KOMPAS.com - Pabrikan droneasal China, DJI, meluncurkan kacamata sudut pandang pertama atau first person view (FPV) terbarunya, DJI Goggles N3 pada Rabu (6/11/2024).

Ini merupakan model terbaru setelah DJI Googles 3 yang diperkenalkan pada April lalu. Dengan menggunakan kacamata ini, pengguna bisa merasakan seolah berada di dalam drone yang diterbangkan.

DJI Goggles N3 menawarkan sejumlah peningkatan dibandingkan pendahulunya, salah satunya adalah layar LCD yang lebih luas. Setiap layar, baik kiri maupun kanan, kini memiliki ukuran mencapai 3,5 inci.

Selain itu, sudut pandang layar Googles N3 juga meningkat menjadi 54 derajat, dibandingkan dengan 44 derajat pada Goggles 3.

Peningkatan ini memungkinkan pengguna untuk menikmati pemandangan dari kamera drone dengan lebih leluasa.

Pengguna yang memakai kacamata minus atau plus kini dapat menggunakan Googles N3 dengan lebih nyaman.

Kacamata FPV terbaru ini dapat dipakai tanpa harus melepas kacamata minus milik pengguna, berbeda dengan Goggles 3 yang mengharuskan pengguna menyesuaikan lensa dengan intensitas dioptri kemampuan mata masing-masing.

Secara spesifikasi, DJI Goggles N3 dilengkapi dengan software transmisi khas DJI, yaitu O4 Transmission System.

Dengan sistem ini, kacamata FPV dapat memberikan tayangan langsung (live feed) dari kamera drone dengan kualitas 1080p dan frame rate 60 FPS.

Latensi penayangan video diklaim cukup mulus dengan angka rata-rata 31 ms, dan jarak transmisi penayangan video maksimal mencapai 13 km di frekuensi 2,4 GHz atau 5,8 GHz.

Fitur pendukung lainnya yang tersedia di Goggles N3 meliputi:

• Dukungan fitur 360 derajat untuk aksi flips dan rolls
• 180 derajat untuk aksi lateral drifts
• One-Push Power Loop (khusus Avata 2)
• Fitur AR Cursor ketika dihubungkan dengan DJI RC Motion 3
• Waktu operasi mencapai 2,7 jam
• Dan masih banyak lagi

Di pasar global, DJI Googles N3 dijual dengan harga 229 dollar AS atau sekitar Rp 3,6 juta, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari DroneXL pada Kamis (7/11/2024).

Kacamata FPV ini dijual secara terpisah dan mendukung drone tipe DJI Neo dan Avata 2, serta dapat disambungkan dengan smartphone melalui konektor USB-C dan aplikasi DJI Fly App.

Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai kapan atau apakah DJI Googles N3 akan dipasarkan di Indonesia.

KOMPAS.com – Kenaikan tarif penerbangan drone yang melambung hingga Rp 2 juta di taman nasional, termasuk di Bromo, menuai kritik tajam dari komunitas drone.

Pegiat drone menilai kebijakan ini tidak hanya memberatkan, tetapi juga mengancam minat mereka untuk mengeksplorasi dan mengabadikan keindahan alam Indonesia.

Farra Rachmanda dari Komunitas Rumah Drone, menyerukan perlunya kajian yang lebih mendalam sebelum menetapkan tarif yang dianggap tidak sebanding dengan nilai yang ditawarkan.

Farra menganggap kebijakan tersebut memberatkan dan tidak sesuai dengan kebutuhan para pegiat drone, terutama mereka yang menggunakan drone untuk tujuan non-komersial atau pribadi.

Farra mengungkapkan keberatannya terhadap tarif baru yang dinilai terlalu tinggi dan tidak proporsional.

“Ini keputusan yang menurut saya pribadi tidak matang, seperti asal jeplak biaya tanpa ada kajian yang mendalam,” ujar Farra kepada Kompas.com ketika ditanya via Whatsapp, Jumat (1/11/2024).

Farra menyatakan bahwa sebelum ada kenaikan, biaya izin terbang drone di taman nasional berkisar Rp 300.000, yang dianggap masih bisa diterima.

