#30 tag 24jam
16 Aturan soal Wajib SNI Diluncurkan, Menperin Minta Segera Diterapkan
Menperin Agus Gumiwang minta penerapan 16 Permenperin SNI untuk tingkatkan kualitas produk industri di Indonesia. Halaman all [642] url asal
#menperin-agus-gumiwang #sni-wajib #kualitas-produk-industri #peraturan-menteri-perindustrian
(Kompas.com) 16/10/24 14:08
v/16563942/
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) mengenai kewajiban pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk berbagai produk industri segera diterapkan.
Permenperin tersebut diluncurkan pada Senin (14/10/2024) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk industri di Indonesia.
Hal tersebut oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang diadakan di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).
"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ujar Andi.
Andi menjelaskan bahwa dalam Permenperin tersebut, ditetapkan target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan kewajiban pemberlakuan SNI.
Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) ditunjuk sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI.
Selain itu, Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian juga akan berperan dalam menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.
"Kemenperin menunjuk LPK dalam rangka pemberlakuan SNI wajib. Kami juga mengawasi apakah LPK tersebut sudah melaksanakan mandat yang telah kami berikan kepada mereka," jelas Andi.
"Jadi kami memberikan mandat, kemudian kami juga mengawasi, dan nanti apabila ada LPK yang tidak sesuai mungkin kelupaan administrasi, mungkin kesalahan prosedur, nanti Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri akan mengingatkan dengan tim," lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa jika terdapat kesalahan minor dalam pelaksanaan, hal itu bisa diperbaiki. Namun, jika kesalahan tersebut bersifat mayor atau mengarah pada tindak pidana, akan ada potensi sanksi lebih lanjut.
"Kalau memang penemuannya minor, mungkin bisa diperbaiki tapi kalau major atau mengarah pada tim tindak pidana mungkin nanti juga akan menggandeng mitra dari penegak hukum," tambah Andi.
Berikut rincian 16 Permenperin soal SNI tersebut:
1. Permenperin Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kaca Isolasi Secara Wajib.
2. Permenperin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kalsium Karbida Secara Wajib.
3. Permenperin Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Secara Wajib.
4. Permenperin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan untuk Konstruksi Secara Wajib.
5. Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib.
6. Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib.
7. Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.
8. Permenperin Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Seng Oksida Gas Secara Wajib.
9. Permenperin Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Aluminium Sulfat Secara Wajib.
10. Permenperin Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Sodium Tripolifosfat Mutu Teknis Secara Wajib.
11. Permenperin Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Semen Secara Wajib.
12. Permenperin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Selang Termoplastik Elasformer Secara Wajib.
13. Permenperin Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pelindung Diri Sepatu Pengaman Secara Wajib.
14. Permenperin Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Secara Wajib.
15. Permenperin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Regulator Gas LPG Secara Wajib.
16. Permenperin Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Ubin Keramik Secara Wajib.
16 Aturan soal Wajib SNI Diluncurkan, Menperin Minta Segera Diterapkan Halaman all
Menperin Agus Gumiwang minta penerapan 16 Permenperin SNI untuk tingkatkan kualitas produk industri di Indonesia. Halaman all [642] url asal
#menperin-agus-gumiwang #sni-wajib #kualitas-produk-industri #peraturan-menteri-perindustrian
(Kompas.com) 16/10/24 14:08
v/16554325/
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) mengenai kewajiban pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk berbagai produk industri segera diterapkan.
Permenperin tersebut diluncurkan pada Senin (14/10/2024) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk industri di Indonesia.
Hal tersebut oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang diadakan di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).
"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ujar Andi.
Andi menjelaskan bahwa dalam Permenperin tersebut, ditetapkan target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan kewajiban pemberlakuan SNI.
Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) ditunjuk sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI.
Selain itu, Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian juga akan berperan dalam menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.
"Kemenperin menunjuk LPK dalam rangka pemberlakuan SNI wajib. Kami juga mengawasi apakah LPK tersebut sudah melaksanakan mandat yang telah kami berikan kepada mereka," jelas Andi.
"Jadi kami memberikan mandat, kemudian kami juga mengawasi, dan nanti apabila ada LPK yang tidak sesuai mungkin kelupaan administrasi, mungkin kesalahan prosedur, nanti Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri akan mengingatkan dengan tim," lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa jika terdapat kesalahan minor dalam pelaksanaan, hal itu bisa diperbaiki. Namun, jika kesalahan tersebut bersifat mayor atau mengarah pada tindak pidana, akan ada potensi sanksi lebih lanjut.
"Kalau memang penemuannya minor, mungkin bisa diperbaiki tapi kalau major atau mengarah pada tim tindak pidana mungkin nanti juga akan menggandeng mitra dari penegak hukum," tambah Andi.
Berikut rincian 16 Permenperin soal SNI tersebut:
1. Permenperin Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kaca Isolasi Secara Wajib.
2. Permenperin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kalsium Karbida Secara Wajib.
3. Permenperin Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Secara Wajib.
4. Permenperin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan untuk Konstruksi Secara Wajib.
5. Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib.
6. Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib.
7. Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.
