ekBis#1

Daftar Gaji PPPK Sesuai Golongan Tahun 2024

KOMPAS.com -Gaji PPPK tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8 persen sejak 1 Januari lalu. Berapa gaji PPPK terbaru yang berlaku saat ini? Artikel ini akan membahasnya.

PPPK singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PPPK adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Peraturan tentang PPPK yang berkaitan dengan besaran gaji mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Merujuk PP Nomor 11 Tahun 2024, gaji PPPK diatur menurut golongan dan masa kerja golongan (MKG).

Lantas, berapa gaji PPPK terbaru tahun 2024 yang berlaku saat ini sesuai golongan?

Daftar gaji PPPK sesuai golongan

Dituliskan dalam PP Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, gaji PPPK sesuai golongan sebagai berikut:

Gaji PPPK golongan I: Rp 1.938.500-Rp 2.900.000
Gaji PPPK golongan II: Rp 2.116.900-Rp 3.071.200
Gaji PPPK golongan III: Rp 2.206.500-Rp3.201.200
Gaji PPPK golongan IV: Rp 2.299.800-Rp3.336.600
Gaji PPPK golongan V: Rp 2.511.500-Rp 4.189.900

Gaji PPPK golongan VI: Rp 2.742.800-Rp 4.367.100
Gaji PPPK golongan VII: Rp 2.858.800-Rp 4.551.800
Gaji PPPK golongan VIII: Rp 2.979.700-Rp 4.744.400
Gaji PPPK golongan IX: Rp 3.203.600-Rp 5.261.500
Gaji PPPK golongan X: Rp 3.339.100-Rp 5.484.000

Gaji PPPK golongan XI: Rp 3.480.300-Rp 5.716.000
Gaji PPPK golongan XII: Rp 3.627.500-Rp 5.957.800
Gaji PPPK golongan XIII: Rp 3.781.000-Rp 6.209.800
Gaji PPPK golongan XIV: Rp 3.940.900-Rp 6.472.500
Gaji PPPK golongan XV: Rp 4.107.600-Rp 6.746.200
Gaji PPPK golongan XVI: Rp 4.281.400-Rp 7.031.600
Gaji PPPK golongan XVII: Rp 4.462.500-Rp 7.329.000.

Itulah rangkuman informasi terkait gaji PPPK sesuai golongan tahun 2024 terbaru yang berlaku saat ini.

KOMPAS.com - Bagaimana aturan mengenai masa kerja PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK? Masa perjanjian kerja PPPK mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Merujuk PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Dikutip dari laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), masa kontrak PPPK paling singkat selama satu tahun.

Masa perjanjian kerja PPPK bagi jabatan fungsional dan jabatan lain yang bukan merupakan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen, ditetapkan minimal satu tahun dan maksimal lima tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN (aparatur sipil negara).

Lantas, bagaimana dengan perpanjangan masa kerja PPPK?

Perpanjangan masa kerja PPPK

Dituliskan bahwa masa kerja PPPK bisa diperpanjang sesuai kebutuhan instansi berdasarkan penilaian kinerja yang bersangkutan.

Masa kontrak PPPK bisa diperpanjang sampai dengan batas usia pensiun PPPK selama organisasi membutuhkan dan kompetensinya diperlukan.

“Selama organisasi membutuhkan dan sepanjang kompetensi PPPK diperlukan, maka kontrak kerja PPPK dapat diperpanjang sampai dengan batas usia pensiun (BUP),” tulis BKN pada 9 Oktober 2023.

Adapun perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuaan PPK atau Perjabat Pembuat Komitmen.

Perpanjangan masa kerja PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) utama dan JPT madya tertentu paling lama lima tahun.

Lalu, bagaimana dengan pengunduran diri sebelum masa kontrak atau masa kerjanya habis?

SHUTTERSTOCK/WIBISONO.ARI Ilustrasi PPPK. Masa kerja PPPK. Perpanjangan masa kerja PPPK. Pemutusan hubungan kerja PPPK.Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK

Bagi PPPK yang mengajukan permintaan mengundurkan diri atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebelum masa kerja habis, disetujui apabila memenuhi persyaratan berikut:

Telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90 persen
Telah memenuhi target kinerja paling kurang 90 persen.

Apabila permintaan pengunduran diri disetujui, maka PPPK diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagai PPPK.

Perlu diketahui, batas usia pensiun PPPK yakni 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan.

Bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, batas usia pensiun 60 tahun, serta 65 tahun bagi PPPK jabatan fungsional ahli utama.

Merujuk PP Nomor 29 Tahun 2018, tata cara pemutusan hubungan perjanjian kerja karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, diusulkan oleh PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama.

Sedangkan bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga non struktural, maka pengusulan pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pimpinan lembaga kepada presiden.

Penetapan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan oleh presiden atau PPPK, ditetapkan paling lama 14 hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.

PPPK memperoleh hak cuti yang terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Bagi PPPK yang sudah bekerja minimal satu tahun secara terus menerus, berhak atas cuti tahunan dengan jumlah 12 hari kerja.

Itulah rangkuman terkait masa kerja PPPK atau masa kontrak PPPK, perpanjangan, hingga pemutusan hubungan kerja PPPK.

Daftar Gaji PPPK Sesuai Golongan Tahun 2024

Daftar Gaji PPPK Sesuai Golongan Tahun 2024 Halaman all

Daftar Gaji PPPK Sesuai Golongan Tahun 2024

Masa Kerja PPPK, Bagaimana Aturannya?