"Biaya 300.000 itu masih affordable, walaupun sebenarnya overprice juga menurut saya,” kata Farra

“Mungkin 200.000 lebih masuk akal, karena banyak dokumentasi pribadi yang membutuhkan jasa drone non-komersil,” tambahnya.

Kebijakan baru ini dinilai menyamakan tarif untuk penggunaan komersil dan pribadi tanpa memperhatikan perbedaan tujuan penggunaan.

Farra menekankan pentingnya membedakan tarif untuk kepentingan komersial dan non-komersial, karena beban biaya yang tinggi akan berdampak pada keberlangsungan jasa drone.

"Biaya Rp 2 juta sangat tidak masuk akal, tidak mungkin jasa drone seperti open trip dipatok di atas Rp 3 juta, pasti akan ditolak oleh customer," kata dia.

Dengan adanya kenaikan ini, minat untuk menerbangkan drone di taman nasional diperkirakan akan menurun, baik di kalangan pegiat drone pribadi maupun jasa drone.

Farra mengakui bahwa banyak anggota komunitas lebih memilih lokasi yang lebih ramah bagi pengguna drone.

"Untuk apa kita menunjukkan keindahan alam di Indonesia tapi harus membayar biaya yang terlalu tinggi? Pastinya saya pilih tempat yang lebih friendly karena menerbangkan drone tidak hanya untuk kebutuhan komersil, tapi juga untuk mengembangkan skill sambil menikmati alam," kata Farra.

Farra menyarankan agar kebijakan ini dikaji ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak negatif pada minat pengunjung dan para pengguna drone jika tetap diberlakukan tanpa perubahan.

“Saran saya, sebaiknya kebijakannya dikaji saja. Masa sih mau disamakan izin helicopter dan izin drone yang sama-sama Rp 2 juta,” kata Farra.

Di samping itu, ia mendukung kebijakan ini berlaku seragam di semua taman nasional, asalkan biaya tetap masuk akal dan pilot drone wajib memiliki sertifikasi.

Dengan demikian, regulasi ini bisa tetap menjaga kelestarian taman nasional tanpa membebani para pengguna drone yang ingin mengabadikan keindahan alam Indonesia.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - China telah menjatuhkan sanksi kepada Skydio, produsen pesawat nirawak terbesar di Amerika. Alasannya adalah karena Skydio menyediakan kendaraan udara nirawak untuk dinas pemadam kebakaran nasional Taiwan.

Mengutip Endgadget, CEO Skydio Adam Bry secara terbuka mengakui sanksi tersebut pada hari Rabu (30/10/2024).

"Beberapa minggu yang lalu, China mengumumkan sanksi terhadap Skydio karena menjual pesawat nirawak ke Taiwan, di mana satu-satunya pelanggan kami saat ini adalah Badan Pemadam Kebakaran Nasional," tulis Bry dalam sebuah posting blog.

Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh Financial Times, larangan tersebut telah membuat Skydio berlomba-lomba mencari pemasok baterai alternatif.

Meskipun perusahaan tersebut memproduksi pesawat nirawaknya di AS dan mendapatkan banyak komponen yang ada di dalamnya dari luar China, Skydio telah sepenuhnya bergantung pada satu penyedia baterai China sebelum 11 Oktober, ketika pemerintah negara tersebut memberlakukan embargo.

Menurut Bry, perusahaan tersebut memiliki "stok besar" sel daya, tetapi persediaan tersebut tidak akan cukup untuk mencegah penjatahan jangka pendek. Dan pemasok alternatif yang diupayakan Skydio tidak akan beroperasi hingga musim semi tahun depan.

Selanjutnya, pengiriman drone X10, andalan perusahaan tersebut di masa mendatang, hanya akan disertai dengan satu baterai untuk sementara waktu.

Di antara pelanggan yang telah dikontrak Skydio untuk menyediakan drone X10 adalah militer Ukraina, yang berencana menggunakan UAV tersebut untuk misi pengintaian. Sebelum sanksi, Ukraina telah meminta ribuan unit X10, menurut Financial Times.

Hubungan Skydio dengan Taiwan mungkin hanya dalih untuk sanksi tersebut.

"Kami menduga Skydio menjadi sasaran Beijing karena kemungkinan besar dianggap sebagai pesaing DJI," kata seorang pejabat AS kepada Financial Times.

