Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut rencana perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 2025 disebut tengah diusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menuturkan bahwa belum ada keputusan final mengenai perpanjangan PPN DTP tersebut. Hanya saja, dia menegaskan telah melakukan pembahasan bersama Kementerian dan Lembaga lain.

"Untuk 2025 belum ada [keputusan PPN DTP diperpanjang]. Itu sedang diusulkan, termasuk usulan aspirasi dari pengembang, tapi kan nanti kita akan bicara dengan perspektif ekonomi makro juga kan," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Iwan turut memberikan penjelasan mengenai usulan pengembang agar nantinya PPN DTP juga dapat berlaku bagi unit rumah yang inden apabila jadi dilanjutkan di 2025.

Dia menjelaskan, guna mewujudkan hal itu perlu dilakukan koordinasi mendalam dengan Kementerian Keuangan. Pasalnya, pemberian insentif perumahan yang terlalu besar dikhawatirkan bakal berpotensi menggerus penerimaan negara RI.

"Itu [usulan pengembang] harus dibicarakan bersama. Bukan hanya kami tapi dengan Kemenkeu juga. Karena itu berpengaruh terhadap penerimaan negara gitu kan dan itu nanti berpotensi terhadap ketersediaan ruang fiskal buat kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut agar efek PPN DTP dapat lebih terasa, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk dapat mengimplementasikan insentif pajak bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Asal tahu saja, pemerintah sempat menyebut bakal kembali memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir tapi diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut sektor properti memang dinilai masih memerlukan guyuran insentif guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga.

“Ya seperti juga sektor otomotif, properti masih memerlukan insentif. Salah satunya PPN DTP yang kalau memang benar berlanjut menjadi edisi 3,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, untuk menambahkan efek yang lebih besar dari penerapan PPN DTP periode tahun ini, pemerintah perlu mempertimbangkan agar insentif PPN DTP pada 2025 dapat juga dirasakan bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Dengan demikian, implementasi PPN DTP diharapkan mampu memberikan efek yang lebih luas khususnya dalam rangka meningkatkan belanja konsumsi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – BlackRock Inc terpantau mengakumulasi saham PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) tepat setelah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuannya.

BI diketahui memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17 – 18 September 2024. Seiring hal itu, suku bunga deposit facility kini menjadi 5,25% dan suku bunga lending facility ke level 6,75%.

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 tentang perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Desember 2024.

“Dalam rangka akselerasi pertumbuhan pada sektor properti di empat bulan terakhir 2024, melalui PMK 61 Tahun 2024, diberikan tambahan fasilitas PPN DTP 100 persen mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis, 20 September 2024.

Dalam aturan sebelumnya, Pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen hingga Juni 2024 dan 50 persen sampai Desember 2024. Sementara melalui PMK 61/2024, insentif PPN DTP 100 persen diperpanjang hingga Desember.
Ketetapan insentif masih sama seperti yang diatur dalam PMK sebelumnya. Pemerintah menanggung PPN untuk pembelian rumah tapak dengan harga maksimal Rp5 miliar. Sementara jumlah PPN yang ditanggung untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar.

“Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat resiliensi ekonomi nasional di tengah memburuknya dinamika global,” ujar Febrio.

Baca juga: Insentif PPN DTP Dorong Minat Masyarakat Beli Rumah

Di samping insentif PPN DTP, Pemerintah juga menambah alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34.000 unit. Insentif itu diberikan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dengan penambahan alokasi itu, maka MBR yang dapat memanfaatkan KPR subsidi tahun ini meningkat dari 166.000 keluarga menjadi 200.000 keluarga.

Pemerintah pun memberikan berbagai insentif bagi MBR di antaranya PPN, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Biaya Administrasi (BBA), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST).

“Bauran kebijakan ini tentunya ini sangat berarti untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kapasitas keuangan yang masih terbatas dan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Febrio.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah secara resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan sampai dengan akhir tahun atau Desember 2024.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Adapun, ketentuan pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Bukan sejak 1 Juli 2024, sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% yang berakhir pada akhir Juni, dan berlanjut dengan PPN DTP 50% mulai Juli.

Dalam Pasal 3 beleid tersebut, PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, saat ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Sementara PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung pemerintah jika penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah akan memberikan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti PPN DTP.

Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tengah digenjot menuju 5,2%.

Pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Sementara pada kuartal II/2024, ekonomi Indonesia tumbuh lebih lambat sebesar 5,05%.

Secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd), ekonomi Indonesia tumbuh sebear 5,08% atau masih di bawah dari target akhir tahun yang sebesar 5,2%.

Kebijakan ini akan mendorong peningkatan pemasaran hunian, terutama produk-produk yang dikembangkan di berbagai lokasi strategis

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas menyebut perpanjangan insentif pajak berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah hingga Desember 2024 akan menjadi stimulus signifikan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia.

Wakil Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati mengatakan insentif pajak tersebut dapat meringankan masyarakat berpendapatan rendah (MBR), juga dari segmen milenial dan generasi Z atau gen Z untuk memiliki rumah.

"Perpanjangan insentif pajak bebas PPN 100 persen untuk pembelian rumah tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi juga berperan penting sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan," ujarnya melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Tambok optimistis kebijakan ini akan mendorong peningkatan pemasaran hunian, terutama produk-produk yang dikembangkan di berbagai lokasi strategis, seperti pada hunian Samesta dari Perumnas berkonsep terintegrasi dengan transportasi umum atau transit oriented development (TOD).

Lebih lanjut, insentif ini dapat mendorong minat dan keinginan masyarakat agar segera memiliki rumah, hingga akhirnya dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang kini tercatat di angka 9,9 juta unit sebagaimana data dari Susenas BPS 2023.

Oleh karenanya, adanya relaksasi PPN ini menjadi momentum baik bagi Perumnas untuk semakin masif membidik masyarakat muda membeli hunian berkonsep TOD garapan Perumnas.

Dalam rangka menyambut peluang ini, Perumnas juga melengkapinya dengan beragam promo menarik lainnya untuk semakin memudahkan masyarakat dalam memiliki hunian.

Promo-promo ini dirancang agar masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan dalam skema pembayaran, diskon khusus, serta penawaran menarik lainnya yang semakin memudahkan masyarakat dalam kepemilikan hunian.

"Kami percaya bahwa langkah pemerintah ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi para pelaku industri properti, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan," katanya.

Tambok juga menyampaikan Perumnas berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sektor properti sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% sektor properti yang berlanjut hingga akhir tahun akan terbit pada pekan ini.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyampaikan kebijakan yang sebelumnya berakhir pada Juni 2024 tersebut akan resmi diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

“Aturan PPN DTP [sektor properti] segera terbit satu sampai dua hari lagi,” kata Yustinus dalam Media Briefing, Rabu (11/9/2024).

Prastowo menyebutkan bahwa rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur PPN DTP 100% hingga akhir tahun, tengah dalam proses penetapan bersama.

Untuk diketahui, insentif PPN DTP sebenarnya telah meluncur sejak November 2023 dan berakhir pada akhir Juni 2024, sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024, rencananya PPN DTP hanya diberikan sebesar 50%.

Namun, dengan adanya revisi PMK No.7/2024, maka pemberian insentif PPN DTP 100% bakal diperpanjang hingga Desember 2024.

Sebelumnya, Realestate Indonesia (REI) menyatakan adanya penurunan penjualan rumah sekitar 30%-35% dibandingkan dengan periode Januari – Juni yang masih diberlakukan PPN 100%.

Adapun, keputusan pemerintah menggulirkan kembali PPN DTP 100% disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengungkapkan insentif tersebut akan berlaku kembali pada 1 September hingga 31 Desember 2024. Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif senilai Rp2 miliar.

"Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelasnya, Selasa (27/8/2024).

Bukan hanya kabar insentif, Airlangga juga menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

Jakarta: Berita terpopuler properti pada Sabtu, 31 Agustus 2024 tentang cara mengecek tagihan PDAM dengan HP. Ada juga penjelasan tentang mezzanine serta jenis-jenisnya.

Selain itu banyak pembeli kondominium yang belum maksimalkan insentif bebas pajak. Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

Berita terpopuler properti

1. Cara Mengecek Tagihan PDAM Lewat HP

Di era digital seperti sekarang ini, segala urusan menjadi lebih mudah, termasuk dalam hal mengecek tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kini, kamu tidak perlu lagi repot-repot datang langsung ke loket pembayaran untuk mengetahui besaran tagihan air bulanan.