8. Permenperin Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Seng Oksida Gas Secara Wajib.
9. Permenperin Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Aluminium Sulfat Secara Wajib.
10. Permenperin Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Sodium Tripolifosfat Mutu Teknis Secara Wajib.
11. Permenperin Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Semen Secara Wajib.
12. Permenperin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Selang Termoplastik Elasformer Secara Wajib.
13. Permenperin Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pelindung Diri Sepatu Pengaman Secara Wajib.
14. Permenperin Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Secara Wajib.
15. Permenperin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Regulator Gas LPG Secara Wajib.
16. Permenperin Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Ubin Keramik Secara Wajib.
16 Aturan soal Wajib SNI Diluncurkan, Menperin Minta Segera Diterapkan
Menperin Agus Gumiwang minta penerapan 16 Permenperin SNI untuk tingkatkan kualitas produk industri di Indonesia. Halaman all [642] url asal
#menperin-agus-gumiwang #sni-wajib #kualitas-produk-industri #peraturan-menteri-perindustrian
(Kompas.com) 16/10/24 14:08
v/16554322/
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) mengenai kewajiban pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk berbagai produk industri segera diterapkan.
Permenperin tersebut diluncurkan pada Senin (14/10/2024) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk industri di Indonesia.
Hal tersebut oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang diadakan di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).
"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ujar Andi.
Andi menjelaskan bahwa dalam Permenperin tersebut, ditetapkan target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan kewajiban pemberlakuan SNI.
Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) ditunjuk sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI.
Selain itu, Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian juga akan berperan dalam menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.
"Kemenperin menunjuk LPK dalam rangka pemberlakuan SNI wajib. Kami juga mengawasi apakah LPK tersebut sudah melaksanakan mandat yang telah kami berikan kepada mereka," jelas Andi.
"Jadi kami memberikan mandat, kemudian kami juga mengawasi, dan nanti apabila ada LPK yang tidak sesuai mungkin kelupaan administrasi, mungkin kesalahan prosedur, nanti Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri akan mengingatkan dengan tim," lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa jika terdapat kesalahan minor dalam pelaksanaan, hal itu bisa diperbaiki. Namun, jika kesalahan tersebut bersifat mayor atau mengarah pada tindak pidana, akan ada potensi sanksi lebih lanjut.
"Kalau memang penemuannya minor, mungkin bisa diperbaiki tapi kalau major atau mengarah pada tim tindak pidana mungkin nanti juga akan menggandeng mitra dari penegak hukum," tambah Andi.
Berikut rincian 16 Permenperin soal SNI tersebut:
1. Permenperin Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kaca Isolasi Secara Wajib.
2. Permenperin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kalsium Karbida Secara Wajib.
3. Permenperin Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Secara Wajib.
4. Permenperin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan untuk Konstruksi Secara Wajib.
5. Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib.
6. Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib.
7. Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.
8. Permenperin Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Seng Oksida Gas Secara Wajib.
9. Permenperin Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Aluminium Sulfat Secara Wajib.
10. Permenperin Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Sodium Tripolifosfat Mutu Teknis Secara Wajib.
11. Permenperin Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Semen Secara Wajib.
12. Permenperin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Selang Termoplastik Elasformer Secara Wajib.
13. Permenperin Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pelindung Diri Sepatu Pengaman Secara Wajib.
14. Permenperin Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Secara Wajib.
15. Permenperin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Regulator Gas LPG Secara Wajib.
16. Permenperin Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Ubin Keramik Secara Wajib.
Kemenperin Terbitkan Aturan Baru SNI Wajib 16 Produk Industri
Kemenperin meluncurkan 16 aturan baru penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib berbagai produk industri. Berikut daftarnya. [453] url asal
#kemenperin #produk-industri #aturan-sni #aturan-wajib-sni #standar-nasional-indonesia #menperin #agus-gumiwang
(Bisnis.Com - Ekonomi) 14/10/24 15:23
v/16453124/
Bisnis.com, PURWAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan 16 aturan baru penerapan SNI wajib berbagai produk industri beberapa di antaranya yaitu kompor gas, kawat baja beton pratekan, katup tabung LPG, hingga kompor gas.
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan aturan tersebut mengatur proses penilaian kesesuaian yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.
“Saat ini, kita telah memiliki lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri, yang mencakup berbagai sektor industri dan jenis produk,” kata Agus secara daring, Senin (24/10/2024).
Dari total penerapan SNI, sebanyak 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.
Dia menerangkan, tujuannya tak lain untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar domestik dan global.
“Hal ini merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri akan memenuhi standar yang ditetapkan,” jelasnya.
Adapun, 16 aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang juga mengatur proses sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI dilakukan melalui SIINas, sehingga akan efesien, transparan, dan mendorong pemenuhan regulasi.
Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.
LPK-LPK ini berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.
Di sisi lain, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menyampaikan, ke-16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik,sprayergendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.
“Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan,” jelas Andi.
Sementara itu, terdapat 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan denganstakeholderyang mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022.
Sebagai informasi, lewat beleid SNI wajib baru tersebut terdapat kebijakan tambahan yakni kewajiban bagi produsen di luar negeri untuk memiliki Perwakilan Resmi di Indonesia, yang akan bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen di luar negeri.
Tak hanya itu, produk yang diimpor juga harus masuk terlebih dahulu ke gudang perwakilan resmi yang berlokasi sama dengan lokasi perwakilan resmi. Pengaturan ini bertujuan agar dapat memudahkan proses pengawasan sebelum produk beredar di Indonesia.
“Hal ini dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan standardisasi industri oleh seluruhstakeholder. Pengaturan baru yang lain adalah pada proses sertifikasi standardisasi produk industri yang dilaksanakan dalam dua tahap,” pungkasnya.