Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Aktivitas judi online masih terbilang marak di Indonesia, Oleh karena itu, fintech peer to peer (P2P) lending PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) menerapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi aktivitas judi online.

CEO Samir Yonathan Gautama mengatakan salah satu upayanya adalah menerapkan Know Your Customer (KYC) yang ketat, menggunakan teknologi terkini dengan bantuan mitra yang terpercaya untuk memantau aktivitas transaksi, dan memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan melalui platform digunakan sesuai dengan tujuan yang sah.

"Selain itu, kami berkolaborasi dengan regulator, termasuk asosiasi dan Kominfo, untuk terus memperbarui langkah-langkah pencegahan terhadap aktivitas ilegal, termasuk yang terkini larangan/pencegahan judi online," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (13/9).

Lebih lanjut, Yonathan menerangkan hingga saat ini, pihaknya belum menemukan indikasi aktivitas judi online yang menggunakan platform sebagai sarana. Meskipun demikian, Samir menyatakan akan terus memantau secara aktif segala aktivitas dengan memanfaatkan analitik data dan teknologi pengolahan data untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan.

"Jika ditemukan indikasi aktivitas ilegal, kami akan segera mengambil langkah tegas, seperti menolak pengajuan pinjaman, termasuk melaporkannya ke pihak berwenang," kata Yonathan.

Yonathan mengaku sangat prihatin dengan fenomena maraknya aktivitas judi online, khususnya didominasi oleh anak muda. Dia mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya upaya untuk melindungi masyarakat, terutama anak muda, dari risiko aktivitas ilegal, seperti judi online.

Yonathan mengimbau masyarakat untuk bijak dalam mengelola keuangan dan menggunakan layanan pinjaman bukan untuk kegiatan yang sifatnya spekulatif. Dia bilang pinjaman hendaknya digunakan hanya untuk kebutuhan yang mendesak, produktif, dan mendukung kesejahteraan.

"Kami juga terus melakukan edukasi finansial kepada pengguna agar lebih memahami risiko yang terkait dengan aktivitas ilegal dan pentingnya menjaga keamanan data finansial," ucap Yonathan.

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut masih ada indikasi aktivitas judi online melalui fintech peer to peer (P2P) lending. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sampai saat ini, fintech P2P lending masih digunakan oleh para pemain judi online yang memerlukan pendanaan.

"Jadi, orang yang terjebak judi online akan cenderung melakukan pinjaman online. Hal tersebut terlihat dari sampel mutasi rekening pemain judi online," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (13/9).

Secara rinci, Ivan menerangkan sekitar 80% pemain judi online masih dari kalangan menengah ke bawah. Untuk klasifikasi pemain, dia bilang sekitar 53% berada pada usia 20 hingga 30 tahun.

Sementara itu, Ivan menyampaikan nilai transaksi judi online sepanjang 2023 mencapai Rp 327 triliun. Dia bilang sampai semester I-2024, nilai transaksi judi online mencapai Rp 174 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) menemukan adanya laporan terkait tindakan penagihan yang relatif tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan dalam beberapa kegiatan penagihan. Mengenai hal itu, CEO Samir Yonathan Gautama menerangkan setiap laporan yang masuk tentu ditindaklanjuti dengan investigasi mendalam.

"Apabila terbukti, kami mengambil tindakan tegas, termasuk pelatihan ulang, sanksi, atau penghentian hubungan kerja dengan penagih yang bersangkutan. Selain itu, akan mencoba terus berinvestasi dalam sistem penagihan yang efektif dan dapat meminimalisir pelanggaran," ucapnya kepada Kontan, Jumat (16/8).

Meskipun demikian, Yonathan bilang Samir senantiasa mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan selalu berkomitmen untuk menjaga kode etik perilaku dalam setiap proses penagihan. Dia juga menyampaikan Samir secara berkala melakukan penilaian pencapaian kinerja tenaga penagih.

Yonathan mengatakan, saat ini pihaknya menggunakan kombinasi antara tenaga penagih internal dan pihak ketiga yang telah melalui proses seleksi dan pelatihan ketat. Dia menyebut kombinasi itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penagihan.

Yonathan menyampaikan ada keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan tim penagihan internal dan pihak ketiga. Dia menyebut keuntungan utama dari menggunakan penagih internal adalah kontrol yang lebih baik terhadap proses dan standar penagihan.

"Namun, tantangannya adalah biaya operasional yang relatif meningkat dan kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan," tuturnya.

Lebih lanjut, Yonathan menyebut keuntungan menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu mereka menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam hal skala operasional. Namun, tantangannya adalah menjaga standar etika dan kualitas yang sama seperti diterapkan oleh tim penagih internal.

Yonathan mengungkapkan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh tenaga penagih di lapangan, yaitu adanya peminjam yang dengan sengaja menghindari kewajiban pembayaran. Menurutnya, hal itu tentu menambah tantangan bagi tim penagihan.

"Namun, kami selalu menekankan pentingnya pendekatan yang profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam setiap interaksi dengan peminjam. Kami juga terus mencari cara untuk meningkatkan proses komunikasi dengan peminjam guna meminimalisir terjadinya tindakan penagihan yang lebih ketat," ungkapnya.

Yonathan menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan standar operasional tenaga penagih dan memastikan bahwa setiap aktivitas penagihan dilakukan dengan transparan, etis, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai informasi, Pada Januari 2024 hingga Juli 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut aduan tertinggi perilaku petugas penagihan berasal dari fintech sekitar 29 ribu pengaduan, pembiayaan sekitar 5 ribu pengaduan, dan perbankan sekitar 4 ribu pengaduan.

Dia bilang OJK akan terus melakukan upaya penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan petugas penagihan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap PUJK yang masih diadukan konsumen terkait pelanggaran petugas penagihan dan OJK juga sudah memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan.