REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehidupan warga pesisir di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, tak lagi seindah dahulu. Warga Pulau Pari kini semakin kesulitan mencari ikan akibat perubahan iklim. Tempat tinggal mereka juga terancam akibat abrasi.

Asmania, salah satu warga Pulau Pari, mengisahkan bahwa warga di Pulau Pari kian terdampak perubahan iklim. Asmania mengatakan kini banyak jenis ikan yang hilang dari perairan.

"Dulu kami membudidayakan rumput laut, tapi sekarang karena perubahan iklim, jangankan memanen rumput laut, (sekarang) selama satu pekan kami menanam, seminggu saja sudah putih rumput laut kami, itu karena panasnya air laut," kata Asmania.

Asmania mengatakan, dahulu para nelayan Pulau Pari dapat memprediksi musim. Mereka membaginya menjadi tiga: Baratan, Timur dan Peneduh. Tapi kini musim semakin sulit diprediksi.

"Suami dulu bisa menghasilkan 50 kilogram, 70 kilogram, dalam satu hari saja cepat, tapi sekarang mendapatkan 20- 30 kilogram ikan saja susah," katanya.

Pulau Pari merupakan salah satu pulau kecil di Kepulauan Seribu yang luasnya tidak lebih dari 42 hektare. Pulau ini dihuni lebih dari 400 keluarga yang rata-rata bekerja sebagai nelayan dan atau pegiat pariwisata.

Sejak lama, Pulau Pari terdampak oleh krisis iklim. Pulau Pari semakin sering dihantam banjir rob, kenaikan air laut, cuaca ekstrem, serta tingginya gelombang. Semuanya telah memperburuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Pari.

Walhi bersama lembaga yang berada di Zurich, Swiss, HEKS mengkalkulasi hilangnya luasan Pulau Pari sebesar 11 persen atau seluas 4,6 hektare. Sebelumnya, Pulau Pari tercatat seluas 42 hektare. Namun kini hanya tinggal persen 41,4 hektare.

Dampak lainnya dari krisis iklim di Pulau Pari adalah hilangnya hasil tangkapan ikan secara drastis, dimana laut saat ini sudah tidak lagi bersahabat. Nelayan telah kehilangan tangkapan lebih dari 70 persen jika dibandingkan dengan sebelum terdampak krisis iklim.

Krisis iklim juga memicu banyak jenis ikan laut, di antaranya ikan kerapu dan ikan cakalang, sulit ditemukan karena temperatur laut yang semakin menghangat. Lebih jauh, krisis iklim telah menyebabkan banjir rob semakin sering terjadi di Pulau Pari. Akibatnya, banyak wisatawan yang membatalkan kunjungan wisatanya.

“Situasi tersebut menjadi pukulan keras bagi ekonomi kami yang tergantung pada sektor perikanan dan pariwisata yang selama ini menjadi income utama Pulau Pari,” kata Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Mustaghfirin.

Melihat dampak perubahan iklim pada masyarakat Pulau Pari, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan WALHI menjalankan kerja sama perlindungan, pemulihan dan pelestarian pesisir serta pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama ini diawali dengan penanaman 1.000 mangrove di Pantai Rengge di Pulau Pari, Jakarta.

Kerja sama ini dibangun dalam rangka menginisiasi gerakan kolaborasi untuk menguatkan serta mendukung penguatan kampanye advokasi lingkungan hidup guna mendapatkan dukungan publik seluas-luasnya. Adapun isu kunci yang menjadi arus utama dalam kerja sama ini adalah perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, khususnya di pesisir-pulau kecil; mitigasi dan adaptasi krisis iklim; dan konservasi alam di wilayah Indonesia.

Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa Juperta Panji Utama mengatakan, letak Pulau Pari sangat dekat dengan pusat pemerintahan. “Jika kebijakan yang dekat dengan pusat kebijakan saja tidak berpihak pada kepentingan masyarakat bisa dibayangkan mungkin ada hal-hal serupa di tempat yang lebih jauh lagi,” tegasnya.

Panji mengatakan abrasi pantai-pantai di Pulau Pari sudah sangat tinggi. Panji mengatakan kerja sama dengan Walhi untuk pengendalian abrasi pesisir Utara Laut Jawa ini dilakukan selama lima tahun.

