Bisnis.com, JAKARTA--Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan PDI Perjuangan (PDIP) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Putusan tersebut tertuang di dalam e-court PTUN DKI Jakarta nomor putusan 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima," tulis pernyataan putusan dalam SIPP yang diunggah pada Kamis (24/10/2024).

Jubir PTUN DKI Jakarta, Irvan Mawardi mengatakan alasan majelis hakim menolak permohonan itu, lantaran permohonan yang diajukan PDI-Perjuangan tidak termasuk ke dalam tindakan atau perbuatan melawan hukum.

"Sehingga sengketa ini tak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dan juga tak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/10).

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak PDI-Perjuangan melalui ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengajukan gugatan terhadap KPU pada, 2 April 2024 lalu. Gugatan tersebut, terdaftar dalam nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, PDIP meminta kepada PTUN memerintahkan kepada KPU untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, PDIP juga meminta agar PTUN memerintahkan kepada KPU untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Ditambah lagi, PDIP juga meminta PTUN untuk memerintahkan KPU, membatalkan dan mencabut kembali Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tersebut.

Serta, memerintahkan KPU untuk mencabut dan mencoret Prabowo-Gibran, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan dilantik sebagai wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 menyusul penundaan sidang putusan gugatan yang diajukan PDI Perjuangan pada Kamis (10/10/2024).

Sidang putusan gugatan PDIP terhadap pencalonan Gibran ditunda karena hakim sedang sakit. Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN Jakarta kemudian menjadwalkan ulang pembacaan putusan pada tanggal 24 Oktober 2024.

"Majelisnya sedang sakit," ujar pihak PTUN ketika dikonfirmasi.

Dalam catatan Bisnis, PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Sekadar informasi, KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia pendaftaran capres/cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024.

Persoalannya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian memvonis Anwar Usman sebagai Ketua MK pada waktu itu telah melakukan pelanggaran etik.

Sebelum putusan dibacakan, sejumlah pengamat telah menganalisis potensi yang ditimbulkan jika majelis hakim mengabulkan atau tidak mengabulkan putusan tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hakim PTUN bisa ditangkap jika membatalkan pencalonan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, karena bertentangan dengan konstitusi negara.

Jimly menegaskan jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang bersifat final, sehingga tak ada lagi lembaga atau pejabat yang bisa mengubah atau membatalkannya.

Jimly menambahkan, baik itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Mahkamah Agung (MA) pun tak memiliki kewenangan untuk mengubah dan membatalkannya, termasuk untuk mempersoalkan keabsahan pasangan yang akan dilantik.

Menurut dia, keputusan final dan mengikat yang mutlak sudah berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) serta sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Dengan demikian, lembaga seperti PTUN tidak berwenang mengubahnya.

“Kalau terjadi, misalnya PTUN memutus dengan perintah membatalkan, maka majelis hakimnya wajib ditangkap, diberhentikan, dan bahkan dipenjarakan dengan hukuman sangat terberat, karena telah berkhianat pada negara dengan melawan konstitusi negara,” tuturnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (9/10/2024).

Pakar Hukum yang juga pernah menjabat sebagai Ketua MK periode 2003-2008 ini turut mengingatkan bahwa putusan PTUN tingkat pertama, belum bersifat final, masih harus ada upaya hukum tingkat banding dan kasasi.

Prosesnya pun, lanjut Jimly, akan panjang dan pastinya akan melampaui hari pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober mendatang.

“Maka, demi menjaga ketenangan umum dan memastikan peralihan pemerintahan yang damai dan konstitusional, janganlah putusan PTUN besok dikaitkan dengan jadwal pelantikan tanggal 20 Oktober, yang [bisa] menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan jikapun memang ada hal yang ingin dipersoalkan berkenaan hal pribadi wakil presiden terpilih, hal itu bisa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku setelah pelantikan berlangsung.

“Namun prosesnya bukan lagi melalui proses hukum biasa, melainkan melalui proses impeachment yang sudah diatur tegas tata caranya di UUD 45,” pungkas Jimly.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menekankan hasil dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis (10/10/2024) bakal menentukan nasib Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024—2029.

Dia menilai apabila gugatan yang diajukan oleh PDIP terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024 diterima, maka putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi tidak sah untuk dilantik sebagai Wapres pada 20 Oktober 2024.

