Jakarta -

BYD tampaknya sedang menyiapkan mobil baru berteknologi plug-in hybrid (PHEV) untuk pasar Indonesia. BYD mendaftarkan paten desain mobil baru yang diduga mobil bermesin plug-in hybrid.

BYD mendaftarkan desain yang diduga merupakan sebuah mobil berteknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) atau yang disebut dengan teknologi DM-i. Paten desain itu terdaftar dalam dokumen Berita Resmi Desain Industri No. 56/DI/2024 yang dirilis Direktorat Hak Cipta dan Design Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Desain mobil diduga mobil plug-in hybrid BYD Song L DM-i terdaftar di Indonesia Foto: Dok. Berita Resmi Desain Industri

Dalam dokumen itu, BYD COMPANY LIMITED mendaftarkan desain sebuah SUV yang diduga berteknologi PHEV atau DM-i. Desain yang didaftarkan tersebut identik dengan mobil PHEV BYD Song L DM-i yang belum lama ini meluncur di China.

Di China, BYD Song L DM-i hadir dengan sistem DM 5.0 terbaru. Sistem itu mengadopsi mesin 1.5 liter dengan daya maksimal 74 kW dan torsi maksimal 126 Nm. Mesin itu dihubungkan dengan motor listrik bertenaga 160 kW dan torsi 260 Nm.

BYD Song L DM-i menawarkan tiga pilihan baterai, yaitu dengan daya 12,9 kWh, 18,3 kWh, dan 26,6 kWh. Versi 12,9 kWh memiliki daya tempuh listrik murni sejauh 75 km, sementara versi 26,6 kWh mencapai 112 km dan baterai 26,6 kWh hingga 160 km. Jika digabungkan dengan bensinnya, mobil ini disebut bisa melaju hingga 1.500 km.

Song L merupakan model yang benar-benar baru. Diposisikan sebagai SUV kompak, mobil ini dijual dalam jajaran Dynasty.

Dari segi desain, mobil ini mengikuti tampilan Song L EV. Namun, terdapat gril besar sebagai ciri khas mobil PHEV untuk pendinginan mesin.

Lengkungan rodanya cukup khas, memiliki tampilan persegi panjang yang membulat. Mobil ini menggunakan velg 19 inci. Terdapat gagang pintu tersembunyi. Semua pilarnya mendapatkan dekorasi krom, dan di bagian belakang, terdapat skid plate berwarna silver.

BYD Song L DM-i memiliki dimensi panjang 4.780 mm, lebar 1.898 mm, dan tinggi 1.670 mm dengan jarak sumbu rodanya 2.782 mm. Berat kosong untuk versi 112 km adalah 2.305 kg sedangkan versi 160 km memiliki berat 2.375 kg.

BYD Song L DM-i adalah mobil lima tempat duduk. Di bagasi, ada ruang penyimpanan 459 liter, dan dengan kursi diturunkan, ada 1.550 liter.

Di China, BYD Song L DM-i dijual dengan harga mulai dari 135.800 yuan sampai 175.800 yuan. Kalau dirupiahkan setara Rp 298,5 juta sampai Rp 386,4 juta.

(rgr/dry)

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis aturan pakaian tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung pada 16 Oktober-14 November 2024.

Aturan pakaian tes SKD CPNS 2024 diatur dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test BKN.

Beberapa warganet melalui media sosial menanyakan sanksi jika pakaian yang digunakan saat SKD CPNS 2024 tidak sesuai ketentuan.

"Aturan pakaian untuk tes CPNS yg cewek itu harus pakai rok panjang ya guys? Apakah harus rok bahan kain? Soalnya aku cuman punya plisket," tulis @worksfess, Sabtu (12/10/2024).

Lantas, apa sanksi yang diterima peserta SKD CPNS 2024 jika pakaian yang dikenakan tidak sesuai ketentuan?

Sanksi soal pakaian saat tes SKD CPNS 2024

Mengenakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh Panitia Seleksi atau Pansel adalah salah satu bentuk tata tertib pelaksanaan tes SKD CPNS 2024.

