Jakarta (ANTARA) - Di tengah maraknya jasa layanan pinjaman online (pinjol) yang tersedia saat ini, sangat penting bagi kita untuk mengetahui mana pemberi layanan yang aman dan dapat dipercaya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara rutin merilis daftar pinjol resmi yang telah terdaftar dan diawasi untuk membantu masyarakat memilih layanan yang aman dan terpercaya.

Memilih pinjol yang terdaftar resmi di OJK memberikan jaminan bahwa layanan tersebut memenuhi standar hukum dan perlindungan konsumen, sehingga mengurangi risiko penipuan, bunga yang sangat tinggi atau praktik tidak etis lainnya.

Berikut adalah daftar 98 pinjol resmi yang terdaftar di OJK per 27 September 2024 yang bisa Anda jadikan referensi untuk meminjam dengan aman:

1. Danamas - https://p2p.danamas.co.id
2. Investree - https://www.investree.id
3. Amartha - https://amartha.com
4. Dompet Kilat - https://www.dompetkilat.co.id
5. Boost - https://myboost.co.id
6. Toko Modal - https://www.tokomodal.co.id
7. Modalku - https://modalku.co.id
8. KTA Kilat - http://www.pendanaan.com
9. Kredit Pintar - http://kreditpintar.com
10. Maucash - http://maucash.id
11. Finmas - https://www.finmas.co.id
12. KlikA2C - https://www.klika2c.co.id
13. Akseleran - https://www.akseleran.co.id
14. Ammana.id - https://ammana.id
15. PinjamanGO - https://www.pinjamango.co.id
16. KoinP2P - https://koinp2p.com
17. Pohondana - http://pohondana.id
18. AdaKami - www.adakami.id
19. Esta Kapital Fintek - https://www.estakapital.co.id
20. KreditPro - http://kreditpro.id
21. Fintag - http://fintag.id
22. Rupiah Cepat - www.rupiahcepat.co.id
23. Indodana - indodana.id
24. Julo - www.julo.co.id
25. PinjamWinwin - pinjamwinwin.com
26. DanaRupiah - danarupiah.id
27. OVO Finansial - www.ovofinansial.com
28. Pinjam Modal - pinjammodal.id
29. ALAMI - p2p.alamisharia.co.id
30. AwanTunai - www.awantunai.co.id
31. Danakini - https://danakini.co.id
32. Singa - http://singa.id
33. DanaMerdeka - http://danamerdeka.co.id
34. EasyCash - https://easycash.id
35. Pinjam Yuk - http://www.pinjamyuk.co.id
36. FinPlus - www.finplus.co.id
37. UangMe - http://uangme.id
38. PinjamDuit - http://pinjamduit.co.id
39. Dana Syariah - http://danasyariah.id
40. Batumbu - www.batumbu.id
41. CashCepat - http://cashcepat.id
42. KlikUMKM - www.klikUMKM.co.id
43. Pinjam Gampang - http://www.kreditplusteknologi.id
44. Cicil - https://www.cicil.co.id
45. Lumbung Dana - http://lumbungdana.co.id
46. 360 Kredi - www.360kredi.id
47. Kredinesia - www.kredinesia.id
48. Pintek - http://pintek.id
49. ModalRakyat - http://modalrakyat.id
50. SolusiKu - www.solusi-ku.id
51. Cairin - www.cairin.id
52. TrustIQ - http://trustiq.id
53. Klik Kami - www.klikkami.co.id
54. Duha Syariah - www.duhasyariah.com
55. Invoila - http://invoila.co.id
56. Sanders One Stop Solution - http://sanders.co.id
57. DanaBagus - www.danabagus.id
58. UKU - ukuindo.com
59. Kredito - https://kredito.id
60. AdaPundi - www.adapundi.com
61. Lentera Dana Nusantara - www.lenteradana.co.id
62. Modal Nasional - www.modalnasional.co.id
63. Komunal - www.komunal.co.id
64. Restock.ID - www.restock.id
65. Ringan - www.ringan.co.id
66. Avantee - www.avantee.co.id
67. Gradana - gradana.co.id
68. Danacita - www.danacita.co.id
69. IKI Modal - www.ikimodal.com
70. Ivoji - www.ivoji.id
71. Danai - http://danai.id
72. Dumi - minjem.com
73. LahanSikam - www.lahansikam.co.id
74. Qazwa - qazwa.id
75. KrediFazz - www.kredifazz.id
76. Doeku - doeku.id
77. Aktivaku - aktivaku.com
78. Danain - www.danain.co.id
79. Indosaku - indosaku.id
80. Edufund - www.edufund.co.id
81. GandengTangan - www.gandengtangan.co.id
82. Papitupi Syariah - www.papitupisyariah.com
83. BantuSaku - bantusaku.id
84. DanaBijak - danabijak.com
85. AdaModal - www.adamodal.co.id
86. SamaKita - samakita.co.id
87. KawanCicil - kawancicil.co.id
88. Crowde - Crowde.co
89. KlikCair - klikcair.com
90. Ethis - ethis.co.id
91. Samir - www.samir.co.id
92. Uatas - www.uatas.id
93. Asetku - www.asetku.co.id
94. Findaya - https://www.findaya.co.id
95. Pintek - http://pintek.id
96. ModalRakyat - http://modalrakyat.id
97. SOLUSIKU - www.solusi-ku.id
98. Cairin - www.cairin.id

