Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus seraya dijawab ‘Setuju’ dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/9/2024).

Lodewijk menyampaikan berdasarkan laporan dari Badan Anggaran (Banggar), terdapat delapan fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP yang menyetujui dan menerima RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU.

Sementara fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan 37 catatan atas RUU APBN 2025 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 merupakan APBN transisi dari pemerintahan Jokowi menuju presiden terpilih Prabowo Subianto.

Bendahara Negara tersebut menyampaikan APBN 2025 disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional.

“Pemerintah secara tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan dari Komisi I hingga XI, Banggar dan pimpinan, atas persetujuan RAPBN 2025 menjadi Undang-undang,” tuturnya.

Dalam UU APBN 2025, pemerintah dan DPR menyepakati turut menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 serta Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025.

Di mana target pertumbuhan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, sebesar 5,2%.

IDXChannel - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 bersama pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9/2024).

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyepakati mulai dari belanja negara hingga sasaran indikator 2025.

"Apakah hasil rapat kerja hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ke Tingkat II pada paripurna pada 19 September yang akan datang? Setuju?" kata Said sembari ketok palu.

Adapun terkait kebijakan fiskal 2025, Said menjelaskan, arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga APBN kredibel dan sustainable. Hal ini sejalan dengan growth APBN yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan.

"Ini sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas 2045. Yang cemas tambahan saya," kata Said di awal sambutan.

Adapun pendapatan negara tahun depan ditetapkan Rp3.005,12 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp513,64 triliun.

Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp919,87 triliun.

"Keseimbangan primer (Rp 633,31 triliun), defisit Rp616,18 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB," ujar Said.

Selain itu, juga telah disetujui sasaran indikator 2025. Pertama, tingkat kemiskinan di 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0, Rasio GINI 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0, Indeks Modal Manusia 0,56. Berikutnya ada nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.

(NIA DEVIYANA)

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kesepakatan itu diperoleh dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI dengan pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9/2024). Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

"Apakah hasil rapat kerja pada hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ketika Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?," kata Said sambil mengetok palu di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

Salah satu hal yang disepakati terkait pendapatan negara. Said mengatakan, pendapatan negara tahun depan ditetapkan Rp 3.005,12 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.

Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.

"Keseimbangan primer (Rp 633,31 triliun), defisit Rp 616,18 triliun alias 2,53% terhadap PDB," ujar dia.

Selain itu, juga telah disetujui sasaran indikator 2025. Pertama, tingkat kemiskinan di 7-8%, tingkat kemiskinan ekstrem 0, ratio gini 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0, Indeks Modal Manusia 0,56. Berikutnya ada nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.

Kemudian terkait kebijakan fiskal 2025, Said menjelaskan, arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga QPBN kredible dan sustainable. Hal ini sejalan dengan growth APBN yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan.

"Ini sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas 2045. Yang cemas tambahan saya," kelakar Said.

Simak juga Video: KPU Bikin Film Pakai APBN, Ahmad Doli: Siapa yang Nonton?

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025 menyepakati beberapa hal. Salah satunya menaikkan target lifting minyak dari yang diusulkan 600 ribu barel per hari (bopd) menjadi 605 ribu bopd.

Kesimpulan rapat dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman.

"Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025 sebagai berikut," katanya di Komisi VII, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Rapat juga menyepakati kenaikan volume LPG 3 kg dari usulan 8,17 juta metrik ton menjadi 8,2 juta metrik ton.

Kesimpulan selanjutnya, Komisi VII memahami penjelasan Menteri ESDM terkait pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10.884.702.389.000 yang didapat dari rupiah murni dan PNBP sektor minerba dan migas serta akan didalami dengan seluruh eselon I Kementerian ESDM.

Berikut asumsi sektor ESDM dalam RAPBN 2025 yang disepakati Komisi VII dan Menteri ESDM:

1. Indonesian Crude Price (ICP): US$ 82 per barel
2. Lifting migas: 1,610 juta barel setara minyak per hari (boepd)
-Lifting minyak bumi: 605 ribu barel per hari (bopd)
-Lifting gas bumi: 1,005 juta boepd
-Cost recovery: US$ 8,5 miliar

3. Volume BBM bersubsidi: 19,41 juta KL
-Minyak tanah: 0,52 juta KL
-Minyak solar: 18,89 juta KL

4. Volume LPG 3 kg: 8,2 juta metrik ton
5. Subsidi tetap minyak solar: Rp 1.000 per liter
6. Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun.

DPR Panggil Bahlil Bahas Produksi Migas hingga Subsidi

Komisi VII DPR RI kembali memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia siang ini. Komisi VII memanggil Bahlil dalam rangka rapat kerja membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025.

Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman. Maman mengatakan, pihaknya menyoroti lifting minyak dan gas bumi (migas) yang trennya menurun.

"Pak Presiden dan juga Pak Menteri dalam beberapa kesempatan sudah cukup menyinggung terkait lifting migas kita yang secara tren menurun," katanya dalam rapat di Komisi VII Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Maman mengatakan, pihaknya berharap dalam rapat kali ada respons positif dari Kementerian ESDM.

"Artinya ada harapan besar dari kami Komisi VII yang mudah-mudahan nanti di dalam raker ini bisa direspons secara positif juga oleh temen-temen Kementerian ESDM bahwa ada satu narasi besar yaitu optimisme," ungkapnya.

Hadir juga dalam rapat tersebut, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo hingga Direkrut Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Berikut asumsi sektor ESDM yang disampaikan Bahlil:

1. ICP: US$ 82 per barel

2. Lifting minyak: 1,605 juta barel setara minyak per hari (boepd)
-lifting minyak 600 ribu barel per hari (bopd)
-lifting gas 1,005 juta boepd

3. Volume BBM subsidi: 19,41 juta kiloliter (KL)
-minyak tanah: 0,52 juta KL
-minyak solar: 18,89 juta KL

Volume LPG 3 kg: 8,17 juta metrik ton

4. Subsidi tetap minyak solar: Rp 1.000 per liter

5. Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun.

DPR Panggil Bahlil Bahas Produksi Migas hingga Subsidi

Komisi VII DPR RI kembali memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia siang ini. Komisi VII memanggil Bahlil dalam rangka rapat kerja membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025.

Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman. Maman mengatakan, pihaknya menyoroti lifting minyak dan gas bumi (migas) yang trennya menurun.

"Pak Presiden dan juga Pak Menteri dalam beberapa kesempatan sudah cukup menyinggung terkait lifting migas kita yang secara tren menurun," katanya dalam rapat di Komisi VII Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Maman mengatakan, pihaknya berharap dalam rapat kali ada respons positif dari Kementerian ESDM.

"Artinya ada harapan besar dari kami Komisi VII yang mudah-mudahan nanti di dalam raker ini bisa direspons secara positif juga oleh temen-temen Kementerian ESDM bahwa ada satu narasi besar yaitu optimisme," ungkapnya.

Hadir juga dalam rapat tersebut, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo hingga Direkrut Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Berikut asumsi sektor ESDM yang disampaikan Bahlil:

1. ICP: US$ 82 per barel

2. Lifting minyak: 1,605 juta barel setara minyak per hari (boepd)
-lifting minyak 600 ribu barel per hari (bopd)
-lifting gas 1,005 juta boepd

3. Volume BBM subsidi: 19,41 juta kiloliter (KL)
-minyak tanah: 0,52 juta KL
-minyak solar: 18,89 juta KL

Volume LPG 3 kg: 8,17 juta metrik ton

4. Subsidi tetap minyak solar: Rp 1.000 per liter

5. Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun.