Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan kenaikan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB).

Artinya, bagi yang berencana menambah jumlah kendaraan, ada baiknya jika hitung dulu secara mandiri berapa besaran biaya yang perlu dibayarkan nantinya.

Kenaikan tarif pajak progresif di Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2024.

Disebutkan bahwa tarif pajak progresif kendaraan kini naik 1 persen tiap kepemilikan lebih dari satu. Sebelumnya, kenaikkannya hanya 0,5 persen.

"Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama," bunyi Pasal 7 Perda tesebut.

Untuk diketahui, pajak progresif hanya berlaku bagi kendaraan bermotor kedua, ketiga dan seterusnya dari satu pemilik terdaftar.

Sehingga, semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki, maka besaran pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar.

“Tarif baru PKB berlaku mulai 5 Januari 2025,” ujar Herlina Ayu, Humas Bapenda DKI Jakarta, kepada Kompas.com (29/10/2024).

Pada Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa tarif PKB atas kepemilikan atau penguasaan oleh pribadi adalah sebesar 2 persen untuk kepemilikan kendaraan pertama hingga 6 persen pada kepemilikan kelima dan seterusnya.

Pada kebijakan sebelumnya, kenaikannya hanya 0,5 persen untuk tiap kepemilikan kendaraan yang menggunakan nama dan alamat tempat tinggal yang sama.

Tapi, batas maksimalnya bisa mencapai 10 persen untuk kendaraan ketujuhbelas dan seterusnya.

Adapun pada kebijakan terbaru, kenaikan tiap kendaraan yang dimiliki menjadi 1 persen. Tapi, batas maksimalnya menjadi 6 persen untuk kendaraan kelima dan seterusnya.

Berikut ini tarif progresif PKB sesuai dengan aturan terbaru:

- 2 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama;
- 3 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua;
- 4 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ketiga;
- 5 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor keempat;
- dan 6 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.

Pajak tahunan Wuling Almaz hybrid nyaris Rp 7 juta. Berikut ini rincian pajak tahunan mobil hybrid perdana Wuling di Indonesia itu.

Wuling juga punya amunisi mobil hybrid. Teknologi hybrid itu disematkan Wuling pada Almaz RS. Wuling Almaz RS Pro hybrid itu dijual dengan banderol Rp 442 juta. Dengan banderol segitu, pastinya ada yang bertanya-tanya soal pajak tahunan Almaz hybrid. Berapa ya pajak tahunan mobil hybrid perdana Wuling di Indonesia itu?

Pajak Tahunan Wuling Almaz Hybrid

Ditelusuri detikOto dalam laman Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wuling Almaz RS hybrid keluaran 2024 itu pajak tahunannya Rp 6,9 jutaan. Lebih lengkapnya, berikut ini rincian pajak tahunan Wuling Almaz RS Hybrid:

• PKB pokok: Rp 6.846.000
• SWDKLLJ: Rp 143.000
• Total: Rp 6.989.000

Perlu dicatat, pajak tersebut berlaku untuk wilayah Jakarta dan kendaraan pertama atas nama perusahaan. Besar pajak bisa jadi berbeda bila wilayahnya di luar Jakarta.

Spesifikasi Wuling Almaz Hybrid

Sekadar informasi tambahan, Almaz RS Pro Hybrid dibekali mesin bensin berkonfigurasi 4-silinder berkapasitas 2.000 cc, dipasangkan dengan motor listrik yang berkompetensi memproduksi tenaga 174 hp dan torsi 320 Nm.

Kedua sumber tenaga ini dikombinasikan melalui Dedicated Hybrid Transmission (DHT) sehingga mampu bekerja secara multi mode berupa EV Mode, Series Hybrid, dan Parallel Hybrid. Sistem ini bekerja secara otomatis menyesuaikan kondisi baterai, kebutuhan daya, serta kondisi jalan untuk mengakomodasi performa sesuai kebutuhan pengguna.

Sudah tersedia juga Wuling Remote Control App yang menghubungkan pengguna dengan kendaraan untuk memonitor dan mengakses kendali kendaraan via aplikasi MyWuling+ dan Head Unit. Ada fitur unggulan yang disematkan Wuling pada Almaz hybrid seperti Panoramic Sunroof, fitur ADAS berupa Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance and Braking Assistance, dan Automatic Light dengan total 12 fitur pendukung keselamatan dalam berkendara.

Duel SUV Populer, CR-V vs Almaz Siapa yang Lebih Laris?

Duel SUV Populer, CR-V vs Almaz Siapa yang Lebih Laris?

