Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut rencana perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 2025 disebut tengah diusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menuturkan bahwa belum ada keputusan final mengenai perpanjangan PPN DTP tersebut. Hanya saja, dia menegaskan telah melakukan pembahasan bersama Kementerian dan Lembaga lain.

"Untuk 2025 belum ada [keputusan PPN DTP diperpanjang]. Itu sedang diusulkan, termasuk usulan aspirasi dari pengembang, tapi kan nanti kita akan bicara dengan perspektif ekonomi makro juga kan," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Iwan turut memberikan penjelasan mengenai usulan pengembang agar nantinya PPN DTP juga dapat berlaku bagi unit rumah yang inden apabila jadi dilanjutkan di 2025.

Dia menjelaskan, guna mewujudkan hal itu perlu dilakukan koordinasi mendalam dengan Kementerian Keuangan. Pasalnya, pemberian insentif perumahan yang terlalu besar dikhawatirkan bakal berpotensi menggerus penerimaan negara RI.

"Itu [usulan pengembang] harus dibicarakan bersama. Bukan hanya kami tapi dengan Kemenkeu juga. Karena itu berpengaruh terhadap penerimaan negara gitu kan dan itu nanti berpotensi terhadap ketersediaan ruang fiskal buat kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut agar efek PPN DTP dapat lebih terasa, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk dapat mengimplementasikan insentif pajak bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Asal tahu saja, pemerintah sempat menyebut bakal kembali memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir tapi diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) serta perumahan pada 2025.

"Untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," kata dia dalam konferensi pers, di Hotel Four Seasons, Minggu (3/11/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit alat mesin pertanian (alsintan) untuk petani. Insentif untuk kredit investasi juga akan dibahas untuk membantu industri padat karya.

"Dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," lanjutnya.

Alasan sejumlah insetif masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan untuk mendukung daya beli masyarakat yang diakui telah mengalami penurunan.

"Pertama, pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan," jelas dia.

Menurut Airlangga insentif PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Keperluan yang penting untuk kelas menengah menurutnya untuk pembelian rumah dan mobilitas.

"Oleh karena itu, kedua hal tersebut, kami akan usulkan untuk diperpanjang. Diperpanjangnya berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Dia belum merincikan besaran anggaran maupun kuota untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat. Dengan demikian, sambungnya, perekonomian bisa tumbuh secara signifikan.

"Yang sangat diperlukan oleh kelas menengah dan masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, kedua untuk mobilitas, untuk bekerja," jelas Airlangga.

Selain itu, mantan ketua umum Partai Golkar itu memastikan pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya. Tak hanya itu, dia menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

Sejumlah program kerja sejumlah kementerian yang dibawahi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjadi bahasan. Airlangga menjelaskan, pihaknya akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, hingga para wakil menteri dan para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menargetkan capaian penjualan bakal meningkat seiring dengan pemerintah resmi memperpanjang periode implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Direktur BSDE, Hermawan Wijaya menuturkan bahwa pihaknya memproyeksi akan meraup penjualan mencapai Rp2 triliun seiring dengan diperpanjangnya relaksasi pemerintah.

“Kami memproyeksikan untuk angka sekitar Rp2 triliun dari kontribusi penjualan properti kami yang terkait implementasi PPN DTP sampai dengan akhir Desember 2024,” kata Hermawan kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Sementara itu, terkait dengan bocoran capaian marketing sales sepanjang kuartal III/2024, Hermawan enggan merinci.

Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya baru akan melakukan rilis kinerja selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan ini.

Adapun, hingga akhir 2024 BSDE menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan capaian marketing sales dapat mencapai Rp9,5 triliun. Di mana, angka tersebut tak berubah bila dibandingkan dengan realisasi prapenjualan pada tahun lalu.

“Target Rp9,50 triliun merupakan refleksi konservatif yang moderat apabila dibandingkan dengan pencapaian prapenjualan 2023,” jelas Hermawan.

Sementara itu, pemerintah resmi memperpanjang periode insentif PPN DTP 100% di sektor properti hingga akhir tahun.

Keputusan tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Adapun, ketentuan pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024. Bukan sejak 1 Juli 2024 sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% berakhir.

PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Target saham emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) mendaki di tengah kinerja positif yang diraih sepanjang semester I/2024, serta menguatnya indikasi pencatatan saham perdana alias IPO dari anak usaha.

SMRA tercatat mencetak laba bersih sebesar Rp753,68 miliar pada semester I/2024. Perolehan tersebut meningkat 70,50% secara tahunan (year on year/YoY), dibandingkan dengan laba pada periode yang sama tahun lalu yakni Rp442,03 miliar.

Kenaikan laba bersih perseroan sejalan dengan kinerja pendapatan yang meraih Rp5,67 triliun atau tumbuh 89,56% YoY. Perolehan ini dikontribusikan oleh segmen penjualan rumah ke pihak ketiga sebesar Rp3,5 triliun, naik 191,16% dari capaian tahun lalu.

Analis Samuel Sekuritas Ahnaf Yassar Lilo mengatakan kenaikan pendapatan SMRA ditopang oleh insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah di bawah Rp5 miliar. Penguatan tersebut berpotensi berlanjut seiring perpanjangan masa berlaku insentif.

“Perpanjangan insentif PPN hingga akhir tahun 2024 dapat membantu mempertahankan pertumbuhan penjualan properti dan meningkatkan penjualan pemasaran,” ujarnya dalam publikasi riset yang dikutip pada Selasa (24/9/2024).

Ahnaf juga memandang kinerja lebih baik juga berpeluang bertahan pada potensi spin-off anak usaha PT Summarecon Investment Property (SMIP) dan suku bunga yang lebih rendah.

Kendati demikian, risiko yang akan dihadapi SMRA adalah berkurangnya insentif pajak dan tarif pajak yang lebih tinggi pada tahun depan. Faktor ini, kata Ahnaf, dapat menghambat pertumbuhan karena penjualan properti menyumbang 74% dari pendapatan.

Di tengah capaian kinerja dan sentimen yang membayangi, Samuel Sekuritas mempertahankan peringkat beli untuk SMRA dengan target meningkat dari level Rp700 menjadi Rp800.

Sementara itu, rumor terkait initial public offering (IPO) dari anak usaha Summarecon yakni SMIP juga semakin menguat. Dalam laporan keuangan perseroan pada akhir Juni lalu, terdapat pengeluaran sebesar Rp11,13 miliar untuk biaya IPO entitas anak.

SMRA juga baru saja menuntaskan transaksi nontunai (inbreng) ke SMIP senilai Rp8 triliun. Perinciannya, tanah dan bangunan sebesar Rp7,68 triliun, mesin dan perlengkapan mencapai Rp219,17 miliar, dan aset lainnya dengan nominal Rp96,02 miliar.

Tim Riset Stockbit menyebutkan penjualan Summarecon Mal Kelapa Gading kepada SMIP merupakan bagian dari restrukturisasi untuk mempersiapkan anak usaha melantai di bursa.

“Faktor ini, ditambah dengan pemotongan suku bunga dari The Fed dan Bank Indonesia, membuat kami beropini bahwa SMRA akan segera melakukan IPO untuk SMIP yang berpotensi unlock value bagi perseroan,” tulis riset Stockbit.

Analis CGS International Baruna Arkasatyo juga memberikan pandangan serupa. Menurutnya, transfer aset yang dilakukan SMRA meningkatkan indikasi IPO lantara SMIP kini memiliki semua aset pendapatan berulang atau recurring income perseroan.

SMRA sejatinya telah mengkaji kemungkinan pencatatan SMIP sejak 2015. Namun, rencana ini tidak berlanjut karena diperkirakan kondisi pasar tidak begitu menguntungkan.

“Berdasarkan estimasi kami, Ebitda berulang SMRA sebesar Rp1,1 triliun untuk 12 bulan yang berakhir pada Maret 2024 akan menghasilkan valuasi aset sebesar Rp16 triliun untuk SMIP. Ini bernilai 1,5 kali dari kapitalisasi pasar SMRA saat ini sebesar Rp11 triliun,” pungkasnya.

