Bisnis.com, PEKANBARU -- BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri membayarkan klaim senilai Rp281,75 miliar untuk hampir 10.000 kasus kepada karyawan PTPN IV Regional III selama periode 2019-2024.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam Ruszian Dedy menyebutkan pihaknya mencatat jumlah klaim yang diajukan untuk dari keseluruhan program perlindungan.

Diantaranya yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Dari data kami ada sebanyak 9.996 kasus klaim tercatat memperoleh manfaat dengan nilai total mencapai Rp281,75 miliar. Selain itu, juga telah disalurkan beasiswa pendidikan senilai Rp2,94 miliar kepada 259 anak karyawan PTPN IV Regional III yang terdaftar sebagai peserta," ungkapnya, Selasa (29/10/2024).

Ruszian mengakui sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan PTPN IV diharapkan terus terjalin untuk memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan maksimal.

Selain itu pihaknya juga melakukan sosialisasi program dan manfaat jaminan sosial bagi karyawan PTPN IV Region III, dengan dihadiri 32 Asisten Umum dari berbagai unit kerja.

Melalui upaya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai berbagai program yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan.

"Termasuk penggunaan aplikasi JMO, Manfaat Layanan Tambahan (MLT), program Sertakan, serta upaya optimalisasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas," ungkapnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggota DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) perlu mencari kerja sama dengan perusahaan mitra para pekerja informal untuk ikut mensubsidi iuran, guna menjamin para mitranya saat bekerja.

"BPJamsostek seharusnya bisa memperluas kepesertaan pekerja informal tanpa membebani ekonomi lewat iuran yang memberatkan," kata Kurniasih yang merupakan Bendahara Fraksi PKS DPR RI melalui keterangan resmi, Rabu (23/10).

Kurniasih berharap BPJamsostek bisa memperluas kepesertaan termasuk bagi pekerja di sektor informal.

Saat ini memang pekerja informal bisa menjadi peserta BPJamsostek untuk kategori bukan penerima upah.

Namun kata Kurniasih jumlah pekerja informal yang menjadi anggota BPJamsostek harus terus ditambah dengan berbagai insentif yang diberikan.

Salah satunya lanjut dia, yaitu kerja sama dengan pihak ketiga selaku mitra dari pekerja informal untuk mensubsidi iuran pekerja informal yang menjadi mitranya.

"Seorang pengemudi ojek online atau kurir paket yang mayoritas berstatus mitra, perusahaan mitra bisa memberikan subsidi iuran bagi mitranya. Mitranya ini mendukung proses bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pekerja informal juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial apalagi tetap ada risiko kecelakaan kerja," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pekerja informal ini sudah mendominasi angkatan kerja, tapi rentan dari sisi jaminan sosial termasuk jaminan keberlangsungan dalam bekerja.

Kurniasih menyebut, hari ini sektor informal telah terbukti menjadi penyelamat di tengah maraknya PHK dan sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal.

Tren pekerjaan mendatang pun akan banyak didominasi oleh sektor kerja informal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi angkatan kerja sebanyak 84,13 juta orang atau setara 59,17% pekerja pada Februari 2024.

Sementara itu, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 58,05 juta orang atau 40,83% dari total penduduk bekerja.

BPJS Ketenagakerjaan meraih enam penghargaan bergengsi dalam ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2024. Ajang penghargaan bergengsi tahunan ini diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan dan lembaga yang mengembangkan Contact Center di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan peran serta karyawan dalam mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan kinerja dalam mengelola contact center.

"Keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam meraih penghargaan ini tidak lepas dari peran aktif karyawan, serta manajemen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan dan kemudahan akses yang diberikan kepada pekerja di Indonesia," ungkap Roswita Nilakurnia Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2024).

Pelaksanaan TBCCI 2024 ini melibatkan 68 perusahaan dari seluruh Indonesia dengan total 1.114 peserta dengan lebih dari 20 kategori yang diperlombakan dengan dewan juri yang berasal dari Malaysia, Thailand dan Australia.