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung Presiden terpilih, Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa. Menurutnya, hal itu tak lepas dari upaya Prabowo menyukseskan program ketahanan pangan.

Proyek yang sudah direncanakan sejak era Presiden Soeharto ini rencananya akan membentang dari pantai di Provinsi DKI Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Menurut Hashim, wilayah utara Pulau Jawa memang menghadapi persoalan abrasi hingga penurunan tanah.

"Nah tujuan kita adalah swasembada pangan. Tapi kalau kita hilang pantai utara kita, 40% lahan sawah di Indonesia itu terletak di pantai utara Jawa, kalau nanti itu ditutup dan hilang karena perubahan, percuma kita bikin program ini di Papua atau di Kalimantan kita kerahkan di sana," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Sebagai informasi, pemerintahan sedang menyiapkan program cetak sawah dan optimalisasi lahan untuk mengejar target swasembada pangan. Program tersebut berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Hashim menjelaskan proyek itu bersifat jangka panjang, antara 10-30 tahun. Nantinya pihak swasta akan dilibatkan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Dari pengakuannya, sudah ada pengembang yang berminat menggarap proyek tanggul laut yang berasal dari Hong Kong dan China. Menurut Hashim, pemerintah juga membuka diri bagi pengusaha yang berminat investasi di proyek tersebut.

"Saya sudah ke Beijing dua kali, saya sudah ke Hong Kong 3 kali, developer-developer dari Hong Kong dan Beijing sebagian minat, karena di China agak jenuh, covid-19 lagi jenuh di China, mereka berminat," ujarnya.

Dijadwalkan Hashim dan Prabowo akan terbang lagi ke China bulan depan untuk menawarkan proyek tanggul laut raksasa. Jika proyek itu terealisasi, harapannya bisa memberikan kemakmuran untuk rakyat di utara Pulau Jawa.

Sejak 20 Agustus lalu, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 resmi dibuka. Selain gaji, tunjangan menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh pelamar seleksi CPNS 2024.

Terkait besaran gaji, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mencantumkan rentang gaji yang diterima sesuai dengan jabatan di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Lantas, instansi apa saja yang menawarkan tunjangan kinerja (tukin) tertinggi?

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

DJP dikenal salah satu instansi dengan tukin tertinggi antar instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin terendah diterima oleh jabatan pelaksana dengan peringkat jabatan 4, yakni sebesar Rp 5.361.800. Sedangkan tukin tertinggi diterima oleh pejabat struktural (Eselon I) dengan peringkat jabatan 27, sebesar Rp 117.375.000.

2. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Selanjutnya, ada Kemenkumham yang mempunyai tukin tinggi. Melansir dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, jabatan pramu bakti dengan kelas jabatan 3 menerima tukin terendah sebesar Rp 2.898.000. Sementara, jabatan menteri mendapat tukin tertinggi, yakni Rp 49.860.000.

3. Kementerian Keuangan

Tahun ini, Kemenkeu membuka seleksi CPNS 2024 dengan total 1.230 formasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 156 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, besaran tukin Kemenkeu antara Rp 2.575.000 untuk kelas jabatan 1 sampai Rp 46.950.000 untuk kelas jabatan 2.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Besaran tukin untuk PNS PUPR paling rendah sebesar Rp 2.575.000 (kelas jabatan 1) dan tertinggi mencapai Rp 41.550.000 (kelas jabatan 17). Nominal tersebut telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR.

5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP menjadi salah satu instansi dengan tukin tertinggi. Besaran tukin paling rendah untuk pegawai BPKP, yakni Rp 2.575.000 untuk kelas jabatan 1. Sementara, kelas jabatan 17 menerima tukin paling tinggi mencapai Rp 41.550.000. Besaran itu telah diatur dalam Perpres Nomor 34 tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPKP.

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kemudian ada BPK yang masuk deretan instansi dengan tukin tertinggi. Mengutip dari Perpres Nomor 188 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPK, tukin terendah diterima kelas jabatan 1 sebesar Rp 1.540.000. Lalu tukin tertinggi diterima pegawai dengan kelas jabatan 17, yakni Rp 41.550.000.

7. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta

Dari semua pemerintah daerah (Pemda), Pemprov DKI Jakarta menawarkan tunjangan tertinggi. Melansir dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jumlah TPP Beban Kerja PNS terendah diterima oleh jabatan Kepala Subbagian SMAN/SMKN dengan besaran Rp 2.125.000. Sementara TPP Prestasi Kerja tertinggi diterima jabatan sekretaris daerah dengan kelas jabatan 17, yakni Rp 127.710.000.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024, Sabtu (24/8/2024). Dalam pengumuman itu, KPU memastikan syarat pencalonan Pilgub DKI Jakarta 2024, memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pihaknya sudah membuat Surat Keputusan (SK) KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Dalam SK itu disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki suara sah minimal 7,5 persen untuk bisa mendaftarkan pasangan calon.

"Karena kita berdasarkan putusan MK itu dari 6-12 juta (DPT) ya. Nah oleh sebab itu kami memutuskan, menetapkan Syarat minimal perolehan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024, sebagaimana dimaksud paling sedikit 454.885 di Provinsi DKI Jakarta," kata Wahyu di Kantor KPU Provinsi DKI, Jakarta Pusat, Sabtu.

Wahyu menjelaskan, KPU DKI Jakarta juga telah menetapkan pasangan calon perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abdaya, telah memenuhi syarat untuk mendaftar pada Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, pasangan itu telah mengumpulkan 677.065 dukungan yang tersebar di enam kabupaten/kota wilayah DKI Jakarta.

Wahyu mengatakan, pelaksaan pendaftaran pasangan calon akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024 di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Pada dua hari pertama, pendaftaran akan dibuka pada pukul 08.00-16.00 WIB. Sementara untuk hari terakhir, pendaftaran akan dibuka pada 08.00 WIB hingga pukul 23.59 WIB.

"Pada prinsipnya, kami sudah siap menerima kedatangan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat. Hal ini merujuk pada surat dinas KPU RI yang ini sudah mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi," kata Wahyu.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari mengatakan, dalam surat dinas dari KPU RI disebutkan bahwa jajaran di daerah harus memedomani putusan MK dalam tahapan pendaftaran. Putusan MK yang dimaksud adalah terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

"Terkait dengan syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, terhitung sejak penetapan pasangan calon," kata Astri.

Dengan keputusan itu, dipastikan PDIP dapat mendaftarkan pasangan calon tanpa berkoalisi dengan partai lain. Sementara itu, Kaesang Pangarep tak bisa mencalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur pada Pilgub Jakarta 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan warga agar memilih air kemasan atau mineral dengan segel rapat. Hal ini penting dilakukan demi mencegah meminum air yang sudah ditambah sabu cair.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Pencegahan BNN Provinsi DKI Jakarta Joko Purnomo dalam "Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar DKI Jakarta" yang diadakan daring dan luring di Jakarta, Senin (5/8/2024). "Ini yang kami temukan di Jakarta Barat, air mineral rasa sabu cair. Jadi tolong hati-hati kalau beli air mineral atau kemasan. Lebih baik bawa dari rumah atau lihat segelnya memang rapat," kata dia.

Temuan pertama sabu cair ini, yakni pada tahun 2017, saat petugas melakukan razia di sebuah diskotek kawasan Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Petugas mendapati sabu cair mengandung zat psikotropika metamphetamine dikemas dalam air mineral.

Joko mengatakan saat ini terdapat 91 narkotika jenis baru di Indonesia dan enam di antaranya belum diatur oleh hukum. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan sindikat untuk memproduksi narkotika namun dengan menghindari jeratan hukum.

"Makanya sekarang muncul di daerah selatan, rokok elektrik rasa ganja liquid-nya. Kemudian, ada lagi liquid-nya di Jakarta Utara, rokok elektrik ada rasa sabu cair dan ekstasi cair. Jadi muncul narkotika jenis baru supaya tidak bisa dihukum," kata dia.

Joko juga mengingatkan terkait tanaman bernama teh arab yang diekstrak sedemikian rupa menjadi narkotika serta teh hijau berasal dari Kalimantan, yakni kratom yang bisa membuat penggunanya merasakan sensasi terbang (fly).

"(Ini juga) Yang belum diatur di undang-undang," kata dia.

Selain tentang pentingnya berhati-hati dalam membeli air kemasan, Joko juga mengingatkan warga agar tak langsung mau dititipi barang oleh orang tak dikenal saat berada di tempat umum. Misalnya di bandara dan stasiun.

"Karena di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa barangsiapa menyimpan, membantu menyimpan, dititipi, menguasai, menyembunyikan dan menanam, terancam minimal hukuman empat tahun (pidana)," kata dia.

