Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut rencana perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 2025 disebut tengah diusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menuturkan bahwa belum ada keputusan final mengenai perpanjangan PPN DTP tersebut. Hanya saja, dia menegaskan telah melakukan pembahasan bersama Kementerian dan Lembaga lain.

"Untuk 2025 belum ada [keputusan PPN DTP diperpanjang]. Itu sedang diusulkan, termasuk usulan aspirasi dari pengembang, tapi kan nanti kita akan bicara dengan perspektif ekonomi makro juga kan," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Iwan turut memberikan penjelasan mengenai usulan pengembang agar nantinya PPN DTP juga dapat berlaku bagi unit rumah yang inden apabila jadi dilanjutkan di 2025.

Dia menjelaskan, guna mewujudkan hal itu perlu dilakukan koordinasi mendalam dengan Kementerian Keuangan. Pasalnya, pemberian insentif perumahan yang terlalu besar dikhawatirkan bakal berpotensi menggerus penerimaan negara RI.

"Itu [usulan pengembang] harus dibicarakan bersama. Bukan hanya kami tapi dengan Kemenkeu juga. Karena itu berpengaruh terhadap penerimaan negara gitu kan dan itu nanti berpotensi terhadap ketersediaan ruang fiskal buat kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut agar efek PPN DTP dapat lebih terasa, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk dapat mengimplementasikan insentif pajak bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Asal tahu saja, pemerintah sempat menyebut bakal kembali memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir tapi diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut sektor properti memang dinilai masih memerlukan guyuran insentif guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga.

“Ya seperti juga sektor otomotif, properti masih memerlukan insentif. Salah satunya PPN DTP yang kalau memang benar berlanjut menjadi edisi 3,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, untuk menambahkan efek yang lebih besar dari penerapan PPN DTP periode tahun ini, pemerintah perlu mempertimbangkan agar insentif PPN DTP pada 2025 dapat juga dirasakan bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Dengan demikian, implementasi PPN DTP diharapkan mampu memberikan efek yang lebih luas khususnya dalam rangka meningkatkan belanja konsumsi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Dia belum merincikan besaran anggaran maupun kuota untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat. Dengan demikian, sambungnya, perekonomian bisa tumbuh secara signifikan.

"Yang sangat diperlukan oleh kelas menengah dan masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, kedua untuk mobilitas, untuk bekerja," jelas Airlangga.

Selain itu, mantan ketua umum Partai Golkar itu memastikan pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya. Tak hanya itu, dia menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

Sejumlah program kerja sejumlah kementerian yang dibawahi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjadi bahasan. Airlangga menjelaskan, pihaknya akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, hingga para wakil menteri dan para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah secara resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan sampai dengan akhir tahun atau Desember 2024.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Adapun, ketentuan pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Bukan sejak 1 Juli 2024, sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% yang berakhir pada akhir Juni, dan berlanjut dengan PPN DTP 50% mulai Juli.

Dalam Pasal 3 beleid tersebut, PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, saat ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Sementara PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung pemerintah jika penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah akan memberikan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti PPN DTP.

Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tengah digenjot menuju 5,2%.

Pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Sementara pada kuartal II/2024, ekonomi Indonesia tumbuh lebih lambat sebesar 5,05%.

Secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd), ekonomi Indonesia tumbuh sebear 5,08% atau masih di bawah dari target akhir tahun yang sebesar 5,2%.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% sektor properti yang berlanjut hingga akhir tahun akan terbit pada pekan ini.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyampaikan kebijakan yang sebelumnya berakhir pada Juni 2024 tersebut akan resmi diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

“Aturan PPN DTP [sektor properti] segera terbit satu sampai dua hari lagi,” kata Yustinus dalam Media Briefing, Rabu (11/9/2024).

Prastowo menyebutkan bahwa rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur PPN DTP 100% hingga akhir tahun, tengah dalam proses penetapan bersama.

Untuk diketahui, insentif PPN DTP sebenarnya telah meluncur sejak November 2023 dan berakhir pada akhir Juni 2024, sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024, rencananya PPN DTP hanya diberikan sebesar 50%.

Namun, dengan adanya revisi PMK No.7/2024, maka pemberian insentif PPN DTP 100% bakal diperpanjang hingga Desember 2024.

