Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024). Keduanya membahas terkait dengan visi swasembada pangan.

Amran mengatakan, pertemuan ini membahas sinergi antara BUMN-BUMN pangan dengan Kementerian Pertanian. Harapannya, jalinan kolaborasi antara keduanya akan membuat koordinasi dan birokrasi ke depan semakin efisien.

"Hari ini, kita tidak boleh lagi egoisme sektoral. Kita kolaborasi, kita bahkan beliau (Presiden Prabowo Subianto) mengharapkan satu komando. Kenapa? Pertanian tidak mungkin swasembada tanpa sektor lain," kata Amran, dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Selasa (22/10/2024).

Menurut Amran, birokrasi dalam menangani persoalan pangan terbilang cukup panjang. Misalnya dalam persoalan pupuk saja, ada sekita 7 kementerian/lembaga (KL) yang menanganinya sehingga hal ini mendatangkan tantangan dari sisi koordinasinya.

Begitu pula untuk menangani produksi padi. Masalah pupuk ditangani oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Kemudian setelah pupuk sudah selesai dan berproduksi, begitu produksi melipah off taker-nya ada di Perum Bulog. Namun kalau produksi belum optimal karena ada masalah air misalnya, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Coba bayangkan, ini pupuk saja dibedah. Kalau tidak salah, 6-7 kementerian ya yang mengurusi, termasuk bupati dan gubernur. Itu yang mengurusi pupuk. Ini tidak mudah koordinasinya. Sehingga kita nanti ke depan membuat regulasi menjadi sederhana dan mudah bergerak," ujarnya.

Amran berharap, realisasi dari kolaborasi Kementan dan BUMN ini dapat membantu mewujudkan target swasembada pangan, khususnya beras dan jagung. Adapun Prabowo sendiri menargetkan swasembada bisa terwujud paling lama 4 tahun.

"Mimpi Bapak Presiden (Prabowo) gagasan besar, perintah beliau, kami dipanggil menghadap kemarin, perintah beliau paling lambat swasembada 4 tahun. Kami katakan, insyaallah bisa dengan kolaborasi Pak Menteri BUMN, Menteri PU dan lain-lain," kata Amran.

Sementara itu, Erick Thohir mengatakan, kedua belah pihak telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo untuk membahas target swasembada ini. Dari sana dihasilkan, sinergi seluruh kebijakan memang diperlukan untuk Kementerian Pertanian.

"Karena itu hari ini saya bersama Bapak Wamen saya, membawa Dirut Bulog untuk memastikan Bulog bisa operasi pasar sesuai dengan Tupoksinya. Lalu juga ada (Dirut) pupuk yang di mana kita memastikan juga tidak ada lagi main-main di pupuk," ujarnya

Erick juga menjamin bahwa pihaknya akan memberantas oknum-oknum yang selama ini menghambat tugas dari BUMN itu sendiri. Selain itu, nantinya juga akan ada kebijakan untuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dalam rangka pemenuhan lahan.

"Kebijakan nanti untuk PTPN, untuk juga alokasi lahan yang memang dibutuhkan untuk swasembada pangan dan juga mohon dukungan yang ID Food, karena memang kondisinya tidak sehat," kata dia.

Simak juga Video 'Prabowo Ingin Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id–Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta penyaluran pupuk bersubsidi jangan sampai terlambat demi mendukung program pompanisasi yang sedang digalakkan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka perluasan areal tanam (PAT). Termasuk, distribusi tambahan pupuk bersubsidi yang sebesar 4,85 juta ton. Awalnya, alokasi pupuk bersubsidi 2024 hanya 4,7 juta ton, namun kemudian ditambah menjadi 9,55 juta ton.

Dalam laporan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, dari alokasi awal pupuk bersubsidi 2024 jenis urea 2,7 juta ton, terdapat 478 kabupaten yang mendapatkannya. Namun, per 11 Juli 2024, terdapat 12 kabupaten yang alokasinya telah habis (2,5%) dan 71 kabupaten alokasinya akan habis akhir Juli ini (14,8%).

Sedangkan dari alokasi awal pupuk bersubsidi 2024 jenis NPK 2 juta ton, terdapat 478 kabupaten yang mendapatkannya. Tapi, per 11 Juli 2024, terdapat 32 kabupaten yang alokasinya telah habis (6,7%) dan 88 kabupaten alokasinya akan habis di akhir Juli ini (18,4%). PIHC menyebutkan, situasi itu terjadi karena anggaran (DIPA) untuk tambahan pupuk bersubsidi 2024 belum keluar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Mentan, hal strategis seperti itu mestinya segera dilaporkan ke dirinya selaku Mentan agar bila perlu bisa langsung menelepon Menteri Keuangan. Mentan khawatir apabila distribusi pupuk bersubsidi terlambat maka kabupaten yang habis alokasinya tidak bisa tanam dan Indonesia terancam terus impor beras. Hal itu lebih mengkhawatirkan apabila di negara produsen tidak tersedia beras.

“Hati-hati, jangan kita setengah mati (memasang) pompa tapi enggak ada pupuk, sama dengan nol. Jangan coba-coba. Kita ini sudah susah, jangan ditambah susah. Saya minta Pak Dirjen (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil), kalau perlu sama Pak Dirut (Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi), tongkrongin Kemenkeu, kalau perlu berkantor di sana. Salurkan saja (tambahan pupuk bersubsidi), saya yang tanggung (jawab) risikonya,” ungkap Mentan dalam pantauan daring, Senin (15/07/2024).

Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi menjelaskan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per 12 Juli 2024 telah mencapai 3,41 juta ton atau 65,2% dari alokasi awal yang ditetapkan dalam Kepmentan No 744 Tahun 2023. Sedangkan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menuturkan, kontrak awal antara Kementan selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) pupuk bersubsidi dengan PIHC hanya 5,2 juta ton, yakni 4,7 juta ton urea dan NPK ditambah pupuk organik 500 ribu ton.

“Untuk tambahan hingga menjadi 9,55 juta ton berproses di Kemenkeu, dari Kementan sudah selesai dan kini di Kemenkeu. Sekarang, kita sedang menunggu pergeseran anggaran dari BA-BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) dari Ibu Menkeu,” papar Ali Jamil.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News