Kebumen: Masyarakat Kebumen dihebohkan dengan adanya video viral di media sosial yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota Ormas. Dalam video berdurasi singkat yang diunggah, terlihat seorang berseragam PP terlibat cekcok dengan Ketua LPKSM Kresna Cakra Nusantara.

Video singkat yang terjadi di rumah salah seorang wali murid viral dan sudah tersebar di media sosial instagram. Pada video tersebut tampak sesorang berseragam Pemuda Pancasila terlibat cekcok dengan seseorang yang diketahui Ketua DPC LPKSM Kresna Cakra Nusantara.

Dalam video klarifikasi Ketua DPC LPKSM Kresna Cakra Nusantara Sugiyonoterkait video viral mengaku merasa diintimidasi saat berada di rumah kliennya yang merupakan orang tua siswa yang melaporkan dugaan terjadinya pungutan liar disekolah di salah satu SD di desa Kecamatan Petanahan Kebumen.
"Saya didatangin oleh oknum kepala desa yang ngakunya sebagai anggota PP dan akan membawa pasukan ya, di sini karena saya ketakutan nanti kalau ada apa-apa akhirnya saya datang setelah saya datang audio itu saya rekam tak sampaikan di intel Polres maupun di Pak Kapolres," kata Sugiyono di Kebumen, Selasa, 23 Juli 2024.

Dalam video Anggota Pemuda Pancasila yang terlibat cekcok tersebut juga merupakan Kepala Desa di Desa Menganti Kecamatan Sruweng. Kepala Desa yang bernama Supono ini berdalih mengaku gerah dengan adanya anggota LSM yang tidak sopan bertamu ke rumah salah seorang warganya.

Ia juga membantah adanya pungutan liar yang terjadi di sekolah dengan jumlah ratusan juta, yang memberatkan wali murid. Menurutnya adanya LSM tersebut menyebabkan kerugian di dunia pendidikan, yang menyebabkan ketakutan para guru untuk melaksanakan kegiatan, dan menyebabkan salah satu komite sekolah mundur, karena adanya tekanan dari LSM tersebut.

"Saya sebagai kepala desa pimpinan di desa kami merasa tersinggung karena ada tamu yang tidak sopan dan tidak izin ke kami dulu seperti itu pak, nggak ada pungutan liar adapun itu penarikan dana infak yang sudah disepakati oleh Komite Sekolah dan disepakati paguyuban wali murid dan di situ biasanya ada kepala desa dan itu ada notulen dan berita acaranya seperti itu nah itu dimana pungutan liar wong itu hanya Rp30 ribu tahun kemarin Rp15 ribu," kata Supono.

(WHS)