Sebelumnya, Realestate Indonesia (REI) menyatakan adanya penurunan penjualan rumah sekitar 30%-35% dibandingkan dengan periode Januari – Juni yang masih diberlakukan PPN 100%.

Adapun, keputusan pemerintah menggulirkan kembali PPN DTP 100% disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengungkapkan insentif tersebut akan berlaku kembali pada 1 September hingga 31 Desember 2024. Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif senilai Rp2 miliar.

"Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelasnya, Selasa (27/8/2024).

Bukan hanya kabar insentif, Airlangga juga menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

Jakarta -

PT Toyota Astra Motor (TAM) yakin diskon PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) bisa menjadi 'juru selamat' ketika penjualan mobil di Indonesia sedang turun-turunnya. Mereka setuju seandainya relaksasi jangka pendek tersebut kembali diterapkan di Indonesia.

Anton Jimmi Suwandi selaku Direktur Pemasaran PT TAM mengatakan, pameran seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024 sedikitnya mampu mendorong penjualan mobil di Indonesia. Namun, ketika bicara market 1 juta unit setahun, angka tersebut kurang signifikan.

Itulah mengapa, tetap butuh dorongan tambahan dari pemerintah. Salah satunya melalui program PPnBM ditanggung pemerintah yang pernah diterapkan saat masa-masa pandemi.

"Jadi saya rasa baik juga ya, kita juga melalui GIIAS ini mengimbau pemerintah melihat dari market yang mengalami penurunan tajam. Meski pameran seperti GIIAS ini positif, tapi pastinya untuk mengejar market 1 juta masih cukup jauh ya," ujar Anton saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan.

"Jadi harapan kita sebenarnya market butuh di-support juga, karena market domestik penting untuk industri otomotif nasional, karena banyak pekerja yang perlu dukungan pemerintah," tambahnya.

Toyota Rush GR Sport Foto: dok. Toyota-Astra Motor

Sebagai produsen, Toyota juga telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penjualan mobil di Indonesia. Mulai dari pemberian paket kredit murah, memperkuat aktivitas dealer dan meluncurkan produk-produk baru. Namun, Anton menegaskan, langkah tersebut tetap harus dibarengi dengan insentif khusus.

"Tapi itu ada batasnya juga ya. Kalau kita mau naikkan market dari semester satu ke semester dua, tapi untuk mengisi gap di semester satu itu kan masih sangat besar kalau bicara 1 juta unit. Jadi butuh dorongan atau support lebih lanjut," kata Anton.

Gaikindo Usul Diskon PPnBM ke Pemerintah

Sebelumnya, Gaikindo mengaku telah mengusulkan pemerintah mengenai program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mobil penumpang. Insentif tersebut diyakini mampu meningkatkan penjualan mobil yang sedang drop.

Relaksasi PPnBM untuk mobil penumpang sempat diterapkan ketika pandemi melanda Indonesia, tiga tahun lalu. Ketika itu, insentif tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat konsumen dalam membeli kendaraan baru.

"Kita minta kepada pemerintah agar ada insentif sementara seperti saat Covid-19 lalu. Yaitu, pengurangan atau penghapusan PPnBM bagi mobil yang diproduksi di dalam negeri dengan TKDN tinggi seperti 60 persen ke atas. Supaya harga terjangkau," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto.

Menurut Jongkie, gagasan tersebut seharusnya bisa dijalankan pemerintah. Sebab, yang dibebaskan hanya PPnBBM. Sementara pajak-pajak lainnya masih tetap ada.

"Satu saya tambahkan bahwa kami tidak meminta uang. Justru kita akan meningkatkan pendapatan karena yang dihapus dan dikurangi hanyalah PPnBM saja. Sedangkan PPN, BBnKB, tetap dibayar. PKB juga dibayarkan," kata dia.

Penjualan Mobil Drop

Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya 408.012 unit.

Capaian sepanjang Januari-Juni tersebut minus 19,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 506.427 unit.

Produksi mobil di Tanah Air pun ikutan anjlok. Pada semester satu 2024, produksi mobil di Indonesia hanya 561.772 unit, turun 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode sama tahun 2023, produksi mobil mencapai 702.144 unit.

