LOMBOK TENGAH, iNews.id - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiagakan petugas khusus untuk menghalau drone di seputar Sirkuit Pertamina Mandalika selama gelaran Pertamina Grand Prix Of Mandalika. Ajang adu balap motor bergengsi ini akan digelar akhir pekan ini.

Wakil Direktur Lalu lintas Polda NTB AKBP Leo Dedy Defretes mengatakan, petugas khusus anti-drone itu ditempatkan di tujuh bukit sekitar Sirkuit Pertamina Mandalika. Selain itu polisi mengimbau masyarakat tidak terkecuali komunitas penggemar drone tidak beraktivitas di seputar Sirkuit Mandalika selama MotoGP berlangsung.

"Kami sudah menempatkan petugas khusus untuk jammer drone yang beraktivitas di seputar Sirkuit Mandalika," ujar Leo Dedi di Sirkuit Mandalika, Jumat (27/9/2024). 

Tidak itu saja, pihaknya juga menempatkan puluhan petugas di tujuh bukit yakni di Bukit Jokowi sebanyak 12 personel. Kemudian Bukit Seger 10 personel, Bukit 360 11 personel, Bukit Tangkep 11 personel, Bukit Petiwung 12 personel, Bukit Pogem 10 personel dan Bukit Bakek Bantal 11 personel. 

Pengamanan juga dilakukan dengan menempatkan personel pada 40 pos keamanan di lingkar Sirkuit Mandalika. Adapun jumlah personel keamanan yang diterjunkan sebanyak 2.738 orang terdiri atas Polri dan TNI. Pengamanan ini dilakukan di sejumlah pintu masuk menuju Pulau Lombok yakni di empat pelabuhan dan bandara Internasional.

Pengamanan berlapis terutama di area VVIP menyusul rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada gelaran puncak MotoGP, Minggu (29/9/2024). 

"Untuk pengamanan VVIP kami akan berkoordinasi dengan TNI dalam hal ini Paspampres," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menaruh atensi terhadap penanganan kasus dugaan Brigadir MN yang menghamili perempuan berinisial WO dari hasil hubungan asmara di luar nikah. Brigadir MN merupakan anggota yang bertugas pada Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polres Lombok Timur.

"Jadi, saya kemarin ke Polres Lombok Timur, itu (kasus Brigadir MN) diproses. Ini atensi dari Polda NTB, kebetulan kan Kabid Propam-nya baru, jadi sangat diatensi sekali," kata Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Rio Indra Lesmana di Kota Mataram, Jumat (26/7/2024).

Dia menyampaikan, Polda NTB menaruh atensi terhadap penanganan kasus tersebut melihat perbuatan yang diduga dilakukan Brigadir MN telah mencoreng nama baik Polri. "Sudah berkeluarga, terus tidak mau tanggung jawab, jelas itu memalukan institusi Polri," ujar Rio.

Perihal sanksi pelanggaran etik yang akan diterapkan terhadap Brigadir MN, Rio memastikan, hal tersebut berada di bawah kewenangan Komisi Kode Etik Polri. "Apa sanksinya? Kita lihat nanti dari hasil sidang etik, terberat bisa dipecat. PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) bisa, tergantung dari sidang nanti," ucap Rio.

Dia mengaku, pernah menemukan kasus seperti itu ketika bertugas di Bali. Seorang anggota Polri menghamili perempuan di luar nikah. Dari putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, kata Rio, anggota tersebut dipecat. Komisi etik mempertimbangkan perbuatan onar anggota tersebut saat sidang berlangsung.

"Karena yang bersangkutan waktu sidang disiplin melawan, akhirnya kode etik, sampai pemecatan," kata Rio.

Brigadir MN pada awalnya dilaporkan oleh WO ke Bidang Propam Polda NTB. Usai gelar dan meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyelidikan, Polda NTB melimpahkan kasus tersebut ke Polres Lombok Timur.

Pertimbangan pelimpahan itu melihat wilayah tugas dari Brigadir MN dengan status Kapolres Lombok Timur sebagai atasan yang berhak menghukum.

SUKABUMI, iNews.id - Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Dedy Darmawansyah Nawirputra resmi menjabat Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Kombes Dedy sempat menjabat Kapolres Sukabumi. 

Perwira polisi yang dikenal bersahaja dan berprestasi itu, juga pernah menjabat Kasubdit II Ditreskrimum Polda Banten. Kombes Dedy berhasil mengungkap kasus mafia tanah dan pemalsuan 690 akta jual beli serta akta hibah palsu. 

Pengungkapan kasus terbesar mafia tanah ini, bahkan mendapat penghargaan dari Menteri ATR/BPN saat itu, Sofyan Djalil. Setelah sukses di Polda Banten, Kombes Dedy melanjutkan kariernya di Polda Jawa Barat sebagai Kapolres Sukabumi pada 2021. 

Saat menjabat kapolres dia berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Papua dan menangkap 17 sindikat peredaran narkoba dengan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah.

Setelah itu, dia dipindahkan ke Cirebon sebagai Wakapolresta pada 2023. Kurang dari setahun, diberi kepercayaan untuk memegang jabatan baru sebagai Kabid Propam Polda NTB dengan pangkat Kombes.

"Sebagai Kabid Propam Polda NTB, diharapkan dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan profesionalisme di tubuh kepolisian," ujar Kombes Dedy, Sabtu (6/7/2024). 

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 ini berharap dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Jabatan ini menuntut tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan disiplin anggota kepolisian," ucapnya. 

Editor: Kurnia Illahi