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa Satgas OJK telah menutup sebanyak 9.180 platform pinjaman online (pinjol) ilegal. Sementara itu, pinjol legal yang terdaftar dan diawasi oleh OJK per September 2024 hanya berjumlah 98.

Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto mengatakan pinjol legal akan memberikan manfaat jika digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Sebaliknya, pinjol illegal apapun alasannya sangatlah berisiko dan mendatangkan masalah di kemudian hari.

“Jadi, penjahatnya yang sudah ketangkap, yang saya blokir, saya kejar, jumlahnya sekitar 9.000 gitu ya, yang kami awasi cuma 98. Eggak ada satu persennya. Berarti apa? Yang berkeliaran di website, di Instagram, di Telegram, itu lebih banyak yang enggak baik,” ujarnya dalam Festival Literasi Finansial 2024, Jumat (27/9/2024).

Menurutnya, pinjol ilegal sering kali memanfaatkan kelemahan atau kerentanan generasi muda. Anak muda cenderung tergoda oleh proses pinjaman yang sangat cepat dan mudah — cukup dengan beberapa klik, mereka sudah bisa mendapatkan pinjaman.

Bahkan, Hudi memperingatkan soal bahaya pinjol illegal, lantaran kerap menggunakan cara-cara kasar dan mengancam dalam menagih utang. Mereka sering mengakses dan menyalahgunakan data pribadi pengguna seperti foto atau video, dan menggunakan informasi tersebut untuk menekan atau mempermalukan korban yang tidak bisa membayar.

Selain itu, pinjol ilegal sangat berbahaya karena bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak jelas dari awal serta tidak hanya konsumen yang bersangkutan, akan tetapi kerabat dan kenalan menjadi korban pengancaman debt collector.

Tentu hal ini berbeda dengan pinjol legal yang berizin OJK. Pasalnya, data pribadi konsumen aman terlindungi. Selain itu, OJK serta Satgas akan siap membantu jika terjadi masalah serta proses penagihan pinjol legal juga harus sesuai aturan dan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara sembarangan.

“Kalau pada waktunya pinjam pinjol, kalau enggak butuh ya jangan [pinjol]. Tapi kalau memang Anda butuh, Anda punya kemampuan, ini, gunakan pinjol legal yang diawasi OJK, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan,” tegasnya.

Dia juga terus mengingatkan soal utang yang harus dibayar untuk menghindari masalah pada OJK checking.

Di sisi lain, selain pinjol ilegal yang terus mengintai anak muda, Hudi juga memperingatkan untuk anak muda selalu waspada dengan investasi ilegal.