“Setiap tahun kami evaluasi, kalau bisa kerja samanya terus, tapi kita jangan terbatas pada waktu tapi pada bagaimana kami mencapai tujuan-tujuan yang ingin kami capai,” kata Panji.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan kerja sama ini merupakan persatuan antara dua gerakan yang memobilisasi nilai dan moral kemanusiaan dan gerakan yang melindungi memajukan hak manusia atau lingkungan.

Zenzi mengatakan filosofi Dompet Dhuafa yang ia tangkap adalah menghimpun dan mengarahkan sumber daya manusia untuk memelihara dan memajukan nilai-nilai moral kemanusiaan dan lingkungan.

“Kami memaknai pertemuan dua organisasi ini sebagai perkawinan antara dua anggota gerakan yang memobilisasi nilai dan moral kemanusiaan dan gerakan yang melindungi memajukan hak manusia atau lingkungan. Maka kita akan melahirkan satu hal bahwasannya orang lahir dimanapun, berdiri di pulau manapun dia mempunyai hak terhadap semua yang ada di muka bumi ini,” tambahnya.

Panji mengatakan penanaman 1.000 mangrove ini merupakan langkah awal. Ia berharap semakin banyak pohon mangrove yang dapat ditanam di pinggir pantai-pantai Pulau Pari. Ia mengusulkan untuk menawarkan wisatawan membeli pohon mangrove untuk mereka tanam di Pulau Pari.

"Saya ingin mengajak masyarakat kalau mengadakan program selalu mengatakan keterbatasan dana, padahal potensi masyarakat ada, kalau masyarakat bersatu, padu saya rasa itu bisa diimplementasikan, ini wacana bagaimana kami menggulirkan bagaimana caranya menghidupkan potensi yang ada masyarakat," katanya.

KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa menandatangani perjanjian kerja sama perlindungan, pemulihan dan pelestarian pesisir serta pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia di Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Inisiatif tersebut dimulai dengan menanam 1.000 bibit mangrove di Pulau Pari. Agenda dilanjutkan dengan penanaman bibit mangrove ke pesisir utara Pulau Jawa serta diteruskan ke provinsi lain di Indonesia.

Kerja sama tersebut merupakan inisiatif gerakan kolaborasi yang bertujuan menguatkan dan mendukung penguatan kampanye advokasi lingkungan hidup. Kegiatan ini diharapkan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Isu kunci dalam kerja sama tersebut adalah perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, khususnya di pesisir-pulau kecil. Isu lain yang menjadi prioritas adalah mitigasi dan adaptasi krisis iklim serta konservasi alam di wilayah Indonesia.

Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa Juperta Panji Utama mengatakan, Pulau Pari dekat dengan mantan ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Kawasan ini merupakan pusat kekuasaan, kebijakan, serta keputusan negara Indonesia.

“Jika kebijakan yang dekat dengan pusat kebijakan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, bisa dibayangkan mungkin ada hal-hal serupa di tempat yang lebih jauh lagi,” kata Juperta dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (14/7/2024).

Panji mengatakan, abrasi pantai-pantai di Pulau Pari sudah tinggi. Selain itu, selama ini masyarakat Pulau Pari mengelola lingkungannya secara mandiri.

Oleh karena itu, pihaknya bekerja sama dengan Walhi untuk mengendalikan abrasi pesisir Utara Laut Jawa selama lima tahun.

“Setiap tahun kami evaluasi. Kalau bisa kerja samanya terus berlanjut. Meski demikian, kerja sama ini jangan terbatas pada waktu, tapi bagaimana kami mencapai tujuan yang ingin dicapai,” ujarnya.

Dompet Dhuafa berharap dapat bekerja sama dengan lebih banyak pihak lain, terutama dengan masyarakat dan pihak yang terdampak kerusakan lingkungan serta krisis iklim.

“Semua pihak harus terlibat, bersatu, serta melihat bahwa ini adalah musuh bersama kita,” kata Panji.

DMC Dompet Dhuafa sendiri telah melakukan upaya pendampingan suatu kawasan agar mampu tangguh dalam menghadapi bencana, baik akibat alam maupun dampak dari krisis iklim.

Adapun pendampingan yang sudah dilakukan adalah program Kawasan Tanggap dan Tangguh Bencana (KTTB) di wilayah Lebak (Banten), Ciliwung (Jakarta), Gunungkidul (DIY), Demak (Jawa Tengah), Pacitan (Jawa Timur), Lombok (NTB), dan Ternate (Maluku Utara).

