Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan sejumlah stimulus positif untuk sektor properti, termasuk relaksasi kebijakan pajak.

Salah satu kebijakan yang dipertimbangkan adalah penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5%, yang direncanakan berlangsung selama 1 hingga 3 tahun.

Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa sektor properti memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain yang dapat menggerakkan ekonomi nasional.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diusung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Selain itu, Prabowo juga mencanangkan pembangunan tiga juta rumah dalam setahun yang diharapkan dapat mendorong permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Kebijakan ini disambut positif oleh sejumlah emiten properti. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Adrianto P. Adhi, menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana penghapusan PPN dan BPHTB ini.

“Kami menyambut baik dan ini merupakan hal yang positif bagi industri properti dengan kebijakan rencana pemerintahan Prabowo untuk penghapusan pajak PPN dan BPHTB,” ujarnya kepada Kontan, Senin (21/10).

Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA), Harun Hajadi juga menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang baik, meskipun penghapusan PPN bisa menambah biaya bagi pengembang karena PPN yang dibayarkan ke kontraktor tidak bisa dikreditkan.

"Namun, untuk BPHTB, ini adalah ide bagus yang perlu koordinasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Vicky Rosalinda, analis dari Kiwoom Sekuritas, berpendapat bahwa stimulus ini akan menjadi katalis positif bagi emiten properti, meski dampaknya baru terasa dalam jangka panjang. "Untuk jangka pendek, pasar bereaksi positif terhadap ekspektasi kebijakan ini, yang terlihat dari penguatan harga saham properti," jelasnya.

Saham-saham properti, seperti SMRA,CTRA, dan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), mengalami penguatan year to date (YTD) didorong oleh respons positif pasar terhadap kebijakan ini.

Nurwachidah, Research Analyst dari Phintraco Sekuritas, melihat rencana penghapusan pajak ini akan menguntungkan emiten properti, terutama karena insentif PPN DTP 100% yang sebelumnya sudah berhasil mendorong marketing sales. CTRA dan BSDE dinilai akan diuntungkan dari kebijakan baru ini karena memiliki land bank yang besar.

Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya, menambahkan bahwa rencana kebijakan ini menjadi angin segar bagi sektor properti yang sempat lesu akibat pandemi dan suku bunga tinggi.

"Ini bisa menjadi sentimen positif hingga akhir 2024, terutama untuk emiten yang fokus pada rumah dengan harga menengah ke bawah," tuturnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten properti tengah mendapatkan sentimen positif yang menopang kinerja. Salah satu yang paling berdampak adalah potensi penurunan suku bunga yang akan dibahas oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve di pekan ini.

Asal tahu saja, suku bunga The Fed diperkirakan akan segera turun pada pekan ini. Belum pasti berapa jumlah penurunan suku bunga yang akan dilakukan The Fed, tetapi pasar saat ini menantikan bank sentral AS itu akan menurunkannya sebesar 50 basis poin (bps).

Sektor properti sendiri merupakan salah satu yang cukup sensitif dengan tingkat suku bunga. Hal ini terkait dengan pembayaran aset properti yang biasanya mengandalkan kredit pemilikan rumah (KPR) atau sewa properti yang menggunakan bunga.

Industri properti Tanah Air juga tengah mendapatkan sentimen perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% hingga akhir tahun 2024. Insentif ini berlaku untuk pembelian rumah seharga Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Sebelumnya, PPN DTP 100% berlaku hanya sampai 30 Juni 2024 dan dilanjutkan dengan PPN DTP 50% untuk penyerahan mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2024.

Namun, pemerintah pada bulan lalu memutuskan untuk memperpanjang pemberian DTP 100% untuk sektor perumahan hingga Desember 2024, seperti pada periode Januari hingga Juni 2024 lalu.

Di sisi lain, industri properti juga tengah dibayangi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri (KMS). Rencananya, pada tahun 2025, tarif PPN KMS bakal naik menjadi 2,4% pada tahun 2025 dari sebelumnya sebesar 2,2%.