Mengacu aturan tersebut, peserta tes SKD CPNS 2024 dilarang memakai kaos, celana jeans, dan sandal.

Peserta yang melanggar ketentuan pakaian tes SKD CPNS 2024 akan menerima sanksi tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test BKN terkait sanksi poin c.

"Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h (mengenakan pakaian sopan dan rapi) tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur," tulis aturan tersebut.

Ketentuan pakaian tes SKD CPNS 2024

Ketentuan pakaian tes SKD CPNS 2024 diatur oleh pansel di tiap masing-masing instansi. Sebagai gambaran untuk persiapan tes SKD CPNS 2024, pakaian ujian SKD Kementerian Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun 2023 bisa menjadi acuan.

Dikutip dari Pengumuman Kemenkumham Nomor SEK-KP.02.02-720, berikut ketentuan pakaian tes SKD CPNS:

Aturan pakaian tes SKD CPNS laki-laki

- Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak
- Celana panjang hitam polos tanpa corak (bukan jeans)
- Sepatu tertutup warna hitam
- Tidak menggunakan ikat pinggang.

Aturan pakaian tes SKD CPNS perempuan

- Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak
- Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans)
- Sepatu tertutup berwarna hitam
- Tidak menggunakan ikat pinggang.

Aturan pakaian tes SKD CPNS perempuan berjilbab

- Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak
- Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans)
- Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab)
- Sepatu tertutup berwarna hitam
- Tidak menggunakan ikat pinggang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aturan Pakaian Saat Tes SKD CPNS 2024, Apa Sanksi jika Melanggar?"

Jakarta -

Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan memasuki tahapan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Termasuk salah satunya CPNS Kementerian Hukum dan HAM yang informasinya dapat diakses melalui casn.kemenkumham.go.id2024.

Secara umum, masa SKD CPNS 2024 akan berlangsung pada 16 Oktober-14 November 2024. Namun jadwal seleksi dan pesaing masing-masing peserta sudah diumumkan jelang masa seleksi mulai hari ini, 9 Oktober 2024 sampai 15 Oktober mendatang.

Cara Cek Pesaing Tes SKD CPNS Melalui Situs casn.kemenkumham.go.id 2024

Terkait informasi seputar proses seleksi CPNS 2024, Kementerian Hukum dan HAM telah menyediakan situs resmi di alamatcasn.kemenkumham.go.id.

Melalui situs ini, pelamar dapat memeriksa siapa saja yang berhasil lulus tahap seleksi administrasi CPNS Kemenkumham dan lanjut ke tahap tes SKD.

- Akses laman casn.kemenkumham.go.id 2024
- Di halaman awal tersedia menu pencarian pada pojok kanan atas situs
- Pilih Menu "Seleksi CPNS"
- Pilih Menu "Seleksi Administrasi CPNS", atau "Hasil Verifikasi Sanggah Administrasi"

Untuk menu "Seleksi Administrasi CPNS" terdapat link download daftar peserta CPNS Kemenkumham yang lulus seleksi tahapan awal, dan akan menjadi pesaing pada tahap tes SKD nanti.

Sedangkan untuk pilihan menu "Hasil Verifikasi Sanggah Administrasi" pada lama casn.kemenkumham.go.id 2024 akan menampilkan link download daftar peserta CPNS yang diterima pada tahap sanggahan sehingga akan mengikuti tes SKD nanti.

Cara Cek Jadwal SKD

Jadwal SKD CPNS 2024 dan lokasi tes masing-masing pelamar bisa dilihat pada Kartu Peserta Ujian CASN 2024. Kartu ini sudah mulai diunduh hari ini di portal SSCASN dengan cara:

- Akses laman https://sscasn.bkn.go.id
- Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password akun
- Klik tombol Log In
- Pada laman Resume pendaftaran, cek tombol Cetak Kartu Ujian CASN sudah muncul atau belum
- Jika sudah, klik tombol Cetak Kartu Ujian CASN untuk unduh dan print (cetak) dokumen kartu format PDF
- Buka dokumen Kartu Ujian CASN 2024, akan tampak lokasi ujian, tanggal ujian, dan waktu sesi ujian.