Cukup dengan memanfaatkan fitur internet di ponsel pintar (HP), kamu sudah dapat mengakses informasi tagihan PDAM dengan cepat dan praktis. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengecek tagihan PDAM lewat HP.

Baca selengkapnya di sini

2. Mengenal Mezzanine: Penjelasan, Fungsi, hingga Jenis-jenisnya

Dalam dunia arsitektur dan desain interior, mezzanine merupakan solusi cerdas untuk menambah ruang tanpa perlu melakukan renovasi besar-besaran. Mezzanine lebih sering dugunakan untuk area yang lebih semi private.

Pada rumah yang kecil, mezzanine adalah ruang tambahan yang multifungsi. Beberapa orang menggunakannya sebagai area bermain anak, ruang menonton, bahkan hingga kamar tidur cadangan. Semua fungsi tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan penghuninya.

Baca selengkapnya di sini

3. Pembeli Kondominium di Jakarta Belum Maksimalkan Insentif Bebas Pajak

Pemerintah melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga Desember 2024. Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor properti terutama kondominium di Jakarta.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan kinerja kondominium di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan. Meski demikian, tingkat penjualan kondominium pada semester I-2024 naik 0,6 persen dibanding semester lalu.
Baca selengkapnya di sini

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah. Pemerintah juga menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Pemberian dua insentif pemerintah tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Notabenenya, insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah sudah berakhir pada Juni 2024. Meski demikian, Airlangga mengungkapkan insentif tersebut kembali akan berlaku pada 1 September hingga 31 Desember 2024.

Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insensif sebesar Rp2 miliar.

"Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelas Airlangga.

Sementara untuk FLPP, Airlangga mengungkapkan ada penambahan unit dari yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

Airlangga menjelaskan, data yang dimilikinya menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," titip Airlangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku belum tahu pasti berapa besaran anggaran yang digelontorkan untuk biayai kebijakan PPN DTP 100% dan penambahan unit FLPP tersebut.

Suahasil meminta setiap pihak bersabar, sebab kepastian anggaran untuk dua kebijakan insentif pemerintah tersebut akan diketahui usai PMK terbit. Dia hanya menegaskan, pemerintah ingin insentif tersebut dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat.

"Kalau makin banyak rumah yang ditransaksikan, laku, itu berarti kegiatan ekonominya berputar. Jadi kita ingin malah itu dipakai sebanyak-banyaknya karena seperti yang dikatakan Pak Menko tadi, yang namanya perumahan itu multipliernya salah satu yang paling tinggi," ujar Suahasil pada kesempatan yang sama.

TANGERANG, KOMPAS.com - Banyak mobil listrik dipamerkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Tidak hanya modelnya yang beragam, tapi juga harganya bervariatif, termasuk yang termurah.

Pada GIIAS 2024, ada puluhan model mobil listrik yang dihadirkan, baik dari pabrikan Jepang, China, Korea Selatan, maupun Eropa. Harganya mobil listrik juga bermacam-macam, mulai ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah.

Untuk mobil listrik termurah di GIIAS 2024, saat ini masih dipegang oleh DFSKSeres E1. Mobil listrik ini memiliki dimensi yang cukup mungil, mirip dengan Wuling Air ev.

Seres E1 jadi salah satu mobil listrik yang harganya di bawah Rp 200 juta. Mobil listrik ini punya harga termurah, yakni Rp 189 juta. Khususnya, untuk E1 B-Type. Harga tersebut didapatkan setelah insentif PPN, karena mobil listrik ini sudah diproduksi secara lokal dan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 40 persen.

Untuk desain eksteriornya, Seres E1 memiliki wujud mungil dan stylish. Layaknya mobil listrik pada umumnya, bagian muka Seres E1 didominasi dengan gril tertutup dan dihiasi lampu depan yang atraktif dan modern.

Bicara soal dimensi, Seres E1 memiliki panjang 3.030 mm, lebar 1.495 mm, tinggi 1.640 mm, dan jarak sumbu roda sepanjang 1.960 mm, serta jarak terendah ke tanah setinggi 135 mm.

Seres E1 dibekali dengan baterai Lithium Iron Phosphate yang memiliki kapasitas 13,8 kWh untuk B-Type. Dengan baterai tersebut, mobil listrik ini dapat melaju sejauh 180 km dalam satu pengisian penuh.

