ASAHAN, iNews.id - Ketua DPP PDI PerjuanganGanjar Pranowo menghadiri sidang dengan agenda pembacaan pleidoi dengan terdakwa Palti Hutabarat di Pengadilan Negeri Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, Selasa (30/7/2024). Palti didakwa dalam kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  

Ganjar memberi semangat dan meminta Palti untuk tegar menghadapi proses hukum. Diketahui Palti Hutabarat merupakan relawan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

“Palti kamu tidak sendirian, banyak orang yang mendukung kamu," ujar Ganjar selepas persidangan di PN Kisaran, Selasa (30/7/2024).

Dalam kasus tersebut, Palti dituntut hukuman 8 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 45 ayat 4 Jo Pasal 27 A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Influencer sekaligus relawan Ganjar-Mahfud itu dianggap menyebar berita bohong ke media sosial terkait rekaman pembicaraan yang bernarasi forkompimda di Batu Bara mendukung paslon 02 Prabowo-Gibran.

Ganjar mengakui dia tidak mengenal Palti secara pribadi, tetapi mengetahuinya sebagai pendukung yang sama dalam Pilpres 2019 dan Pilpres 2024.

"Inilah solidaritas pada seseorang yang sudah pernah membantu saya dan memperjuangkan saya," katanya.

Ganjar berharap majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk Palti.

"Mudah mudahan ini jadi pembelajaran semuanya, bahwa kita butuh peradilan yang bebas, tidak memihak dan tidak membuat masyarakat takut," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

MALANG, iNews.id - Indah Permata Sari (27) mantan baby sitterselebgramAghnia Punjabi menyatakan penyesalannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Malang. Dia menangis saat menbacakan pleidoi usai dituntut 4 tahun penjara.

Indah Permata Sari warga Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro ini membacakan dua lembar kertas pleidoi. Dia tampak menangis dan sesekali terisak saat membacakan surat di hadapan majelis hakim dalam persidangan di Ruang Cakra, PN Malang, Rabu (17/7/2024).

Penasihat hukun terdakwa, Haitsam Nuril Brantas Anarki menjelaskan, pleidoi yang dibacakan kliennya merupakan pleidoi pembelaan yang dibuatnya sendiri. Makanya terdakwa disebut penasihat hukumnya terlihat menjiwai hingga menangis.

"Untuk pleidoinya dibuat dan ditulis sendiri oleh terdakwa. Ketika membacakan pleidoi, terdakwa menangis," ujar Haitsam kepada wartawan di PN Malang, Rabu (17/7/2024).

Pada pleidoinya tersebut, terdakwa Indah menyampaikan beberapa poin. Salah satunya, meminta maaf kepada korban maupun orang tua korban.

"Terdakwa juga mengungkapkan penyesalannya. Termasuk mengaku kondisi batinnya tertekan atau depresi karena ada permasalahan keluarga sehingga membuat terjadi tindak pidana penganiayaan itu," katanya.

Di akhir pleidoinya, Indah memohon majelis hakim dapat menjatuhkan vonis hukuman lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang.

"Pada intinya, kami ingin menyampaikan tuntutan 4 tahun penjara terlalu berat. Kami sebagai tim penasehat hukum berharap, agar majelis hakim dapat menjatuhkan vonis hukuman seringan mungkin," ucapnya.

"Apalagi terdakwa ini masih memiliki tanggung jawab yang besar. Selain sebagai tulang punggung keluarga, ia juga memiliki seorang anak," katanya lagi.

Sementara JPU Kejari Kota Malang Su'udi mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui dan mendengar pleidoi yang dibacakan terdakwa.

"Pada intinya, terdakwa mengakui dan menyatakan menyesal. Di samping itu, dia punya masalah keluarga sehingga berbuat seperti itu (melakukan penganiayaan)," kata Su'udi.

Nantinya pihaknya akan memberikan tanggapan pada sidang yang akan digelar pada Rabu pekan depan (24/7/2024). Meski demikian, jaksa bersikukuh akan tetap memberikan tuntunan 4 tahun penjara kepada Indah.

"Atas pleidoi tersebut, kami akan menanggapinya secara tertulis pada sidang mendatang. Pada intinya, kami tetap pada tuntutan," tandasnya.

Sebelumnya, anak perempuan dari selebgram asal Kota Malang Emy Aghnia Punjabi berinisial JAP (3,5) dianiaya baby sitter. Polisi telah menetapkan pengasuh (suster) sebagai tersangka.

Terdakwa dituntut JPU Kejari Kota Malang sesuai dengan pasal dakwaan yaitu Pasal 80 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp75 juta subsider 6 bulan pidana kurungan.

