Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama kementerian terkait berkoordinasi membahas sinergi infrastruktur dalam mendukung program prioritas swasembada pangan.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyukseskan program pangan nasional.

Adapun Prabowo juga telah menetapkan target Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang.

"Pangan adalah prioritas utama yang harus dicapai dan setiap kementerian terkait wajib berkoordinasi secara terpadu untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat lintas kementerian di Kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (31/10).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan urusan pangan merupakan program nasional prioritas kabinet Merah Putih yang hukumnya wajib sukses. Oleh karenanya, kementerian/lembaga di bawah kendali Menko terkait penyediaan infrastruktur harus terkendali secara terpadu, agar tidak dijumpai hambatan berarti.

"Meskipun Kementerian Pertanian (Kementan) berada di bawah koordinasi Menko Pangan, namun mengingat swasembada pangan merupakan program nasional Presiden, maka menko terkait, seperti Menko Infrastruktur diharapkan juga turut membantu menyelesaikan hambatan program unggulan presiden tersebut, khususnya dalam mengantisipasi ketersediaan air untuk sektor pertanian," ungkap Amran.

Untuk mencapai swasembada pangan, Kementan telah mencanangkan program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare. Pihaknya juga mempersiapkan daerah sentra pertanian yang terhubung dengan irigasi dan bendungan yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Optimalisasi infrastruktur yang ada adalah kunci. Pemanfaatan bendungan dan saluran irigasi yang baru dibangun harus segera diselesaikan untuk menjamin stabilitas suplai air ke lahan pertanian," papar Amran.

Selain keterdukungan infrastruktur, Amran juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian untuk menangani perbedaan data. Ia juga mendorong penguatan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat pemerintah daerah lebih optimal.

"Dengan kerja sama terpadu antar kementerian dan dukungan penuh pemerintah, Indonesia optimistis dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan," pungkas Amran.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

Lihat Video: Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Pemerintah terus mengejar swasembada pangan, termasuk daging dan susu sapi. Untuk meningkatkan produksi kedua komoditas tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) tidak akan melakukan impor, tapi dengan pengawalan investasi.

Wamentan Sudaryono menekankan pemerintah tidak akan melakukan impor susu atau sapi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pihaknya membuka ruang bagi pengusaha lokal dalam dan luar negeri untuk berinvestasi. Menurutnya, pihaknya hanya memberikan asistensi dan menyiapkan lahan bagi perusahaan yang ingin membangun industri ini.

"Yang impor kan bukan negara, tetapi perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi dan mengembangkan sapi di Indonesia. Kita kawal dan Kementan beri asistensi ataupun menyiapkan lahan," kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan Kementan juga terus berupaya mendatangkan investor agar mau membangun industri sapi perah dan sapi potong. Untuk swasembada daging dan susu, dia menilai tidak bisa mengandalkan indukan sapi yang ada. Untuk itu, diperlukan sapi baru dari investor dalam dan luar negeri.

Dia menambahkan saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Dengan rincian, 1,3 juta sapi perah dan 700 ribu sapi potong. Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya terus mendorong agar hal tersebut realisasi.

"Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700 ribu sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor susu dari Vietnam. Namun, pihaknya mengajak investor dari negara tersebut untuk membangun industri sapi perah di Indonesia.

Dia pun berharap peningkatan produksi daging dan susu ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan mendatangkan sapi baru, kami harap kebutuhan untuk program ini dapat terpenuhi," katanya.

Pemerintah akan memulai berbagai program untuk mengejar target swasembada pangan 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap untuk memulai berbagai program itu, pemerintah menggelontorkan Rp 139,4 triliun untuk 2025.

Zulhas menjelaskan anggaran itu bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu, tahun 2025 itu ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian Lembaga yang terkait ketahanan pangan," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Keterangan ini disampaikan usai Zulhas kembali mengadakan rapat dalam membahas swasembada pangan 2028. Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, KKP, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Kehutanan.

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk kejar swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Zulhas mengatakan untuk mengejar target swasembada pangan 2028, tidak hanya pada komoditas beras. Pemerintah juga akan menggenjot produksi komoditas lainnya seperti gula, kedelai, coklat, jagung, cabai dan bawang.

"Jadi ini bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi-misi, sehingga jelas, pemerintah daerah dan dana desa tranfer ke daerah kementerian lembaga terkait, kemudian instansi termauk riset dan lain-lain," tutupnya.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan kunjungan kerja (kunker) ke Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Senin (28/10/2024). Kunker tersebut bertujuan untuk mengajak seluruh elemen bekerja sama dalam mewujudkan swasembada pangan.

Pria yang biasa disapa Zulhas ini bersama Rektor IPB Arif Satria meninjau sejumlah kebun riset yang dimiliki oleh IPB. Dalam kesempatan tersebut, Zulhas Bersama Arif memanen melon golden.

"Makanya saya datang ke IPB agar mendapatkan dukungan penuh dari peneliti dan ahli. Kita bisa swasembada selambat-lambatnya empat tahun. Pak Mentan bilang 3 tahun bisa swasembada," kata Zulhas di setelah memetik Melon Golden di IPB, Bogor, dikutip dari keterangan tertulis Selasa (29/10/2024).

Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini mengatakan dukungan akademisi khususnya di sektor pertanian menjadi hal yang penting dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, IPB dinilai memiliki SDM dan teknologi yang mampu mendorong ketahanan pangan nasional.

"ITB ini orang pinternya banyak, teknologinya punya," ujar Zulhas.

Dia menambahkan SDM atau akademisi dan teknologi pertanian perlu dikolaborasikan dengan kebijakan pemerintah. Zulhas pun optimistis kolaborasi bisa memberikan dampak positif terhadap pangan nasional.

Zulhas Yakin pemanfaatan teknologi maka pangan nasional bisa bertumbuh dengan baik. Bahkan kendala luas lahan yang sempit untuk menanam tanaman pangan bisa teratasi berkat kehadiran teknologi.

Untuk itu, dia mengatakan bakal mendorong pengembangan teknologi di sektor pangan. Sehingga potensi pangan bisa dimaksimalkan.

"Kalau teknologinya ketinggalan kita bisa kurang terus. selain teknologi, kerja sama di antara kita semua antara perguruan tinggi dan kementerian lembaga (perlu diperkuat)," jelas mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo ini.

Zulhas pun bakal mengajak kementerian atau lembaga terkait dan kampus untuk bersama-sama mewujudkan swasembada pangan.

"Oleh karena itu, kita harus bekerja sama. Tidak bisa Kementan sendirian. Nantikan penelitian ada di BRIN, perairan ada di PU, penelitian lagi ada di kampus-kampus perlu kita satukan. Nanti penelitian riset, ilmunya ada di sini IPB," tutup Zulhas.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024). Keduanya membahas terkait dengan visi swasembada pangan.

Amran mengatakan, pertemuan ini membahas sinergi antara BUMN-BUMN pangan dengan Kementerian Pertanian. Harapannya, jalinan kolaborasi antara keduanya akan membuat koordinasi dan birokrasi ke depan semakin efisien.

"Hari ini, kita tidak boleh lagi egoisme sektoral. Kita kolaborasi, kita bahkan beliau (Presiden Prabowo Subianto) mengharapkan satu komando. Kenapa? Pertanian tidak mungkin swasembada tanpa sektor lain," kata Amran, dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Selasa (22/10/2024).

Menurut Amran, birokrasi dalam menangani persoalan pangan terbilang cukup panjang. Misalnya dalam persoalan pupuk saja, ada sekita 7 kementerian/lembaga (KL) yang menanganinya sehingga hal ini mendatangkan tantangan dari sisi koordinasinya.

Begitu pula untuk menangani produksi padi. Masalah pupuk ditangani oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Kemudian setelah pupuk sudah selesai dan berproduksi, begitu produksi melipah off taker-nya ada di Perum Bulog. Namun kalau produksi belum optimal karena ada masalah air misalnya, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Coba bayangkan, ini pupuk saja dibedah. Kalau tidak salah, 6-7 kementerian ya yang mengurusi, termasuk bupati dan gubernur. Itu yang mengurusi pupuk. Ini tidak mudah koordinasinya. Sehingga kita nanti ke depan membuat regulasi menjadi sederhana dan mudah bergerak," ujarnya.

Amran berharap, realisasi dari kolaborasi Kementan dan BUMN ini dapat membantu mewujudkan target swasembada pangan, khususnya beras dan jagung. Adapun Prabowo sendiri menargetkan swasembada bisa terwujud paling lama 4 tahun.

"Mimpi Bapak Presiden (Prabowo) gagasan besar, perintah beliau, kami dipanggil menghadap kemarin, perintah beliau paling lambat swasembada 4 tahun. Kami katakan, insyaallah bisa dengan kolaborasi Pak Menteri BUMN, Menteri PU dan lain-lain," kata Amran.

Sementara itu, Erick Thohir mengatakan, kedua belah pihak telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo untuk membahas target swasembada ini. Dari sana dihasilkan, sinergi seluruh kebijakan memang diperlukan untuk Kementerian Pertanian.

"Karena itu hari ini saya bersama Bapak Wamen saya, membawa Dirut Bulog untuk memastikan Bulog bisa operasi pasar sesuai dengan Tupoksinya. Lalu juga ada (Dirut) pupuk yang di mana kita memastikan juga tidak ada lagi main-main di pupuk," ujarnya

Erick juga menjamin bahwa pihaknya akan memberantas oknum-oknum yang selama ini menghambat tugas dari BUMN itu sendiri. Selain itu, nantinya juga akan ada kebijakan untuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dalam rangka pemenuhan lahan.

"Kebijakan nanti untuk PTPN, untuk juga alokasi lahan yang memang dibutuhkan untuk swasembada pangan dan juga mohon dukungan yang ID Food, karena memang kondisinya tidak sehat," kata dia.

Simak juga Video 'Prabowo Ingin Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia':

[Gambas:Video 20detik]