CGS Internasional mempertahankan rekomendasi add untuk SMRA dengan target harga yang tidak berubah yakni Rp715. Pada perdagangan Selasa (24/9) hingga pukul 13.32, saham Summarecon berada di level Rp695 atau naik 20,87% year to date.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah secara resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan sampai dengan akhir tahun atau Desember 2024.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Adapun, ketentuan pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Bukan sejak 1 Juli 2024, sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% yang berakhir pada akhir Juni, dan berlanjut dengan PPN DTP 50% mulai Juli.

Dalam Pasal 3 beleid tersebut, PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, saat ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Sementara PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung pemerintah jika penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah akan memberikan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti PPN DTP.

Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tengah digenjot menuju 5,2%.

Pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Sementara pada kuartal II/2024, ekonomi Indonesia tumbuh lebih lambat sebesar 5,05%.

Secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd), ekonomi Indonesia tumbuh sebear 5,08% atau masih di bawah dari target akhir tahun yang sebesar 5,2%.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% sektor properti yang berlanjut hingga akhir tahun akan terbit pada pekan ini.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyampaikan kebijakan yang sebelumnya berakhir pada Juni 2024 tersebut akan resmi diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

“Aturan PPN DTP [sektor properti] segera terbit satu sampai dua hari lagi,” kata Yustinus dalam Media Briefing, Rabu (11/9/2024).

Prastowo menyebutkan bahwa rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur PPN DTP 100% hingga akhir tahun, tengah dalam proses penetapan bersama.

Untuk diketahui, insentif PPN DTP sebenarnya telah meluncur sejak November 2023 dan berakhir pada akhir Juni 2024, sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024, rencananya PPN DTP hanya diberikan sebesar 50%.

Namun, dengan adanya revisi PMK No.7/2024, maka pemberian insentif PPN DTP 100% bakal diperpanjang hingga Desember 2024.

Sebelumnya, Realestate Indonesia (REI) menyatakan adanya penurunan penjualan rumah sekitar 30%-35% dibandingkan dengan periode Januari – Juni yang masih diberlakukan PPN 100%.

Adapun, keputusan pemerintah menggulirkan kembali PPN DTP 100% disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengungkapkan insentif tersebut akan berlaku kembali pada 1 September hingga 31 Desember 2024. Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif senilai Rp2 miliar.

"Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelasnya, Selasa (27/8/2024).

Bukan hanya kabar insentif, Airlangga juga menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto menilai implementasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perlu dilanjutkan hingga 2025.

Dia menjelaskan, hal itu diperlukan untuk menstimulasi pasar properti tetap bergerak positif. REI berpandangan, PPN DTP yang dapat diterapkan pada 2025 setidaknya cukup sebesar 50% saja.

“Sektor properti tetap membutuhkan stimulus yang memadai sehingga dapat bergerak positif. Terlebih sektor ini diproyeksikan akan mengalami reborn pada semester II/2025, sehingga perlu didorong terus dengan keberadaan PPN DTP di tahun depan, setidaknya sebesar 50%” kata Joko dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (29/8/2024).

Usulan implementasi PPN DTP 50% pada 2025 tersebut melanjutkan keputusan pemerintah yang memperpanjang insentif PPN DTP 100% hingga akhir 2024.

Joko Suranto menilai, keputusan pemerintah memperpanjang pembelian rumah bebas PPN ini diklaim bakal mendorong daya beli masyarakat.

Pasalnya, usai diskon PPN DTP sebesar 100% rampung pada Juli 2024, terjadi penurunan penjualan rumah sekitar 30%-35% dibandingkan dengan periode Januari – Juni yang masih diberlakukan PPN 100%.

Pada saat yang sama, Joko memprediksi penjualan dapat kembali meningkat seperti periode Januari-Juni 2024 lalu dengan rata-rata penyerapan anggaran PPN DTP sekitar Rp160 miliar – Rp170 miliar setiap bulannya.

“Berdasarkan data yang diterima REI, rumah yang paling banyak terserap lewat program PPN DTP adalah rumah seharga di bawah Rp1 miliar dengan persentase sekitar 70%,” jelas Joko.