Editor: Donald Karouw

Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, menjalani sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) terkait kasus korupsi pengadaan pesawat, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Emirsyah menyampaikan pleidoi pribadinya. Dalam pleidoinya, ia mengaku tak ingin menjadi Dirut PT Garuda Indonesia jika waktu dapat diputar kembali.

"Apabila waktu dapat diputar kembali, maka saya akan memilih untuk tidak menjabat sebagai Direktur Utama Garuda, karena kekhilafan yang saya lakukan telah mengecewakan seluruh rakyat Indonesia dan khususnya keluarga serta kerabat saya," kata Emirsyah dalam persidangan.

Ia mendapat tawaran Dirut dari Menteri BUMN saat itu, Soegiharto, untuk kembali ke Garuda Indonesia yang tengah di ambang kebangkrutan.

Padahal, saat itu, Emirsyah sudah merasa nyaman dengan jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Bank Danamon.

"Setelah 3 kali diminta oleh Menteri BUMN, maka dengan semangat ingin berbakti kepada negara dan mengembangkan Garuda menjadi perusahaan kelas dunia, saya akhirnya menerima tawaran tersebut," jelas dia.

Emirsyah menyebut, Garuda pada 2005 dapat dikatakan dalam keadaan praktis bangkrut. Tidak seperti Garuda di saat jayanya dengan nilai miliaran dolar dan mampu IPO di tahun 2011 dengan valuasi USD 1,8 miliar atau Rp 18 triliun di mana negara mendapatkan Rp 4,7 triliun dengan melepas 26% saham ketika IPO.

Pada tahun 2005, lanjutnya, Garuda tengah terlilit utang yang banyak. Bahkan, kas perusahaan pun tidak cukup untuk menutupi operasional. Termasuk, membayar gaji karyawan, serta kreditur mengancam menyita pesawat, artinya nilai Garuda negatif.

"Dari semua penjelasan di atas, dapat saya katakan bahwa pada intinya saya sebagai Direktur Utama Garuda beserta seluruh karyawan Garuda berhasil menyelamatkan Garuda dari kepailitan di tahun 2005 menjadi perusahaan dengan nilai USD 1,8 miliar atau Rp 17 triliun di tahun 2011 pada saat Garuda IPO," ucap dia.

Emirsyah membantah melakukan intervensi terkait pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Bahkan, ia juga merasa terkejut dengan tuntutan yang disampaikan jaksa.

Sebelumnya, jaksa menuntut Emirsyah dengan 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Tak hanya itu, Emirsyah Satar dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar USD 86.367.019 atau setara Rp 1,4 triliun (kurs 27 Juni 2024). Nilai yang diyakini jaksa diterima oleh Emirsyah dalam kasus tersebut.

"Tidak ada intervensi maupun pengarahan atau pemaksaan dari saya sebagai Direktur Utama untuk menentukan keputusan dikarenakan semua adalah keputusan Direksi secara kolegial," imbuh dia.

Ia pun heran dengan dakwaan yang dijerat terhadapnya, lantaran dinilai seolah-olah Garuda Indonesia tidak menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan operasional perusahaan.

Padahal, pengadaan pesawat ATR72-600 itu juga dilakukan oleh Citilink.

"Bila memang ada kerugian, maka seluruh anggota tim pengadaan, seluruh anggota Direksi, dan seluruh anggota Dewan Komisaris Garuda dan Citilink harus diminta pertanggungjawabannya. Bukan saya sendiri saja," tutur Emirsyah.

Dia juga menyinggung vonis yang masih dijalaninya pada perkara korupsi pengadaan pesawat Garuda yang ditangani KPK pada 2020. Menurutnya, tuntutan jaksa dalam kasus ini sangat berat.

Emirsyah menegaskan sudah mengembalikan semua pemberian dari Soetikno Soedarjo. Dia berharap Majelis Hakim akan memberikan vonis bebas dalam kasus ini.

"Pleidoi ini saya sampaikan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim. Semoga asas ne bis in idem dapat diputuskan untuk saya," tandas Emirsyah.

"Demikianlah pleidoi pribadi ini saya sampaikan, dengan harapan untuk dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim kelak dalam memberikan putusan bebas bagi saya atas tuntutan JPU [Jaksa Penuntut Umum]," pungkasnya.

Dalam persidangan sebelumnya, Emirsyah dituntut 8 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp Rp 1 miliar. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Tak hanya itu, Emirsyah Satar juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar USD 86.367.019 atau setara Rp 1,4 triliun (kurs 27 Juni 2024). Nilai yang diyakini jaksa diterima oleh Emirsyah dalam kasus tersebut.