“Ya, tentu saja proses pencalonan wakil presiden menjadi tidak sah dan karena cacat administrasi dan dinyatakan tidak sah. Tentu implikasi Gibran tidak bisa dilantik karena punya masalah dengan syarat menjadi Wapres,” ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Salah satunya kasus akan makin panjang apabila pihak Gibran Rakabuming melakukan banding saat dinyatakan tidak sah menjadi wapres terpilih oleh PTUN.

Upaya banding, kata Fery, akan menimbulkan pertanyaan kepada publik terkait jalannya sistem tata negara soal keabsahan proses pelantikan lantaran dipicu proses hukum PTUN dilanjutkan dalam proses banding. Bahkan, dia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah.

"Jika upaya banding kemudian hari juga menyatakan setuju dengan pengadilan tingkat pertama, maka akan menimbulkan perkara lanjutan dengan kasasi," tuturnya.

Fery menilai proses ini memperlihatkan ada sengkarut luar biasa dalam proses pencalonan dari Gibran pada Pilpres 2024 sehingga pengadilan bakal menyatakan ada masalah dalam proses kontestasi politik akbar itu.

Namun, dia melanjutkan apabila Gibran tidak melakukan banding, maka Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024—2029 memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama ke MPR untuk menggantikan Gibran menjadi Wapres. “Kalau banding tidak terjadi dan wapres tidak dilantik, maka Presiden yang terpilih yang baru akan mengajukan dua nama ke MPR untuk dipilih salah satunya menjadi Wapres,” pungkas Feri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Usaha Negara alias PTUN Jakarta menunda sidang putusan gugatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Penundaan persiangan itu dilakukan sampai pasca pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Itu artinya, rumor bahwa Gibran batal dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang terpatahkan.

Adapun PTUN beralasan bahwa sidang ditunda karena hakim yang memimpin sidang sakit. "Ketua majelisnya sedang sakit," ujar Humas PTUN Jakarta saat dihubungi Bisnis melalui pesan singkat, Kamis (10/10/2024).

Pihak PTUN juga mengungkapkan bahwa agenda sidang pembacaan putusan perkara No.133/G/TF/2024/PTUN.JKT itu dijadwalkan kembali pada dua pekan ke depan yakni 24 Oktober.

"[Dijadwalkan kembali] Tanggal 24 Oktober," demikian keterangan Humas PTUN Jakarta.

Sebelumnya, perkara yang diajukan oleh PDIP itu didaftarkan ke PTUN dengan nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT pada 2 April 2024. KPU menjadi pihak tergugat karena di antaranya menetapakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.

Pada petitum yang diajukan, PDIP sebagai penggugat meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

PDIP meminta agar Majelis Hakim menyatakan batal terhadap Keputusan KPU No.360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

Kemudian, Majelis Hakim diminta untuk memerintahkan KPU mencabut kembali Keputusan KPU tersebut.

Selain itu, KPU diminta untuk melakukan tindakan mencabut dan mencoret pasangan Prabowo–Gibran sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Usaha Negara alias PTUN Jakarta menunda sidang putusan gugatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Penundaan persiangan itu dilakukan sampai pasca pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Itu artinya, rumor bahwa Gibran batal dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang terpatahkan.

Adapun PTUN beralasan bahwa sidang ditunda karena hakim yang memimpin sidang sakit. "Ketua majelisnya sedang sakit," ujar Humas PTUN Jakarta saat dihubungi Bisnis melalui pesan singkat, Kamis (10/10/2024).

Pihak PTUN juga mengungkapkan bahwa agenda sidang pembacaan putusan perkara No.133/G/TF/2024/PTUN.JKT itu dijadwalkan kembali pada dua pekan ke depan yakni 24 Oktober.

"[Dijadwalkan kembali] Tanggal 24 Oktober," demikian keterangan Humas PTUN Jakarta.

Sebelumnya, perkara yang diajukan oleh PDIP itu didaftarkan ke PTUN dengan nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT pada 2 April 2024. KPU menjadi pihak tergugat karena di antaranya menetapakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.

Pada petitum yang diajukan, PDIP sebagai penggugat meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

PDIP meminta agar Majelis Hakim menyatakan batal terhadap Keputusan KPU No.360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

Kemudian, Majelis Hakim diminta untuk memerintahkan KPU mencabut kembali Keputusan KPU tersebut.

