Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembenahan supaya kasus pungutan liar alias pungli di Rumah Tahanan atau Rutan tidak terulang kembali.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa mengemukakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola rutan. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengganti para petugas rutan dengan yang baru.

“Jadi kami berkomitmen akan terus memperbaiki tata kelola rutan. Pertama-tama, para petugas yang dulu ditengarai terlibat sudah tidak ada lagi di dalam pengolahan rutan ini karena sudah diisi dengan orang-orang yang baru,” tuturnya dikutip, Jumat (11/10/2024).

Cahya menjelaskan, bahwa pelaksana tugas (Plt) Kepala Rutan kini dijabat oleh Togi Robson Sirait. Togi didukung oleh Kepala Biro Umum, Tomi Murtomo. Tomi juga melakukan sidak dalam rutan yang berlokasi di lembaga antirasuah tersebut.

“Beberapa waktu yang lalu Pak Tomi juga sudah melakukan sidak terhadap rutan di sini. Dan dari situlah ketemukan bahwa masih ada hal-hal yang kurang bersih, kurang rapi. Jadi dari sisi itu pun kami juga lakukan perbaikan-perbaikan,” jelas Cahya.

Selain upaya sidak, diungkapkan bahwa rutan tersebut ditambahkan CCTV. Perbaikan-perbaikan lain juga diklaim telah dilakukan.

Pihaknya kemudian juga mengaku telah melakukan berbagai dialog dengan keluarga atau tamu yang menjenguk ke dalam rutan. Lewat upaya ini, mereka mengaku mendapatkan berbagai saran soal hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan.

“Tentu permintaan-permintaannya banyak, kita juga harus sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara serta surat dakwaan untuk 15 terdakwa kasus pungutan liar di rumah tahanan (rutan).

Berkas perkara dan surat dakwaan untuk 15 orang itu telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024). Salah satu pihak yang akan didakwa di persidangan nantinya adalah mantan Kepala Cabang Rutan KPK Achmad Fauzi.

"Status penahanan dari para terdakwa menjadi beralih dan dibawah wewenang dari Hakim Pengadilan Tipikor," ujarKasatgas Penuntutan KPK Titto Jaelani kepada wartawan melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (29/7/2024).

Secara terperinci, ada enam berkas untuk 15 orang terdakwa yang disusun ke dalam bentuk dua surat dakwaan berbeda.Dakwaan jilid pertama meliputi terdakwa Achmad Fauzi, Deden Rochendi, Hengki, Ristanta, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim.

Kemudian, dakwaan jilid kedua yakni untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah A.

Sebanyak 15 orang mantan pegawai KPK itu akan didakwa dengan pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Total besaran yang diterima para Terdakwa Rp6,3 Miliar," jelas Titto.

Tidak hanya itu, tim jaksa KPK juga menyebut akan membuka peran sejumlah tahanan KPK saat itu yang memberikan uang kepada para terdakwa.

Beberapa bekas tahanan rutan KPK yang disebut ikut memberikan uang ke para terdakwa meliputi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, mantan Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsudin serta mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emirsyah Satar.

"Nantinya dalam dakwaan Tim Jaksa akan dibuka peran dari para tahanan yang memberikan sejumlah uang ke para Terdakwa diantaranya Nurhadi, Emirsyah Sataar, Dodi Reza Alex Noerdin Muhammad Azis Syamsudin, Yoory Cornelis, Firjan Taufa dan Sahat Tua Simanjuntak," pungkas Titto.

Kasus pungli rutan itu awalnya bermula dari temuan Dewan Pengawas (Dewas) KPK beberapa waktu lalu. Jumlah pegawai yang terlibat mencapai 90 orang.Sebanyak 78 di antaranya sudah disanksi secara etik dan kepegawaian.

Sementara itu, 12 di antaranya sudah bukan lagi berstatus pegawai KPK ketika kasusnya ditangani secara etik oleh Dewas maupun secara kelembagaan oleh Kesetjenan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan perkara pungutan liar di rumah tahanan (pungli rutan) KPK ke tim jaksa.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan berkas perkara untuk 15 orang tersangka itu sudah dianggap lengkap oleh tim jaksa penuntut umum (JPU).

"Jaksa penuntut umum memiliki waktu sekitar dua minggu, untuk melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan nanti untuk dilakukan proses persidangan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (13/7/2024).

Pada konferensi pers Maret 2024 lalu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur memaparkan bahwa salah satu dari 15 orang tersangka itu merupakan mantan Kepala Rutan Cabang KPK Achmad Fauzi.

Kemudian, lembaga antirasuah tersebut juga menahan Hengki selaku PNS yang ditugaskan sebagai petugas Cabang Rutan KPK periode 2018–2022 dan Deden Rohendi selaku Kacabang Rutan KPK pada 2018.

Selain itu, 12 lainnya yang memiliki tugas masing-masing dalam melancarkan operasi dugaan pemerasan di sel tahanan KPK.

Asep juga menerangkan dalam operasi ini terdapat pejabat dengan kode "lurah" yang bertugas mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari tahanan.

Sementara yang bertugas langsung mengumpulkan uang dari tahanan di tiga cabang rutan KPK diberi nama korting.

"Penunjukan Korting ini adalah inisiatif dari HK yang dilanjutkan lagi oleh AF saat menjabat selaku Kepala Rutan Cabang KPK definitif di tahun 2022," tambahnya.

Di samping itu, Asep menuturkan 15 orang ini ditahan di rutan Polda Metro Jaya.

"Untuk kebutuhan proses penyidikan tim penyidik menahan para tersangka dimaksud selama 20 hari pertama terhitung tanggal 15 Maret 2024 sampai 3 April 2024 di Rutan Polda Metro Jaya," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam periode 2019-2023, besaran jumlah uang yang diterima Achmad dan Hengki Cs ini berjumlah sekitar Rp6,3 Miliar.