Kenaikan tarif PPN KMS tersebut sejalan dengan rencana kenaikan tarif PPN umum menjadi 12% mulai Januari 2025 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi mengatakan, salah satu musuh utama industri properti adalah suku bunga tinggi, karena bisa memberatkan pembiayaan bagi para pembeli.

“Sentimennya pasti positif, jika Bank Indonesia (BI) ikut menurunkan (suku bunga). Namun, bisa jadi BI belum ikut menurunkan, karena tergantung situasi makroekonomi Indonesia,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (17/9).

Sebagai gambaran, per Juni 2024, sebesar 70% konsumen menggunakan metode pembayaran dengan kredit pemilikan rumah (KPR). Sisanya, sebesar 18% konsumen menggunakan pembayaran tunai dan 12% membayar dengan installment.

Di sisi lain, Harun justru melihat PPN KMS tidak akan memiliki pengaruh ke kinerja CTRA. Menurutnya, permintaan akan produk CTRA akan sama saja dan tidak ada dampak spesifik yang bisa meningkatkan penjualan ke depan.

”PPN KMS sudah ada sejak dahulu, bukan hal baru. Untuk CTRA tidak ada pengaruh. Itu ada pengaruhnya hanya ke mereka yang punya tanah untuk rumah dan mau membangun sendiri,” paparnya.

Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora melihat, dampak dari PPN KMS sebenarnya akan kecil ke emiten properti. Sebab, pajak tersebut hanya akan berlaku untuk pembangunan properti dengan luas tanah di atas 200 meter persegi.

“Namun, ini bisa membuat masyarakat yang berniat membeli dan membangun tanah lebih dari 200 meter persegi akan berpikir dua kali untuk membangun sendiri dan akan lebih memilih untuk membeli dari developer,” kata Andhika kepada Kontan.co.id, Selasa (17/9).

Melansir laman Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (17/9), kinerja IDX Sector Properties and Real Estate tercatat mengalami kenaikan 6,23% secara year to date (YTD).

Menurut Andhika, kenaikan yang terjadi pada sektor properti disebabkan potensi turunnya suku bunga yang menjadi sentimen positif, sehingga para investor membeli saham-saham emiten properti.

“Sehingga, sejak bulan Mei ada kenaikan terhadap harga saham-saham emiten properti,” ungkapnya.

Pada kuartal III 2024, kinerja emiten properti dilihat tidak akan terlalu jauh dibandingkan dengan kuartal II. Sebab, masih minim sentimen yang menyebabkan kenaikan permintaan properti. Apalagi, daya beli masyarakat masih dalam masa pemulihan seusai libur Lebaran.

“Kinerja emiten properti akan kembali membaik apabila BI menurunkan suku bunga,” tuturnya.

Andhika pun merekomendasikan beli untuk ASRI dan BSDE dengan target harga masing-masing Rp 280 per saham dan Rp 1.300 per saham.

Analis Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda melihat, kenaikan tarif PPN KMS akan memberikan katalis positif untuk developer perumahan. Ada beberapa potensi dampak dari kenaikan tarif PPN KMS yaitu peningkatan biaya membangun rumah sendiri dan peningkatan daya tarik produk dari developer properti.

“Terjadi perubahan perilaku konsumen dikarenakan kenaikan PPN KMS tersebut dan berpeluang menyebabkan pertumbuhan segmen rumah tapak,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (17/9).

Peningkatan kinerja IDX Sector Property and Real Estate dilihat karena didukung oleh potensi pemangkasan suku bunga The Fed dan BI pada bulan ini.

“Sehingga, pelaku pasar menilai hal ini adalah hal yang positif untuk sektor properti yang diperkirakan akan tumbuh pada kinerjanya,” paparnya.

Menurut Vicky, kinerja emiten properti di kuartal III berpeluang tumbuh dari periode sebelumnya. Sentimen positif yang dapat mendorong kinerja emiten properti di kuartal III yaitu potensi penurunan suku bunga, perpanjangan PPN DTP 100%, serta pemulihan ekonomi.

Adapun sentimen negatifnya yaitu kenaikan harga bahan bangunan, ketidakpastian ekonomi global dan tingginya suku bunga acuan.

“Hingga akhir tahun 2024, kinerja emiten properti kemungkinan masih potensi tumbuh,” ungkapnya.