Dia menambahkan, "Jika ada hikmahnya, kami dapat menggunakan kejadian ini untuk mempercepat upaya kami untuk mendiversifikasi rantai pasokan drone dari ... China."

DJI, perlu disebutkan, telah lama menjadi incaran pemerintah AS. Pada pertengahan Oktober, pembuat drone China tersebut mengajukan gugatan terhadap Departemen Pertahanan atas keputusan yang dibuat Pentagon untuk menetapkannya sebagai "perusahaan militer China".

MALANG, KOMPAS.com - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) tidak hanya menaikkan harga tiket masuk kawasan Gunung Bromo. Tapi biaya penggunaan kamera hingga drone juga dinaikkan.

Tarif penggunaan drone sebelumnya dipatok Rp 300.000 per satu unit per hari. Kini tarifnya naik menjadi Rp 2 juta per hari.

Kasubdit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agung Nugroho mengatakan kenaikan tarif itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Khusus untuk (penerbangan) drone harus memiliki izin, kemudian diterbangkan di mana. Prinsipnya ketika biaya tarif drone dibayar, dia punya hak menerbangkan dan punya hak menggunakan peralatan, yang jadi fasilitas drone itu," ungkapnya saat sosialisasi kepada pelaku wisata Gunung Bromo di Kota Malang, Selasa (29/10/2024).

"Tarif penerbangan drone sebesar Rp 2 juta di kawasan TNBTS itu berlaku satu hari per satu unit drone. Jadi mau beberapa kali menerbangkan drone selama di kawasan yang sudah diizinkan dan membayar pungutan resmi tidak dipermasalahkan," imbuhnya.

Bila menggunakan drone dan peralatan lain, seperti kamera dan foto komersial untuk proses pembuatan film atau video komersial, maka akan dikenakan tarif tersendiri.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang menggunakan kamera untuk video komersial dibanderol Rp 10 juta per paket lokasi. Sedangkan untuk Warga Negara Asing (WNA) Rp 20 juta.

"Tapi jika membuat video komersial, tidak hanya drone saja, tapi ada kamera itu ketambahan saja. Hal ini tidak berlaku untuk ponsel dan kamera tangan," jelasnya.

Oleh karena itu, pengelola taman nasional nantinya akan mengecek langsung terkait pembuatan film atau video komersial yang dilakukan oleh pengunjung, untuk memastikan perlengkapan dokumentasi yang dibutuhkan. Termasuk akan mendalami proses pembuatan dan pengambilan titik-titik lokasinya.

"Kita harus cek betul, ketika kita shooting apakah betul cuma pakai drone saja, atau ada perlengkapannya macam-macam, kita harus mendalami proses produksi film seperti apa, kita pelajari," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha menyatakan pengambilan gambar video menggunakan kamera tangan (handycam) yang sebelumnya dipungut biaya, saat ini jadi gratis.

"Pengambilan foto dan video pakai handphone tidak dipungut. Kemudian untuk foto komersial ini kita bedakan yang WNI sebesar Rp 2 juta per paket per lokasi, untuk WNA Rp 5 juta per paket per lokasinya," ujar Rudijanta Tjahja.

“Namun, untuk kegiatan penelitian, sosial, religi atau keagamaan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu, dikecualikan dari pungutan itu, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 38 tahun 2014,” sambungnya.

Sementara itu, pungutan hasil penyediaan jasa wisata alam (PHU-PJWA) persewaan peralatan wisata alam bagi perseorangan dan badan usaha yang sebelumnya belum ada, kini diatur.

Untuk perseorangan, per bulan per sertifikasi standar dipungut iuran Rp 20.000. Sedangkan untuk badan usaha per orang dipungut Rp 200.000 per bulannya, yang akan disetorkan ke negara jadi PNBP.

Pejabat Iran menyatakan suara ledakan yang terdengar di Teheran pada Sabtu dini hari (26/10) berasal dari sistem pertahanan udara yang mengintervensi serangan drone Israel.

Menurut keterangan resmi, pertahanan antipesawat Iran berhasil menembak jatuh sejumlah drone yang mendekati wilayah udara Teheran.

"Pertahanan udara Iran telah berhasil menembak jatuh target musuh di wilayah udara sekitar provinsi Teheran," ungkap kantor berita milik pemerintah Iran, IRNA.