Selain itu, KPU diminta untuk melakukan tindakan mencabut dan mencoret pasangan Prabowo–Gibran sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden alias cawapres bakal dibacakan hari ini, Kamis (10/10/2024).

Nasib Gibran berada di persimpangan jalan, apakah tetap dilantik atau batal menjadi wakil presiden.

Dalam catatan Bisnis, gugatan terhadap keputusan pencalonan Gibran diajukan oleh PDIP. Gugatan itu muncul ketika tensi politik masih panas dan belum ada negosiasi dan kompromi politik yang terjadi belakangan ini.

Lantas apa konsensi jika PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PDIP? Apakah Gibran bisa batal dilantik atau tetap dilantik seperti skenario awal? Bagaimana pendapat pengamat mengenai hal itu?

Tetap Dilantik, Hakim Bisa Ditangkap

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hakim PTUN bisa ditangkap jika membatalkan pencalonan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, karena bertentangan dengan konstitusi negara.

Jimly menegaskan jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang bersifat final, sehingga tak ada lagi lembaga atau pejabat yang bisa mengubah atau membatalkannya.

Jimly menambahkan, baik itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Mahkamah Agung (MA) pun tak memiliki kewenangan untuk mengubah dan membatalkannya, termasuk untuk mempersoalkan keabsahan pasangan yang akan dilantik.

Menurut dia, keputusan final dan mengikat yang mutlak sudah berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) serta sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Dengan demikian, lembaga seperti PTUN tidak berwenang mengubahnya.

“Kalau terjadi, misalnya PTUN memutus dengan perintah membatalkan, maka majelis hakimnya wajib ditangkap, diberhentikan, dan bahkan dipenjarakan dengan hukuman sangat terberat, karena telah berkhianat pada negara dengan melawan konstitusi negara,” tuturnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (9/10/2024).

Pakar Hukum yang juga pernah menjabat sebagai Ketua MK periode 2003-2008 ini turut mengingatkan bahwa putusan PTUN tingkat pertama, belum bersifat final, masih harus ada upaya hukum tingkat banding dan kasasi.

Perbesar

Prosesnya pun, lanjut Jimly, akan panjang dan pastinya akan melampaui hari pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober mendatang.

“Maka, demi menjaga ketenangan umum dan memastikan peralihan pemerintahan yang damai dan konstitusional, janganlah putusan PTUN besok dikaitkan dengan jadwal pelantikan tanggal 20 Oktober, yang [bisa] menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan jikapun memang ada hal yang ingin dipersoalkan berkenaan hal pribadi wakil presiden terpilih, hal itu bisa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku setelah pelantikan berlangsung.

“Namun prosesnya bukan lagi melalui proses hukum biasa, melainkan melalui proses impeachment yang sudah diatur tegas tata caranya di UUD 45,” pungkas Jimly.

Beda Pendapat

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menekankan hasil dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis (10/10/2024) bakal menentukan nasib Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024—2029.

Dia menilai apabila gugatan yang diajukan oleh PDIP terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024 diterima, maka putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi tidak sah untuk dilantik sebagai Wapres pada 20 Oktober 2024.

“Ya, tentu saja proses pencalonan wakil presiden menjadi tidak sah dan karena cacat administrasi dan dinyatakan tidak sah. Tentu implikasi Gibran tidak bisa dilantik karena punya masalah dengan syarat menjadi Wapres,” ujarnya.

Perbesar

Dia melanjutkan bahwa problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Salah satunya kasus akan makin panjang apabila pihak Gibran Rakabuming melakukan banding saat dinyatakan tidak sah menjadi wapres terpilih oleh PTUN.

Upaya banding, kata Fery, akan menimbulkan pertanyaan kepada publik terkait jalannya sistem tata negara soal keabsahan proses pelantikan lantaran dipicu proses hukum PTUN dilanjutkan dalam proses banding. Bahkan, dia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah.

"Jika upaya banding kemudian hari juga menyatakan setuju dengan pengadilan tingkat pertama, maka akan menimbulkan perkara lanjutan dengan kasasi," tuturnya.

Fery menilai proses ini memperlihatkan ada sengkarut luar biasa dalam proses pencalonan dari Gibran pada Pilpres 2024 sehingga pengadilan bakal menyatakan ada masalah dalam proses kontestasi politik akbar itu.