(sfn/rgr)

Jakarta -

Performa pasar otomotif nasional roda empat mendapat sorotan dari berbagai pihak lantaran mengalami tren negatif. Pemerintah didorong untuk menerbitkan paket kebijakan supaya menggairahkan pasar lagi. Wacana diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi kisah sukses yang diharapkan bisa terulang kembali.

Relaksasi berupa diskon PPnBM dipercaya jadi cara singkat dan efektif untuk menggairahkan pasar lagi.

"Menarik tadi permintaan PPnBM bisa diturunkan. Kenapa tidak? kalau memang itu harus bisa menjamin bahwa kestabilan untuk sektor otomotif ini bisa berjalan dengan baik," ujar Andi Subhan, Plh. Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM) dalam Forum Editor Otomotif di ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini.

Penjualan mobil baru di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya sebanyak 408.012 unit. Angka itu turun 19,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 506.427 unit. Penjualan secara retail juga turun.

Masih dalam data yang sama, retail sales mobil baru sepanjang semester pertama tahun 2024 hanya sebanyak 431.987 unit. Angka itu turun 14 persen dibanding Januari-Juni 2023 yang mencatatkan angka penjualan sebanyak 502.533 unit

Penurunan penjualan ini perlu direm supaya tidak semakin mengkhawatirkan.

"Kita harus segera mengerem penurunan ini karena dampaknya sangat luar biasa luas apalagi tantangan kita akan bertambah," ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika.

Cerita sukses PPnBM di Tengah Pandemi

Kebijakan diskon PPnBM ini sejatinya pernah dilakukan saat periode 2021-2022. Langkah taktis ini diambil saat muncul masalah penurunan penjualan mobil dalam negeri.

Tak semua produk otomotif dapat masuk dalam skema ini. Syarat terpentingnya adalah mobil yang sudah diproduksi lokal dengan tingkat kandungan lokal tinggi.

Hasilnya PPnBM jadi obat saat penjualan otomotif loyo. Penjualan bisa tembus menjadi 887.000 unit pada 2021, dari periode sebelumnya 532.000 unit.

Relaksasi itu kemudian berlanjut pada 2022, hasilnya penjualan otomotif kembali melonjak ke level 1,04 juta unit, bahkan prestasi itu bisa melampaui capaian tahun 2019 yang mendapat 1,03 juta unit.

Peran insentif fiskal selama ini krusial dalam menstimulus pemulihan tersebut, termasuk insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan, tingkat pertumbuhan perdagangan kendaraan Bermotor mampu bangkit dari kontraksi 14,1% di 2020 dan tumbuh 12,1% di 2021. Begitu juga dari sisi produksi, industri alat angkutan melonjak dari terkontraksi 19,9% pada 2020, kemudian meningkat signifikan 17,8% pada 2021.

Solusi jangka pendek, menurut Peneliti Senior LPEM UI Riyanto, pemerintah perlu memberi stimulus fiskal agar kelompok upper middle yang hampir masuk kategori makmur saat ini, dapat membeli mobil baru.

Riyanto menghitung berapa besar efek mobil kelas Low MPV yang mendapatkan diskon PPnBM. Mobil jenis ini diketahui kena PPnBM 15 persen.

"Kira-kira yang harganya 199 juta off the road, tapi kena pajak itu harga barunya sampai Rp 280 juta, ini harga sebagian besar market kita di situ."

"Kalau kasih PPnBM diskon 5 persen dari 15 ke 10 persen. Itu ada tambahan permintaan kira-kira 53 ribu unit."

Lebih lanjut jika diskon PPnBM 50 persen, atau dari 15 persen ke 7,5 persen, dia mengatakan ada tambahan permintaan 80 ribu unit.

Kemudian simulasi PPnBM cuma dikenakan 5 persen, bakal terjadi tambahan sekitar 107 ribu unit.

"Apalagi kalau free, 2021 kan kita itu diskon PPnBM 100 persen selama beberapa bulan. Jadi PPnBM nol persen jadi tambahannya 160 ribu unit. Ini cukup besar, saya rasa market kita dengan insentif ini bisa tembus ke tahun 2012 ke 2013," jelas dia.

Industri otomotif merupakan sektor yang memiliki multiplier effect, banyak industri pendukung yang hidup di dalamnya komponen mesin, ban, valve, filter dan lain sebagainy

"Sumbangan GDP secara total kalau diberi insentif meningkat jadi 0,7 persen. Tenaga kerja dengan insentif ada sekitar 7 ribu industri dan suku cadang, ada 15.790 tenaga kerja. Kalau free bisa sampai (tambahan) 47 ribu," urai dia lagi.