Informasi ini nantinya juga akan tersedia di situ scasn.kemenkumham.go.id2024 saat pengumuman sudah dilakukan. Bagi kamu yang belum menerima jadwal dan lokasi SKD meski dinyatakan lolos seleksi, diharapkan untuk tidak khawatir karena proses pengumuman ini berlangsung hingga 15 Oktober 2024 mendatang.

(fdl/fdl)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan keberatan terkait rencana pemerintah untuk mewajibkan legal audit bagi perusahaan.

Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang merumuskan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kepatuhan Hukum. Rancangan ini tidak merupakan aturan turunan dari undang-undang manapun, melainkan merupakan kewenangan Presiden dalam rangka pembinaan hukum.

Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan kepatuhan hukum melalui audit legal.

Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo, menyatakan bahwa sudah terdapat banyak peraturan terkait pelaporan dan audit perusahaan.

"Kami masih keberatan dengan rencana wajib legal audit karena banyaknya aturan yang sudah ada dapat menambah beban pelaku usaha," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (8/10/2024).

Sutrisno menambahkan bahwa penerapan legal audit berpotensi menambah biaya dan mengganggu aktivitas bisnis. "Beban biaya ini tentu akan memberatkan pelaku usaha, terutama di tengah kondisi bisnis dan investasi yang belum pulih," jelasnya.

Rencana kewajiban audit legal ini juga berisiko menambah beban bagi pelaku usaha yang sudah harus menghadapi berbagai jenis audit lainnya, seperti audit keberlanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), audit energi, dan audit dari kantor akuntan, serta audit SNI dan Bea Cukai.

Apindo juga mengkhawatirkan potensi moral hazard yang muncul dari proses audit tersebut.

Mereka berharap pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto tidak lagi terjebak dengan kebijakan kontroversial yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Banyaknya aturan baru akan berdampak negatif pada iklim investasi dan bisnis yang masih dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pemerintah yang baru perlu menciptakan kondisi yang kondusif," ungkap Sutrisno.

Secara umum, legal audit akan dilakukan melalui pemeriksaan akta perusahaan, perizinan, aset, serta status bebas perkara perusahaan.

Hasil dari audit ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan mereka kepada publik serta aparat penegak hukum.

Jakarta -

Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Muncul gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan hakim sudah dibicarakan lintas kementerian. Jokowi bilang, dirinya sudah menugaskan Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan untuk membahas hal ini.

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung, dikalkulasi," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024) kemarin.

Kemarin, Solidaritas Hakim Indonesia juga sudah melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Sementara itu, terkait kenaikan gaji hakim, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Simak: Video DPR Akan Terima Audiensi Hakim yang Lakukan Aksi Cuti Bersama Besok

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tidak ikut campur urusan internal yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Baca juga: Anindya Bakrie Fokus Sukseskan Program Jokowi dan Prabowo

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman, dilansir Antara, Senin, 16 September 2024.

Supratman menyampaikan Pemerintah Indonesia pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Hal ini terkait dengan penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu, 14 September 2024.
"Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," jelas dia.

Penetapan Anindya Bakrie tunggu Keppres

Lebih lanjut, Supratman menyebut penetapan resmi Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin masih menunggu diterbitkannya surat Keputusan Presiden (Keppres).

"Aturannya seperti itu, namun nanti kan semua keputusan Presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian," ucap Supratman.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

"Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART," ujar Arsjad di Hotel JS Luwansa Jakarta, Minggu, 15 September 2024.

Arsjad juga menyebut telah dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 juga melalui proses dan tata cara yang sah dan sesuai ketentuan UU dan aturan organisasi, yaitu dipilih secara aklamasi berdasarkan Keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hyundai Inster dikabarkan akan meluncur juga di Indonesia. Dugaan ini diperkuat dengan adanya temuan bahwa merek dagang Inster sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

Pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), terlihat bahwa merek dagang Inster sudah didaftarkan oleh Hyundai Motor Company. Pengajuannya pada tanggal 24 Januari 2024 dan diumumkan pada 7 Februari 2024.