Namun, dia melanjutkan apabila Gibran tidak melakukan banding, maka Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024—2029 memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama ke MPR untuk menggantikan Gibran menjadi Wapres. “Kalau banding tidak terjadi dan wapres tidak dilantik, maka Presiden yang terpilih yang baru akan mengajukan dua nama ke MPR untuk dipilih salah satunya menjadi Wapres,” pungkas Fery.

Komunikasi PDIP dan Gerindra

Gerindra-PDIP Kian Intens?

Di tengah kabar simpang siur mengenai nasib Gibran, sejumlah pihak masih mengupayakan pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Namun demikian, isu pertemuan itu perlahan mulai menguap lantaran ketidakjelasan waktu dan lokasinya hingga H - 10 jelang pelantikan Prabowo sebagai presiden.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membeberkan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri. Hasto mengungkapkan, rencana pertemuan itu akan segera dilaksanakan sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024.

"Pertemuan adalah hal yang baik, bagian dari silaturahmi pemimpin bangsa. Komunikasi secara intensif sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden," kata Hasto dikutip dari Antara.

Dia mengatakan dalam pertemuan antara pemimpin itu akan banyak hal yang dibahas, terutama masalah bangsa dan negara. Apalagi ke depan tantangan yang dihadapi Indonesia tidak ringan sehingga diperlukan kesadaran bersama, kesatuan juang dari seluruh komponen bangsa.

Hasto yakin dengan komunikasi tersebut, Indonesia bisa mengatasi berbagai tantangan, seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kemudian perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, dan persoalan pangan yang juga menjadi tantangan bidang perekonomian.

"Tentu, PDIP komitmen perjuangannya pada bangsa dan negara tanpa akhir sehingga komitmen itu dibawa jauh lebih penting daripada sekadar urusan yang berkaitan dengan politik praktis ataupun gambaran kabinet ke depan," ujar dia.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan bocoran atau perkembangan terkini perihal nomenklatur kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia mengatakan nama-nama menteri yang akan ada di kabinet Prabowo-Gibran saat ini dalam tahap penyusunan, bahkan sudah mulai ada yang dipanggil oleh Prabowo. Muzani turut menyampaikan bahwa namanya tidak masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi gak termasuk gua ya,” tutur Muzani.

Tak hanya itu, Muzani juga menambahkan mengenai wacana bergabungnya kader PDIP dalam kabinet Prabowo-Gibran. Dia memastikan ada potensi PDIP merapat ke Gerindra dan tinggal menunggu waktu pengumuman saja.

“Tunggu, tunggu, tunggu, Insya Allah ada,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akhirnya blak-blakan usai menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Jumat (6/9/2024).

Dewas KPK menyoroti berbagai manuver hukum yang dilakukan Ghufron sebagai terperiksa kasus pelanggaran etik, hingga membuat proses sidang tertunda sekitar tiga bulan lebih. Salah satu penyebabnya yakni putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas gugatan yang dilayangkan Ghufron ke Dewas.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan, Ghufron menggugat dia dan empat orang rekannya lantaran dinilai menyalahgunakan wewenang. Pimpinan KPK itu meminta agar PTUN Jakarta menunda persidangan etik oleh Dewas KPK, sehingga pembacaan vonis pada 20 Mei lalu batal.

"Makanya orang banyak bertanya-tanya, kenapa Dewasnya mundur? Kita menghormati, kita tidak mau melanggar hukum ya. Memang kita tidak sependapat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kok pengadilan membuat penetapan penundaan? Tapi kita harus hormati ya," ujarnya pada konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Singkat cerita, PTUN Jakarta akhirnya memutuskan bahwa gugatan Ghufron tidak dapat diterima, Selasa (3/9/2024). Dewas langsung menjadwalkan pembacaan vonis terhadap Ghufron tiga hari setelahnya.

Hasilnya, Ghufron dinyatakan terbukti melanggar etik berupa penyalahgunaan pengaruh lantaran memminta Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono untuk memutasi anggota keluarga salah satu kerabatnya ke Jawa Timur pada 2022 lalu. Adapun pada waktu yang sama, KPK sedang menelisik dugaan korupsi di Kementan yang turut melibatkan Kasdi.

Tidak cukup di PTUN, Dewas pun menyoroti gugatan yang dilayangkan Ghufron ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan itu seputar hak uji materiil di mana Peraturan Dewas KPK, yang menjadi landasan hukum penanganan kasus etik Ghufron, dinilai bertentangan dengan Undang-undang.

