Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, Irjen Abdul Karim mengingatkan kepada jajarannya agar berlaku netral dalam Pilkada serentak 2024.

Jenderal polisi bintang dua ini menyatakan bahwa netralitas pada perhelatan pesta demokrasi rakyat itu sudah melekat dalam tubuh Polri.

"Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya," ujarnya di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).

Dia menambahkan, jika ada anggota Polri yang terjun dalam kontestasi Pilkada, maka yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi membawa status keanggotaannya sebagai korps Bhayangkara.

Sementara itu, Abdul juga mengungkapkan sanksi bagi anggota yang melanggar aturan ini. Sanksi tersebut memiliki kategori ringan, sedang hingga berat.

"Mulai dari penempatan khusus, ditahan sampai dengan disiplin sampai dengan kode etik. Tinggal nanti tergantung berapa skala pelanggarannya ya, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota itu nanti akan kita sidangkan," tambahnya.

Adapun, Abdul juga mengaku sudah memberikan arahan kepada 500 personel Propam, mulai dari Divpropam Mabes Polri hingga Kabid Propam Polda jajaran agar tidak anti-kritik.

Menurutnya, kritik dari eksternal atau masyarakat diharapkan bisa terus meningkatkan dan memperbaiki roda organisasi di Propam Polri untuk terus menjadi lebih baik.

"Masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan masyarakat itu harus siap sebagai propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri menyerahkan pengamanan ke Polda jajaran untuk perhelatan kontestasi politik Pilkada serentak 2024.

Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Chaniago mengatakan Polda di masing-masing daerah sudah memiliki SOP dalam menangani setiap ancaman pada Pilkada 2024.

"Tentang pengamanan pilkada, pengamanan pilkada ini semuanya dilaksanakan oleh daerah, oleh Polda setempat, tentunya sudah ada SOP dalam proses-proses pengamanan. SOP dalam bentuk pengamanan yang kita ketahui bersama bahwa kedepannya kita ada beberapa tahap lagi," ujarnya di Divisi Humas Polri, Jumat (13/9/2024).

Dia menambahkan, tahapan yang dikawal itu mulai dari penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Selain itu, menurutnya, Polda jajaran juga telah melakukan pemetaan kerawanan sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing daerah.

"Nah ini semua sudah dilaksanakan berdasarkan pengamanan terkait karakteristik daerah masing-masing, dari istilahnya perkiraan intelijen, kita bisa melihat bagaimana kebutuhan pengamanannya itu sudah ada di Polda," tambahnya.

Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan sejumlah amanat dari Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho terkait strategi pengamanan Pilkada 2024.

Trunoyudo menjelaskan, untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, Polri seperti meningkatkan patroli dan pengawasan langsung maupun di dari dalam jaringan.

Pengawasan itu dilakukan sistem pemantauan digital, analisis data dan penggunaan aplikasi mobile. Melalui hal tersebut, Polri dapat merespons secara cepat dan efektif terhadap perkembangan situasi di lapangan.

Selain respons cepat, melalui pemantauan itu juga membuat Polri lebih mudah mengkoordinasikan lintas sektoral dengan instansi terkait lainnya.

"Polri telah melakukan pemetaan melalui indeks potensi kerawanan pilkada sebagai dasar melaksanakan operasi. Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System untuk menjaga situasi aman, damai dan kondusif selama tahapan pemilu dan pilkada serentak di 2024," ujar Trunoyudo .

Adapun, Polri juga memiliki langkah untuk mengamankan Pilkada serentak 2024 melalui istilah delapan Asta Siap, yakni siap peranti lunak, siap posko, siap personel, siap latihan pra operasi, siap sarana dan prasarana, siap anggaran, siap masyarakat, dan siap terhadap kondisi kamtibmas.