," jelasnya.

Berikut rincian target asumsi makro RAPBN 2025:- Pertumbuhan Ekonomi 5,2 persen- Inflasi 2,5 persen- Nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$82 per barel- Lifting minyak 600 ribu barel per hari- Lifting gas mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Presiden Jokowi mematok defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp616,2 triliun.

Ia mengatakan defisit akan dikelola secara hati-hati. Hal itu ia sampaikan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8).

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,5 3persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," katanya.

Defisit RAPBN 2025 tersebut lebih tinggi dibandingkan APBN 2024 yang disepakati sebesar 2,29 persen dari PDB atau secara nominal 522,8 triliun.

Dalam pidatonya, Jokowi mengungkap pendapatan negara dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun dari RAPBN 2025.

"Pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," kata Jokowi

Sementara belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun.

"Anggaran belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun," ujar Jokowi.

Anggaran BPP akan dialokasikan untuk beberapa belanja mandatory seperti pendidikan sebesar Rp722,6 triliun yang akan digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

Anggaran pendidikan juga akan digunakan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Kemudian, belanja juga diberikan untuk perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Presiden Jokowi mengungkap pendapatan negara dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun dari RAPBS 2025.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (16/8).

Reformasi perpajakan, kata dia, akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tak hanya itu, kata Jokowi, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Jokowi menyebut upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan. Selain itu, juga ada optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

Sementara itu, defisit anggaran 2025 dipatok sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan anggaran belanja dalam RAPBN 2025 yang akan dikelola pemerintahan Prabowo Subianto sebesar Rp3.613,1 triliun.

"Anggaran belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun," ujar Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/8).

Anggaran BPP akan dialokasikan untuk beberapa belanja --seperti pendidikan sebesar Rp722,6 triliun yang akan digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

Anggaran pendidikan juga akan digunakan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Kemudian, belanja juga diberikan untuk perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Selanjutnya, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Lalu, untuk anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Sementara itu, anggaran transfer ke daerah yang direncanakan sebesar Rp919,9 triliun akan digunakan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," pungkas Jokowi.

Presiden Jokowi sama sekali tak menyinggung kenaikan gaji PNS dalam Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8).

Padahal, rencana kenaikan gaji PNS tahun depan sempat beredar beberapa waktu terakhir.

Dalam pidatonya, Jokowi hanya memaparkan sejumlah anggaran seperti untuk infrastruktur dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun.

"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," katanya.

Kemudian anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Lalu anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun.

"Untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan Rp400,3 triliun dari RAPBN 2025 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur tahun depan, termasuk untuk megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," ujar Jokowi dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2025, Jumat (16/8).

Jokowi juga menganggarkan Rp919,9 triliun untuk transfer ke daerah. Menurunnya, ini untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanjapusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

Mantan wali kota Solo itu mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun. Ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Reformasi perpajakan, kata Jokowi, akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasiperpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

"Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan," imbuh Jokowi.

Adapun defisit anggaran 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Presiden Jokowi sama sekali tak menyinggung anggaran untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan Prabowo-Gibran pada 2025 mendatang dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR pada Jumat (16/8) siang.

Jokowi memang menyinggung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto.

Tapi ia tak merinci besaran anggarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2025.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," kata Jokowi di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," sambungnya.

Jokowi mengatakan makan bergizi gratis adalah bagian dari strategi kebijakan jangka pendek. Fokus program ini demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyebut anggaran makan gratis di tahun pertama sebesar Rp71 triliun. Keponakan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu mengumumkannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Thomas yang kini menjabat sebagai wakil menteri keuangan II itu mengatakan anggaran sebesar itu adalah buah kesepakatan pemerintahan Presiden Jokowi dengan Prabowo.

"Kami berkomitmen melakukan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai 100 persen secepat mungkin, dengan prinsip postur fiskal menjadi utama," tuturnya dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

Presiden Jokowi memamerkan bukti bahwa 10 tahun pemerintahannya, ia sangat berpihak dan memperhatikan kaum papa alias rakyat miskin.

Sederet bukti ini terkait program kesehatan, pendidikan, hingga pengentasan pengangguran yang dilakukannya selama 10 tahun ini. Jokowi menyebutkan banyak program yang sudah dilakukannya untuk membantu rakyat miskin.

"Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. (Pertama), Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun," katanya dalam Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Jokowi menegaskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu mencakup banyak pihak. Mulai dari usia dini sampai lanjut usia (lansia) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kedua, sang Kepala Negara memamerkan kepeduliannya kepada rakyat miskin dalam urusan pendidikan. Jokowi mengaku sudah mengucurkan Rp113 triliun dari kas negara untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama dua periode menjabat.

Ia mengklaim uang sebanyak itu manfaatnya dirasakan oleh 20 juta siswa per tahun. Ini mulai dari bangku SD, SMP, hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.

"(Ketiga), Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.," beber Jokowi.

"(Keempat), Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia," sambungnya.

Jokowi menegaskan apa yang dilakukannya selama ini sesuai dengan cita-cita bersama. Ia menekankan pembangunan tersebut menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk orang miskin.

"Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama," tutup Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan di DPR, Rabu (16/8), mengatakan cakupan elektrifikasi Indonesia terus diperluas hingga mencapai 99 persen di 2024.

"Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024," katanya.

Cakupan tersebut, kata Jokowi, akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga bisa melahirkan semakin banyak pengusaha muda berkualitas.

Tak hanya soal cakupan elektrifikasi dan internet, dalam pidato Jokowi juga menyampaikan progres pembangunan infrastruktur selama memimpin RI.

Sampai saat ini, katanya, telah terbangun 366 ribu kilometer (km) jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru.

"Serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," katanya.

Dengan pembangunan itu, sambung Jokowi, biaya logistik berhasil diturunkan dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen. Kemudian daya saing meningkatdari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di 2024.

"Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas," katanya.

Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI ini adalah yang terakhir untuk Presiden Joko Widodo. Ia akan resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang. 

Selain menyampaikan capaian pembangunan, Jokowi juga meminta maaf jika pencapaiannya tidak bisa menyenangkan semua pihak. 

"Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf," kata Jokowi.

Preside Jokowi memamerkan perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia selama masa kepemimpinannya di Pidato Kenegaraan Dalam Rangka HUT RI ke-79  di Gedung MPR, Jumat (16/8).

Sampai saat ini, katanya, ia telah berhasil membangun 366 ribu kilometer (km) jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru.

"Serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," katanya.

Dengan pembangunan, sambung Jokowi, biaya logistik berhasil diturunkan dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen. Kemudian daya saing meningkatdari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di 2024.

" Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas," katanya.