Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy). Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan penyebab pertumbuhan itu tidak sampai 5%.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5% di kuartal III-2024 karena ketidakhadiran faktor musiman sebagai pendorongnya. Faktor musiman yang dimaksud seperti libur panjang atau perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri/Idul Adha.

"Karena memang di kuartal III ini tidak ada faktor musiman seperti liburan atau perayaan hari besar agama dan lain-lain yang biasanya faktor-faktor musiman itu yang bisa mendorong mobilitas masyarakat maupun mendorong konsumsi masyarakat lebih tinggi," kata Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Hal itu terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,91% pada kuartal III-2024, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 4,93% di kuartal II-2024. Seperti diketahui, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran yakni 53,08%.

"Yang relatif melambat konsumsi rumah tangganya pada kuartal III antara lain kelompok pakaian, alas kaki dan jasa perawatan. Lalu ada perumahan dan kelengkapan rumah tangga, serta kesehatan dan pendidikan," beber Amalia.

Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yakni sebesar 11,69% dengan distribusi 1,29% terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan Pilkada dan PON XXI.

Kemudian penyumbang selanjutnya dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 5,15% dengan distribusi 29,75% terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu konsumsi pemerintah tumbuh 4,62% dengan distribusi 7,21%, serta ekspor dan impor tumbuh masing-masing 9,09% dan 11,47%.

"Ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor nonmigas. Sementara peningkatan impor didorong kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong," tutur Amalia.

Dari sisi lapangan usaha, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan III-2024 adalah industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor.

(aid/eds)

KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tata Kelola yang melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk mengawasi penggunaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut.

"Saya hanya ingin menegaskan kepada masyarakat bahwa semua proses ini telah diawasi secara ketat oleh pihak yang berwenang. Jadi, tuduhan adanya penyelewengan atau korupsi itu tidak berdasar,” tegas pria yang akrab disapa Dito Ariotedjo itu melalui siaran persnya, Sabtu (14/9/2024).

Hal tersebut diungkapkan Dito saat menjawab pertanyaan wartawan di Media Center PON XXI Wilayah Sumut di Hotel Santika, Kota Medan, Jumat (13/9/2024).

Sebelumnya diberitakan, Dito mengajukan permintaan audit penggunaan dana PON XXI. Namun, Dito mengklarifikasi bahwa hal ini dilakukan sebagai langkah preventif, dan bukan untuk menciptakan tekanan atau kekhawatiran bagi penyelenggara dan atlet.

Menurutnya, pemberitaan soal audit tersebut justru memberikan dampak positif bagi penyelenggara. Dengan demikian, semua unsur yang terlibat, baik pemerintah pusat dan daerah, bisa menjadi lebih sigap dan waspada.

“Pernyataan saya merupakan respons terhadap tuduhan yang muncul begitu cepat setelah PON baru saja dimulai. Beberapa pihak langsung menuduh adanya korupsi hanya berdasarkan contoh atau sampel terbatas,” ujar Dito.

Ia menyakinkan publik bahwa permintaan audit bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sejak awal pelaksanaan PON XXI.

"Langkah ini kami ambil karena ada tuduhan korupsi yang muncul di media sosial (medsos), bukan sebagai upaya untuk mengguncang penyelenggara atau menimbulkan suasana mencekam," ucapnya.

Di samping itu, sebut dia, audit dilakukan juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dana publik, mengingat PON XXI merupakan acara berskala nasional.

"Karena kita tahu, ini adalah acara besar dengan anggaran yang besar, sehingga pertanggungjawabannya juga harus besar,” katanya.

Dito pun berharap audit itu bisa memberikan ketenangan bagi semua pihak setelah agenda PON XXI rampung. Proses audit juga dijamin berjalan secara transparan dan akuntabel.

"Sehingga, pengabdian mereka tidak tercoreng oleh opini yang tidak baik,” ucapnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan itu, Dito didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumut sekaligus Ketua Harian PON XXI Baharuddin Siregar, dan Staf Ahli Gubernur Sumut sekaligus Sekretaris Umum PON XXI Effendi Pohan.

BANDA ACEH - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam mendorong dan memajukan sektor olahraga. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh menjadi batu lonjatan dalam meningkatkan minat dan prestasi olahraga di Bumi Serambi Mekah.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, sebuah kehormatan bagi BSI bisa menjadi mitra Pemprov Aceh dan menjadi kontribusi nyata dalam mendukung penyelenggeran PON XXI, yang merupakan pesta olahraga nasional terbesar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Menurutnya, BSI berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan yang optimal bagi masyarakat, atlet, official, dan wisatawan yang hadir di Aceh selama PON XXI.