Laporan jurnalis Al Jazeera yang berada di Iran mengatakan mayoritas serangan tersebut berasal dari drone, bukan dari rudal atau pesawat tempur.

Kementerian Pertahanan Iran memastikan tak ada target militer yang mengalami kerusakan signifikan, dan sejauh ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa.

Profesor studi dunia di Universitas Teheran, Foad Izadi, mengatakan meski sempat terdengar beberapa ledakan, aktivitas di kota tersebut tidak terganggu.

“Kota Teheran saat ini sangat tenang. Jadi kota ini berfungsi seperti biasa, dan jika pun ada serangan, saya rasa serangannya tidak sebesar itu,” ujar Izadi kepada Al Jazeera.

Sementara itu, video yang beredar di media sosial menunjukkan sistem pertahanan udara Iran tengah aktif menangkal serangan Israel.

Meski begitu, Iran menegaskan kesiapan mereka untuk merespons serangan Israel.

Kantor berita Tasnim, yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran (IRGC), mengutip seorang sumber yang mengatakan bahwa Israel akan “menerima tanggapan yang setimpal atas tindakan apa pun.”

Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi ketegangan antara Israel dan Iran, yang dipicu oleh serangkaian serangan balasan di wilayah Timur Tengah.

Israel mengeklaim bahwa serangan mereka merupakan tindakan balasan atas serangan rudal Iran pada Oktober lalu.

Dari sudut pandang Israel, serangan yang dilancarkan merupakan bagian dari operasi militer yang dirancang untuk menghancurkan kemampuan ofensif Iran.

Militer Israel menyatakan serangan tersebut bertujuan melumpuhkan fasilitas militer penting Iran yang telah digunakan untuk mendukung serangan terhadap Israel dan sekutunya di kawasan.

Menurut Israel, ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan mereka untuk memastikan keamanan nasional, terutama di tengah ancaman yang terus meningkat dari Iran dan kelompok-kelompok yang didukungnya seperti Hizbullah dan Hamas.

Otoritas Iran dan Israel juga telah menutup wilayah udara masing-masing dalam beberapa jam terakhir.

Selain itu, ketegangan di kawasan ini juga berdampak pada Irak.

Kementerian Transportasi Irak mengumumkan penghentian sementara semua lalu lintas udara di bandara-bandara di negara tersebut.

Sebelumnya, kantor berita Lebanon Al Mayadeen melaporkan adanya ledakan di wilayah Diyala dan Salah Al-Din di Irak, yang diduga terkait dengan operasi militer di kawasan tersebut.

Prajurit Ukraina menyiapkan drone FPV (First Person View) disebuah bengkel di Donetsk, Ukraina, Selasa (22/10) waktu setempat.

Persiapan drone FPV itu dilakukan oleh prajurit Ukraina dari brigade mekanik terpisah ke-30.

Saat ini Ukraina sedang meningkatkan drone FPV sebagai pengganti rudal anti pesawat untuk melawan drone Rusia. Jenis drone tersebut kini yang paling masif digunakan Ukraina guna memenuhi kebutuhan.

BEIJING - DJI perusahaan drone menggugat Departemen Pertahanan Amerika Serikat, karena memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar yang melabelinya sebagai perusahaan milik militer China.

DJI sendiri menyatakan telah mencoba menghubungi Amerika Serikat terkait masalah ini selama lebih dari 16 bulan, namun tidak berhasil.

Karena tidak ada alternatif lain, kini DJI mengajukan gugatan dan membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Federal.

DJI sendiri menegaskan bahwa mereka tidak dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok, dan pelabelan ini berdampak pada bisnis mereka.

DJI sebelumnya masuk dalam daftar tersebut pada tahun 2022, sehingga membuat berbagai perusahaan dan organisasi AS tidak dapat bekerja sama atau bertransaksi dengan perusahaan yang ada dalam daftar tersebut.

China sendiri memiliki rencana yang tengah dijalankan. Negara tersebut merupakan produsen drone komersial terbesar di dunia.

Dalam sebuah pengarahan menyusul pernyataan Paparo kepada the Post, Beijing memperingatkan Washington bahwa mereka tengah melakukan perbuatan yang berisiko.

