Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memahami cepatnya respons pemerintah terhadap tuntutan kenaikan gaji yang disuarakan oleh Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Menurut dia, hakim pantas mendapatkan perhatian lebih karena gaji mereka belum naik selama 12 tahun.

“Hakim itu sudah tidak naik upah selama 12 tahun. Jadi, wajar (cepat direspon). Kalau buruh kan naik upah setiap tahun,” ujar Said Iqbal saat ditemui di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Said menegaskan, buruh mendukung perjuangan hakim dalam menuntut haknya, terutama karena peran hakim sangat penting dalam menjaga keadilan di Indonesia.

“Keadilan gerbang terakhirnya adalah di tangan hakim. Oleh karena itu kesejahteraannya harus menjadi perhatian,” lanjutnya.

Said Iqbal juga mengapresiasi langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang merespons tuntutan para hakim dan berjanji akan menaikkan gaji mereka sesuai aspirasi.

Said percaya bahwa Prabowo, yang telah ia jalin komunikasi intens selama 10 tahun, juga akan memperhatikan kesejahteraan buruh.

Ia optimistis bahwa pada 2025, akan ada komitmen untuk menaikkan upah buruh melalui Menteri Tenaga Kerja yang baru.

“Kami berkeyakinan Pak Prabowo akan memperhatikan secara sungguh-sungguh kenaikan upah (buruh) di tahun 2025. Dan, kami percaya Menteri Tenaga Kerja yang baru akan ada arahan untuk komitmen itu,” tambah Said.

Sebelumnya, ribuan hakim di seluruh Indonesia melakukan aksi cuti bersama selama lima hari dari 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes karena belum adanya kenaikan gaji.

Juru Bicara SHI, Fauzan Arrasyid, mengungkapkan bahwa gaji pokok hakim saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012, dengan rentang Rp 2.000.000 hingga Rp 4.000.000.

Untuk mencapai gaji Rp 4.000.000, hakim golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun, sementara hakim golongan IV membutuhkan 24 tahun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntutan Naik Gaji Hakim Direspons Cepat, Said Iqbal: Wajar, Sudah 12 Tahun Tak Naik", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/12/08401621/tuntutan-naik-gaji-hakim-direspons-cepat-said-iqbal-wajar-sudah-12-tahun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi respons terkait aksi mogok yang dilakukan hakim di pengadilan seluruh Indonesia dengan melakukan cuti bersama mulai 7 hingga 11 Oktober 2024.

Adapun aksi tersebut untuk menuntut kenaikan gaji hakim.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan kenaikan gaji Hakim tersebut masih dikaji dan dihitung bersama lintas kementerian, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham dan juga Kemenkeu. Semuanya baru dihitung, dikalkulasi," ujar Jokowi, Selasa (8/10).

Diberitakan Kontan.co.id sebelumnya, Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini sebagai bentuk protes hakim atas sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraan hakim. Gaji hakim tidak berubah selama lebih dari 12 tahun.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan akan mengomunikasikan tuntutan hakim terkait kenaikan gaji dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pernyataan ini disampaikan Supratman sebagai respons terhadap tuntutan yang diajukan oleh Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

"Kami mengomunikasikan dengan Kemenkeu terkait hal tersebut. Dan di jam yang sama, Dirjen Anggaran Kemenkeu hadir pada pertemuan dengan Pengurus IKAHI di gedung MA RI," ujar Supratman.

Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Muncul gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan hakim sudah dibicarakan lintas kementerian. Jokowi bilang, dirinya sudah menugaskan Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan untuk membahas hal ini.

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung, dikalkulasi," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024) kemarin.

Kemarin, Solidaritas Hakim Indonesia juga sudah melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Sementara itu, terkait kenaikan gaji hakim, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Simak: Video DPR Akan Terima Audiensi Hakim yang Lakukan Aksi Cuti Bersama Besok

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait adanya tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024).

Hari ini sendiri, Solidaritas Hakim Indonesia juga melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Terkait hal tersebut, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Untuk diketahui, Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan mereka akan melakukan cuti bersama serentak pada 7-11 Oktober 2024. Dia merasa kesejahteraan hakim terabaikan.

"Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun," ujar Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dikutip dari detiknews

Salah satu tuntutannya ialah meminta Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.