JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih mengkaji besaran penetapan tarif awal cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang disebut-sebut 2,5 persen.

Adapun Kemenkeu membidik target cukai MBDK sebesar Rp3,8 triliun pada 2025, lebih kecil dari target tahun 2024 yang mencapai Rp4,3 triliun.

?Kenapa kok lebih rendah? Kemarin kami setelah berdiskusi dengan DPR melihat penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan perekonomian," ujar Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea Cukai M. Aflah Farobi dalam media gathering APBN 2025 di Anyer, Kamis (26/9/2024).

Aflah menegaskan target pendapatan sektor MBDK ini dibuat dengan simulasi tarif 2,5 persen. Usulan itu didapatkan setelah berdiskusi dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

?Kemarin ada masukan tarif 2,5 persen. Namun karena masih proses pengkajian, tarif 2,5 persen masuk ke kajian kita jadi belum kita putuskan,? kata Aflah.

Kemudian Aflah juga belum bisa berbicara banyak terkait produk apa saja yang akan terkena cukai ini. Baik persoalan tarif maupun produk tersebut akan dibahas lebih lanjut dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

?2,5 persen masuk ke kajian kita jadi belum kita putuskan. Ini pengaruh nantinya bagaimana policy pemerintah baru. Jadi mengenai tarif, apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji," ujar Aflah.

Sudah setahun, Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mencantumkan target cukai MBDK senilai Rp4,39 triliun. Pada realisasinya, cukai MBDK gagal diimplementasikan tahun ini dan bergulir pada tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai pengaturan karaoke sebagai objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan dengan tidak membedakan karaoke keluarga dan karaoke pada umumnya sudah tepat.

Adapun pengaturan karaoke sebagai objek PBJT tertuang dalam Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

“Pada prinsipnya, aspek perpajakan daerah tidak membedakan pengenaan pajak antara karoke keluarga dengan karaoke lainnya,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dalam sidang Pengujian Materiil UU HKPD di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/7/2024).

Dalam sidang tersebut, Luky menuturkan bahwa usaha karaoke, aktivitas mandi uap/SPA, dan diskotik merupakan gaya hidup dan bukan merupakan kebutuhan primer.

Aktivitas-aktivitas ini, lanjutnya, hanya dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi, di mana kelompok ini sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder maupun tersier seperti diskotik, karaoke, kelab malam, dan mandi uap/SPA.

Merujuk pada Teori Conspicuous Consumption, Luky menyebut bahwa konsumen akan tetap membeli barang meski terjadi kenaikan harga, termasuk di dalamnya ada kenaikan akibat pajak, sepanjang barang jasa tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup, dan status sosial mereka.

“Hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut,” jelasnya.

Dalam teori penetapan tarif pajak, dia menyampaikan bahwa ada prinsip keadilan, di mana kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah.

Dengan demikian, Luky mengatakan bahwa pemerintah harus menarik tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Untuk diketahui, pemerintah melalui UU HKPD menetapkan PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA, paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Kebijakan ini lantas menimbulkan keberatan di kalangan pelaku usaha jasa hiburan. Salah satunya pedangdut sekaligus pemilik tempat karaoke Inul Vizta, Inul Daratista.

Dalam catatan Bisnis, Minggu (14/1/2024), Inul meminta pemerintah untuk membedakan perizinan dan aturan pajak untuk karaoke keluarga dan diskotek atau kelab malam.

Dari sisi pendapatan, Inul menuturkan bahwa karaoke keluarga dan jasa hiburan lainnya seperti kelab malam sangat jauh berbeda. Apalagi, kelab malam meraup untung besar lantaran menjual minuman beralkohol hingga live music.

“Income tidak segede club malam. Ada LC-miras-VIP karaoke-Live music dll. Pendapatan mereka 1000x lipat gedenya daripada usaha saya,” jelas Inul melalui unggahan Instagramnya, dikutip Minggu (14/1/2024).

Meski diakui Inul usahanya diuntungkan lantaran mendapatkan izin usaha yang sama, yakni dapat menjual minuman beralkohol dan lainnya, tetapi kebijakan dikembalikan kepada masing-masing daerah.

“Meskipun kita diuntungkan karena izin sama, yang artinya boleh jualan juga, tapi berhubung setiap Perda (peraturan daerah) punya aturan beda dan banyak yang tidak izinkan, kami jualan hanya juice dan makanan sehat sesuai usaha kita yaitu karaoke keluarga,” ungkapnya.

Adapun sejumlah asosiasi jasa hiburan kemudian mengajukan uji materil terhadap UU HKPD. Terbaru, proses pengujian materiil kembali digelar pada hari ini, Kamis (11/7/2024) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Sidang perkara akan kembali dilanjutkan pada Rabu (24/7/2024) dengan agenda mendengar pendapat ahli pemohon.