Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sangat mendukung upaya Bank Indonesia dalam menyebarkan uang layak edar dan melakukan pelayanan penukaran kas keliling di lima pulau terluar Sulsel.

Pasalnya langkah tersebut dianggap mampu menjaga stabilitas ekonomi wilayah ini, terutama di pulau yang sulit terjangkau.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan stabilisasi ekonomi bisa memberi efek terhadap kesejahteraan masyarakat. Teruntuk bagi masyarakat pulau, uang layak edar sangat dibutuhkan agar aktivitas transaksi perdagangan bisa semakin kencang.

Uang tersebut akan menjaga stok alat transaksi di sana, mengingat wilayah yang akan disinggahi yaitu Pulau Jinato, Kalaotoa, Bonerate, Kayuadi, dan Selayar, sebagian besarnya sulit dijangkau transportasi umum. Sehingga uang masyarakat yang lusuh bisa diganti dengan yang lebih layak.

"Ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan bagian penting dari upaya kita menjaga stabilitas ekonomi dan memajukan kesejahteraan rakyat. Uang yang tadinya lusuh dan tertolak saat dipakai berbelanja, bisa ditukar sehingga ketersediaan alat tukar mereka utuh," paparnya kepada wartawan, Minggu (13/10/2024).

Jufri menambahkan, ekspedisi yang dilakukan Bank Indonesia tersebut tidak hanya sekedar membawa uang fisik ke wilayah-wilayah terpencil. Tetapi juga akan melepas 1.000 tukik serta pembentangan bendera CBP QRIS.

Selain itu akan dilakukan pula pemberian bantuan kepada masyarakat setempat untuk membantu kegiatan operasional sehari-hari, antara lain kendaraan motor bak 3 roda, genset, tandon air, rangka tandon dari kayu ulin, laptop, projector, sembako beras, speaker, fasilitas internet starlink, perlengkapan ibadah, perlengkapan sekolah, perlengkapan olahraga, alat musik, mesin pompa air, dan pelaksanaan sunatan massal.

"Kami berharap ekspedisi ini dapat memperkuat rasa kebanggaan masyarakat terhadap Rupiah dan kedaulatan ekonomi bangsa," ucapnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun infrastruktur untuk pulau terluar di Indonesia, salah satunya Pulau Kei Besar, Maluku. Di pulau tersebut, PUPR telah merampungkan pembangunan jalan dan jembatan.

Melansir dari akun Instagram @pupr_binamarga, pembangunan Jalan Simpang Holat-Ohairaut di Pulau Kei Besar, Maluku sepanjang 14,35 km telah selesai.

Jalan tersebut dibangun sesuai dengan standar nasional, yakni lebar 11 meter dengan perkerasan 5,5 meter dan baju jalan 1,5-2,75 meter kanan kiri.

"Pembangunan Jalan Simpang Holat-Ohairaut di Pulau Kei Besar, Maluku sepanjang 14,35 km telah selesai," tulis keterangan di akun Instagram @pupr_binamarga, Jumat (23/8/2024).

Selain jalan, PUPR juga membangun Jembatan Elat-Simpang Ngurdu-Ohairaut. Pembangunan jalan dan jembatan tersebut bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pembangunan ruas jalan itu merupakan bagian dari dukungan pembangunan infrastruktur di pulau yang berstatus terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 terdapat di 18 pulau 3T. Selain itu, pembangunan infrastruktur ini juga sebagai langkah memudahkan akses sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan taraf hidup masyarakat daerah sekitar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konektivitas antarwilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien.

"Dengan konektivitas yang semakin lancar akan membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut," kata Basuki, dikutip dari Antara, Jumat (23/8/2024).