REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai, gubernur selanjutnya harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk membenahi program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang berantakan. Pasalnya, banyak program di Pemprov DKI pendahulu yang menjadi berantakan selama kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Sarana Aditya meilai, Anies lebih suka mengeklaim pekerjaan orang lain selama masa jabatannya. Program dari gubernur sebelumnya didaur ulang untuk dijadikan bahan kampanye.

William mengambil salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan oleh Anies adalah kekacauan data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai satu juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Pj Gubernur dalam dua tahun terakhir," kata William melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Selain KJP, ada beberapa program lain yang sudah baik namun justru tidak dilanjutkan oleh Anies, seperti pembangunan LRT, sodetan Ciliwung, dan juga pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Menurut William, berbagai program yang notabene berguna untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta justru tidak dilanjutkan.

Bahkan, program yang dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan tidak baik. "Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif," kata William.

Dia juga menilai, Anies tampak berusaha menghapus jejak warisan kebijakan Joko Widodo (Jokowi) sebagai gubernur Jakarta periode 2012-2024! dengan cara melakukan penamaan ulang, seperti KJP menjadi KJP Plus. Program itu kemudian diklaim sebagai milik Anies untuk bahan kampanye.

"Bahkan saya lihat, Anies juga berusaha menghapus peninggalan kawannya sendiri, Sandiaga Uno. Misalnya OK-OCE menjadi Jakpreneur, OK-Otrip menjadi Jaklingko," ucap William.

Menurut William, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ditinggalkan oleh Anies, Jakarta membutuhkan calon gubernur (cagub) yang memiliki nyali dan komitmen untuk membereskan semua kekacauan tersebut. Menurut dia, pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak mencerminkan sifat kenegarawan dan tidak layak untuk dipilih.

William menegaskan, Fraksi PSI DPRD DKI berkomitmen untuk mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta. Selain itu, pihaknya ingin memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa calon yang diusung nanti benar-benar mampu menghadirkan solusi nyata untuk Jakarta yang lebih baik. Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak layak untuk dipilih," ujar William.

Nasdem siap dukung Anies...

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan partainya siap jika situasi mengharuskan Anies Baswedan kembali menghadapi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Dia berlasan, situasi itu sudah pernah terjadi pada pilkada sebelumnya dan hasilnya bisa diprediksi.

Walaupun begitu, sejauh ini dukungan terhadap Anies masih belum resmi dikukuhkan oleh Partai Nasdem. Adapun nama Ahok berada di peringkat teratas bersama Anies dalam sejumlah survei elektabilitas Pilgub Jakarta 2024.

"Sudah pernah terjadi dan anda semua sudah tahu hasilnya," kata Hermawi usai berkunjung ke Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Sejauh ini, menurut Hermawi, NasDsm sudah mempersiapkan pencalonan dalam Pilkada Jakarta dengan menggelar rapat pleno mulai dari DPW Partai Nasdem Jakarta hingga Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Partai Nasdem.

Dari rapat pleno itu, kata dia, sudah ada tiga nama yang berproses untuk Jakarta, yakni Anies Baswedan, Bendahara Umum DPP Nasdem Ahmad Sahroni, dan Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta Wibi Andrino. "Nah itu berputar terus di sekitar itu, tapi yang mana, saya belum bisa pastikan," kata Hermawi.