Adapun, beberapa tandanya antara lain menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru “member get member”, memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/public figure untuk menarik minat berinvestasi hingga adanya klaim tanpa risiko (free risk).

Dirinya pun menekankan pentingnya memeriksa legalitas perusahaan investasi, karena banyak investasi ilegal yang mungkin memiliki izin kelembagaan seperti PT, Koperasi, CV, atau Yayasan, tetapi tidak memiliki izin usaha yang sah untuk melakukan kegiatan investasi.

“Ingat, legal, apakah lembaganya berizin dengan benar dan diawasi, apakah produknya terdaftar dan logis, apakah hasil yang dijanjikan wajar, adakah risikonya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera merampungkan Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) yang menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif.

Melalui RPOJK LPBBTI tersebut, OJK menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif dari yang sekarang Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar. Menurut Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan, pihaknya yang merupakan perusahaan peer-to-peer (P2P) lending dengan 95% pendanan di sektor produktif mengharapkan aturan tersebut segera terbit.

"Kami harapkan OJK bisa segera mengeluarkan aturan baru terkait batas maksimal pinjaman produktif menjadi Rp10 miliar. Ini akan sangat membantu, karena pelaku usaha menengah itu butuhnya memamg sampai situ," kata Ivan kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Menurut Ivan regulasi tersebut dibutuhkan segera demi mengejar target proporsi pembiayaan sektor produktif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai 40%—50% tahun depan. Sementara tahun ini targetnya di 30%—40%.

Realisasinya, per Juli 2024 presentase penyaluran ke sektor produktif memang sudah di 34,22%, akan tetapi dari data OJK mencatat untuk pembiayaan yang spesifik ke sektor UMKM perseorangan baru 21,82%.

Ivan menjelaskan bahwa secara defisi pelaku usaha menengah adalah pelaku usaha dengan ekuitas sampai Rp10 miliar dan pendapatannya mencapai Rp50 miliar per tahun. Terbatasnya pembiayaan tersebut disebut menjadi kendala P2P lending memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM.

"Nah, usaha menengah ini tentu butuh lebih dari Rp2 miliar tambahan modal kerjanya, bahkan ada yang butuhnya di atas Rp10 miliar. Ini yang kami nanti-nanti perubahan batas atas maksimal jumlah pinjaman khusus untuk pinjaman produktif," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan RPOJK LPBBTI saat ini sedang disiapkan, termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Dia menggarisbawahi, P2P lending yang bisa menyalurkan dengan batas maksimal Rp10 miliar ke sektor produktif itu hanya P2P lending dengan tingkat wanprestasi atau TWP90 maksimal 5%.

"Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan roadmap pengembangan dan penguatan LPBBTI 2023—2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Agusman.

Sesuai peta jalan tersebut, pangsa pembiayaan sektor produktif dan UMKM pada fase 1 (2023—2024), 2 (2025—2026), dan 3 (2027—2028) berturut-turut ditargetkan sebesar 30%—40%, 40%—50% serta 50%—70%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera merampungkan Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) yang menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif.

Melalui RPOJK LPBBTI tersebut, OJK menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif dari yang sekarang Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar. Menurut Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan, pihaknya yang merupakan perusahaan peer-to-peer (P2P) lending dengan 95% pendanan di sektor produktif mengharapkan aturan tersebut segera terbit.

"Kami harapkan OJK bisa segera mengeluarkan aturan baru terkait batas maksimal pinjaman produktif menjadi Rp10 miliar. Ini akan sangat membantu, karena pelaku usaha menengah itu butuhnya memamg sampai situ," kata Ivan kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Menurut Ivan regulasi tersebut dibutuhkan segera demi mengejar target proporsi pembiayaan sektor produktif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai 40%—50% tahun depan. Sementara tahun ini targetnya di 30%—40%.

Realisasinya, per Juli 2024 presentase penyaluran ke sektor produktif memang sudah di 34,22%, akan tetapi dari data OJK mencatat untuk pembiayaan yang spesifik ke sektor UMKM perseorangan baru 21,82%.

