Semarang: Kuasa hukum keluarga almarhumah Aulia Risma, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anastesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Misyal Achmad mengungkapkan fakta terbaru. Ia menyebutkan besaran iuran yang disetor almarhumah selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut tercatat mencapai Rp225 juta.

"Yang sudah kami sampaikan ke penyidik, tetapi tidak tahu berapa saja besaran penggunaannya," kata Misyal di Semarang, Rabu, 18 September 2024.

Sementara itu, Nuzmatun Malina, ibunda almarhumah Aulia Risma, mengaku mentransfer uang kepada puterinya yang dipergunakan untuk iuran mahasiswa PPDS tersebut. "Bukti rekening koran sudah kami sampaikan ke penyidik," katanya.
Nuzmatun mengaku mentransfer uang untuk iuran tersebut sejak semester pertama.

Ia mengatakan uang yang ditransfer tersebut bervariasi nilainya serta dilakukan tiap bulan. Bahkan, kata dia, almarhumah masih membayar iuran sebelum meninggal dunia untuk keperluan para mahasiswa angkatannya.

"Yang besar-besar di semester pertama. Di semester berikutnya juga masih, tetapi tidak besar," katanya.

Sebelumnya, Polda Jawa Tengah telah meminta keterangan 34 orang saksi dalam penyelidikan kasus dugaan perundungan di PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Artanto mengatakan para saksi yang diperiksa, antara lain teman seangkatan korban AR di PPDS Anastesi Undip Semarang dan ketua angkatan.

Keluarga AR sendiri sudah melaporkan dugaan perundungan tersebut ke Polda Jawa Tengah pada 4 September 2024.

Baca juga: Kemendikbudristek Siapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa PPDS, Cegah Bullying di Undip Berulang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan menyatakan bergerak cepat dan tegas mengusut kasus bunuh diri seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip). Kemenkes mengirimkan tim Inspektorat Jenderal Kemenkes untuk menginvestigasi pemicu kejadian tersebut.

"Untuk memastikan apakah ini ada unsur bullying atau tidak. Mudah-mudahan dalam sepekan ini sudah ada hasilnya," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Nadia mengatakan, pembinaan dan pengawasan PPDS ada pada Pendidikan Dokter Spesialis FK Undip, bukan pada Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi. Namun demikian, Kemenkes tidak bisa lepas tangan, karena yang bersangkutan juga menempuh pendidikannya di lingkungan RSUP Kariadi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes.

"Investigasi Itjen mencakup kegiatan almarhumah selama di Rumah Sakit Kariadi," ujarnya.

Selain itu, Nadia mengatakan kegiatan PPDS Anastesi Undip di RSUP Kariadi dihentikan sementara guna memastikan investigasi dapat dilakukan dengan baik, termasuk mencegah risiko intervensi dari senior dan dosen kepada juniornya, serta memperbaiki sistem yang ada. "Kemenkes tidak sungkan melakukan tindakan tegas seperti mencabut SIP dan STR bila ada dokter senior yang melakukan praktik bullying yang berakibat kematian," dia menuturkan.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebagai pembina Undip, juga dengan Dekan FK Undip dalam melakukan investigasi ini.

Nadia mengatakan, pihaknya juga meminta Undip dan Kemendikbud untuk turut membenahi sistem PPDS. Sebelumnya, dikabarkan di media massa bahwa seorang mahasiswi peserta program studi anestesi Universitas Diponegoro ditemukan tewas di kamar kosnya pada Senin (12/8/2024).

Diduga mahasiswi tersebut bunuh diri karena tidak kuat menghadapi perundungan yang dialaminya. Menyusul kejadian tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya memberikan surat pemberhentian sementara program studi anestesi kepada RSUP Kariadi guna investigasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan menyatakan bergerak cepat dan tegas mengusut kasus bunuh diri seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip). Kemenkes mengirimkan tim Inspektorat Jenderal Kemenkes untuk menginvestigasi pemicu kejadian tersebut.

"Untuk memastikan apakah ini ada unsur bullying atau tidak. Mudah-mudahan dalam sepekan ini sudah ada hasilnya," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Nadia mengatakan, pembinaan dan pengawasan PPDS ada pada Pendidikan Dokter Spesialis FK Undip, bukan pada Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi. Namun demikian, Kemenkes tidak bisa lepas tangan, karena yang bersangkutan juga menempuh pendidikannya di lingkungan RSUP Kariadi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes.

"Investigasi Itjen mencakup kegiatan almarhumah selama di Rumah Sakit Kariadi," ujarnya.

Selain itu, Nadia mengatakan kegiatan PPDS Anastesi Undip di RSUP Kariadi dihentikan sementara guna memastikan investigasi dapat dilakukan dengan baik, termasuk mencegah risiko intervensi dari senior dan dosen kepada juniornya, serta memperbaiki sistem yang ada. "Kemenkes tidak sungkan melakukan tindakan tegas seperti mencabut SIP dan STR bila ada dokter senior yang melakukan praktik bullying yang berakibat kematian," dia menuturkan.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebagai pembina Undip, juga dengan Dekan FK Undip dalam melakukan investigasi ini.

Nadia mengatakan, pihaknya juga meminta Undip dan Kemendikbud untuk turut membenahi sistem PPDS. Sebelumnya, dikabarkan di media massa bahwa seorang mahasiswi peserta program studi anestesi Universitas Diponegoro ditemukan tewas di kamar kosnya pada Senin (12/8/2024).

Diduga mahasiswi tersebut bunuh diri karena tidak kuat menghadapi perundungan yang dialaminya. Menyusul kejadian tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya memberikan surat pemberhentian sementara program studi anestesi kepada RSUP Kariadi guna investigasi.