Meski bernasib sama dengan gugatan PTUN, Tumpak mengaku heran atas penilaian Ghufron bahwa Peraturan Dewas keliru dan sembrono. Dia mengaku khawatir perbuatan pimpinan KPK itu bisa memengaruhi seluruh pegawai lembaga antirasuah.

"Karena sampai sekarang juga saya khawatir ini, pegawai KPK juga, insan KPK ini terpengaruh-terpengaruh. Seolah-olah, seolah-olah isi KPK yang dibuat di dalam Peraturan Dewas itu bertentangan dengan undang-undang. Ini bahaya. Tidak ada itu. Ini masalah etika," kata pria yang juga pernah menjabat pimpinan KPK itu.

Adapun satu langkah hukum lain yang diakui membuat Dewas paling heran adalah laporan dugaan tindak pidana ke Bareskri Polri. Tumpak mengaku bingung karena yang menjadi pihak terlapor hanya tiga dari lima anggota Dewas KPK yakni dirinya, Albertina Ho dan Syamsudin Harris.

"Itu sampai sekarang juga tidak jelas. Saya juga jadi bingung. Pertama, ini kan pembuatan kolektif-kolegial. Lima orang kok [anggota Dewas], yang dilaporka tiga. Dan apa yang disalahgunakan?," ujarnya.

Adapun Ghufron menyatakan dirinya menghormati putusan Dewas KPK meskipun pembelaannya ditolak dalam pertimbangan. Dia tetap kukuh menyatakan bahwa tidak meminta bantuan Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono, untuk memutasi salah satu anggota keluarga dari kerabatnya.

Menurut pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu, dia hanya menyampaikan keluhan kepada Kasdi dari salah seorang pegawai Kementan yang merupakan menantu dari kerabatnya.

"Saya memiliki pertanggungjawaban atas telepon ataupun komunikasi saya yang menyampaikan keluhan. Bahwa ternyata yang menerima keluhan saya [Kasdi] kemudian menganggap bantuan, itu anggapannya yang bersangkutan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengonfirmasi akan hadir dalam sidang pembacaan vonis kasus etik yang menimpanya besok, Jumat (6/9/2024).

Rencananya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan menggelar sidang pembacaan vonis atas kasus dugaan pelanggaran etik dengan Ghufron sebagai terlapor pada esok hari pukul 14.00 WIB.

"Insyaallah hadir," kata Ghufron kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (5/9/2024).

Untuk diketahui, sidang pembacaan vonis itu sempat tertunda pada Mei 2024 lalu karena terbitnya putusan sela dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada saat itu, Ghufron menggugat Dewas KPK lantaran memproses kasus etiknya yang dianggap sudah kedaluwersa

Meski demikian, Majelis Hakim PTUN Jakarta pada 3 September memutuskan bahwa gugatan Ghufron itu tidak dapat diterima.

Anggota Dewas KPK Syamsudin Harris lalu mengatakan bahwa sidang vonis terhadap Ghufron itu otomatis akan digelar dengan atau tanpa kehadirannya sebagai pihak terlapor.

"Pak NG [Nurul Ghufron] hadir atau tidak hadir, sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik bagi yang bersangkutan jalan terus," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (4/9/2024).

Sebelumnya, gugatan yang dilayangkan Ghufron ke Dewas KPK itu masuk ke klasifikasi tindakan administrasi pemerintah. Gugatan itu bermula karena Dewas dinilai memproses laporan etik yang sudah kedaluwarsa terhadap Ghufron.

"Dalam pokok perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima," demikian bunyi putusan PTUN dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Selasa (3/9/2024).

Adapun dalam penundaan, majelis hakim juga mencabut penetapan PTUN No.142/G/TF/2024/PTUN.JKT pada 20 Mei 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Etik atas nama terlapor Nurul Ghufron.

Sementara itu, dalam eksepsi, majelis hakim juga menerima eksepsi Dewas sebagai Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta tidak menerima gugatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron terhadap Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Adapun putusan perkara No.142/G/TF/2024/PTUN.JKT ditetapkan oleh Majelis Hakim PTUN pada hari ini, Selasa (3/9/2024).

Gugatan yang dilayangkan Ghufron ke Dewas KPK itu masuk ke klasifikasi tindakan administrasi pemerintah. Gugatan itu bermula karena Dewas dinilai memproses laporan etik yang sudah kedaluwarsa terhadap Ghufron.

