Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, target penerimaan cukai dari produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) turun dari Rp 4,3 triliun pada 2024 menjadi Rp 3,8 triliun pada tahun depan.

“Kenapa kok lebih rendah? Kemarin kami setelah berdiskusi dengan DPR melihat penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan perekonomian,” ujar Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC Kemenkeu Muhammad Aflah Farobi di Serang, Banten, Kamis (26/9).

Ia mengatakan, besaran tarif dan jenis produk yang akan dikenakan cukai tersebut masih dikaji dan belum diputuskan. Karena kebijakan tersebut baru akan berlaku pada era pemerintahan mendatang.

Sementara kini pemerintah masih dalam masa transisi pemerintahan. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa telah ada usulan penentuan tarif cukai tersebut sebesar 2,5%.

Kaji Penyesuaian Harga Jual Eceran Rokok

Tidak hanya terkait cukai terhadap MBDK, pihaknya juga tengah mengkaji harga jual eceran (HJE) rokok dipastikan akan naik bakal pada tahun depan.

“Yang HJE-nya juga sedang kita kaji, HJE-nya nanti apakah berpengaruh ke pengendalian konsumsi maupun penerimaan seberapa besar,” kata Aflah.

Dia memastikan pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan ketentuan harga jual tersebut. Apalagi, pengenaan cukai saat ini sudah mendorong downtrading. Ini merupakan fenomena peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah semenjak tarif cukai diterapkan.

Pihaknya juga tengah menghitung pengaruh kenaikan harga jual rokok terhadap penerimaan pemerintah. Namun pada dasarnya, ketentuanya harga jual rokok harus sesuai harga jual eceran.

“Ini yang sedang dikaji. Kalau dikaitkan dengan penerimaan, saat ini belum dihitung. Tapi kita hitung adalah apakah masih sesuai dengan harga eceran yang ada dan sesuai dengan kenyataannya,” kata Aflah.

4 Pertimbangan dalam Penentuan Harga Jual Rokok:

1. Kelangsungan industri, petani dan sebagainya
2. Faktor kesehatan dan pengendalian konsumsi
3. Penerimaan negara
4. Peredaran barang kena cukai ilegal

“Jadi untuk empat hal ini, tentunya kita cari titik optimumnya, termasuk bagaimana pengaruh terhadap penerimaan dan pengendalian konsumsi. Saat ini masih kita kaji bersama,” ujar Aflah.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih mengkaji besaran penetapan tarif awal cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang disebut-sebut 2,5 persen.

Adapun Kemenkeu membidik target cukai MBDK sebesar Rp3,8 triliun pada 2025, lebih kecil dari target tahun 2024 yang mencapai Rp4,3 triliun.

?Kenapa kok lebih rendah? Kemarin kami setelah berdiskusi dengan DPR melihat penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan perekonomian," ujar Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea Cukai M. Aflah Farobi dalam media gathering APBN 2025 di Anyer, Kamis (26/9/2024).

Aflah menegaskan target pendapatan sektor MBDK ini dibuat dengan simulasi tarif 2,5 persen. Usulan itu didapatkan setelah berdiskusi dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

?Kemarin ada masukan tarif 2,5 persen. Namun karena masih proses pengkajian, tarif 2,5 persen masuk ke kajian kita jadi belum kita putuskan,? kata Aflah.

Kemudian Aflah juga belum bisa berbicara banyak terkait produk apa saja yang akan terkena cukai ini. Baik persoalan tarif maupun produk tersebut akan dibahas lebih lanjut dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

?2,5 persen masuk ke kajian kita jadi belum kita putuskan. Ini pengaruh nantinya bagaimana policy pemerintah baru. Jadi mengenai tarif, apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji," ujar Aflah.

Sudah setahun, Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mencantumkan target cukai MBDK senilai Rp4,39 triliun. Pada realisasinya, cukai MBDK gagal diimplementasikan tahun ini dan bergulir pada tahun depan.

Bisnis.com, SERANG — Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membidik target penerimaan negara dari implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) senilai Rp3,8 triliun pada 2025.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kemenkeu M. Aflah Farobi menuturkan target tersebut telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Meski demikian, target tersebut lebih rendah dari target tahun ini yang senilai Rp4,3 triliun.