BPJS Ketenagakerjaan berhasil meraih penghargaan pada kategori sebagai berikut :

• Kategori The Best Digital Media : Gold
• Kategori The Best Technology Innovation : Gold
• Kategori The Best People Development : Silver
• Kategori The Best Employee Engagement : Silver
• Kategori The Best Agent Inbound : Silver
• Kategori The Best Operations : Bronze

Peserta yang ingin menghubungi contact center BPJS Ketenagakerjaan dapat melalui nomor 175 yang bisa diakses 24 jam, pada hari sabtu-minggu dan hari libur nasional. Layanan Contact Center juga dapat diakses pekerja Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia karena telah menyediakan layanan dalam bahasa inggris.

Saat ini, Layanan Contact Center 175 juga dapat diakses oleh Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri melalui click to call yang ada di aplikasi JMO.

"Hal ini sebagai bentuk kami memberikan kemudahan akses layanan yang bisa didapatkan seluruh pekerja baik pekerja Indonesia maupun pekerja WNA salah satunya melalui kanal contact center untuk memberikan pengalaman terbaik bagi peserta," kata Roswita.

Hal ini juga sejalan dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk selalu melakukan inovasi dan transformasi layanan digital untuk memastikan pekerja bisa #KERJAKERASBEBASCEMAS.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang harus dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan semakin besar di tengah tren melesatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK pada bulan Juli 2024 mencapai 42.863, melesat 1.186% dibanding jumlah PHK pada Januari 2024 sebesar 3.332.

"Kalau dibilang PHK semakin banyak klaimnya, akan berkaitan klaim JKP juga. Artinya akan menjadi beban untuk JKP," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Meski lonjakan klaim menjadi beban dana JKP, Timboel menilai angkanya masih kecil dibanding dengan aset kelolaan di program JKP.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, iuran JKP diatur sebesar 0,46% dari total upah pekerja sebulan. Dari angka tersebut, 0,22% dibayarkan oleh pemerintah. Sisanya, 0,14% dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 0,10% rekomposisi iuran program Jaminan Kematian (JKM).

Timboel menghitung bahwa dari komponen iuran yang dibayar pemerintah menggunakan APBN tersebut setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan mendapat pemasukan iuran JKP sekitar Rp1 triliun.

"Belum yang rekomposisi 0,24%. Artinya 0,22% saja sekitar Rp1 triliun, itu 0,24% anggaplah Rp1 triliun juga berarti Rp2 triliun. Kalau di data klaim kan hanya ratusan miliar. Kecil. Jadi ketahan dana masih sangat kuat," kata Timboel.

Dalam PP 37/2021, manfaat JKP bisa berupa uang tunai dan pelatihan kerja. Timboel melihat, sangat sedikit yang memanfaatkan pelatihan kerja dalam manfaat JKP ini. Dengan aset kelolaan yang masih besar, dia menyarankan dalam revisi PP/2021 tersebut pelatihan kerja menjadi wajib.

"Dengan rasio klaim yang relatif kecil, anggaran yang cukup besar, pendapatan iuran cukup besar, menurut saya anggaran pelatihan harus ditingkatkan. Ini yang kita dorong di revisi PP 37. Kita dorong pekerja PHK ini bisa kerja lagi sebagai pekerja formal, jangan informal," kata dia.

Adapun hingga 31 Juli 2024 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sebanyak 32.931 klaim, atau meningkat 8,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tersebut sebesar Rp237,04 miliar. Sementara itu, dana kelolaan program JKP hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp13,43 triliun.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan dari pemerintah untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pekerja akan didaftarkan oleh perusahaan tempat bekerja. Setelah terdaftar, maka pekerja bisa mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Biasanya, saat sudah pekerja pindah ke perusahaan baru maka dirinya akan didaftarkan lagi. Dalam kasus ini, bisa jadi pekerja mempunyai dua kartu BPJS Ketenagakerjaan , yakni dari perusahaan lama dan perusahaan baru.

Kebijakan terkait pengajuan klaim JHT dan pencairan dana penting untuk memastikan hak pekerja terpenuhi dengan benar. Jika memiliki dua kartu BPJS Ketenagakerjaan apakah bisa mencairkan salah satunya?

Punya 2 kartu BPJS Kesehatan Apakah Bisa Dicairkan Salah Satunya?