Ivan menjelaskan bahwa secara defisi pelaku usaha menengah adalah pelaku usaha dengan ekuitas sampai Rp10 miliar dan pendapatannya mencapai Rp50 miliar per tahun. Terbatasnya pembiayaan tersebut disebut menjadi kendala P2P lending memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM.

"Nah, usaha menengah ini tentu butuh lebih dari Rp2 miliar tambahan modal kerjanya, bahkan ada yang butuhnya di atas Rp10 miliar. Ini yang kami nanti-nanti perubahan batas atas maksimal jumlah pinjaman khusus untuk pinjaman produktif," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan RPOJK LPBBTI saat ini sedang disiapkan, termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Dia menggarisbawahi, P2P lending yang bisa menyalurkan dengan batas maksimal Rp10 miliar ke sektor produktif itu hanya P2P lending dengan tingkat wanprestasi atau TWP90 maksimal 5%.

"Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan roadmap pengembangan dan penguatan LPBBTI 2023—2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Agusman.

Sesuai peta jalan tersebut, pangsa pembiayaan sektor produktif dan UMKM pada fase 1 (2023—2024), 2 (2025—2026), dan 3 (2027—2028) berturut-turut ditargetkan sebesar 30%—40%, 40%—50% serta 50%—70%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat potensi besar pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari industri keuangan nonbank atau IKNB, salah satunya dari peer-to-peer lending (P2P lending) atau pinjaman online. Sayangnya, potensi dengan realisasinya saat ini masih terpaut jauh.

Sebagai penyelenggara P2P lending yang fokus pendanaannya 95% untuk sektor produktif, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia membeberkan tantangan mengapa kucuran dana kepada UMKM dari pinjaman online belum maksimal.

Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan menjelaskan mayoritas UMKM di Indonesia saat ini dalam hal pembukuan keuangan masih belum baik. Misalnya, pelaku UMKM tidak memiliki laporan keuangan, atau laporan keuangan mereka tidak akurat, hingga pemakaian dana usaha yang digunakan di luar kepentingan usaha.

"Hal ini membuat sulit untuk menganalisa kelayakan usaha mereka. Ini pentingnya pelaku usaha melek keuangan dan mau ikut mendigitalisasi usahanya, sehingga terekam data-datanya," kata Ivan kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Dikutip dari laman Akseleran, sampai saat ini sepanjang 2024 total pendanaan yang tersalurkan mencapai Rp2,08 triliun dengan total outstanding mencapai Rp680,51 miliar. Ivan menargetkan pembiayaan Akseleran di 2024 ini menyentuh angka Rp3,4 triliun, atau tumbuh 20% dari tahun 2023 sebesar Rp2,85 triliun.

Maka dengan tantangan yang dia sebutkan itu, Akseleran melakukan strategi dengan melakukan penetasi pasar yang lebih luas.

"Penetrasi tersebut melalui channel direct sales, di mana relationship manager kami diharapkan menjaring lebih banyak borrower. Juga melalui kemitraan yang menghubungkan rantai pasok pembiayaan dengan platform digital," kata Ivan.

Sebagai informasi, dari data OJK mencatat outstanding pinjaman P2P lending kepada UMKM perseorangan per Juli 2024 mencapai Rp15,14 triliun, turun 9,25% (month to month/MtM) dibanding Rp16,68 triliun pada Juni 2024, atau turun 13,02% (year on year/YoY) jika dibanding Rp17,41 triliun pada Juli 2023.

Sedangkan, outstanding pinjaman P2P lending untuk UMKM badan usaha per Juli 2024 mengalami kenaikan meski angkanya lebih kecil. Posisinya berada di Rp4,94 triliun atau naik 29% (MtM) dibanding Rp3,83 triliun pada Juni 2023, dan naik 18,79% (YoY) jika dibandingkan Rp4,16 triliun pada Juni 2023.