?BSI menyiapkan infrastruktur layanan keuangan yang menyeluruh untuk memudahkan transaksi dan memberikan rasa aman kepada seluruh pengguna layanan BSI di Aceh selama PON XXI berlangsung,? kata Hery.

BSI menyiapkan 910 mesin ATM untuk menunjang transaksi selama pesta olahraga nasional terbesar itu. Dari jumlah tersebut, 206 mesin merupakan mesin ATM baru yang tersebar sebanyak 117 unit di Banda Aceh, 54 unit di Lhokseumawe, dan 35 unit di Meulaboh. Seluruh mesin ATM BSI beroperasi selama 24 jam, mendukung berbagai jaringan perbankan seperti Visa, ATM Bersama, Prima, Link, dan Plus. Hal ini memastikan bahwa baik masyarakat Aceh maupun para pengunjung dari luar daerah dapat mengakses layanan perbankan dengan mudah dan cepat.

Tidak hanya itu, BSI juga menghadirkan layanan digital payment berbasis QRIS dan EDC yang tersebar di berbagai merchant di Aceh. Total 45.866 merchant QRIS telah terdaftar, melampaui target 45.000 merchant, sementara mesin EDC telah terpasang di 1.399 merchant.

Hery juga menyebut BSI memastikan ketersediaan uang tunai sebesar lebih dari Rp2,7 triliun sebagai antisipasi lonjakan transaksi selama berlangsungnya acara. Ketersediaan uang tunai tersebut telah disiapkan di 16 Kantor Cabang, 137 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 7 Kantor Fungsional Funding (KFF), menjamin bahwa kebutuhan tunai masyarakat selama PON terpenuhi.

?Selain infrastruktur perbankan, BSI juga memperhatikan kebutuhan spiritual para atlet dan pengunjung. Untuk itu, BSI menyiapkan mobil musholla di dua lokasi utama, yakni Stadion Harapan Bangsa dan Lapangan Blang Padang. Delapan unit musholla knock down juga ditempatkan di berbagai venue seperti stadion, pelabuhan, dan pusat olahraga,? paparnya.

Pada kesempatan yang sama, BSI juga menjalin kerjasama dengan klub kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Persiraja Banda Aceh. Hery megatakan BSI sangat terinspirasi dan kagum dengan kecintaan masyarakat Aceh terhadap sepak bola, khususnya klub Persiraja. Masyarakat Aceh, disebut Hery, selalu memberikan dukungan penuh dan semangat luar biasa pada Persiraja.

?BSI sangat memahami bahwa Persiraja bukan sekadar klub sepak bola, tapi juga sebuah simbol kebanggan, identitas, dan semangat juang masyarakat Aceh. Karena itu, BSI ingin memastikan bahwa Persiraja memiliki semua dukungan untuk meraih prestasi lebih tinggi dan kembali bersaing di Liga 1.Kami berharap dengan dukungan ini Persiraja akan menjadi klub yang semakin dicintai dan terus menjadi kebanggan Masyarakat Aceh,? tutur Hery.

Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Safrizal ZA mengucapkan terima kasih kepada BSI karena berperan aktif dalam menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut. Menurutnya BSI telah memberikan perhatian besar pada sektor olahraga di Aceh.

?Kami menyampaikan terima kasih kepada BSI yang telah memberikan dukungan besar untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Dukungan ini tentu memberikan manfaat yang besar dalam pelaksanaan kegiatan ini,? kata Safrizal.

Jakarta -

Kementerian Perhubungan ikut mendukung gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyiapkan sebanyak 847 unit bus beserta awak bus saat kegiatan berlangsung.

Penandatanganan Serah Terima Pinjam Pakai Bus Dukungan PON XXI dilakukan antara Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirulloh dengan Pj Gubernur Provinsi Aceh Safrizal ZA pada Kamis 5 September 2024 kemarin di Kantor Gubernur, Banda Aceh.

"Kami telah siapkan 480 unit bus berukuran mikro yang akan melekat kepada atlet dan ofisial dengan sistem shuttle di Aceh. Sedangkan untuk di Sumatera Utara dilayani oleh sebanyak 367 unit bus yang terdiri dari 274 unit bus berukuran medium dan 93 unit bus mikro," ungkap Amirulloh dalam keterangannya, ditulis Minggu (8/9/2024).

Lebih lanjut dia menuturkan bus dukungan tersebut berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Bus dari Pulau Jawa telah dilakukan pengiriman secara bertahap mulai tanggal 28 - 29 Agustus 2024 dari Pelabuhan Patimban Jawa Barat menuju Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara.