DMC telah melakukan ragam upaya dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi risiko bencana di Desa Sidomulyo, Kabupaten Pacitan. Di sana, DMC dan masyarakat melakukan penanaman bibit mangrove guna mengatasi ancaman abrasi air laut yang terus menggerus daerah pesisir. Hal ini berisiko menghancurkan ruang hidup warga sekitar pantai.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan, kerja sama tersebut merupakan persatuan antara dua gerakan yang memobilisasi nilai dan moral kemanusiaan dan gerakan yang melindungi memajukan hak manusia atau lingkungan.

Menurutnya, filosofi Dompet Dhuafa adalah menghimpun dan mengarahkan sumber daya manusia untuk memelihara dan memajukan nilai-nilai moral kemanusiaan dan termasuk lingkungan.

DOK. Dompet Dhuafa. Kolaborasi WALHI dan DMC Dompet Dhuafa dorong perlindungan dan pemulihan wilayah pesisir dari ancaman bencana iklim dengan langkah menanam 1000 bibit mangrove yang diawali di kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Senin (8/7/2024).

Kerja sama tersebut berpotensi menjadi cikal bakal pembangunan nilai-nilai universal dan moral manusia di masa depan.

“Ketika kami berhasil menerjemahkan apa yang kita tandatangani hari ini, pertemuan hari ini bukan sekadar dua coretan tangan pemimpin organisasi,” kata Zenzi.

Zenzi melanjutkan, pihaknya memaknai pertemuan tersebut sebagai perkawinan dua anggota gerakan yang ingin mewujudkan hak terhadap semua yang ada di muka bumi ini.

Menurutnya, kehancuran di muka bumi ini karena hak manusia atas lingkungan terancam akibat kesewenang-wenangan oknum. Ia mencatat, seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membicarakan perubahan iklim hampir 30 tahun.

“Saat para pemimpin dunia itu bertemu selama 30 tahun, artinya pelepasan emisi, perubahan iklim, serta suhu rata-rata harian bumi meningkat,” ujarnya.

Zenzi menilai, masyarakat tidak bisa hanya menggantungkan harapan keselamatan bumi dan hak generasi berikutnya pada kepemimpinan politik. Masyarakat harus menggantungkan harapan keselamatan bumi dan hak antargenerasi itu kepada kesadaran publik secara luas.

Pertemuan Walhi dan Dompet Dhuafa akan melahirkan jembatan sehingga publik bisa terlibat menyelamatkan alam. Ia berharap, kerja sama ini menjadi momentum yang harus dirawat.

“Saya juga mengusulkan, kami mengulangi lagi pertemuan pada tahun depan di tempat yang sama, tetapi dengan skala lebih besar," papar Zenzi.

Berawal dari Pulau Pari

Ketua Kelompok Perempuan Pulau Pari Asmania menjelaskan, pengelolaan pantai dan kebun di Pulau Pari merupakan bentuk perjuangan warga. Sebelumnya, warga kerap berpotensi terancam saat membuka lahan menuju Pantai Rengge yang menjadi lokasi penanaman mangrove.

“Perjuangan kami telah berlangsung sejak 2014 sampai saat ini. Kami masih tetap berjuang untuk ruang hidup dan kehidupan kami di sini,” kata Asmania.

Asmania menjelaskan bahwa saat ini, pihaknya sudah mengalami dampak krisis iklim yang sangat parah. Krisis iklim telah mengakibatkan abrasi di Pantai Rengge kian memburuk. Pohon-pohon di pinggir pantai tumbang.

“Ada kesedihan ketika melihat situasi yang terjadi di sini. Mungkin saat ini masih tetap ada, tetapi kami tidak tahu bagaimana nasibnya 10 atau 15 tahun ke depan," ujarnya.

Ia berterima kasih atas dukungan yang terus mengalir dari banyak pihak, termasuk Walhi dan DMC Dompet Dhuafa.

“Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkontribusi untuk hari ini menanam mangrove. Terima kasih sudah mempercayakan kepada kami warga Pulau Pari," tambah Asmania.

Asmania menggarisbawahi perjuangan kelompok perempuan di Pulau Pari dalam menghadapi gempuran ancaman krisis iklim terhadap keadilan dan kelestarian alam.

Ia menegaskan, pengelolaan lingkungan Pantai Rengge dan Pulau Pari secara keseluruhan oleh kelompok perempuan bukan hanya untuk warga, tapi juga anak cucu generasi mereka berikutnya.

Menurutnya, masyarakat hanya ingin hidup tenang dan damai di Pulau Pari. Terlebih, mereka sudah sejahtera dengan laut.