"Kenapa kok lebih rendah? Kemarin kami setelah berdiskusi dengan DPR melihat penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan perekonomian," tuturnya dalam Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Aflah berpandangan, pemerintah dan DPR masih terus mengkaji perihal besaran tarif cukai dan jenis-jenis MBDK yang akan menjadi Barang Kena Cukai (BKC).

Sebelumnya, DPR telah memberikan masukan terkait besaran tarif cukai MBDK yang sebesar 2,5% untuk tahap awal atau untuk tahun depan.

Menurutnya, saat ini pemerintah belum memutuskan karena lagi-lagi, masih dalam tahap pengkajian. Selain itu, terdapat andil pemerintahan baru yang akan ikut menentukan tarif dan BKC tersebut.

"Jadi mengenai tarif dan apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji mendalam," jelasnya.

Pada tahun lalu, Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mencantumkan target cukai MBDK senilai Rp4,39 triliun. Pada realisasinya, cukai MBDK gagal diimplementasikan tahun ini dan bergulir pada tahun depan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyebut usulan tersebut masih berupa rekomendasi dari DPR dan implementasinya akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi serta keputusan pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani kepada wartawan usai Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada Selasa (10/9/2024).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menanggapi rencana pemerintah untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengerek penerimaan negara dari cukai.

Shinta menjelaskan bahwa saat ini Apindo tengah berdiskusi terkait aturan tersebut dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, setiap kebijakan membutuhkan proses transisi dan tak bisa diterapkan secara langsung.

Di samping itu, Apindo juga telah mengumpulkan para pelaku usaha yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut dan tengah meminta masukan terkait pelaksanaan rencana pemerintah itu.

Dia menekankan bahwa yang paling penting adalah edukasi masyarakat. Masyarakat perlu memahami alasan di balik kebijakan ini, yang ditujukan untuk kepentingan kesehatan. Selain itu, produsen juga perlu waktu untuk menyiapkan diri, terutama dalam menyesuaikan proses produksinya.

“Dan kita perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat juga mengerti kenapa ini harus dilakukan,” kata Shinta kepada wartawan di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Senin (23/9).

Shinta juga menyoroti pentingnya penelitian yang mendalam sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Karena hasil penelitian harus menunjukkan bahwa kebijakan ini benar-benar akan berdampak positif pada kesehatan. Jika tidak, kebijakan tersebut akan sia-sia.

“Jadi itu permintaan kami, agar prosesnya kita jalanin dulu. Sebelum ada pengeluaran lagi satu kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menyulitkan banyak pihak,” ucap Shinta.

Tekan Angka Diabetes

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kembali tujuan dari penerapan cukai MBDK pada 2025 untuk menekan prevalensi atau jumlah penderita diabetes di Indonesia.

"Selama ini sudah dibahas dengan Komisi XI DPR, cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," kata Sri Mulyani dalam kerja tentang RAPBN 2025 dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah membidik penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp 244,19 triliun atau tumbuh 5,9% dari outlook 2024 sebesar Rp 230,5 triliun.

Demi mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi cukai demi mendukung implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Pada dasarnya, pemerintah sudah menetapkan kebijakan untuk mendukung penerimaan negara melalui sejumlah hal. Salah satunya berupa kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK demi menjaga kesehatan masyarakat.

“Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan atau pemanis yang berlebihan,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Tujuan pengenaan cukai ini untuk mendorong industri reformulasi produk MBDK yang rendah gula. Dengan begitu, dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat dengan menurunnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) pada masyarakat.

Selain itu, pemerintah mengakui implementasi atas pengenaan cukai minuman manis kemasan tersebut juga memiliki risiko. Namun pemerintah menilai dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat masih minim.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) terkait tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani memaparkan usulan dari BAKN DPR tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Namun, Askolani menyebut penetapan usulan tersebut masih bergantung pada posisi pemerintahan baru setelah pergantian Presiden dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

"Soal itu [cukai MBDK] nanti kita update dulu posisi internal pemerintah pada 2025. Ini tergantung pemerintahan yang baru nantinya," kata Askolani di Kantor Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta pada Jumat (20/9/2024).