Berdasarkan informasi yang didapat detikFinance dari akun Facebook resmi Contact Center BPJS Ketenagakerjaan 175 (09/09/2024), peserta yang punya 2 kartu BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mencairkan salah satunya saja.

Karena pengajuan klaim dana JHT tidak dapat dilakukan secara terpisah, dan hanya bisa dilakukan satu kali (sekaligus dalam satu waktu).

Pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan jika:

• Sudah tidak bekerja di perusahaan mana pun.
• Status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nonaktif.
• Jika sebab klaim dikarenakan mengundurkan diri dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah melewati masa tunggu 1 bulan sejak kartu non-aktif.

Cara Menggabungkan Saldo Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Jika detikers memiliki kasus seperti di atas yakni memiliki dua kartu BPJS Ketenagakerjaan, detikers juga bisa meneruskan membayar iuran saat bekerja di perusahaan lain. Selain itu, saldo BPJS Ketenagakerjaannya bisa di gabungkan.

Menggabungkan kedua saldo kartu BPJS Ketenagakerjaan ke dalam satu kartu dengan layanan amalgamasi, bisa membuat proses pencairan JHT lebih mudah.

1. Menggabungkan Saldo JHT Kartu BPJS Ketenagakerjaan lewat JMO

Penggabungan saldo BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), dengan melakukan pengkinian data.
Berikut adalah cara menggabungkan 2 kartu BPJS Ketenagakerjaan lewat JMO:

• Buka aplikasi JMO.
• Pilih menu Pengkinian Data atau Update Datamu Sekarang
• Klik Ok, Lanjutkan.
• Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan. Jika data sudah sesuai, pilih "Sudah".
• Klik "Ambil Foto dengan ketentuan seperti pada layar HP.
• Lengkapi Data Kontak, jika data sudah benar, klik Selanjutnya.
• Lengkapi Data Kependudukan, pastikan sesuai dengan data kependudukan (KK dan KTP).
• Lengkapi Data Tambahan & Kontak Darurat, lalu klik Selanjutnya.
• Klik "Konfirmasi" jika data telah sesuai.
• Proses penggabungan kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan pengkinian data selesai.

2. Menggabungkan Saldo JHT Kartu BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang

Selain itu, jika masih aktif bekerja peserta kartu BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui HRD perusahaan atau secara mandiri di kantor cabang terdaftar.

Berikut merupakan berkas syarat menggabungkan saldo kartu BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang:

• Kunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
• Membawa seluruh Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) yang akan digabungkan.
• e-KTP.
• Paklaring/bukti bekerja lain (perusahaan sebelumnya).

Seluruh dokumen syarat di atas lampirkan asli dan fotokopi.

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Bisnis.com, MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di wilayahnya baru mencapai 49,88% hingga Juni 2024. Meski demikian, capaian ini tetap lebih tinggi dibandingkan pada 2023 yang hanya 38%.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar Nielma Palamba mengungkapkan pihaknya terus memaksimalkan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya pemberian subsidi bagi pekerja informal sebanyak 35.425 jiwa sepanjang tahun ini.

Pada Juni 2024 lalu, pemerintah kota tercatat telah memberikan subsidi kepada para pekerja informal di 15 Kecamatan. Adapun beberapa profesi yang disasar meliputi petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja lepas, sopir, hingga pedagang.

Selain itu, terdapat pekerja disabilitas yang akan mendapatkan perlindungan dua program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"Kami memang tengah fokus menyasar para pekerja informal untuk dilindungi oleh Jamsostek, terdiri dari pekerja disabilitas dan pekerja yang berada di garis kemiskinan dalam data P3KE dari Kemenko PMK,” jelas Nielma melalui keterangan resmi, Senin (12/8/2024).