Di sisi lain, PPnBM DTP memang punya potensi penerimaan yang hilang, tetapi berpotensi mendapatkan pajak tambahan dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan ba balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

"Satu saya tambahkan bahwa kami tidak meminta uang. Justru kita akan meningkatkan pendapatan karena yang dihapus dan dikurangi hanyalah PPnBM saja. Sedangkan PPN, BBnKB, tetap dibayar. PKB juga dibayarkan," kata Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, Kamis (18/7).

(riar/din)

Jakarta -

Penjualan mobil baru semester pertama di Indonesia sedang mengalami tren negatif. Kementerian Perindustrian bilang penjualan tren negatif ini harus segera ditangani.

"Kita harus segera mengerem penurunan ini karena dampaknya sangat luar biasa luas apalagi tantangan kita akan bertambah. Di mana persaingan penjualan kendaraan ini, pasar kita belum berkembang dengan bagus. Tetapi variasi kendaraanya makin meluas," ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika saat Forum Editor Otomotif di ICE BSD City, Tangerang, Senin (22/7/2024).

"Kompetisi ini sangat luar biasa sehingga kita harus menjaga masing-masing kendaraan itu mempunyai skala ekonomi yang bisa memberikan suatu keuntungan," terang dia.

"Karena apa yang terjadi di luar Indonesia, tetangga, itu karena pasarnya tidak bisa mencukupi, dia keluar dari negara tersebut," sambungnya lagi.

Insentif fiskal berupa diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dipercaya jadi cara singkat dan efektif untuk menggairahkan pasar lagi.

Peran insentif fiskal selama ini krusial dalam menstimulus pemulihan tersebut, termasuk insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan, tingkat pertumbuhan perdagangan kendaraan Bermotor mampu bangkit dari kontraksi 14,1% di 2020 dan tumbuh 12,1% di 2021. Begitu juga dari sisi produksi, industri alat angkutan melonjak dari terkontraksi 19,9% pada 2020, kemudian meningkat signifikan 17,8% pada 2021.

Penjualan mobil baru di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya sebanyak 408.012 unit. Angka itu turun 19,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 506.427 unit. Penjualan secara retail juga turun.

Masih dalam data yang sama, retail sales mobil baru sepanjang semester pertama tahun 2024 hanya sebanyak 431.987 unit. Angka itu turun 14 persen dibanding Januari-Juni 2023 yang mencatatkan angka penjualan sebanyak 502.533 unit

Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan, diskon PPnBM kembali muncul untuk dongkrak penjualan.

"Menarik tadi permintaan PPnBM bisa diturunkan. Kenapa tidak? kalau memang itu harus bisa menjamin bahwa kestabilan untuk sektor otomotif ini bisa berjalan dengan baik, dan juga akan berefek juga tentunya kita berharap ekosistem untuk KLBB ini bisa berjalan dengan baik, kami sudah berupaya bagaimana caranya, tentunya kami kembali ke kebijakan-kebijakan insentif yang kita dorong, termasuk kebijakan energi di mana kita sudah menghilangkan beberapa kebijakan insentif untuk sektor atau industri yang memang berbasis fossil, itu mulai mengarah ke sana," ujar Andi Subhan, Plh. Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM) dalam kesempatan yang sama.

Di satu sisi, penghilangan sumber pendapatan pemerintah dari PPnBM tentu akan menurunkan pendapatan. Tetapi bisa jadi hal ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan permintaan serta peningkatan produksi dari industri manufaktur.

"Di satu sisi mungkin PPnBM turun, tapi di satu sisi PPN akan meningkat, termasuk PKB, dan BBNKB, di samping itu karena ini akan memperluas produksi mobil, maupun industri suku cadang akan meningkat, supply chain industri meningkat, kita ada peningkatan PPh badan, ataupun PPh orang pribadi," kata Peneliti Senior LPEM FEB UI, Riyanto.

(riar/din)

Jakarta: Penjualan apartemen di wilayah segi tiga emas Jakarta, khususnya kawasan superblock Ciputra World 2 Jakarta di semester I 2024 tumbuh signifikan. Hal ini terlihat dari penjualan unit apartemen The Newton 1 dan 2 lebih baik dibanding semester I dan II 2023, meningkat sekitar 15 hingga 20 persen.