Sementara itu, riset internal OJK pada 2022 menhasilkan ada Rp1.519 triliun kebutuhan pendanaan UMKM yang bisa didukung oleh sektor IKNB. Namun dari potensi besar itu, OJK menghitung kapasitas pembiayaan IKNB hanya mampu memenuhi kebutuhan sebesar Rp229 triliun atau hanya 15% saja.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar fintechP2P lending atau pinjaman online (pinjol) legal dan berizin yang terbaru. Perusahaan-perusahaan dalam daftar tersebut beroperasi secara resmi dan ada dalam pengawasan OJK, sehingga pastikan peminjaman hanya dilakukan di perusahaan pinjol legal.

OJK mencatat ada sebanyak 98 perusahaan fintech yang berizin per 12 Juli 2024. Jumlah tersebut turun signifikan jika dibandingkan dengan periode 2020 yang sempat mencapai 157 perusahaan.

Berdasarkan catatan Bisnis, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau (Satgas PASTI) telah menemukan dan memblokir sebanyak 1.591 pinjol ilegal sepanjang Januari—Juni 2024.

Dengan demikian, OJK telah memblokir 8.271 pinjol ilegal sejak 2017 sampai dengan Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan pengaduan entitas ilegal sebanyak 8.633 pengaduan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2024.

Jumlah pengaduan tersebut meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 8.213 pengaduan dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 420 pengaduan.

Sebagai informasi, agar tidak terjebak dalam pinjol ilegal dan tidak aman, pengecekan legalitas pinjol dapat dilakukan melalui website OJK di menu statistik fintech, berikut tautan atau link-nya: https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx.

Berikut adalah 98 daftar pinjol berizin OJK yang berlaku sampai hari ini:

• AdaKami (adakami.id)
• 360 Kredi (360kredi.id)
• AdaKami (adakami.id)
• AdaModal (adamodal.co.id)
• AdaPundi (adapundi.com)
• Akseleran (akseleran.co.id)
• Aktivaku (aktivaku.com)
• Alami (p2p.alamisharia.co.id)
• Amartha (amartha.com)
• Ammana.id (ammana.id)
• Asetku (asetku.co.id)
• Avantee (avantee.co.id)
• AwanTunai (awantunai.co.id)
• BantuSaku (bantusaku.id)
• Batumbu (batumbu.id)
• Boost (myboost.co.id)
• Cairin (cairin.id)
• Cashcepat (cashcepat.id)
• Cicil (cicil.co.id)
• Crowde (Crowde.co)
• Crowdo (crowdo.co.id)
• Dana Syariah (danasyariah.id)
• DanaBagus (danabagus.id)
• danabijak (danabijak.com)
• Danacita (danacita.co.id)
• Danai.id (danai.id)
• Danain (danain.co.id)
• Danakini (danakini.co.id)
• Danamas (p2p.danamas.co.id)
• Danamerdeka (danamerdeka.co.id)
• Danarupiah (danarupiah.id)
• Doeku (doeku.id)
• Dompet Kilat (dompetkilat.co.id)
• Duha SYARIAH (duhasyariah.com)
• DUMI (minjem.com)
• Easycash (easycash.id)
• Edufund (edufund.co.id)
• Esta Kapital Fintek (estakapital.co.id)
• Ethis (ethis.co.id)
• Findaya (findaya.co.id)
• Finmas (finmas.co.id)
• FinPlus (finplus.co.id)
• Fintag (fintag.id)
• GandengTangan (gandengtangan.co.id)
• Gradana (gradana.co.id)
• iGrow (igrow.asia)
• IKI Modal (ikimodal.com)
• Indodana (indodana.id)
• Indofund.id (indofund.id)
• Indosaku (indosaku.id)
• Investree (investree.id)
• Invoila (invoila.co.id)
• Ivoji (ivoji.id)
• Julo (julo.co.id)
• KawanCicil (kawancicil.co.id)
• Klik Kami (klikkami.co.id)
• KlikA2C (klika2c.co.id)
• KlikCair (klikcair.com)
• klikUMKM (klikumkm.co.id)
• KoinP2P (koinp2p.com)
• Komunal (komunal.co.id)
• KrediFazz (kredifazz.id)
• Kredinesia (kredinesia.id)
• Kredit Pintar (kreditpintar.com)
• KREDITO (kredito.id)
• Kreditpro (kreditpro.id)
• KTA Kilat (pendanaan.com)
• Lahan Sikam (lahansikam.co.id)
• Lentera Dana Nusantara (lenteradana.co.id)
• Lumbungdana (lumbungdana.co.id)
• Maucash (maucash.id)
• Mekar (mekar.id)
• Modal Nasional (modalnasional.co.id)
• Modalku (modalku.co.id)
• ModalRakyat (modalrakyat.id)
• OVO Finansial (ovofinansial.com)
• Papitupi Syariah (papitupisyariah.com)
• Pinjam Gampang (kreditplusteknologi.id)
• Pinjam Modal (pinjammodal.id)
• Pinjam Yuk (pinjamyuk.co.id)
• PinjamanGO (pinjamango.co.id)
• PinjamDuit (pinjamduit.co.id)
• Pinjamwinwin (pinjamwinwin.com)
• Pintek (pintek.id)
• Pohondana (pohondana.id)
• qazwa.id (qazwa.id)
• Restock.ID (restock.id)
• Ringan (ringan.co.id)
• Rupiah Cepat (rupiahcepat.co.id)
• SamaKita (samakita.co.id)
• Samir (samir.co.id)
• Sanders One Stop Solution (sanders.co.id)
• Singa (singa.id)
• Solusiku (solusi-ku.id)
• Toko Modal (tokomodal.co.id)
• TrustIQ (trustiq.id)
• UangMe (uangme.id)
• Uatas (uatas.id)
• UKU (ukuindo.com)