Vicky pun merekomendasikan buy on weakness untuk SMRA dan CTRA dengan target harga masing-masing Rp 675-Rp 680 per saham dan Rp 1.350 per saham.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta melihat, penurunan suku bunga The Fed di bulan September kemungkinan besar akan diikuti oleh penurunan suku bunga BI pada bulan Oktober. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan permintaan kredit untuk aset properti, baik itu KPR maupun kredit pemilikan apartemen (KPA).

Kenaikan tarif PPN KMS yang disertai dengan perpanjangan insentif PPN DTP 100% juga akan memberikan dampak positif ke kinerja emiten properti.

“Secara fundamental, sentimen-sentimen tersebut bisa meningkatkan kinerja pendapatan prapenjualan alias marketing sales emiten properti ke depan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (17/9).

Pada kuartal III dan kuartal IV, kinerja emiten properti dilihat masih prospektif, mengingat banyak sentimen positif yang menopang kinerja fundamental mereka.

“Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Khususnya, penurunan suku bunga acuan yang mungkin tidak terlalu agresif untuk menghindari terjadinya lonjakan inflasi,” ungkapnya.

Nafan merekomendasikan accumulative buy untuk SMRA dengan target harga terdekat Rp 675 per saham. Rekomendasi buy on weakness untuk saham BSDE dengan target harga terdekat Rp 1.160 per saham. Sementara, DILD direkomendasikan maintain buy dengan target harga Rp 228 per saham.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Ciputra Development Tbk (CTRA) berkomitmen menjaga tingkat okupansi mal di atas 90% hingga akhir tahun 2024 meskipun ada kenaikan tarif sewa mal.

Laporan terbaru dari Knight Frank Indonesia yang menunjukkan rata-rata harga sewa ritel di Jakarta mengalami kenaikan 3% dibandingkan semester sebelumnya, mencapai Rp 782.010 per meter persegi per bulan.

Direktur Ciputra Development, Harun Hajadi, mengatakan, meskipun ada penyesuaian tarif sewa, tingkat okupansi mal milik CTRA secara keseluruhan tetap stabil, dengan angka okupansi di atas 90%.

Menurutnya, angka kenaikan sewa yang terapkan sejalan dengan kondisi pasar saat ini, namun pihaknya tetap memastikan bahwa tingkat hunian tidak terpengaruh signifikan.

"Dari kami kurang lebih masih sama, karena kan ada yng keluar dan ada yang masuk baru. Angka Knight Frank itu juga kan average, jadi secara aggregate, kurang lebih benar ada kenaikan 3%, yang mana menurut saya masih cukup kecil," ungkap Harun kepada Media KONTAN, Jumat (13/9).

Kendati secara keseluruhan tingkat keterisian mal di atas 90% di antaranya Ciputra Seraya Mall, CitraGran Mall Ciputra Mall & Hotel Jakarta dan Ciputra Mall & Hotel Semarang.

Harun menyebutkan bahwa untuk Ciputra World Surabaya Mall tingkat okupansinya saat ini berada di angka sekitar 89%, dengan penambahan 38 tenant baru yang direncanakan mulai November mendatang.

"Kami sedang dalam proses mengisi kekosongan yang ada. Dengan masuknya tenant-tenant baru, kami yakin angka okupansi akan segera meningkat lagi," tambahnya.

Menanggapi penurunan daya beli masyarakat dan penurunan angka kelas menengah di semester pertama 2024, Hajadi menyatakan bahwa CTRA tetap optimis dengan prospek bisnis mal.

"Kami terus melakukan penyesuaian dan strategi untuk menarik tenant yang dapat mendatangkan pengunjung. Kami juga melakukan berbagai inisiatif untuk memastikan mall kami tetap menjadi pilihan utama," pungkasnya.

Sebagai bagian dari strategi perusahaan, CTRA fokus pada peningkatan layanan dan pengalaman pelanggan serta penambahan tenant yang dapat memberikan daya tarik lebih.

Sebelumnya, Konsultan properti Knight Frank Indonesia melaporkan bahwa rata-rata harga sewa ruang ritel di Jakarta mengalami peningkatan sebesar 3% dibandingkan semester sebelumnya, mencapai Rp782.010 per meter persegi per bulan.