Sementara sisanya sebesar 30% merupakan rumah di atas Rp1 miliar. Dengan data tersebut, diprediksi pasar hunian di harga Rp1 miliar ke bawah masih akan mendominasi penyerapan PPN DTP.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah kembali memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah.

Pemberian insentif pemerintah tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Notabenenya, insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah sudah berakhir pada Juni 2024. Meski demikian, Airlangga mengungkapkan insentif tersebut kembali akan berlaku pada 1 September hingga 31 Desember 2024.

Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insensif sebesar Rp2 miliar.

"Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia mencatat pasar rumah tapak berada di level stabil sepanjang Semester I/2024. Salah satunya, didorong oleh implementasi PPN Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Head of Advisory JLL, Vivin Harsanto menjelaskan serapan positif rumah tapak pada paruh pertama 2024 ini terjadi meskipun unit yang diluncurkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan periode semester I/2023.

"Faktor yang mempengaruhi hal ini, termasuk pemilihan presiden, bulan puasa Ramadan, kenaikan suku bunga acuan menjadi 6,25% hingga adanya pemberian insentif bebas pajak bersyarat 100% untuk properti dengan harga Rp2 miliar yang berakhir Juni 2024," kata Vivin dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Adapun, serapan rumah tapak paling laku di pasaran yakni rumah senilai Rp600 juta hingga Rp1,3 miliar sebesar 32%. Kemudian, rumah dengan harga di bawah Rp600 juta menempati posisi kedua yaitu mencapai 30%.

Kemudian, JLL mencatat tingkat penjualan rumah tapak dilaporkan mencapai 88% dari total pasokan. Di mana, sepanjang paruh pertama 2024 total pasokan baru rumah tapak mencapai 6.000 unit.

Sementara itu, total permintaan yang tercatat oleh JLL dilaporkan mencapai 6.800 unit. Seiring dengan hal itu, JLL optimis tren rumah tapak bakal tetap berjalan positif.

Head of Research JLL, Yunus Karim, menjelaskan bahwa meskipun besaran insentif yang diberikan jauh lebih kecil. Namun, kualitas serapan rumah tapak di sisa 2024 akan tetap terakselerasi.

"Penyerapan tetap sehat untuk semester II/2024. Ini terdorong kondisi pemerintah bahwa tetap memberikan 50% insentif dengan kondisi regulasi sampai saat ini," pungkas Yunus.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana kembali mengkaji pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa kajian ini akan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono menjelaskan, insentif yang diberikan pemerintah berupa PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil cenderung turun.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin semester I, itu evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susiwijono mengatakan, dua faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil tersebut, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023, dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menyampaikan bahwa usulan insentif, seperti diskon pajak PPnBM, menjadi stimulus yang dapat diberikan oleh pemerintah.

PPnBM dinilai akan membuat harga mobil menjadi lebih terjangkau, dan turut menggairahkan pabrik otomotif baik untuk mobil maupun komponen yang ada di Indonesia.

Selain itu, PPnBM DTP juga akan menumbuhkan volume penjualan domestik dan meningkatkan pendapatan negara seiring instrumen pajak lainnya seperti PPN, BBN-KB, dan PKB tetap dibayar secara penuh.

“Saya tambahkan bahwa kami tidak meminta uang kepada pemerintah. Justru kami akan meningkatkan pendapatan pemerintah jika volume [penjualan] meningkat,” katanya.

Untuk diketahui, kebijakan insentif PPnBM DTP pada 2023 sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 5/2022.

Aturan ini berisi desain insentif PPnBM baru dengan fokus pada dua segmen mobil baru yang memiliki local purchase minimal 80%, yaitu mobil baru yang dikategorikan sebagai Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC), dan mobil baru bermesin sampai dengan 1.500 cc dengan harga on the road Rp200 juta hingga Rp250 juta.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri manufaktur Indonesia masih menunjukkan geliat yang positif di tengah dinamika ekonomi global yang masih belum stabil.

Hal ini tercemin dari capaian ekspansi dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2024 yang berada di level 52,5, sejalan dengan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada di posisi 50,7 sekaligus mempertahankan ekspansi selama 34 bulan berturut-turut.

