Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub, Anindya Bakrie, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan utang kredit macet yang melibatkan sekitar 6 juta petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan ini akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang rencananya akan diterbitkan pada pekan depan.

Rencana penerbitan Perpres tersebut disampaikan Penasihat Ekonomi Presiden sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia versi Munaslub, Hashim S. Djojohadikusumo, dalam acara "Dialog Ekonomi Kadin Bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia" yang berlangsung di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/10).

Menanggapi hal itu, Anindya menyatakan bahwa Kadin Indonesia mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap membantu pemerintah serta pelaku UMKM. Kadin akan bekerja sama dengan Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Hukum.

Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Kadin Indonesia akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Utang UMKM.

“Tugas utama Kadin adalah memfasilitasi bantuan dari sisi legal dan akses perbankan agar proses penyelesaian utang UMKM di perbankan dapat berjalan lancar. Ke depannya, harapan kami agar UMKM bisa tumbuh dan bangkit kembali,” ujar Anindya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/10).

Anindya menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan. Penghapusan kredit macet tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Selama ini, banyak petani yang tidak bisa lagi mendapatkan kredit dari bank, terutama bank BUMN, sehingga mereka terjebak dalam utang pinjaman online (pinjol) yang memberatkan. Dengan penghapusan utang ini, mereka akan menjadi bankable dan dapat kembali mengakses kredit perbankan,” jelas Anindya.

Kebijakan penghapusan kredit macet ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun, diperlukan peraturan pelaksana berupa Perpres untuk menetapkan kriteria nasabah yang berhak mendapatkan penghapusan utang. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat ini tengah mempersiapkan Perpres tersebut.

Anindya juga berharap agar di tahap selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan serupa untuk penghapusan utang usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini hanya dihapusbukukan tetapi belum dihapus tagih.

Menurutnya, terdapat sekitar 63 juta usaha mikro dan ultra mikro di Indonesia, yang jika utangnya diputihkan, dapat membantu UMKM bangkit dari kontraksi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan sejumlah stimulus positif untuk sektor properti, termasuk relaksasi kebijakan pajak.

Salah satu kebijakan yang dipertimbangkan adalah penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5%, yang direncanakan berlangsung selama 1 hingga 3 tahun.

Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa sektor properti memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain yang dapat menggerakkan ekonomi nasional.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diusung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Selain itu, Prabowo juga mencanangkan pembangunan tiga juta rumah dalam setahun yang diharapkan dapat mendorong permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Kebijakan ini disambut positif oleh sejumlah emiten properti. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Adrianto P. Adhi, menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana penghapusan PPN dan BPHTB ini.

“Kami menyambut baik dan ini merupakan hal yang positif bagi industri properti dengan kebijakan rencana pemerintahan Prabowo untuk penghapusan pajak PPN dan BPHTB,” ujarnya kepada Kontan, Senin (21/10).

Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA), Harun Hajadi juga menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang baik, meskipun penghapusan PPN bisa menambah biaya bagi pengembang karena PPN yang dibayarkan ke kontraktor tidak bisa dikreditkan.

"Namun, untuk BPHTB, ini adalah ide bagus yang perlu koordinasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Vicky Rosalinda, analis dari Kiwoom Sekuritas, berpendapat bahwa stimulus ini akan menjadi katalis positif bagi emiten properti, meski dampaknya baru terasa dalam jangka panjang. "Untuk jangka pendek, pasar bereaksi positif terhadap ekspektasi kebijakan ini, yang terlihat dari penguatan harga saham properti," jelasnya.

Saham-saham properti, seperti SMRA,CTRA, dan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), mengalami penguatan year to date (YTD) didorong oleh respons positif pasar terhadap kebijakan ini.

Nurwachidah, Research Analyst dari Phintraco Sekuritas, melihat rencana penghapusan pajak ini akan menguntungkan emiten properti, terutama karena insentif PPN DTP 100% yang sebelumnya sudah berhasil mendorong marketing sales. CTRA dan BSDE dinilai akan diuntungkan dari kebijakan baru ini karena memiliki land bank yang besar.

Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya, menambahkan bahwa rencana kebijakan ini menjadi angin segar bagi sektor properti yang sempat lesu akibat pandemi dan suku bunga tinggi.

"Ini bisa menjadi sentimen positif hingga akhir 2024, terutama untuk emiten yang fokus pada rumah dengan harga menengah ke bawah," tuturnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk memberikan relaksasi kebijakan pajak di masa kepemimpinannya, termasuk pajak properti. Emiten properti, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA), pun memberikan tanggapan terkait rencana kebijakan itu.

