BADUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyapa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto yang hadir dalam pembukaan Muktamar VI PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Mulanya, Muhaimin menyambut Hadi saat membuka pidatonya. Kemudian, ia menceritakan bahwa Hadi merupakan keturunan seorang kiai besar.

"Saya muliakan, saya banggakan, saya cintai Menko Polhukam Bapak Hadi. Pak Hadi ini turunan kiai besar dari Singosari, Pondok Pesantren Bungkuk," ujar Muhaimin.

Ia kemudian mengatakan bahwa Hadi merupakan figur yang piawai dalam pemerintahan saat ini.

Latar belakang dan kemampuannya membuat Hadi masih dipercaya menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Masih keluarga besar kiai Thalhah Hasan. Makanya sakti, jadi menteri terus," sebut Muhaimin.

Pernyataan itu kemudian membuat para kader PKB tertawa dan bertepuk tangan. Hadi pun nampak tertawa mendengarkan sambutan dari Muhaimin.

Adapun Hadi sebelumnya sempat menjabat sebagai panglima TNI sebelum pensiun sebagai prajurit.

Ia lantas ditunjuk Jokowi untuk menjadi Menteri ATR/BPN sebelum akhirnya menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mempercepat muktamar yang sebelumnya direncanakan berlangsung setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Diketahui, pilkada serentak bakal berlangsung 27 November 2024.

Wacana itu berubah setelah Ketua Steering Committee (SC) Muktamar PKB Faisol Riza mengungkapkan pada awak media bahwa muktamar bakal digelar dalam dua pekan ke depan, yaitu 24-25 Agustus 2024 di Bali.

“Persiapan semua sudah selesai juga sudah disampaikan kepada seluruh pengurus DPW-DPC tentang pelaksanaan muktamar 24-25 Agustus ini," ujar Riza konferensi pers di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Nantinya, muktamar bakal berisi pertanggungjawaban kepengurusan DPP PKB periode 2019-2024.

Tak hanya itu, muktamar yang bakal diikuti oleh 2.300 kader dari berbagai tingkatan itu juga akan membahas garis perjuangan PKB untuk lima tahun ke depan.

Termasuk, posisi politik PKB dalam pemerintahan ke depan yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Digelar di sela konflik dengan PBNU

Perubahan keputusan gelaran muktamar dilakukan di saat PKB tengah berkonflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sampai saat ini, nampaknya kedua belah pihak belum menemukan titik temu.

Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan secara terbuka bahwa Tim Lima dibentuk untuk merebut PKB dari pimpinan partai saat ini.

Terbaru, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Faisal Saimima mengeklaim telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota Dewan Syuro PKB yang diisi oleh sejumlah kiai.

Menurut Faisal, para anggota Dewan Syuro PKB yang datang, umumnya berasal dari DPC PKB di Jawa.

Ia mengklaim para anggota Dewan Syuro PKB datang untuk mengeluhkan kepemimpinan PKB di bawah ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.

Usai pertemuan Cak Imin-Prabowo

Di sisi lain, keputusan untuk mempercepat Muktamar disampaikan sehari setelah Muhaimin bertemu dengan Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Ditemui awak media, Muhaimin mengaku pertemuan itu membahas tentang Pilkada Jakarta 2024.

Namun, ia enggan membeberkan secara rinci apa isi pembicaraan dengan Prabowo.

“Macam-macam lah, nanti kita kasih tahu,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim bahwa PKB telah menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilkada Jakarta.

Pernyataan itu dibenarkan oleh Jazilul Fawaid yang mengatakan bahwa PKB telah sepakat untuk bersama Gerindra di Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Ya kalau PDI-P bergabung boleh juga kan. Kan enggak ngelarang juga kita. Malah senang kan? Atau gimana? Kita keluar dari Gerindra bersama PDI-P?" tutur Jazilul.

Dasco sempat disebut mewacanakan pembentukan KIM Plus yang diisi oleh berbagai parpol di luar koalisi.

Sementara, KIM Plus disebut telah sepakat untuk mendorong mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta.

Di sisi lain, sikap DPP PKB berbeda dengan DPW PKB DKI Jakarta yang telah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan untuk kembali memperebutkan kursi DKI 1.

Namun, keputusan final surat rekomendasi dukungan untuk kepala daerah berada di level DPP PKB.