Selain itu, biaya service charge rata-rata juga mengalami kenaikan menjadi Rp 162.320 per bulan.

Namun demikian, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, mengungkapkan bahwa tingkat okupansi ruang ritel secara keseluruhan justru mengalami penurunan sebesar 0,45% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat hunian saat ini berada di angka 77,79%.

Syarifah menjelaskan, ada perbedaan mencolok dalam tingkat hunian antara ritel sewa dan ritel strata. Ritel sewa memiliki tingkat okupansi yang lebih tinggi, mencapai 85,37%, sedangkan ritel strata hanya mencatatkan okupansi sebesar 60,86%.

Total pasokan ruang mal di Jakarta saat ini tetap berada pada 4.534.703 meter persegi.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - PT Ciputra Development Tbk (CTRA) tetap optimis mengejar target pendapatan para penjualan atau marketing sales Rp 11,1 triliun pada 2024. Meski kini insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sudah tidak lagi penuh mulai 1 Juli, tetapi target masih sesuai rencana.

"Iya, setelah tanggal 30 Juni hanya 50% yang ditanggung. Kami masih optimis target bisa tercapai, karena kan PPN DTP itu juga hanya berlaku untuk rumah-rumah yang siap diserahterimakan tahun ini," jelas Direktur PT Ciputra Development Tbk, Harun Hajadi kepada Kontan, Minggu (21/7).

Ia yakin, targetnya masih dapat tercapai meskipun tanpa insentif penuh.Terkait dengan kemungkinan kenaikan harga rumah setelah berakhirnya insentif, Harun mengaku tidak memastikan hal tersebut.

Yang pasti, fokus CTRA pada segmen rumah kisaran harga Rp 2 miliar - Rp 5 miliar. Segmen tersebut menyumbang kontribusi signifikan bagi pendapatan perusahaan.

"Pokoknya itu porsi terbesar, sekitar 40% (Kontribusi rumah Rp 2-5 miliar)," imbuhnya.

Menurutnya sejauh ini PPN DPT telah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dalam enam bulan terakhir kontribusi insentif tersebut telah mencapai 60% dari total penjualan perusahaan. Insentif tersebut mendorong penjualan rumah yang siap diserahterimakan tahun ini.

Asal tahu saja, awalnya pemerintah memberlakukan insentif PPN DPT dengan persentase 100% selama 1 Januari - 30 Juni 2024. Namun porsinya berkurang menjadi 50% mulai 1 Juli - 31 Desember 2024.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa akhir liburan sekolah menjadi momen penting bagi industri pariwisata termasuk emiten pengelola hotel.

Pasalnya, mulai dari akhir bulan Juni hingga pertengahan Juli 2024, banyak sekolah-sekolah memasuki masa pengambilan rapor dan kenaikan kelas, sekaligus bertepatan dengan musim liburan sekolah dari segala jenjang pendidikan di Indonesia.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) optimistis libur sekolah kali ini akan mengerek tingkat hunian hotel.

Harun Hajadi, Direktur Ciputra Development menyebutkan bahwa musim liburan ini bisa memberikan dampak peningkatan sekitar 15% terhadap tingkat okupansi hotelnya di berbagai daerah.

"Ya untuk musim liburan pasti ada dampak, sekitar 15% on the average semua hotel kita," kata Harun kepada Kontan, Senin (6/7).

Sementara itu, Emiten pengelola hotel, PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) juga percaya diri mampu meraih kinerja cemerlang pada semester kedua ini ditopang oleh musim liburan sekolah.

Direktur Pemasaran Eastparc Hotel Wahyudi Eko Sutoro menyampaikan bahwa liburan ini diharapkan keterisian kamar hotel mencapai 95%.

Ia menambahkan pada semester kedua ini pendapatan mengalami pertumbuhan sekitar 15% dibandingkan tahun pada semester pertama 2024.

Untuk mencapai target tersebut, perusahaan menyiapkan beberapa strategi yakni gencar melakukan pemasaran melalui sosial media dan penambahan dua wahana baru.