?Mereka yang berteriak untuk mengubah negara lain menjadi neraka haruslah menjadi pihak bersiap untuk terbakar di neraka,? ujar Kolonel Senior Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan China seperti dilansir dari SCMP.

?Tentara Pembebasan Rakyat [China] mampu melawan dan memenangkan dengan menggagalkan intervensi eksternal dan menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah kami. Kami tidak mempan dengan ancaman dan intimidasi,? tambah Wu.

Upaya China untuk mengembangkan penggunaan drone telah diperkuat oleh komitmen Xi Jinping pada pengembangan teknologi dan modernisasi di sektor militer, ungkap para analis.

DJI, produsen pesawat nirawak (drone), mengajukan gugatan hukum di Washington DC terhadap Departemen Pertahanan AS. Mereka meminta hakim negara bagian untuk menghapus namanya dari daftar "Perusahaan Militer China.”

DJI membantah dan merasa tak memiliki hubungan dengan China. Perusahaan merasa dirugikan atas hal tersebut. Nama DJI masuk sebagai perusahaan atau entitas terafiliasi militer China pada tahun 2022. Atas hal tersebut, DJI mengaku kehilangan kesepakatan bisnis, serta dicap sebagai ancaman keamanan nasional.

Daftar tersebut juga membuat karyawan DJI mengalami stigmatisasi dan berulang kali dilecehkan, dihina di tempat umum.

Dilasir The Verge, Departemen Pertahanan AS tidak memberikan penjelasan apa pun kepada DJI tersebut atas penunjukannya sebagai “Perusahaan Militer China.”

Tim hukum DJI meminta Hakim Distrik AS di Washington untuk memerintahkan penghapusan DJI dari daftar.

Masuknya nama DJI membuat mereka dilarang membuat kontrak dengan berbagai lembaga Pemerintah Federal AS menurut laporan Reuters.

Angkatan Darat AS pernah meminta unit-unitnya untuk berhenti menggunakan pesawat nirawak DJI paling cepat pada tahun 2017. Dua tahun kemudian, pada tahun 2019, Departemen Dalam Negeri AS menghentikan armada pesawat nirawak DJI karena risiko mata-mata.

Pada tahun 2021, Departemen Keuangan AS menambahkan DJI ke dalam daftar terafiliasi industri Militer China. DJI dianggap telah menyediakan drone untuk Pemerintah China agar dapat melakukan pengawasan terhadap warga Uighur, dan menyatakan bahwa DJI terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia serius sebagai akibatnya.

Dalam pembelaannya, DJI telah berulang kali mengeklaim bahwa pihaknya tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok, bahwa pihaknya "tidak ada hubungannya dengan perlakuan terhadap warga Uighur di Xinjiang.”

DJI hanya menjual drone yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berada di luar kendalinya, menurut laporan. The Verge.

Meskipun DJI mengakui dalam pengaduannya bahwa ada dua dana investasi milik China melakukan investasi minoritas di perusahaan tersebut, DJI mengklaim bahwa Shanghai Free Trade Zone Equity Fund memiliki "kurang dari 1% saham DJI dan kurang dari 0,1% hak suara DJI.”

Jakarta: Sebuah pesawat nirawak (drone) yang diluncurkan dari Lebanon pada Sabtu, 19 Oktober 2024, menghantam kediaman pemimpin Israel Benjamin Netanyahu di Israel utara.

Pernyataan dari kantor perdana menteri itu mengatakan drone tersebut diluncurkan dari Lebanon dengan menargetkan rumah pribadi Netanyahu di Caesarea, Israel utara. Namun, saat serangan terjadi perdana menteri dan keluarganya sedang tidak berada di kediaman mereka.

Sebelumnya, militer Israel mengatakan ada tiga drone yang diluncurkan dari Lebanon, dua di antaranya berhasil dicegat, sementara yang ketiga jatuh di sebuah bangunan di Caesarea, Israel utara. Dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat dari serangan tersebut.

Di tengah perang lintas batas antara pasukan Israel dengan Hizbullah terus berlanjut sejak perang Gaza pada Oktober tahun lalu, Israel telah menigkatkan serangannya di Lebanon sejak bulan lalu, menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan banyak komandan lainnya.