"Dalam pokok perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima," demikian bunyi putusan PTUN dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Selasa (3/9/2024).

Adapun dalam penundaan, majelis hakim juga mencabut penetapan PTUN No.142/G/TF/2024/PTUN.JKT pada 20 Mei 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Etik atas nama terlapor Nurul Ghufron.

Sementara itu, dalam eksepsi, majelis hakim juga menerima eksepsi Dewas sebagai Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya pada Mei 2024, PTUN Jakarta memerintahkan Dewas KPK untuk menghentikan proses persidangan etik terhadap Pimpinan KPK Nurul Ghufron.

Perintah itu tercantum dalam putusan sela yang diunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

"Mengabulkan permohonan penundaan penggugat, memerintahkan tergugat [dewas KPK] untuk menunda tindakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik atas nama terlapor Nurul Ghufron," dalam SIPP, Senin (20/5/2024).

Gugatan ini bermula dari proses etik yang dijalani Ghufron di Dewas KPK sebagai terlapor. Pada kasus etik tersebut, pimpinan KPK 2019-2024 itu diduga meminta pihak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memutasi salah seorang pegawai di kementerian tersebut.

Saat ditemui di Gedung KPK, Kamis (25/4/2024), Ghufron mengungkap gugatannya ke PTUN ihwal Dewas memproses laporan mengenai dugaan penyalahgunaan yang sudah kedaluwarsa.

Ghufron membenarkan adanya komunikasi dengan pihak Kementan dimaksud, namun mengklaim tidak ada paksaan. Ghufron mempermasalahkan laporan etik itu lantaran kejadiannya pada Maret 2022, namun tetap diproses setelah umurnya sudah lebih dari setahun.

"Jadi kalau [kejadiannya] Maret 2022, itu mustinya expired di Maret 2023. Maka mustinya namanya sudah expired, kasus ini enggak jalan. Nah itu yang saya kemudian PTUN-kan," jelasnya kepada wartawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) turut menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Mereka menyatakan berencana membahas putusan itu melalui mekanisme rapat.

“Besok baru mau dirapatkan dulu,” kata Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, dikutip dari Kompas TV, Selasa (13/8/2024).

Sebelumnya diberitakan, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028 dibatalkan.

Hal itu tertuang dalam putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Dalam amar putusan dijelaskan bahwa PTUN hanya mengabulkan sebagian guatan yang dilayangkan oleh Anwar Usman.

Dalam putusannya, PTUN Jakarta juga memerintahkan MK sebagai pihak termohon untuk segera mencabut keputusan pengangkatan Suhartoyo.

Selain itu, PTUN Jakarta juga mengabulkan permohonan Anwar Usman yang meminta harkat dan martabatnya sebagai salah satu Hakim Konstitusi dipulihkan.

Meski begitu, PTUN Jakarta menolak permohonan Anwar Usman yang meminta untuk dijadikan Ketua MK 2023-2028 seperti sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dianggap sebagai pertanda ada pihak-pihak tertentu yang mempermainkan proses demokrasi demi kepentingan kelompok

"Keanehan baru yang meyakinkan kita bahwa seluruh wilayah sedang dipermainkan demokrasinya dari hulu ke hilir, termasuk yang ada di MK," kata pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, dalam keterangan tertulis saat dihubungi pada Selasa (13/8/2024).

Feri menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam putusan itu.

Feri mengatakan, pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK berdasarkan amanat dari Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hal itu juga terkait sanksi pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Putusan MK.

"Lalu, ada intervensi melalui putusan peradilan Tata Usaha Negara dengan upaya mengembalikan marwah Anwar Usman dan menggagalkan proses pencalonan Suhartoyo menjadi ketua," ujar Feri.

Kejanggalan lain dalam putusan PTUN, menurut Feri, adalah meski amar putusan PTUN Jakartaa quo membatalkan Putusan MK tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai pimpinan, tetapi di sisi lain, putusan itu tidak mengabulkan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua MK.

"Di sisi yang lain, putusan ini juga mengatakan tidak mengabulkan upaya mengembalikan posisi ketua dari Anwar Usman. Jadi Anwar Usman dikembalikan posisinya, marwahnya menggagalkan Suhartoyo, tetapi dia tidak boleh juga kembali menjadi Ketua," papar Feri.

"Demi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dalam pelanggengan kekuasaan, yang membuat kita geleng-geleng kepala karena ini semua tidak masuk akal," sambung Feri.