“Kami berharap laut serta daratan kami akan baik-baik saja. Kami ingin keadilan antargenerasi terwujud di Pulau ini dan seluruh pulau di Indonesia,” katanya.

Sebagai informasi, Pulau Pari merupakan salah satu pulau kecil di Kepulauan Seribu yang luasnya tidak lebih dari 42 hektare. Pulau ini dihuni lebih dari 400 keluarga yang rata-rata bekerja sebagai nelayan dan atau pegiat pariwisata.

Pulau Pari telah terdampak krisis iklim sejak lama. Akibatnya, pulau ini kerap dihantam banjir rob, kenaikan air laut, cuaca ekstrem, serta gelombang tinggi. Kondisi ini telah memperburuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Pari.

Selain itu, krisis iklim juga memicu banyak jenis ikan laut, seperti kerapu dan cakalang, sulit ditemukan. Pasalnya, temperatur laut semakin menghangat.

Lebih jauh, krisis iklim telah menyebabkan banjir rob semakin sering terjadi di Pulau Pari. Akibatnya, banyak wisatawan yang membatalkan kunjungan wisata.

Dampak krisis iklim di Pulau Pari

Ketua Forum Peduli Pulau Pari sekaligus penggugat Holcim Mustaghfirin menjelaskan, situasi tersebut menjadi pukulan keras bagi ekonomi di Pulau Pari yang tergantung pada sektor perikanan dan pariwisata. Kedua sektor ini menjadi pemasukan utama Pulau Pari.

“Saya berharap, kerja sama Walhi dan DMC Dompet Dhuafa dapat memperkuat masyarakat Pulau Pari dalam menghadapi ancaman krisis iklim dan perampasan ruang hidup,” kata Mustaghfirin.

Sementara itu, warga Pulau Pari di Pantai Bintang, Arif Pujiyanto, mengaku bahwa Pulau Pari sering diserang banjir rob pada malam hari. Menurutnya, banyak anak-anak yang trauma karena intensitas banjir rob terus meningkat sejak 2020.

“Tak sedikit anak-anak di Pulau Pari mengalami ketakutan dan trauma akibat banjir rob. Mereka tak bisa masuk sekolah karena kesehatan fisik dan psikisnya terganggu,” ungkap Arif.

Arif menambahkan, banjir yang datang pada malam hari telah merusak rumahnya secara permanen. Ia harus memperbaiki rumahnya sendiri dan mengeluarkan uang sekitar Rp 3 juta untuk memulihkan kerusakan.

Selain itu, keluarga Arif juga harus membeli lebih banyak air karena air sumur di rumahnya telah terintrusi air laut. Ia tidak dapat menggunakan air sumur untuk mencuci dan mandi akibat banjir rob merendam rumahnya selama beberapa hari.

“Sejak itu, kami harus membeli lebih banyak air dari penyulingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

Sementara itu, Edi Mulyono yang merupakan nelayan sekaligus pelaku pariwisata menyatakan bahwa ia bersama kawan-kawan lainnya sering kali mengalami kerugian ekonomi karena banjir rob. Pasalnya, ratusan wisatawan yang akan datang ke Pulau Pari kerap mendadak membatalkan kunjungannya karena situasi tidak memungkinkan.

Edi mengaku, telah kehilangan pendapatan dari homestay dan pendapatan pariwisata karena wisatawan telah membatalkan perjalanannya. Mereka khawatir terjadi banjir rob di Pulau Pari.

“Saya mengalami kerugian Rp 5,5 juta akibat banjir rob pada November dan Desember 2021,” ungkap Edi.

Ia juga tak tidak bisa menangkap ikan akibat banjir rob dan harus membersihkan Pulau. Akibatnya, ia kehilangan penghasilan Rp 1.750.000.

Hal senada juga dialami Asmania. Menurutnya, krisis iklim memaksa perempuan di Pulau Pari memiliki beban berlapis. Pasalnya, mereka harus bekerja lebih keras memenuhi kebutuhan keluarga. Ia mengaku, mengalami kerugian besar pada sektor perikanan budidaya akibat pemanasan air laut.

Sebelumnya, ia bisa meraih omzet Rp 30 juta hingga Rp 50 juta saat panen ikan kerapu. Sekarang, ia tidak bisa menghasilkan panen sebanyak itu karena air laut cukup panas. Akibatnya, ikan-ikan banyak yang mati.