"Tentunya sebelum dilakukan pengiriman, armada bus telah melalui proses rampcheck pada tanggal 27 - 29 Agustus 2024 yang bertempat di Pelabuhan Patimban dan ada juga yang dilakukan di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayah Sumatera," jelas Amirullah.

Kemudian Amirullah menuturkan bus dukungan tersebut beroperasi mulai tanggal 2 September hingga 20 September 2024 nanti.

(hal/das)

Jakarta -

Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hal itu terjadi karena adik Atta Halilintar itu tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan BPJS Kesehatan.

Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy mengungkap semua atlet harus memenuhi syarat administrasi KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA.

"Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," ungkap Paulus Rudy, dikutip dari detikHot.

Saaih merupakan YouTuber muda dan cukup dikenal di Indonesia. Pada usianya menginjak 22 tahun, Saaih memiliki 12 juta subscriber.

Seperti diketahui penghasilan sebagai YouTuber bisa sangat fantastis apalagi dengan pengikut yang cukup banyak. Sebagai warga negara yang telah berpenghasilan, diwajibkan untuk membayar pajak yang ditandai dengan memiliki NPWP.

Kepemilikan NPWP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam aturan itu kepemilikan NPWP wajib bagi mereka yang sudah di atas 17 tahun dan memiliki penghasilan.

"Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP," bunyi aturan tersebut.

Konsekuensi Tak Punya NPWP

Kepemilikan NPWP menjanjikan banyak kemudahan fasilitas. Pasalnya setiap kegiatan yang bersinggungan dengan sisi keuangan mulai dari memperoleh pinjaman kredit, sampai transaksi perdagangan harus dilengkapi dengan NPWP.

"Tidak memiliki NPWP berarti mempersempit ruang gerak sendiri. Bahkan, sering terjadi kegiatan bisnis yang sarat dengan berbagai macam bentuk transaksi akan terkendala, mulai bisnis dari skala kecil hingga besar," tulis informasi publik dalam laman Kementerian Keuangan yang diunggah tahun 2008.

Dengan memiliki NPWP, akan terhindar dari sanksi hukum. Dimana ketentuan ini sesuai dengan UU KUP Pasal 39, bahwa akan terkena sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban.

Kepemilikan BPJS Kesehatan

Terkait kepemilikan BPJS Kesehatan, setiap penduduk Indonesia diwajibkan untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan ini, termasuk bayi yang baru lahir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Iuran dalam Penyelenggara Sosial, setiap warga negara Indonesia diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan yang tertuang pada Pasal 4.

"Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib: a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS," bunyi aturan tersebut.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013 juga telah diatur sanksi bagi siapa saja yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. "Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif," bunyi pasal 5 ayat 1.

Adapun sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa pertama teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(ada/rrd)

Kami berupaya distribusi listrik di venue-venue PON dalam kondisi aman dan andal dengan di-back up dengan UPS dan genset

Banda Aceh (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh memastikan bahwa gangguan pasokan tenaga listrik yang terjadi di sebagian wilayah Aceh akibat gangguan pada sub sistem Aceh tidak mengganggu pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 termasuk pertandingan di seluruh venue.

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk distribusi listrik di venue-venue PON dalam kondisi aman dan andal dengan di-back up dengan UPS dan genset,” kata Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh Lukman Hakim di Banda Aceh, Jumat.

Ia menjelaskan gangguan yang terjadi pada sub sistem Aceh pada Jumat (6/9) mengakibatkan terjadinya pemadaman di sebagian wilayah di provinsi ujung barat Indonesia itu.

“PT PLN UID Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas gangguan pemadaman yang terjadi di sebagian wilayah Aceh,” katanya.

Ia mengatakan PLN terus bergerak cepat dengan melakukan antisipasi untuk mengurangi dampak padam dengan mengupayakan penormalan sistem serta juga memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan di wilayah Aceh dalam kondisi aman sehingga bisa sesegera mungkin dioperasikan kembali.

“Saat ini petugas sedang melakukan perbaikan secepatnya dan menormalkan sistem kembali,” katanya.

PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dengan menjunjung tinggi keselamatan kerja.

“Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pelanggan dan memohon doa agar penormalan cepat selesai.

Sebelumnya PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyatakan untuk meningkatkan keandalan energi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 menyiapkan skema pengamanan kelistrikan empat lapis.

“Berbagai aspek teknis kelistrikan telah kami persiapkan dengan matang sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keandalan listrik selama berlangsungnya PON XXI Aceh-Sumut 2024,” kata General Manager PLN UID Aceh Mundhakir.

Ia menyebutkan total kecukupan daya di Unit Induk Distribusi Aceh dengan daya mampu 1.100 MW dengan beban puncak tertinggi 563,7 MW dan cadangan daya 537 MW.