Direktur Ciputra Group Sugwantono Tanto mengatakan selain didorong oleh adanya momentum kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) persen 100 persen yang sangat menguntungkan pembeli (investor dan end user), tingginya permintaan unit apartemen di Ciputra World 2 Jakarta juga karena harganya yang sangat kompetitif mulai dari Rp1 miliaran.

”Harga apartemen di kawasan segi tiga emas Jakarta yang Rp1 miliaran hampir sudah tidak ada lagi, kecuali di Ciputra World 2 Jakarta. Saat ini di The Newton 2 masih ada unit harga Rp1 miliaran. Untuk apartemen berlokasi paling prime di Jakarta, harga ini tergolong masih sangat terjangkau,” kata Sugwantono dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.
Total unit apartemen di Tower The Newton 2 sekitar 426 unit. Direncanakan mulai diserahterimakan secara bertahap bulan September tahun ini, hingga pembeli masih dapat nikmati insentif PPN DTP 50 persen atau ”diskon harga” 5,5 persen. Kalau di The Newton 1 kemarin ada yang ready stock hingga bisa ikut program PPN DTP 100 persen.

Menurut Sugwantono, land bank Ciputra World 2 Jakarta masih cukup besar. Direncanakan masih ada satu tower mixed use (hotel dan apartemen) yang akan dibangun di samping Tokopedia Tower. Pembangunannya tinggal tunggu momentum yang baik. Total luas lahan Ciputra World Jakarta (1 dan 2) 17 hektare.

Baca juga: Ciputra Bidik 10 Ribu Mahasiswa untuk Investasi di UC Living

Ciputra World Jakarta 2 merupakan pengembangan kawasan mixed use di pusat bisnis kota Jakarta. Diluncurkan pada tahun 2011, Ciputra World Jakarta 2 memiliki luas lahan sebesar 3,5 hektar. Saat ini sudah beberapa tower residensial dan sati tower perkantoran (Tokopedia Tower) dengan tingkat hunian mencapai 70 persen kalua di DBS.

Dalam peresmian kantor tersebut, Ciputra Group berkolaborasi dengan Unicorn Gallery dan Jangjo perusahaan pengelolaan sampah zero waste dalam menyelenggarakan pameran seni rupa bertajuk "SIRUP (Sirkular Pura) Circular Art exhibition,” di Marketing Gallery Ciputra World Jakarta dari tanggal 13 Juli hingga 13 Agustus 2024.

Direktur Utama Ciputra Development Tbk (CTRA) Chandra Ciputra mengatakan kerja sama ini sejalan dengan visi Ciputra Group untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan mencerminkan dedikasi kami terhadap pelestarian lingkungan. Sebagai pengembang real estate Ciputra Group ingin berkontribusi langsung terhadap usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup demi masa depan lebih baik.

”Kemitraan ini mencerminkan komitmen kami untuk mengintegrasikan praktik ramah lingkungan. Kami ingin menunjukkan bahwa properti tidak hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk generasi mendatang,” kata Chandra.

Hasil penjualan karya seni dalam pameran ini akan didonasikan ke organisasi nirlaba yang berfokus pada pembangunan kembali sekolah dan penyediaan furnitur berbahan sampah plastik yang menekankan tema sirkularitas.

Marketing Gallery Ciputra World Jakarta berlokasi persis di sebelah Kopitagram Centang Biru Kuningan. Lokasinya sangat strategis dan siap menjadi pusat informasi untuk memamerkan proyek-proyek unggulan Ciputra Group, termasuk Apartemen The Newton 2 yang sedang dipasar, Apartemen The Orchard, dan gedung perkantoran di Ciputra World Jakarta.

Pembukaan marketing gallery ini, jelas Chandra, sebagai wujud pengukuhan kembali komitmen Ciputra Group dalam upayanya untuk terus berinovasi dan meningkatkan pasar properti di Indonesia.

”Marketing gallery baru ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang komprehensif bagi calon pembeli dan investor, menawarkan informasi mendetail tentang berbagai proyek berkualitas tinggi di Ciputra World Jakarta,” ungkap dia.

(KIE)