Askolani menuturkan, setelah pemerintahan baru memutuskan untuk menjalankan usulan ini, Kemenkeu akan menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Dia mengatakan, nantinya usulan ini akan dibahas terlebih dahulu dengan Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra kerja Kemenkeu.

"Setelah itu, kalau memang [cukai MBDK] akan dilanjutkan, kita mekanismenya ke Komisi XI untuk konsultasi," jelas Askolani.

Sebelumnya, BAKN DPR menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024). Rapat itu dihadiri Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah telah mendalami isu cukai melalui berbagai rapat. BAKN dan pemerintah pun mencapai simpulan atas berbagai pembahasan cukai.

Dalam poin ketujuh simpulan itu, BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai minuman manis. Legislatif dan eksekutif sepakat adanya usulan agar tarif cukai minuman manis minimal 2,5% pada tahun depan.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Wahyu.

Bisnis com, JAKARTA — Beberapa waktu belakangan, pemerintah terus mengumumkan kebijakan yang akan berdampak kepada beban hidup masyarakat, mulai dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai rokok dan minuman manis, hingga tarif kereta rel listrik (KRL).

Sejumlah skema kenaikan tersebut tak lepas dari target pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak hingga membuat subsidi lebih tepat sasaran pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Berdasarkan Rancangan APBN (RAPBN) 2025 yang sudah diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR pada medio Agustus 2024, penerimaan negara dari pajak direncanakan mencapai Rp2.490,9 triliun atau naik Rp181 triliun dari rencana tahun ini yang senilai Rp2.309,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pajak yang tumbuh 6,94% (year-on-year/yoy) tersebut akan diakselerasi sejalan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“[Optimalisasi pendapatan] Melalui undang-undang HPP yaitu reform dari sisi legislasi, peraturan, peningkatan tax ratio, pelaksanaan core tax system yang kita harapkan bisa memulai live akhir tahun ini,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Kendati demikian, berbagai lapisan masyarakat seperti parlemen hingga pengusaha mengkritisi berbagai wacana tersebut karena diyakini akan semakin menambah beban hidup masyarakat yang akhirnya berdampak negatif ke perekonomian secara keseluruhan.

Kenaikan PPN jadi 12%

Perbesar

Pengunjung melintas di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bisnis/Abdurachman

Prospek kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% misalnya, yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam beleid tersebut, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut diatur akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif PPN itu akan tetap berlaku selama belum ada ketentuan perundangan-undangan lain yang batalkan Pasal 7 ayat (1) UU HPP.

"[Tetap naik 12%] sesuai dengan HPP," ujar Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Di sisi lain, sejumlah fraksi di DPR kompak memprotes rencana kenaikan tarif PPN pada tahun depan. Masalahnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai kebijakan tersebut dikhawatirkan akan membuat angka inflasi semakin tinggi, biaya hidup masyarakat semakin berat, serta sektor usaha kecil dan menengah akan terdampak secara negatif.

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan tarif PPN 12% karena diyakini akan memukul mundur kondisi perekonomian masyarakat. Apalagi, terdapat indikasi penurunan daya beli masyarakat karena terjadi deflasi sejak Mei lalu.

Senada, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan pemerintah harus mengantisipasi dampak negatif dari rencana kenaikan PPN 12% karena akan menurunkan daya beli masyarakat yang berakibat kepada kenaikan inflasi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun meminta agar kebijakan tarif PPN dibatalkan karena banyak cara lain seperti mengalokasikan biaya pajak dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi.

Kenaikan Cukai Rokok & Minuman Manis

Perbesar

Ilustrasi minuman manis dalam kemasan (MBDK) yang dijual di mini market. Pemerintah berencana menerapkan cukai MBDK untuk menggenjot penerimaan dan mengurangi angka penderita diabetes. JIBI/Feni Freycinetia

Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok juga akan mengalami kenaikan pada 2025 seiring berakhirnya tarif multiyears 2023-2024. Bahkan, DPR sudah menyepakati usulan tarif cukai rokok naik minimal 5% pada tahun depan.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan kenaikan tarif tersebut hanya berlaku untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Sementara untuk jenis rokok dari Sigaret Kretek Tangan (SKT), DPR mendorong pemerintah untuk membatasi kenaikannya.

