Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini termasuk dengan mega proyek ibu kota baru yakni Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini ditegaskan kembali oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo. Menurutnya, komitmen tersebut telah ditegaskan Prabowo berkali-kali.

"Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan lanjut. Itu sudah Pak Prabowo tetapkan lanjut, ini program-program Pak Jokowi yang bagus yang belum optimal kita perbaiki," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Prabowo telah menjanjikan bahwa hampir semua program Jokowi akan dilanjutkan. Bahkan menurutnya, kabinet Prabowo bisa dikatakan sebagai Kabinet Jokowi Tahap 2.

"Pak Prabowo sudah berjanji hampir semuanya program Pak Jokowi akan dilanjutkan. Ini bisa, Pak Prabowo bisa dikatakan Kabinet Jokowi, Pemerintahan Jokowi, model 2 atau tahap 2. Kita akan lanjutkan semua program yang bagus, kita lanjutkan dan kita perbaiki," ujarnya.

Menurutnya, salah satu program bagus yang perlu dioptimalkan adalah program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jokowi punya program 1 juta rumah, namun Hashim menilai program itu realisasinya masih jauh dari target.

"Misalnya perumahan, kan belum optimal. Saya katakan target dari Pak Jokowi 1 juta, tapi yang tercapai 200 ribu," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo berencana akan membentuk Kementerian Perumahan dan menaikkan target pembangunan perumahan menjadi 3 juta rumah per tahun. Angka tersebut terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Kementerian Perumahan tidak ada lagi, Pak. Sehingga dipimpin oleh Dirjen Perumahan. Dan kawan-kawan dari REI, dari Gapensi, semuanya sudah mengeluh, kan tidak ada perhatian. Ya itu, mungkin strukturnya kita ubah. Saya bisa katakan Kementerian Perumahan dan akan berdiri lagi," tegasnya.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo memastikan dirinya tidak akan masuk ke dalam kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Diketahui saat ini Hashim sendiri merupakan Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan. Ia banyak berkecimpung dalam penyusunan program-program perumahan era Prabowo, termasuk rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Meski banyak berkecimpung dalam penyusunan dan perencanaan program, Hashim menekankan bahwa dirinya tidak akan menduduki posisi sebagai menteri. Dengan demikian, masih ada satu kursi kosong tersisa.

"Saya tidak akan ikut kabinet, tidak menjadi menteri. Berarti satu kursi menteri masih kosong," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Saya kira saya cukup susun konsep pemerintah yang akan dating," sambungnya.

Lebih lanjut Hashim menjelaskan, pemerintahan Prabowo telah menyiapkan sejumlah program prioritas lewat Asta Cita. beberapa di antaranya ialah program 3 juta rumah per tahun dan program makan bergizi gratis (MBG).

Untuk program 3 juta rumah sendiri, Hashim menjelaskan, akan dibangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan dan pesisir serta 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Pak Prabowo 2 juta unit rumah di pedesaan reserve for UMKM, BUMDes dan koperasi. Untuk konglomerat yang punya perusahaan konstruksi silahkan di kota. Kita mau bangun 1 juta unit apartemen tiap tahun di kota," terangnya.

Menurut Hashim, saat ini data BTN mencatat ada 10,7 juta keluarga yang masih antre rumah. Lalu ada 27 juta keluarga penghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) alias rumah kumuh. Dengan demikian, total ada 37 juta keluarga menunggu rumah layak huni.

Ia optimistis, program 3 juta rumah per tahun mampu mengatasi persoalan tersebut. Hashim juga yakin, program ini juga dapat mendorong geliat industri properti, khususnya perumahan, dan memberikan sumbangsih hingga 1% ke perekonomian RI.

"Target Prabowo 8% itu belum termasuk perumahan. Dengan perumahan kita bisa itu tambah 1% lebih, jadi 9% dan ada lain-lain yang kita rencanakan," kata Hashim.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait adanya tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024).

Hari ini sendiri, Solidaritas Hakim Indonesia juga melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Terkait hal tersebut, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Untuk diketahui, Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan mereka akan melakukan cuti bersama serentak pada 7-11 Oktober 2024. Dia merasa kesejahteraan hakim terabaikan.

"Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun," ujar Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dikutip dari detiknews

Salah satu tuntutannya ialah meminta Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.