Jaksa menyebut, dalam hal jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, maka dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun.

"Atau apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban pembayaran dari uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti," pungkas jaksa.

Dalam kasus ini, Emirsyah Satar didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat pada PT. Garuda Indonesia tahun 2011-2021.

Pengadaan itu yakni 18 unit pesawat Sub 100 seater tipe jet kapasitas 90 seat jenis Bombardier CRJ-100 pada tahun 2011. Serta proses pengambilalihan pengadaan pesawat ATR72-600.

Rangkaian proses pengadaan pesawat CRJ-1000 tersebut, baik tahap perencanaan maupun tahap evaluasi, diduga tidak sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Armada (PPA) PT Garuda Indonesia.

Kejaksaan Agung menilai hal ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar USD 609.814.504,00. Angka tersebut bila dirupiahkan kurang lebih sekitar Rp 9,3 triliun.

Nilai kerugian tersebut timbul karena pada satu sisi ada yang yang mengambil keuntungan secara ilegal dalam pengadaan pesawat di Garuda tersebut.

Perbuatan ini dilakukan Emirsyah Satar bersama-sama VP Strategic Management Office Garuda Indonesia 2011-2012, Setijo Aribowo; VP Treasury Management Garuda Indonesia 2005-2012, Albert Burhan; Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda Indonesia 2009-2014, Agus Wahjudo; Direktur Teknik & Pengelolaan Armada Garuda Indonesia 2007-2012, Hadinoto Soedigno; dan mantan Dirut PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo, dalam melaksanakan pengadaan armada pesawat sub-100 seater Bombardier CRJ-1000 dan Turboprop ATR 72-600 dengan melawan hukum.

Atas perbuatannya, Emirsyah Satar didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Emirsyah Satar kini mendekam di Lapas Sukamiskin terkait perkara lain di KPK. Pada kasus tersebut, Emirsyah terbukti menerima suap mencapai Rp 46,3 miliar terkait pengadaan pesawat di Garuda Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku pernah merasa hampir putus asa ketika diisukan “menghilang” atau melarikan diri.

Kabar tersebut sempat beredar beberapa waktu ketika rumah dinas SYL digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) pada 28 September 2023.

Saat itu, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi menyebut pihaknya hilang kontak dengan SYL.

“Hal tersebut membuat saya hampir merasa putus asa,” kata SYL saat membacakan pleidoi atau nota pembelaannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Saat itu, SYL memang tengah melakukan kunjungan luar negeri ke Spanyol.

Menurut SYL, berbagai pembangunan opini publik itu menjadi vonis yang mendahului putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Opini publik yang terbangun kemudian membuat orang-orang takut memberikan dukungan fakta maupun moril.

“Seakan tuduhan kepada saya ini bisa menyeret semua orang yang bisa berkenalan dan menjalin silaturahmi dengan saya baik dalam kedinasan maupun pergaulan,” tutur SYL.

Pada kesempatan tersebut, SYL mengaku merasa kesulitan menyusun nota pembelaan karena ia sudah memasuki usia 70 tahun.

SYL mengaku yakin melalui pengadilan ini ia akan mendapatkan keadilan.

“Fisik dan psikis serta usia saya yang sudah memasuki 70 tahun saat ini, di mana kondisi tersebut sudah melemahkan tingkat kemampuan fokus dan memori saya,” kata SYL.

Sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Selain pidana badan, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana enam bulan kurungan.

SYL turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Jaksa KPK menilai SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) akan membacakan pleidoi atau nota pembelaannya sendiri, Jumat (5/7/2024).

Pleidoi merupakan hak terdakwa yang dibacakan di muka sidang setelah dituntut oleh Penuntut Umum, dalam hal ini Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pleidoi bisa dibacakan hanya oleh pengacara maupun pengacara dan terdakwa dengan naskah yang berbeda.

"Beliau yang bacakan sendiri," kata kuasa hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Meski demikian, kata Djamaluddin, Tim kuasa hukum SYL juga akan membacakan nota pembelaan di depan hakim.

Sidang rencananya digelar setelah ibadah shalat Jumat.

"Jam 13.30 WIB," ujar Djamaluddin.

Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut SYL dihukum 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Jaksa juga menuntut SYL membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat.

Uang pengganti itu sesuai dengan jumlah uang dan harta yang diterima dari memeras bawahan maupun grafifikasi selama 2020-2023.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudannya, Panji Harjanto.