“Membatasi kenaikan CHT pada jenis SKT untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya dalam kesimpulan Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan soal CHT, Selasa (10/9/2024).

Kendati demikian, kenaikan tarif minimal 5% notabenenya lebih rendah dari tarif multiyears 2023 dan 2024 yang rata-rata mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun untuk semua golongan.

Di lain pihak, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Agus Parmuji mengaku petani tembakau masih kecewa dengan dampak kenaikan cukai setiap tahun yang membuat penyerapan tembakau lokal yang menurun.

"Sampai saat ini kami petani tembakau masih belum merasakan ada niat baik dari pemerintah pusat untuk melindungi hak keberlangsungan masa depan petani tembakau," kata Agus, Rabu (11/9/2024).

Apalagi, Agus menuturkan saat ini harga tembakau sedang mengalami penurunan yang disebabkan iklim cuaca yang memengaruhi kualitas tembakau. Sementara itu, penyerapan tembakau dari industri sedang melemah yang dipengaruhi kenaikan cukai.

Dia memberi contoh harga tembakau di Bojonegoro tahun lalu ketika panen bagus Rp55.000 per kg, hingga saat ini mengalami penurunan 5%-10% menjadi Rp50.000 per kg.

Tak hanya rokok, RAPBN 2025 juga menambah minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK sebagai barang kena cukai. Bahkan, pemerintah dan DPR sudah merestui agar penarikan cukai minuman manis resmi berlaku tahun depan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman manis 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%. Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Kenaikan Tarif KRL

Perbesar

Rangkaian kereta rel listrik atau KAI Commuter melintas di Jakarta, Senin (18/9/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha

Sementara itu, tarif KRL Jabodetabek direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengaku belum tahu kapan kenaikan tarif KRL tersebut bakal diterapkan.

“Kajian itu [rencana menaikan tarif KRL] ada sebenarnya, waktu itu kita mau naikan sebesar Rp1.000 perak posisinya. Tapi untuk penerapannya belum,” kata Risal saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Dia hanya menegaskan, tarif KRL belum akan naik dalam waktu dekat karena masih akan menunggu restu kabinet pemerintahan Prabowo nantinya.

Tak hanya kenaikan tarif Rp1.000, sebelumnya juga heboh penetapan skema tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan agar subsidi lebih tepat sasaran. Namun, Risal kembali menegaskan bahwa wacana tersebut masih akan dirumuskan lebih lanjut oleh pemerintahan selanjutnya.

"Kenaikannya juga belum ada keputusan itu apakah ada atau tidaknya. [Soal terif berbasis NIK] tunggu deh, kita nunggu kabinet baru deh seperti apa arahnya ya, kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” ujarnya.

Komunitas pengguna KRL yang tergabung dalam KRLMania sudah memprotes keras rencana pemerintah yang akan menetapkan subsidi tarif berbasis NIK. KRLMania berpendapat, kebijakan tersebut akan kontraproduktif.

Bagaimanapun, KRL merupakan transportasi sehingga tidak boleh didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

"Dalam pandangan kami, langkah ini merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik," kata Nurcahyo, salah satu perwakilan KRLMania dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/8/2024).

Menurutnya, subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Sejalan, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyatakan kritik yang sama. Menurutnya, jika akses transportasi umum kian sulit maka masyarakat akan beralih ke kendaraan pribadi sehingga berisiko memperburuk polusi udara di Jabodetabek.

Eddy menegaskan, seharusnya transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya terus diperbanyak. Tak hanya itu, kualitas dan kelayakannya terus diperbaiki.