Dia menambahkan tujuan dari pemberian subsidi Jamsostek ini untuk memberikan perlindungan dan memastikan keamanan finansial di tengah tingginya risiko pekerja informal. Diharapkan pekerja dapat merasa lebih aman dan terlindungi secara ekonomi, hingga bisa mendorong stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sebelumnya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Makassar Andi Muhammad Yasir mengatakan pihaknya telah menargetkan cakupan perlindungan Jamsostek bagi pekerja informal 100% dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah kota akan terus memperluas sosialisasi dengan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami akan terus sosialiasi untuk membangun kesadaran di kalangan pelaku usaha di sektor informal terkait pentingnya Jamsostek dan manfaat yang diperoleh,” tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat mencatat sejak Januari 2023-Juni 2024, ada 1,2 juta orang yang kehilangan pekerjaan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Romie Erfianto mengatakan mayoritas pekerja harus kehilangan ladang pencahariannya terjadi di sektor industri pengolahan, seperti tekstil dan industri alas kaki.

"Pekerja yang PHK yang keluar dari industri tersebut juga paling besar top 3-nya ada di sana, dari Januari 2023 sampai bulan Juni 2024 itu 1,2 juta [orang], 1,167 juta [orang] nya itu ada di industri pengolahan, kemudian perdagangan dan restoran rumah makan ya, jadi pengolahan pengolahan Memang Yang Pertama seperti tekstil alas kaki yang mendominasi," ungkap dia saat ditemui kemarin, Senin (5/8/2024).

Ia membenarkan bahwa saat ini tiga sektor tersebut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Namun, ia mencatat sektor itu pula lah yang menyumbang angka pemutusan hubungan kerja tertinggi di Jawa Barat.

Sementara itu, dari jumlah tersebut, di semester I 2024 atau periode Januari-Juni 2024 56.000 orang di antaranya terkonfirmasi secara pasti merupakan korban PHK. Sedangkan sisanya dikatakan diputus pekerjaannya dengan pelbagai alasan, mulai dari mengundurkan diri hingga habis kontrak.

"1,2 juta [orang] itu yang keluar dengan berbagai alasan ada yang memang di-PHK, karena mengundurkan diri, tapi sebenarnya itu PHK juga cuman alasan mengundurkan diri dan habis kontrak juga mendominasi, kemudian baru PHK" jelasnya.

Jumlah ini kata dia meningkat setiap tahunnya dan berpotensi terus terjadi. Tahun lalu saja, pihaknya mencatat sepanjang 2023, total ada lebih dari 900.000 orang kehilangan pekerjaan dengan pelbagai skema pemutusan hubungan kerja dan yang resmi berhenti karena PHK sekitar 49.000 orang.

Sedangkan, di tahun ini baru berjalan enam bulan sudah 600.000 orang kehilangan pekerjaan dan 56.000 orang di antaranya resmi di-PHK.

"Itu angka itu cukup besar dibanding dengan tahun lalu tahun lalu itu angka yang ter-PHK di tahun 2023 itu kurang lebih sekitar 49.000 berarti naik ini belum sampai akhir tahun sudah 56.000 yang tercatat," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya memastikan sudah menyalurkan uang jaminan terhadap para pekerja yang kehilangan pekerjaan baik yang di-PHK maupun alasan lainnya.

"Kalau mereka udah lapor PHK ya saat itu juga kita paling lama 14 hari kerja tapi dengan saat ini kan sudah ada Jamsostek Mobile ya, itu hanya hitungan 15 menit mereka Langsung bisa menjalankan untuk saldo di bawah Rp10 juta jadi kita mempercepat akses supaya mereka telah mengalami PHK mereka bisa mendapatkan haknya minimal bisa menyambungkan kehidupannya. Apakah untuk berusaha tapi setidaknya dana ini bisa untuk melanjutkan kehidupannya," tandasnya.

Pekerja di Sumsel yang terlindungi BPJamsostek sebanyak 1,3 juta orang atau 34 persen dari total jumlah peserta yang ada 3 juta orang.

Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin mengatakan pihaknya akan memperluas cakupan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja di Sumsel pada tahun 2025.

"Kami akan terus kita dorong agar semua pekerja yang ada di Sumsel dapat terlindungi," ujarnya, Jumat 2 Agustus 2024.

BPJamsostek menargetkan 50 persen atau sekitar 1,5 juta pekerja Sumsel menjadi peserta di 2025 mendatang.

"Target kami adalah mencapai cakupan peserta 50 persen di tahun 2025. Untuk itu kami akan terus gencar melakukan sosialisasi dan kerjasama baik dengan pemerintah dan pihak perusahaan," kata dia.

