PT Pertamina (Persero) kembali mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Harga BBM ini mulai berlaku Jumat 1 November 2024.

Produk BBM yang harganya naik adalah Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara, harga Pertamax tetap.

Mengutip situs Pertamina, Kamis (31/10/2024) di Provinsi Bali NTT, NTB, Pertamax tetap Rp 12.100/liter.

Untuk harga Pertamax Green naik dari Rp 12.700 menjadi Rp 13.150 per liter, Pertamax Turbo dari Rp 13.250 naik menjadi Rp 13.500 per liter. Selanjutnya, Dexlite dari Rp 12.700 naik menjadi Rp 13.050 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp 13.150 menjadi Rp 13.440 per liter.

Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Sementara harga BBM Subsidi tidak berubah harganya. Untuk Pertalite tetap di harga Rp 10.000/liter, dan Solar subsidi (Biosolar) Rp 6.800/liter.

Berikut daftar harga BBM nonsubsidi Pertamina mulai 1 November 2024:

Bali

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Kalimantan Timur

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Utara

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Sulawesi Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Gorontalo

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Tengah

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Barat

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat

Pertamax: Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Selatan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Pegunungan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Tengah

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat Daya

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Bisnis.com, DENPASAR - Nasib 80 Tenaga Kesehatan (Nakes) di Bali yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 terkatung - katung karena tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Para tenaga kesehatan tersebut terdiri dari perawat, bidan hingga dokter. Mereka direkrut oleh Pemprov Bali untuk membantu penanganan pasien pandemi covid-19 di Bali, mereka ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan. Namun, setelah dua tahun bekerja keras membantu Pemerintah menangani pandemi, nasib para nakes tersebut justru tidak jelas.

Para tenaga medis tetap mendapat Surat Keputusan (SK) penugasan dan gaji sebagai tenaga kontrak Pemprov Bali, akan tetapi tidak bekerja secara langsung dibawah Faskes atau RS yang dinaungi oleh Pemprov Bali. Puluhan Nakes tersebut justru ditempatkan di Faskes Kabupaten/Kota asal mereka mulai dari RSUD Kabupaten/Kota hingga Puskesmas yang notabenenya berada dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal ini yang kemudian menjadi masalah ketika para tenaga kesehatan tersebut mengajukan diri menjadi PPPK. Pendaftaran para Nakes tersebut ditolak oleh sistem karena SK mereka tidak sesuai dengan tempat mereka ditugaskan.

Para tenaga kesehatan bekerja di Faskes Kabupaten akan tetapi SK dikeluarkan oleh Provinsi. Faskes di Kabupaten Kota tidak bisa mengeluarkan rekomendasi atau keterangan kerja karena status Nakes tersebut merupakan tenaga kontrak Pemprov.

Para Nakes tersebut juga tidak mendapat prioritas utama menjadi PPPK Pemprov Bali karena tidak bekerja di Faskes atau Rumah Sakit yang dinaungi langsung oleh Pemprov Bali.

Salah satu Nakes, Windu menjelaskan mengaku bingung karena tidak bisa mendaftar PPPK, padahal sejak 2022 mereka sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia bersama rekan - rekannya mengadu ke DPRD Provinsi Bali agar diberikan kesempatan menjadi PPPK sehingga pengabdiannya tidak sia - sia.

Windu meminta agar Pemprov,Pemkab dan BKN melakukan koordinasi mencari solusi agar 80 Nakes bisa mendaftar dan diterima menjadi PPPK. "Kami berharap ada solusi untuk membuka kembali pendaftaran, seperti di Papua, pendaftaran bisa dibuka kembali sampai tanggal 26. Kami ingin agar hak kami diakui meskipun pendaftaran sudah tutup,” jelas Windu saat audiensi dengan DPRD dikutip Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta menjelaskan secara prinsip para tenaga kesehatan tersebut harusnya bisa mendaftar menjadi PPPK, karena mereka sudah memiliki SK, terdaftar di BKN, dan berjasa menangani pandemi covid-19 di Bali.

Suwirta meminta agar instansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama BKN Provinsi Bali berkonsultasi ke Kementerian terkait untuk mencari solusi bagi 80 nakes.

"Kami juga akan mengusulkan agar ada surat pemindahan dari Provinsi ke Kabupaten tempat mereka bekerja. Kasihan jika pengabdian mereka yang sudah lama terlewatkan," ujar Suwirta.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan Pemprov Bali tidak lepas tangan terhadap puluhan Nakes tersebut, mereka tetap diusulkan ikut PPPK pada gelombang kedua. Karena menurutnya seleksi PPPK gelombang pertama untuk Nakes yang bekerja langsung di Faskes Provinsi.

“Kami sudah mengusulkan agar mereka diizinkan mendaftar di gelombang kedua. Mereka tenaga Pemprov tapi kerjanya tidak di instansi Pemprov, maka dari itu BKN membuat dua gelombang,” jelas Dewa Indra

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali menargetkan ekonomi tumbuh 5,75% pada 2025 dan inflasi dijaga di kisaran 2,5% ± 1%.

PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan target pertumbuhan tersebut optimistis namun realistis. untuk mencapai target pertumbuhan, Pemprov Bali akan fokus pada program-program prioritas daerah yang berpihak pada masyarakat dan juga mendukung prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

"Semua target ini akan dicapai melalui program-program prioritas daerah yang berpihak pada masyarakat dan juga mendukung prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. APBD semesta berencana 2025 juga disusun pada transformasi ekonomi dengan dukungan pengelolaan APBD yang cermat dan efektif," jelas Mahendra saat rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali dikutip, Selasa (1/10/2024).

Mahendra juga menekankan pentingnya menggali sumber pembiayaan lain secara inovatif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dari sisi pendapatan daerah, RAPBD 2025 memproyeksikan pendapatan sebesar Rp4,8 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,5 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp1,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5,7 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,5 triliun, termasuk belanja operasi sebesar Rp4,2 triliun, belanja modal Rp446 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp50 miliar.

Pemprov Bali juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 4% pada 2035, dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun hingga 2,31%.

Mahendra berharap APBD 2025 Bali dapat mempertahankan daya saing daerah, memaksimalkan pengelolaan sumber daya, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh, hijau, dan inklusif demi kesejahteraan masyarakat Bali yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Bali pada semester I/2024 tumbuh sebesar 5,66 persen (C to C). Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada kuartal II/2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) yang berkontribusi sebesar 21,17% Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 52,14%.