Terlihat nama Inster masuk ke dalam kode kelas 12, dengan jenis barang kendaraan elektrik. Sebelumnya, salah satu tenaga penjual Hyundai juga menyebutkan bahwa Hyundai sedang menyiapkan peluncuran Inster.

Beberapa waktu lalu, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memang sudah mengumumkan ketertarikan untuk memasarkan Inster. Bahkan, sudah dilakukan studi apakah mobil listrik tersebut cocok untuk pasar Indonesia.

“Apalagi dia right hand drive ada kemungkinan untuk dibawa ke Indonesia. Tapi, apakah serta merta itu harus dibawa ke Indonesia? Tergantung market Indonesia butuh atau tidak,” ujar Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT HMID, kepada wartawan, saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Terus volume. Kalau volumenya menarik tentunya lebih bagus CKD. Itu yang kami bilang dengan studi. Belum tentu Inster masuk tapi kami tertarik masukin Inster, tergantung dari nanti pasarnya,” kata Frans.

Hyundai Inster digadang-gadang sebagai mobil listrik murah. Secara harga dan lainnya, posisinya akan ada di bawah Kona Electric yang sekarang dibanderol mulai Rp 499 juta (OTR Jakarta).

Hyundai menjual Inster di Korea Selatan dengan nama Casper Electric. Mobil ini memiliki dimensi panjang 3.825 mm, lebar 1.610 mm, tinggi 1.605 mm, dan wheelbase 2.580 mm.

Casper Electric alias Inster dibekali baterai berkapasitas 49 kWh, serta motor listrik 84,5 kW. Dengan baterai tersebut, mobil listrik ini bisa menempuh jarak tempuh hingga 315 km hanya dalam satu kali mengisi daya.

Hyundai juga sudah menyematkan berbagai fitur keselamatan yang cukup mumpuni dengan Hyundai Smartsense yang meliputi Blind Spot View Monitor (BVM), Surround View Monitor (SVM), Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA), dan masih banyak lagi.

Jakarta -

Sejak 20 Agustus lalu, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 resmi dibuka. Selain gaji, tunjangan menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh pelamar seleksi CPNS 2024.

Terkait besaran gaji, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mencantumkan rentang gaji yang diterima sesuai dengan jabatan di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Lantas, instansi apa saja yang menawarkan tunjangan kinerja (tukin) tertinggi?

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

DJP dikenal salah satu instansi dengan tukin tertinggi antar instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin terendah diterima oleh jabatan pelaksana dengan peringkat jabatan 4, yakni sebesar Rp 5.361.800. Sedangkan tukin tertinggi diterima oleh pejabat struktural (Eselon I) dengan peringkat jabatan 27, sebesar Rp 117.375.000.

2. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Selanjutnya, ada Kemenkumham yang mempunyai tukin tinggi. Melansir dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, jabatan pramu bakti dengan kelas jabatan 3 menerima tukin terendah sebesar Rp 2.898.000. Sementara, jabatan menteri mendapat tukin tertinggi, yakni Rp 49.860.000.

3. Kementerian Keuangan

Tahun ini, Kemenkeu membuka seleksi CPNS 2024 dengan total 1.230 formasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 156 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, besaran tukin Kemenkeu antara Rp 2.575.000 untuk kelas jabatan 1 sampai Rp 46.950.000 untuk kelas jabatan 2.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Besaran tukin untuk PNS PUPR paling rendah sebesar Rp 2.575.000 (kelas jabatan 1) dan tertinggi mencapai Rp 41.550.000 (kelas jabatan 17). Nominal tersebut telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR.

5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP menjadi salah satu instansi dengan tukin tertinggi. Besaran tukin paling rendah untuk pegawai BPKP, yakni Rp 2.575.000 untuk kelas jabatan 1. Sementara, kelas jabatan 17 menerima tukin paling tinggi mencapai Rp 41.550.000. Besaran itu telah diatur dalam Perpres Nomor 34 tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPKP.