Serangan udara besar-besaran tersebut, yang diikuti oleh invasi darat, telah menewaskan lebih dari 1.500 orang dan menyebabkan sekitar 1,2 juta orang mengungsi. Sumber: Anadolu

Foto: Jack Guez


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta: Korea Utara mengatakan telah menemukan sisa-sisa pesawat tanpa awak militer Korea Selatan yang jatuh, media pemerintah KCNA melaporkan pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024.

"Mengingat bentuk pesawat tanpa awak, periode penerbangan, kotak penyebar selebaran yang dipasang di bagian bawah badan pesawat tanpa awak, dll, sangat mungkin bahwa pesawat tanpa awak tersebut adalah pesawat yang menyebarkan selebaran di pusat Kotamadya Pyongyang. Namun kesimpulannya belum diambil," kata KCNA.

Kantor Berita Pusat resmi Korea Utara merilis foto-foto yang menunjukkan pesawat yang rusak terseut bersayap lebar berbentuk V. Dikatakan bahwa penyelidikan bersama oleh militer Korea Utara dan badan keamanan negara menyimpulkan bahwa pesawat yang dikatakan ditemukan pada 13 Oktober tersebut adalah jenis drone yang sama yang muncul dalam parade militer Korea Selatan pada awal Oktober.

Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan pesawat nirawak di atas langit malam Pyongyang tiga kali bulan ini untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-Korea Utara. Negara itu mengancam akan membalas dengan kekerasan jika penerbangan semacam itu terjadi lagi.

Pemerintah Korea Selatan menolak untuk mengatakan apakah pesawat nirawak tersebut diterbangkan, dan jika memang ada apakah diterbangkan oleh militer atau warga sipil. Dikatakan bahwa mengomentari klaim Korea Utara sama saja dengan terjebak dalam taktik licik.

"... jika pelanggaran wilayah darat, udara, dan perairan DPRK oleh militer ROK ditemukan dan dikonfirmasi lagi, hal itu akan dianggap sebagai provokasi militer yang serius terhadap kedaulatan DPRK dan deklarasi perang serta serangan balasan segera akan dilancarkan," tambah KCNA. KCNA via KNS


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap produsen mesin dan suku cadang drone asal China.

Mengutip Al Jazeera, menurut pemerintahan Presiden Joe Biden, sanksi dijatuhkan karena perusahaan-perusahaan tersebut telah secara langsung membantu Rusia melancarkan serangan jarak jauh dalam perang di Ukraina.

Sanksi yang dikeluarkan pada hari Kamis tersebut menargetkan tiga entitas dan satu individu atas keterlibatan mereka dalam pengembangan dan produksi drone serang jarak jauh “seri Garpiya” Rusia.

“Garpiya telah dikerahkan oleh Rusia dalam perang brutalnya melawan Ukraina, menghancurkan infrastruktur penting dan menyebabkan banyak korban,” kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tindakan tersebut.

Dijelaskan pula, “Dirancang dan dikembangkan oleh para ahli yang berbasis di Republik Rakyat China (RRC), Garpiya diproduksi di pabrik-pabrik yang berbasis di RRC bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Rusia sebelum mentransfer drone tersebut ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina.”

Rusia baru-baru ini menggunakan serangan pesawat nirawak jarak jauh untuk menembus pertahanan udara Ukraina, yang menimbulkan malapetaka di seluruh negeri, termasuk serangan rudal di kota Poltava yang menewaskan 55 orang dan melukai 328 orang.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah mendesak AS untuk mengizinkan pasukannya menggunakan senjata jarak jauhnya untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia.

Peran "langsung" Tiongkok

AS sebelumnya menuduh Tiongkok memberikan dukungan material kepada Rusia untuk mendukung perangnya melawan Ukraina.

Menurut pejabat senior pemerintahan Biden yang berbicara dengan syarat anonim dan dikutip oleh kantor berita The Associated Press, sanksi terbaru tersebut berupaya untuk menargetkan "aktivitas langsung" antara Beijing dan Moskow.

Ini adalah sanksi AS pertama yang dijatuhkan pada entitas Tiongkok yang secara langsung mengembangkan dan memproduksi sistem persenjataan lengkap dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Rusia.