JAKARTA, investor.id - Komitmen dan peran serta badan usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial harus terus diperkuat dan dioptimalkan dan bisa berjalan secara berkelanjutan, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan begitu, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Disinilah peran Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Badan Usaha (TJSLBU). "Forum TJSLBU harus berada di garda terdepan dalam mendorong peran aktif badan usaha melalui dana CSR yang akan digunakan untuk membantu pemerintah dan masyarakat luas dalam menciptakan iklim kehidupan yang sehat dan sejahtera," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Agus Setyono, saat mengukuhkan kepengurusan Forum TJSLBU Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota, Jakarta.

Agus berharap kepengurusan Forum TJSLBU DKI Jakarta yang dipimpin oleh Aldi Imam Wibowo ini tetap solid dan mampu mengkoordinasi serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi warga Jakarta, melalui dana-dana CSR yang dihimpun dari korporasi-korporasi. Selain itu, Sekda DKI Jakarta juga meminta korporasi bisa terbuka dan mau menyalurkan dana CSR-nya untuk membantu mengentaskan berbagai persoalan masyarakat

"Forum TJSLBU merupakan wadah resmi yang bermitra dengan Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, perlu didukung dalam pelaksanaan berbagai kegiatannya. Seperti diketahui ada banyak masalah masyarakat di Jakarta, mulai dari stunting, permukiman kumuh, dan sebagainya. Semua itu tentu membutuhkan keterlibatan aktif, termasuk dari badan usaha," imbuh Agus. EmbanAmanah Sementara itu, Aldi Imam Wibowo Ketua Umum Forum TJSLBU Jakarta atau yang dikenal juga dengan Forum CSR DKI Jakarta mengatakan, amanah ini adalah tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi terhadap DKI Jakarta dan Indonesia yang memerlukan dedikasi, komitmen, dan kerja keras dari seluruh anggota forum serta dukungan dari berbagai pihak dengan mengedepankan prinsip kolaborasi pentahelix, yaitu selalu melibatkan pemerintah, sektor bisnis, akademisi, komunitas, dan media dalam menjalankan program-program yang direncanakan. "Sebagai pengurus yang baru dikukuhkan kami bertekad untuk melanjutkan dan memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Forum CSR DKI sebelumnya. Fokus utama kita adalah memajukan program-program sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta," ujarnya. Oleh karenanya, lanjut Aldi, pihaknya berharap bisa menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan selalu mendapat bimbingan dari Pj Gubernur dan Sekda DKI Jakarta dalam menjalankan amanah ini. "Kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya yang saat pelantikan diwakilkan oleh Bapak Sekda, di mana telah berkenan mengukuhkan kami," serunya.  

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak ada kobran dalam peristiwa longsor yang terjadi pada tebing exit Tol Bintaro Veteran di Jakarta Selatan.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, longsor pada tebing exit Tol Bintaro Veteran itu terjadi hari ini, Sabtu 6 Juli 2024 sekitar pukul 13.25 WIB di Jalan Mulya Bakti RT 06 RW 001, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Dia menyebut, longsor dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah Jabodetabek. Adapun, panjang dan tinggi longsor tersebut diperkirakan sekitar 2 meter x 2 meter.

"Tanah yang menutupi jalan telah dilakukan pengerjaan oleh pihak Jasa Marga," ujar Isnawa dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Atas terjadinya longsor di tebing exit Tol Bintaro Veteran itu sempat membuat akses Jalan Mulya Bakti tertutup material longsor. Dia pun memastikan tidak ada korban dalam kejadian tersebut.

Sebelumnya, viral di media sosial Instagram video yang menunjukkan detik-detik terjadinya longsor pada tebing exit Tol Bintaro Veteran. Video tersebut diunggah salah satunya oleh akun @jakartaselatan24jam. Dalam video tersebut tercantum keterangan bahwa longsor terjadi di titi kenal SPBU Kodam Bintaro.

Adapun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan penyebab hujan yang kerap turun di sebagian besar wilayah Indonesia meskipun telah memasuki musim kemarau.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah masuk musim kemarau, dan puncaknya akan terjadi pada Juli dan Agustus 2024. Namun demikian, dia menyebut bahwa hujan dengan intensitas tertentu masih bisa terjadi saat kemarau.

"Bukan berarti dalam periode kemarau tidak ada hujan sama sekali, tetapi ada hujan meskipun kisaran [curah hujan] di bawah 50 mm per dasariannya," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa terdapat potensi peningkatan curah hujan secara signifikan di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Fenomena ini disebabkan oleh dinamika atmosfer di lingkup regional dan global, seperti fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) hingga Gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial di berbagai wilayah.