Bisnis.com, JAKARTA - Jeratan pinjaman online (pinjol) illegal masih menjadi perhatian regulator hingga kini. Agar tidak terjebak dan salah pilih pinjol ilegal, Anda wajib mengetahui status legalitas pinjol dengan cara cek pinjol legal OJK di bawah ini.

Sebelumnya, OJK mencatat guru hingga pelajar menjadi kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjol illegal. Saat ini, aplikasi pinjol legal dan resmi OJK berjumlah 100 perusahaan.

P2P lending menjadi salah satu platform yang dipilih masyarakat untuk meminjam dana karena bisa diakses dengan lebih cepat dengan syarat pinjaman yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank.

Regulator pun mendorong agar literasi keuangan masuk ke dalam kurikulum pendidikan sehingga kerugian masyarakat akibat pinjol illegal dapat ditekan.

"Jadi apapun major [jurusan pendidikan], harus melek finansial," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Training of Trainers bagi guru yang digelar oleh OJK pada Senin (20/5/2024).

Agar tidak terjebak dengan pinjol yang ilegal dan tidak aman, kita perlu cek legalitas pinjol melalui website OJK di menu statistik fintech. Akses halaman berikut https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx dan pilih bulan terbaru.

Cara cek pinjol legal dan resmi OJK bisa dilakukan langsung secara online melalui laman resmi OJK dan AFPI. Masyarakat dapat mengecek pinjol resmi OJK dengan dua cara tersebut. Berikut cara cek legalitas pinjol selengkapnya.

Cara Cek Pinjol Legal lewat Website OJK

• Akses website OJK.
• Setelah masuk ke laman utama klik statistik di navigasi utama.
• Pilih statistik fintech, atau Anda bisa klik link disamping.
• Nantinya Anda akan diarahkan ke laman yang memuat berbagai judul statistik fintech pendanaan sepanjang tahun (per bulan).
• Silakan pilih salah satu.

Agar informasi terupdate, baiknya memilih di data terakhir. Nantinya, Anda bisa mengakses via PDF ataupun bentuk excel.

Data yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah lengkap. Contoh di file PDF, ada 15 halaman yang menjabarkan perusahaan fintech pinjol legal yang telah berizin.