Kemudian jumlah sistem isolated ada sebanyak 9 sistem dengan kondisi 8 normal, 1 siaga dan 0 Defisit.

Pihaknya memproyeksikan beban puncak pada saat penyelenggaraan PON XXI Aceh -Sumut 2024 adalah sebesar 629,9 MW dan cadangan daya sebesar 183,2 MW.

UID Aceh mendirikan sebanyak enam posko Induk dengan total personil yang bertugas sebanyak 1.058 orang yang terdiri dari 224 petugas piket posko venue PON, 47 petugas piket Mobile dan 787 petugas Yantek.

Selanjutnya untuk kesiapan peralatan pendukung operasional siaga terdiri dari 57 unit genset, 33 unit UPS, 28 Unit UGB, 11 unit mobil, 25 unit motor dan 20 unit motor listrik.

“Berbagai upaya yang kami lakukan ini merupakan bagian memastikan kesiapan serta keandalan pasokan listrik selama perhelatan olahraga nasional terbesar di Indonesia ini,” katanya.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena tidak memenuhi syarat administrasi yakni kepemilikan NPWP dan BPJS.

Dikutip dari detikhot, Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy, Saaih gagal melengkapi administrasi, KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA. Pihak Saaih telat memberikan administrasi NPWP dan BPJS.

BPJS Kesehatan sendiri adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di dalam sektor kesehatan. Setiap penduduk Indonesia diwajibkan untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan ini, termasuk untuk bayi yang baru lahir.

Aturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Iuran dalam Penyelenggara Sosial, sertiap warga negara Indonesia diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan yang tertuang pada Pasal 4.

"Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib: a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS," bunyi aturan tersebut dikutip, Jumat (6/5/2024).

Ketentuan soal bayi yang baru lahir diwajibkan untuk jadi peserta BPJS Kesehatan tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan," bunyi Pasal 10.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013 juga telah diatur sanksi bagi siapa saja yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. "Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif," bunyai pasal 5 ayat 1.

Adapun sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa pertama teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Dalam pasal 9 dituliskan bagi saja yang tidak memiliki BPJS Kesehatan tidak dapat mengakses pembuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sebagai informasi, pemilik Muhammad Saaih Halilintar itu merupakan adik dari YouTuber Atta Halilintar. Lahir 16 Maret 2002, Saaih merupakan anak keenam dari kesebelasan keluarga Halilintar. Di usianya yang cukup muda yakni menginjak 22 tahun, Saaih juga YouTuber terkenal dengan 12 juta subscriber.

(ada/rrd)

Jakarta -

Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024. Dia gagal mengikuti ajang olahraga tersebut karena tidak memenuhi syarat administrasi yakni kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut keterangan Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy, Saaih gagal melengkapi administrasi, KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA. Pihak Saaih telat memberikan administrasi NPWP dan BPJS. Paulus Rudy mengatakan pihak Saaih menayakan apakah boleh menggunakan NPWP orang tua.

"Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," ungkap Paulus Rudy, dikutip dari detikhot.

Pemilik Muhammad Saaih Halilintar itu merupakan adik dari YouTuber Atta Halilintar. Lahir 16 Maret 2002, Saaih merupakan anak keenam dari kesebelasan keluarga Halilintar.

Di usianya yang cukup muda yakni menginjak 22 tahun, Saaih juga YouTuber terkenal dengan 12 juta subscriber. Seperti diketahui penghasilan sebagai YouTuber terkenal sangat fantastis apalagi dengan pengikut yang cukup banyak.

Lantas, umur berapa warga negara Indonesia (WNI) wajib memiliki NPWP atau sebagai Wajib Pajak?

Aturan terkait kewajiban kepemilikan NPWP sebagai wajib pajak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP," bunyi aturan tersebut.

Kemudian dalam pasal 8 Ayat 2 dituliskan "bagi anak di bawah umur 18 tahun dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri," lanjut aturan tersebut.

Artinya bagi anak di atas 18 tahun wajib memiliki NPWP. Terutama orang dewasa di atas umur 18 tahun harus memiliki NPWP jika sudah mempunyai penghasilan, khususnya sudah memenuhi upah minimum setiap daerah, diwajibkan untuk memiliki NPWP.

Penggunaan NPWP sebagai kode yang digunakan dalam setiap urusan perpajakan agar data kamu tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya.

Dengan memiliki NPWP, akan terhindar dari sanksi hukum. Dimana ketentuan ini sesuai dengan UU KUP Pasal 39, bahwa akan terkena sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban.

(ada/rrd)