“Rusia semakin bergantung pada keahlian profesional asing dan impor teknologi canggih untuk mendukung program persenjataannya dan memajukan kampanye militernya melawan Ukraina,” kata Bradley T Smith, penjabat wakil menteri keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan, dalam sebuah pernyataan.

“Kami akan terus mengganggu jaringan yang memungkinkan Rusia memperoleh dan menggunakan senjata canggih ini,” tambahnya.

Tiongkok telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak invasi Ukraina tahun 2022 tetapi telah berulang kali membantah memasok senjata ke Moskow. Pejabat Tiongkok telah membela perdagangan Tiongkok dengan Rusia sebagai hal yang normal dan sah.

AS telah meluncurkan serangkaian sanksi terhadap entitas dan individu yang dituduhnya membantu upaya perang Rusia. Tahun ini, AS memberikan sanksi kepada lebih dari 300 individu dan perusahaan di Tiongkok, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Turki.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pada saat itu bahwa Washington akan menghadapi kebijakan nonpasar Tiongkok yang mengarah pada dampak buruk global.

Bulan lalu, Tiongkok mengeluarkan sanksinya sendiri terhadap perusahaan pertahanan AS atas penjualan peralatan militer ke Taiwan.

Tonton:Kompak Kritik Amerika, Rusia dan China Memperkuat Hubungan Militer

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan pada saat itu bahwa penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan milik Tiongkok telah secara serius melanggar prinsip satu China, melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok, dan merusak hubungan Tiongkok-AS.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - SEOUL - Militer Korea Selatan menegaskan mereka tidak akan melakukan investigasi dugaan penerbangan drone di wilayah ibu kota Korea Utara Pyongyang.

Mereka mengatakan pada hari Kamis (17/10) bahwa mereka tidak menyelidiki dugaan penerbangan pesawat tanpa awak Korea Selatan di atas ibu kota Korea Utara yang diduga berlangsung awal bulan ini.

Militer Korsel menggambarkan bahwa tudingan penerbangan drone itu sebagai masalah yang harus diklarifikasi sendiri oleh Korea Utara.

Jumat lalu, Korea Utara menuduh Korea Selatan mengirim pesawat tanpa awak ke Pyongyang sebanyak tiga kali Oktober 2014.

Hal ini mereka sebut sebagai apa yang digambarkan menjadi "provokasi serius." Korea Selatan menolak untuk mengonfirmasi apakah mereka yang mengirim pesawat tanpa awak tersebut.

Ketika ditanya apakah militer sedang menyelidiki dugaan penerbangan tersebut, juru bicara Kepala Staf Gabungan (JCS) Kolonel Lee Sung-jun mengatakan tidak perlu ada penyelidikan hanya karena klaim Korea Utara.

Gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea resmi Korea Utara pada tanggal 11 Oktober 2024, menunjukkan pesawat tanpa awak (dalam lingkaran besar) dan sebungkus selebaran (dalam lingkaran kecil) yang diklaim Pyongyang dikirim oleh Korea Selatan.

Tonton:Korea Utara Ancam Serangan Mengerikan Jika Drone Selatan Terbang di Atas Pyongyang Lagi

"Saya tidak tahu mengapa JCS harus menyelidiki pesawat nirawak yang muncul di atas Pyongyang," kata Lee dalam sebuah pengarahan. "Ini adalah sesuatu yang harus diklarifikasi oleh Korea Utara."

Pada hari Selasa, Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara yang berpengaruh, mengklaim negaranya telah mendapatkan "bukti yang jelas" bahwa militer Korea Selatan bertanggung jawab atas penerbangan tersebut tetapi tidak memberikan bukti apa pun.

Secara terpisah, Lee mengatakan militer mengingat kemungkinan Pyongyang menggunakan rekaman videonya untuk melaporkan ledakan rute darat antar-Korea oleh negara tertutup itu pada hari Selasa.

Sebelumnya pada hari Kamis, media pemerintah Korea Utara merilis foto-foto bagian dari rute Gyeongui barat dan Donghae timur yang diledakkan, dengan salah satu gambar tampak mirip dengan rekaman JCS.

Peledakan terjadi setelah Korea Utara mengatakan minggu lalu bahwa mereka akan secara permanen memblokir perbatasannya dengan Korea Selatan dan membangun struktur pertahanan garis depan.