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kemudian ada BPK yang masuk deretan instansi dengan tukin tertinggi. Mengutip dari Perpres Nomor 188 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPK, tukin terendah diterima kelas jabatan 1 sebesar Rp 1.540.000. Lalu tukin tertinggi diterima pegawai dengan kelas jabatan 17, yakni Rp 41.550.000.

7. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta

Dari semua pemerintah daerah (Pemda), Pemprov DKI Jakarta menawarkan tunjangan tertinggi. Melansir dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jumlah TPP Beban Kerja PNS terendah diterima oleh jabatan Kepala Subbagian SMAN/SMKN dengan besaran Rp 2.125.000. Sementara TPP Prestasi Kerja tertinggi diterima jabatan sekretaris daerah dengan kelas jabatan 17, yakni Rp 127.710.000.

(fdl/fdl)

Kementerian Hukum dan HAM mendorong perbankan agar membuat ketentuan bagi pelaku usaha yang mengajukan pinjaman atau debitur harus bebas tindakan kasus Hak Asasi Manusia (HAM). Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra mengatakan ada dua bank yang menerapkan aturan tersebut, yakni BNI dan BCA.

"Mereka mengatakan bahwa saat ini pelaku usaha yang akan meminjam uang ke perbankan harus tuntas masalah HAM-nya," ujar Dhahana usai membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) di Jakarta, Rabu (31/7).

Persyaratan debitur bebas kasus HAM ini termasuk kasus lingkungan hingga pidana. Ketentuan ini juga sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan menjaga bisnis sustainability atau berkelanjutan.

Dhahana mendorong bank-bank lain menerapkan ketentuan ini. "Tampaknya perlu secara masif kita bersama-sama, kita keroyokan untuk memperkuat terkait bisnis dan HAM, pelaku usaha, pemerintah maupun masyarakat," kata dia.

Ia pun mengaku akan berkoordinasi dengan OJK untuk mengoptimalkan aturan tersebut agar dapat diterapkan di semua perbankan di Indonesia.

"Harapannya seperti itu (semua bank menerapkan), tapi ini sudah peraturan OJK ya, jadi harus bisa dilakukan, bisa diimplementasikan. Saya pikir ini luar biasa," kata Dhahana.

IDXChannel - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan hampir 300 golden visa kepada warga negara asing (WNA) selama masa percobaan (trial). Visa spesial itu diberikan kepada mereka yang dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

"Saat ini kita sudah siap secara sistem, bahkan di masa trial sudah ada hampir 300 warga negara asing yang kita berikan Golden Visa, itu meliputi dari berbagai macam kategori, baik itu yang didaftarkan melalui perusahaan maupun juga perorangan," kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim, Kamis (25/7/2024).

Silmy menegaskan, tak semua WNA berhak memperoleh golden visa. Mereka yang lolos tersebut sudah memberikan dampak ekonomi kepada Indonesia. Jumlahnya pun akan terus bertambah.

"Nah ini harapan kita, ini bisa memberikan dampak kepada ekonomi dari 300 yang sudah mendapatkan golden visa karena itu investasi yang masuk itu Rp2 Triliun,," kata Silmy.

Dari sekitar 300 penerima, pemerintah meresmikan kebijakan golden visa yang secara simbolik diterima oleh Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dia menyebut pelatih asal Korea Selatan itu bukan orang yang pertama kali mendapatkan golden visa.

"Yang pertama yang sebenarnya mendapatkan itu kan Sam Altman (CEO OpenAI). Terus kemudian yang tadi kita sampaikan di kegiatan launching ini adalah Shin-Tae Yong," kata dia.

Selain dua orang itu, kata Silmy, WNA yang mendapat golden visa yakni Presiden Boeing untuk Asia Tenggara, Penny Burtt dan pemegang hadiah nobel ekonomi.

"Terus salah satu pemegang nobel ekonomi, saya lupa namanya itu juga sudah mendaftar dan mendapatkan golden visa," kata mantan direktur utama PT Krakatau Steel Tbk itu.

(Rahmat Fiansyah)