Berdasarkan catatan Kontan, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, salah satu penyumbang target pertumbuhan ekonomi 8% gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto, datang dari sektor properti dan perumahan.

Hashim, yang juga adik kandung Prabowo Subianto tersebut mengungkapkan, sektor properti dan perumahan memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional.

Pemerintahan Prabowo pun berencana menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5%. Wacana soal rencana penghapusan pajak properti akan berlangsung 1 tahun-3 tahun.

Selain itu, Prabowo juga mencanangkan pembangunan tiga juta rumah dalam setahun. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada permintaan KPR subsidi.

Rencana kebijakan pemerintahan Prabowo ini disambut baik oleh sejumlah emiten properti. Misalnya, SMRA menyambut baik sentimen positif untuk industri properti, termasuk dari stimulus kebijakan pemerintah.

Presiden Direktur SMRA Adrianto P Adhi mengatakan, industri properti memang merupakan salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi.

“Kami menyambut baik dan ini merupakan hal yang positif bagi industri properti dengan kebijakan rencana pemerintahan Prabowo untuk penghapusan pajak PPN dan BPHTB,” ujarnya kepada Kontan, Senin (21/10).

Menurut Adrianto, stimulus kebijakan tersebut memberi kemudahan kepada masyarakat dalam membeli properti, khususnya rumah tinggal.

“Nantinya, penjualan properti akan bertumbuh terus dan ini berdampak pula kepada pertumbuhan 185 subsektor industri yang terkait dengan properti, sehingga semuanya akan bertumbuh,” paparnya.

Sejalan, CTRA melihat rencana kebijakan pemerintahan Prabowo merupakan stimulus yang baik ke industri properti.

Direktur CTRA Harun Hajadi mengatakan, dengan tidak adanya PPN nantinya akan membuat industri properti lebih semarak. Sebab, berarti ada pengurangan dari total harga yang harus dibayar oleh konsumen.

Akan tetapi, untuk developer, penghapusan PPN akan berdampak menambah biaya sebesar 11% itu, karena PPN ke kontraktor tersebut tidak dapat dikreditkan dengan PPN ke konsumen.

“Dengan demikian, pasti kami developer akan menambah harganya senilai PPN tersebut. Lain dengan konsep PPN DTP, PPN ditanggung pemerintah, yang dibebankan ke kontraktor ini bisa dikreditkan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (21/10).

Terkait BPHTB, Harun mengatakan, hal itu merupakan ide yang bagus dari pemerintahan baru.

“Kalau untuk BPHTB, ini ide bagus sekali. Tetapi, pemerintah pusat harus koordinasi dengan pemerintah daerah, karena itu ranahnya para pemda,” tuturnya.

Harun mengatakan, CTRA masih memiliki rencana ekspansi ke depannya, termasuk dalam menambah cadangan lahan alias land bank. Berdasarkan catatan Kontan, CTRA memiliki land bank sekitar 4.000 ha di semester I 2024.

“Rencana ekspansi pasti ada terus, apalagi dalam mencari landbank. Sebab, itu bagian dari bisnis dan bahan baku kami. Tetapi, di mananya dan berapa besarnya, masih rahasia. Marketing sales di kuartal III masih sejalan dengan target tahun ini, nanti diumumkan,” katanya.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo memastikan dirinya tidak akan masuk ke dalam kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Diketahui saat ini Hashim sendiri merupakan Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan. Ia banyak berkecimpung dalam penyusunan program-program perumahan era Prabowo, termasuk rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Meski banyak berkecimpung dalam penyusunan dan perencanaan program, Hashim menekankan bahwa dirinya tidak akan menduduki posisi sebagai menteri. Dengan demikian, masih ada satu kursi kosong tersisa.

"Saya tidak akan ikut kabinet, tidak menjadi menteri. Berarti satu kursi menteri masih kosong," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Saya kira saya cukup susun konsep pemerintah yang akan dating," sambungnya.

Lebih lanjut Hashim menjelaskan, pemerintahan Prabowo telah menyiapkan sejumlah program prioritas lewat Asta Cita. beberapa di antaranya ialah program 3 juta rumah per tahun dan program makan bergizi gratis (MBG).