Sebelumnya diberitakan, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028 dibatalkan.

Hal itu tertuang dalam putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Dalam amar putusan dijelaskan bahwa PTUN hanya mengabulkan sebagian guatan yang dilayangkan oleh Anwar Usman.

Dalam putusannya, PTUN Jakarta juga memerintahkan MK sebagai pihak termohon untuk segera mencabut keputusan pengangkatan Suhartoyo.

Selain itu, PTUN Jakarta juga mengabulkan permohonan Anwar Usman yang meminta harkat dan martabatnya sebagai salah satu Hakim Konstitusi dipulihkan.

Meski begitu, PTUN Jakarta menolak permohonan Anwar Usman yang meminta untuk dijadikan Ketua MK 2023-2028 seperti sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mangabulkan gugatan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman dianggap janggal.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, menyatakan membatalkan keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tertanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai MK masa jabatan 2023-2028.

"Putusan ini semakin aneh karena ini kan problematika etik yang diselesaikan di wilayah internal MK dan sudah diputuskan," kata pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, dalam keterangan tertulis seperti dikutip pada Selasa (13/8/2024).

Feri mengatakan, pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK berdasarkan amanat dari Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hal itu juga terkait sanksi pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Putusan MK.

"Lalu, ada intervensi melalui putusan peradilan Tata Usaha Negara dengan upaya mengembalikan marwah Anwar Usman dan menggagalkan proses pencalonan Suhartoyo menjadi ketua," ujar Feri.

Kejanggalan lain dalam putusan PTUN, menurut Feri, adalah meski amar putusan PTUN Jakarta a quo membatalkan Putusan MK tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai pimpinan, tetapi di sisi lain, putusan itu tidak mengabulkan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua MK.

"Di sisi yang lain, putusan ini juga mengatakan tidak mengabulkan upaya mengembalikan posisi ketua dari Anwar Usman. Jadi Anwar Usman dikembalikan posisinya, marwahnya menggagalkan Suhartoyo, tetapi dia tidak boleh juga kembali menjadi Ketua," papar Feri.

Sebelumnya diberitakan, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028 dibatalkan.

Hal itu tertuang dalam putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Dalam amar putusan dijelaskan bahwa PTUN hanya mengabulkan sebagian guatan yang dilayangkan oleh Anwar Usman.

Dalam putusannya, PTUN Jakarta juga memerintahkan MK sebagai pihak termohon untuk segera mencabut keputusan pengangkatan Suhartoyo.

Selain itu, PTUN Jakarta juga mengabulkan permohonan Anwar Usman yang meminta harkat dan martabatnya sebagai salah satu Hakim Konstitusi dipulihkan.

Meski begitu, PTUN Jakarta menolak permohonan Anwar Usman yang meminta untuk dijadikan Ketua MK 2023-2028 seperti sebelumnya.

JAKARTA, Investor.id - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengabulkan permohonan penggugat, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), terkait penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, di antaranya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada 28 Mei 2024.

Dengan keputusan itu, Waskita Karya Tbk akan diturunkan dari daftar hitam atau blacklist Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Majelis hakim menetapkan penayangan sanksi daftar hitam Waskita Karya agar diturunkan dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id," ujar pengacara Waskita Karya Hendi Gandasmiri usai sidang di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia menambahkan, penetapan permohonan penundaan itu berlaku selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis hakim juga memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini ke para pihak yang berperkara, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Melalui ketetapan tersebut, Waskita Karya bisa kembali mengikuti tender seluruh proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD maupun proyek swasta. Ini berdampak positif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita Karya.

Dihubungi secara terpisah, Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan, perseroan tengah fokus mengerjakan 12 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari jumlah itu, dua telah selesai dibangun, yaitu multiutility tunnel (MUT) 01 atau terowongan multiutilitas di bawah tanah dan Jalan Lingkar Sepaku segmen 4 sepanjang 4,45 kilometer (km).

Pembangunan dua proyek IKN lainnya pun sudah hampir rampung, dengan realisasi di atas 90%. Proyek yang dimaksud adalah gedung Sekretariat Presiden dan Kementerian Koordinator 4. Kedua proyek itu ditargetkan selesai dibangun pada Oktober mendatang.

"Perseroan terus mengejar pembangunan proyek IKN agar bisa selesai tepat waktu," ujar dia dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News