Untuk mencapai target coverage yang dicanangkan, pihaknya menyiapkan 4 strategi jitu. Pertama, fokus terhadap ekosistem desa dengan menggandeng RT, RW, kades, petani dan bekerja bukan penerima upah lainnya.

Kedua, ekosistem pasar. BPJamsostek juga terus gencar melakukan sosialisasi terhadap ekosistem pasar kepada para pedagang dengan bantun agen-agen perisai.

"Ketiga sektor UKM dan perusahaan yang menaungi para pekerja," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepesertaan BPJamsostek Sumbagsel, Hendra Elvian menambahkan, salah satu langkah utama dalam mencapai target tersebut adalah peningkatan program sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan pengusaha.

BPJamsostek akan melaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan untuk menjelaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk manfaat asuransi kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Selain itu, BPJamsostek juga akan memperluas jaringan kerja sama dengan pelaku usaha dan organisasi pekerja. Ini meliputi kemudahan dalam proses pendaftaran dan pembayaran iuran.

"Kami menyadari bahwa tantangan terbesar dalam mencapai target ini adalah meningkatkan partisipasi dari sektor informal dan usaha kecil. Oleh karena itu, kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk memberikan insentif dan dukungan kepada sektor-sektor tersebut," ungkapnya.

Diakuinya, sektor informal masih jadi tantangan tersendiri agar para pekerja bukan penerima upah tercover jaminan sosial. Hingga kini, pekerja informal baru 310 ribu orang yang menjadi peserta.

Maka itu, BPJamsostek Sumbagsel mengimbau kepada seluruh pekerja dan pengusaha untuk memanfaatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan tercover BPJamsostek para pekerja tidak perlu cemas dalam bekerja karena terlindungi jaminan sosial.

"PR besar kami untuk terus mengkomunikasikan dengan pihak perusahaan agar mendaftarkan pekerjaanya terutama para pekerja harian lepas.

Pekerja sektor infomal juga terus kita sosialisasikan agar menjadi pekerja, Karena dengan jadi anggota BPJamsostek mereka bisa bekerja tanpa cemas karena tercover jaminan sosial," katanya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, menyampaikan apresiasi atas hasil audit ini, yang menurutnya tidak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.

"Predikat WTM menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (10/7).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menambahkan bahwa publikasi laporan ini adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

"Publikasi ini merupakan tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi keuangan," ungkapnya.

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang signifikan, terutama di sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan, dan pekerja di ekosistem desa. Jumlah peserta mencapai 14,5 juta, tumbuh 44,96% dibandingkan tahun 2022, sehingga total peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di akhir 2023 mencapai 41,56 juta.

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga meningkat sebesar 13,48 persen, mencapai Rp 712,3 triliun hingga 31 Desember 2023. Dana tersebut dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk memberikan hasil optimal. BPJS Ketenagakerjaan juga memperoleh pengakuan internasional sebagai "Highly Commended Top Investment House" dan "The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023" dari The Assets.

Dari segi pembayaran manfaat, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun sepanjang tahun 2023, termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus. Peningkatan klaim ini didorong oleh pembayaran manfaat JKP, manfaat pensiun, dan beasiswa.

BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan desain baru di kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), dan kerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam. Untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah.

Anggoro berharap kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan untuk mencapai cakupan kepesertaan yang berkelanjutan. "Semoga berbagai capaian dan prestasi ini dapat menjadi modal berharga bagi kami untuk mengakselerasi upaya perluasan cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar Perlindungan Pekerja Sejahtera dan Universal Coverage Jamsostek dapat segera terwujud," pungkas Anggoro.

Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Jakarta Kelapa Gading Ivan Sahat H Pandjaitan mengatakan, pencapaian ini mejadi pemicu dalam rangka perluasan perlindungan untuk para pekerja.

Menurut Ivan, prestasi baik yang sudah diraih BPJamsostek harus terus dilanjutkan. "Kami akan terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan dan kinerja yang terbaik serta mempertahankan pencapaian ini," tegasnya.

Ivan menilai, opini WTM tersebut juga sebagai bukti bahwa laporan keuangan dan laporan pengelolaan program BPJamsostek telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.