Selain itu, Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia pada triwulan I – 2024 mencapai 52,80 persen, melanjutkan fase ekspansi dari triwulan sebelumnya.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif mengungkap sederet jurus yang dilakukan Kemenperin untuk mengantrol kinerja industri manufaktur nasional.

"Sebagai contoh, di masa Covid-19, Kemenperin Kemenperin menginisiasi pemberian insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) kendaraan roda empat untuk meningkatkan penjualan kendaraan yang anjlok akibat penurunan drastis daya beli masyarakat," kata Febri melalui keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Kebijakan fiskal tersebut terbukti mampu meningkatkan penjualan kendaraan bermotor roda empat, yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor industri otomotif dan juga memberikan stimulus bagi peningkatan industri-industri pendukungnya.

Sepanjang 2021, ketika kebijakan PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor roda empat dijalankan, tercatat industri pengolahan nonmigas tumbuh 3,67 persen. Bahkan, beberapa subsektor tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya industri alat angkut sebesar 17,82 persen.

"Selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga terus mendorong kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta BUMN untuk mengoptimalkan anggaran pembelian produk dalam negeri secara berkualitas dan efisien," kata Febri.

Pada penyelenggaraan Business Matching 2024 pada Maret lalu di Bali, yang mempertemukan industri dalam negeri dengan pemilik anggaran selaku pengguna produk lokal, tercatat komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun.

Angka tersebut jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pada angka komitmen periode sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1.157,47 triliun.

"Sementara itu, terkait pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing, Kemenperin terus mengawal pelaksanaan penerapan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Pelaksanaan HGBT secara ideal terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi secara keseluruhan," kata Febri.

Total dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada kurun waktu 2020-2023 adalah sebesar Rp147,11 triliun, dengan perincian peningkatan ekspor sebesar Rp88,12 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp8,98 triliun, peningkatan investasi sebesar Rp36,67 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp13,3 triliun.

Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan program HGBT serta memberikan arahan untuk melakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang berlaku saat ini.

Kemenperin juga telah menyiapkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri. RPP tersebut akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri maupun sumber energi (kelistrikan).

"Yang terkini, untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri dalam negeri, khususnya industri pengolahan kakao dan pengolahan kelapa, Kemenperin menginisiasi pembentukan kelembagaan yang akan mengatur dua komoditas tersebut," kata Febri.

Kelembagaan ini bertujuan menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.

Upaya tersebut didasari oleh semakin menurunnya ketersediaan bahan baku kakao dari dalam negeri hingga 8,3 persen per tahun pada periode 2015-2023. Hal ini mengakibatkan peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton dan berhenti beroperasinya sembilan dari 20 perusahaan pengolahan kakao.

Sedangkan pada industri pengolahan kelapa, hilirisasi kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku kelapa belum optimal dan saat ini masih ada kelapa bulat yang diekspor. Utilisasi industri pengolahan kelapa saat ini masih sekitar 55 persen.

Kelembagaan kakao dan kelapa akan memberikan dampak positif pada petani dan industri. Manfaat bagi petani meliputi peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peremajaan lahan, peningkatan hasil olahan dan jaminan kepastian penyerapan panen.

Sementara manfaat bagi industri berupa peningkatan nilai tambah dan ekspor serta diversifikasi pada produk turunan bernilai tambah tinggi.

Di sisi lain, Kemenperin terus berupaya menjaga iklim usaha dan iklim investasi industri, termasuk pada industri keramik nasional agar daya saingnya semakin meningkat.

Upaya tersebut ditempuh dengan memberikan berbagai insentif seperti HGBT, tax allowance, menerapkan kebijakan non-tariff barrier dengan memberlakukan SNI ubin keramik secara wajib, mendorong penggunaan ubin keramik hasil produksi dalam negeri, mengimplementasikan industri 4.0, dan mengenakan trade remedies (BMAD/BMTP).

“Saat ini, Kemenperin mendukung rekomendasi dari Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) untuk mengenakan BMAD atas impor produk ubin keramik dari RRT. Tingginya impor ubin keramik juga telah menyebabkan beberapa perusahaan ubin keramik menghentikan produksinya,” kata Febri.

(NIA)