Untuk program 3 juta rumah sendiri, Hashim menjelaskan, akan dibangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan dan pesisir serta 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Pak Prabowo 2 juta unit rumah di pedesaan reserve for UMKM, BUMDes dan koperasi. Untuk konglomerat yang punya perusahaan konstruksi silahkan di kota. Kita mau bangun 1 juta unit apartemen tiap tahun di kota," terangnya.

Menurut Hashim, saat ini data BTN mencatat ada 10,7 juta keluarga yang masih antre rumah. Lalu ada 27 juta keluarga penghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) alias rumah kumuh. Dengan demikian, total ada 37 juta keluarga menunggu rumah layak huni.

Ia optimistis, program 3 juta rumah per tahun mampu mengatasi persoalan tersebut. Hashim juga yakin, program ini juga dapat mendorong geliat industri properti, khususnya perumahan, dan memberikan sumbangsih hingga 1% ke perekonomian RI.

"Target Prabowo 8% itu belum termasuk perumahan. Dengan perumahan kita bisa itu tambah 1% lebih, jadi 9% dan ada lain-lain yang kita rencanakan," kata Hashim.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo menilai bahwa Prabowo akan menjadi pemimpin yang pro bisnis dan pro rakyat. Hal ini didukung oleh Prabowo yang berkiblat pada salah satu pemimpin Partai Komunis China, Deng Xiaoping.

Deng Xiaoping merupakan pemimpin revolusi Partai Komunis China di era 1970-an. Ia merupakan pemimpin generasi kedua setelah Mao Zedong. Deng mempromosikan reformasi dan keterbukaan perdagangan di China yang dipercaya sebagai cikal-bakal penguatan ekonomi Negara Tirai Bambu itu hingga menjadi negara adidaya.

"Pak Prabowo mau meniru pengalaman China. Pimpinan yang sangat-sangat Pak Prabowo kagumi namanya Deng Xiaoping," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menurut Hashim, Prabowo lebih condong ke arah sosialisme, berbeda dengan dirinya sendiri yang lebih ke arah kapitalisme. Katanya, arah kepemimpinan Prabowo seperti sang ayahanda yakni Soemitro Djojohadikoesoemo, yang merupakan tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI).

"Saya seorang kapitalis. Prabowo lebih banyak sosialis karena ikut papi. Pak Mitro kan salah satu pimpinan PSI. Ayah Prabowo salah satu pimpinan dengan Bung Sjahrir," ujarnya.

Meski begitu, ia menekankan bahwa baik dia maupun Prabowo sama-sama memiliki visi utama untuk mengentaskan kemiskinan, termasuk dengan program kerja yang populis.

"Saya seorang kapitalis, saya dukung program-program yang berbau, dijuluki oleh pengamat banyak populis, sosialis. I don't care, he doesn't care, yang penting rakyat kita, kita tingkatkan pekerjaan, kita meningkatkan kesejahteraannya," kata dia.

Hashim juga menjamin kalau Asta Cita berada di tengah, tidak condong ke kapitalisme maupun sosialisme, melainkan ekonomi Pancasila. Menurutnya, sebagai seorang pengusaha, Prabowo tidak hanya condong ke kepentingan bisnis, tetapi juga ke kepentingan rakyat.

"Prabowo adalah orang yang sangat pro bisnis, tapi juga orang yang sangat pro rakyat. Di sini tidak ada benturan, pro bisnis, pro rakyat. Kita cari cuan, tapi cari cuan yang sangat terhormat," ujarnya.

Dalam Asta Cita sendiri, menurutnya telah tergambar arah dari visi Prabowo. Salah satunya tergambar dari program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Ia menilai, sektor properti bisa menjadi salah satu katalis utama perekonomian RI, seperti di China.

"Saya bangga dengan program dari Deng Xiaoping. Sudah tahu di China kan jenuh, sudah 7 tahun ya, ada Evergrande, Vanke, ada Country Garden. Itu kan sejak 7 tahun kan, tapi selama 35 tahun, China membangun 35 tahun tanpa gagal, maju terus dan itu 25% itu karena perumahan. Jadi kawan-kawan dari Kadin di bidang perumahan sangat cerah (masa depan)," kata dia.

Ia optimistis, lewat industri perumahan ini perekonomian Ri bisa terkerek naik. Tidak hanya mencapai target 8% pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa menembus hingga 9%.

"Target Prabowo 8% itu belum termasuk perumahan. Dengan perumahan kita bisa itu tambah 1% lebih, jadi 9% dan ada lain-lain yang kita rencanakan," ujar Hashim.