Baterainya juga sudah memiliki sertifikasi IP67. Sehingga, terbukti tahan air dan tidak perlu khawatir ketika harus melewati genangan air yang cukup tinggi.

Untuk B-Type ini, motor listriknya mampu menghasilkan tenaga sebesar 33 Tk dengan torsi maksimal mencapai 100 Nm. Performa tersebut dinilai cukup untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen saat berkendara di dalam kota.

Mobil listrik ini juga dibekali charger type-2 yang sudah merupakan standar SPKLU di Indonesia, tapi belum dibekali teknologi pengisian daya cepat. DFSK mengeklaim, Seres E1 membutuhkan waktu pengecasan selama 4 jam dari kapasitas baterai 10 persen menjadi 90 persen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bisa menjadi solusi untuk mengatasi stagnasi pasar mobil sehingga mendorong penjualan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Wuling di Thailand resmi meluncurkan mobil listrik BinguoEV. Ini menjadi mobil listrik kedua Wuling di Thailand setelah tahun lalu meluncurkan Wuling Air ev.

Harga mobil listrik Wuling di Thailand jauh lebih murah dibanding di Indonesia. Wuling BinguoEV di Thailand bahkan dijual mulai dari Rp 186,9 jutaan. Padahal di Indonesia harganya tembus Rp 300 jutaan.

Wuling di Thailand meluncurkan dua versi BinguoEV yaitu BinguoEV AC seharga 419.000 baht (Rp 186,9 jutaan) dan BinguoEV DC seharga 449.000 baht atau setara Rp 200 jutaan. Kedua model itu merupakan varian Long Range 333 km. Harga tersebut adalah harga perkenalan untuk 1.000 pemesan pertama.

Dengan biaya tambahan 30.000 baht (Rp 13 jutaan), konsumen berhak upgrade ke The Icon dan dapat opsi gratis tambahan senilai 100.000 baht (Rp 44 jutaan) seperti Apple Carplay/Android Auto nirkabel, kamera perekam data berkendara DVR 1080p Full HD, Paket Garansi Seumur Hidup (Passive Lifetime Guarantee), dan Wallbox Home Charging 7 kW.

"Dalam persaingan harga yang ketat saat ini, meski krisis, namun juga merupakan peluang tersendiri. Saat ini, mobil listrik dengan kisaran harga 500.000 baht (Rp 200 jutaan) banyak diminati konsumen. Namun saya menghormati persaingan harga ini, namun saya pasti tidak akan ikut perang harga karena konsumenlah yang akan menentukan nilai dan kepuasan desain Wuling. Namun satu hal yang bisa saya katakan adalah harga yang kami tawarkan hari ini adalah harga terbaik yang kami tawarkan kepada konsumen sejak hari pertama," kata Pitiya Thanadumrongsak, Chief Executive Officer EV Primus Co., Ltd. sebagai distributor tunggal kendaraan listrik Wuling di Thailand seperti dikutip dari siaran persnya.

Di Indonesia, Wuling menawarkan BinguoEV dengan tiga pilihan yaitu BinguoEV 333 Km Long Range AC seharga Rp 317 juta, BinguoEV 333 Km Long Range AC/DC seharga Rp 326 juta dan BinguoEV 410 Km Premium Range AC/DC seharga Rp 372 juta.

Tentu harga itu lebih mahal dibanding BinguoEV di Thailand. Padahal, harga Wuling BinguoEV di atas sudah mendapat insentif PPN dari pemerintah. PPN yang sebelumnya dikenakan 11 persen dipangkas menjadi hanya 1 persen untuk mobil listrik yang diproduksi di Indonesia dengan komponen lokal minimal 40 persen.

Perbedaan harga mobil listrik di Thailand ini juga dibuktikan dengan Wuling Air ev. Tahun lalu saat peluncuran pertamanya, Wuling Air ev di Thailand dijual dengan harga setara Rp 168 jutaan sampai Rp 207 jutaan. Sedangkan di Indonesia ketika itu Wuling Air ev sudah menyentuh Rp 270 jutaan.

Kala itu, Wuling Motors Indonesia menganggap, selisih harga mobil listrik Wuling di Thailand dan di Indonesia terjadi karena adanya kebijakan insentif yang berbeda dari pemerintah Thailand. Mereka menilai, ada perbedaan struktur harga dan kebijakan insentif kendaraan listrik yang berlaku di Thailand dan Indonesia.

(rgr/dry)