Ada juga profil pengembangan fintech pendanaan yang bersangkutan, karateristik penyelenggara dan pengguna fintech pendanaan, sebaran outstanding pinjaman, sebaran akumulasi penyaluran pinjaman, sebaran penyaluran pinjaman baru, sebaran akumulasi rekening borrower, sebaran akumulasi rekening lender.

Cek Legalitas Pinjol via Kontak OJK

Di laman utama website OJK, tertera nomor telepon, fax, e-mail yang bisa dihubungi apabila Anda ingin bertanya seputar fintech pinjol legal. Berikut kontak OJK yang bisa Anda hubungi untuk menanyakan perihal legalitas pinjol.

• Nomor telepon :(021) 2960 0000
• Call center OJK : 157
• Layanan WhatsApp : 081-157-157-157

Cara Cek Pinjol Legal OJK melalui AFPI

Untuk mengetahui penyelenggara pinjol yang menjadi anggota AFPI, bisa diakses dengan klik Anggota AFPI di website resmi AFPI dan kemudian menuliskan nama penyelenggara pinjol di bagian pencarian. Selanjutnya, akan muncul apakah penyelenggara pinjol tersebut terdaftar di AFPI atau tidak.

Setelah mengetahui cara cek legalitas pinjol resmi OJK, Anda juga perlu pahami beberapa ciri-ciri pinjol legal di bawah ini.

Ciri-Ciri Pinjol Legal

1. Mempunyai Izin dari OJK

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 10/2022, OJK menegaskan penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI/pinjol harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK. Artinya, pinjol legal adalah LPBBTI yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.

Selanjutnya, penyelenggara pinjol yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang maksimal 30 hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari OJK.

2. Berbentuk Perseroan Terbatas

Pinjol legal atau yang berizin harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas dengan modal disetor minimal Rp25 miliar pada saat didirikan.

Selain itu, sumber dana penyertaan modal pinjol dilarang berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain serta dilarang berasal dari pinjaman.

3. Ketentuan Penagihan

Berbeda dengan penagihan pinjol ilegal yang cenderung bertentangan dengan hukum, penagihan yang dilakukan oleh pinjol legal harus sesuai dengan POJK 10/2022. Penagihan dilakukan dengan memberikan surat peringatan yang memuat informasi yaitu jumlah hari keterlambatan pembayaran, posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang, manfaat ekonomi, dan denda yang terutang.

Penyelenggara pinjol juga bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk menagih utang dengan syarat pihak lain tersebut berbadan hukum, punya izin dari instansi yang berwenang, penagih utang tersertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK, dan bukan afiliasi penyelenggara pinjol atau pemberi dana Penagihan juga harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Batas Maksimum Bunga Rendah

Biasanya, pinjol ilegal memberikan bunga dan denda yang dikenakan cenderung sangat tinggi, tidak transparan, dan tidak masuk akal. Sementara, pada pinjol legal, bunga dan denda harus sesuai dengan aturan.

Aturan itu tertuang di dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang diteken pada 8 November 2023.

Dalam ketentuan tersebut, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan produktif ditetapkan menjadi sebesar 0,1% per hari sejak 1 Januari 2024 dan 0,067% per hari sejak 1 Januari 2026.

Kemudian, untuk pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari sejak 1 Januari 2024. Lalu, sebesar 0,2% per hari sejak 1 Januari 2025. Serta, sebesar 0,1% per hari yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Sementara itu, batas maksimum denda keterlambatan ditetapkan berdasarkan jenis pendanaan. Dalam hal ini, seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada pengguna tidak melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan.

5. Tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Penyelenggara pinjol ilegal tidak memiliki asosiasi dan tidak dapat menjadi anggota AFPI. Sementara, pinjol legal atau yang berizin di OJK wajin menjadi anggota AFPI.
AFPI merupakan asosiasi resmi yang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ditunjuk oleh OJK.

Demikian informasi lengkap mengenai cara cek legalitas pinjol resmi OJK yang bisa Anda cek melalui laman resmi OJK dan AFPI.