“Hal ini tersebut membuat perekonomian keluarga saya semakin turun,” ungkap Asmania.

Kajian Walhi

Seperti diketahui, krisis iklim telah membuat suhu bumi melebihi 1,5 derajat Celcius ketimbang era prarevolusi Industri. Hal ini memicu bencana iklim di Indonesia yang semakin buruk dari waktu ke waktu. Peristiwa yang terjadi di Pulau Pari juga terjadi di tempat lain.

Berdasarkan kajian Walhi, krisis iklim di wilayah pesisir telah mengakibatkan berbagai dampak serius. Pertama, tenggelamnya desa-desa pesisir di Indonesia. Setiap tahun, 1 hektare tanah hilang di sepanjang kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah, akibat meningkatnya permukaan air laut.

Desa pertama yang mulai tenggelam akibat abrasi adalah Dukuh Tambaksari pada 1997. Saat ini, terdapat 9 kepala keluarga dengan total 45 jiwa yang masih bertahan hidup di desa ini.

Desa kedua yang mulai terdampak abrasi adalah Dukuh Rejosari Senik pada 2000. Warga desa di sana dipindah ke Desa Gemulak dan Sidogema di Kecamatan Sayung setelah menuntut relokasi pada 2005.

Meski demikian, masih ada satu kepala keluarga dengan total 5 jiwa yang bertahan hidup sampai sekarang di Dukuh Rejosari Senik.

Desa selanjutnya adalah Dukuh Bedono yang mulai tergenang air pada 2005. Selanjutnya, pada 2010, menyusul dua dusun yang tergenang air, yaitu Mondoliko dan Timbulsloko. Terdapat 95 kepala keluarga yang masih bertahan di Mondoliko,. Sementara itu, di Timbulsloko, terdapat 150 kepala keluarga yang masih bertahan.

Ke depan, terdapat lebih dari 12.000 desa pesisir di Indonesia yang terancam tenggelam akibat kenaikan air laut akibat krisis iklim. Walhi mencatat, 5.416 desa pesisir tenggelam karena banjir rob sepanjang 2017 sampai 2020.

Kedua, tenggelamnya kota-kota pesisir di Indonesia. Sebanyak 199 kota atau kabupaten di kawasan pesisir di Indonesia akan terkena banjir rob tahunan pada 2050. Dampaknya, sekitar 118.000 hektare wilayah akan terendam air laut.

Menurut catatan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, sebanyak 23 juta warga terdampak. Bahkan, kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 1.576 triliun. Sebanyak 567 dari 515 kota atau kabupaten di Indonesia berada di kawasan pesisir.

Ketiga, hancurnya kehidupan ekonomi nelayan serta jumlah nelayan meninggal di laut lebih banyak. Berdasarkan catatan Walhi, nelayan hanya bisa melaut selama 6 bulan dalam satu tahun. Sementara itu, 6 bulan sisanya harus alih profesi menjadi kuli kasar atau pedagang asongan.

DOK. Dompet Dhuafa. Kolaborasi WALHI dan DMC Dompet Dhuafa dorong perlindungan dan pemulihan wilayah pesisir dari ancaman bencana iklim dengan langkah menanam 1000 bibit mangrove yang diawali di kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Senin (8/7/2024).

Setiap tahun, rata-rata 100 nelayan hilang atau meninggal di laut akibat melaut saat cuaca tidak menentu. Jumlah nelayan yang meninggal di laut terus mengalami peningkatan sepanjang 2010-2020. Jumlah nelayan yang meninggal tercatat sebanyak 87 orang pada 2010. Sementara itu, pada 2020, jumlahnya meningkat menjadi 251 orang.

Krisis iklim telah terbukti memperburuk kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional atau skala kecil serta perempuan nelayan di Indonesia.

Dalam jangka panjang, dampak buruk krisis iklim akan memaksa lebih dari 23 juta orang masyarakat pesisir harus mengungsi dari kampung halamannya pada 2050. Hal inilah yang dinamakan pengungsi iklim (climate refugee).

Peluncuran kerja sama tersebut merupakan ajakan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif mewujudkan keadilan iklim, melindungi, memulihkan, serta melestarikan wilayah kelola rakyat.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan berbagai pihak untuk lebih perhatikan lingkungan hidup di sekitarnya. Dengan demikian, mampu menciptakan masyarakat tangguh dalam menghadapi krisis iklim dan terbebas dari ancaman bencana.