"Salah satu cara terbaik mengurangi polusi adalah memperbanyak transportasi publik dan memperbanyak jumlahnya agar mudah diakses masyarakat. Di saat yang bersamaan, perlu dilakukan pembatasan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil," kata Eddy, Jumat (30/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Titik terang tarif cukai minuman manis mulai terlihat setelah DPR mengusulkan 2,5% pada 2025 dan terus naik secara bertahap. Tarif rendah pada fase awal penarikan cukai lalu naik bertahap dinilai sebagai skema yang bijak.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengokohkan status minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK sebagai barang kena cukai. Adanya restu pemerintah dan DPR membuat penarikan cukai minuman manis resmi berlaku tahun depan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman manis 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%. Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Dalam poin ketujuh simpulan itu, BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai MBDK atau cukai minuman manis.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya, Selasa (10/9/2024).

Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024), yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Wahyu berpendapat bahwa penerapan cukai minuman manis dapat mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi. Selain itu, cukai minuman manis pun dinilai potensial sebagai sumber penerimaan negara selain cukai rokok.

"BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut serta untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari CHT," ujar Wahyu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa penarikan cukai minuman manis bertujuan untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat yang terkena diabetes. Sebagai instrumen fiskal, cukai dapat membatasi konsumsi barang dengan eksternalitas, sehingga efek sampingnya bisa lebih terjaga.

"Cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Prevalensi diabetes atau tingkat kasus penyakit diabetes melitus di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal itu tercermin dalam hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) satu dekade terakhir—pada 2023 berubah nama menjadi Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah pada penduduk umur ≥15 tahun, diketahui bahwa prevalensi diabetes di Indonesia pada 2023 mencapai 11,7%. Angkanya naik pesat dibandingkan 2013 dengan prevalensi diabetes 6,9%.

Dalam riskesdas terbaru, diketahui bahwa prevalensi diabetes pada perempuan (13,4% lebih tinggi dari laki-laki (9,8%).

Lalu, prevalensi diabetes tertinggi ada pada kelompok penduduk tua, yakni rentang usia 65—74 tahun dan di atas 75 tahun, dengan tingkat prevalensi 24,6%.

Nasib Cukai Minuman Manis Di Tangan Pemerintahan Prabowo

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan menjelaskan bahwa tarif cukai minuman manis minimal 2,5% dan kenaikan bertahap masih berupa rekomendasi dari BAKN DPR. Implementasinya akan bergantung pada kondisi ekonomi dan keputusan pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani, Selasa (10/9/2024).

Askolani tidak menjelaskan secara rinci alasan munculnya usulan tarif 2,5% yang turut disaksikan Kemenkeu. Namun, menurutnya, DPR telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam usulan tersebut.

Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa usulan tarif cukai minuman manis minimal 2,5% dan kenaikan bertahap sudah tepat. Pihaknya setuju bahwa tarif awal untuk barang kena cukai baru ada di angka yang cukup rendah.

"Untuk 2,5% saya setuju. Sedari awal saya bilang, untuk tahap awal memang perlu tarif yang rendah setelah itu evaluasi," ujarnya, Selasa (10/9/2024).

Pasalnya, menurut Fajry, industri minuman merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Maka dari itu, tarif awal 2,5% menjadi tepat dan evaluasi dapat dilakukan setelah uji coba nantinya.

Meskipun demikian, Fajry menilai bahwa usulan tarif cukai minuman manis naik bertahap hingga 20% seharusnya ditentukan setelah evaluasi berlangsung, tidak langsung dipatok saat ini.

"Bertahap sampai 20% saya kira kurang tepat, biarlah tarif dievaluasi tahunan dahulu. Dari evaluasi itu barulah ditentukan tarifnya," jelasnya.

Kalangan pengusaha sebenarnya berharap agar cukai minuman manis tidak berlaku tahun depan. Pengusaha ingin pemerintah menempuh kebijakan selain cukai MBDK dalam upaya mengurangi prevalensi diabetes.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menjelaskan bahwa pihaknya berupaya berkomunikasi bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendahulukan upaya edukasi dan reformulasi pangan oleh produsen ketimbang pengenaan cukai.

"Kami berharap demikian [tidak diterapkan tahun depan], karena tahapannya edukasi dulu, bersama dengan edukasi industri melakukan reformulasi besar-besaran, begitu konsumen bisa menerima dan industri sudah reformulasi, kita turunkan kadarnya bertahap, sampai terakhir mudah-mudahan sukses, enggak sampai ke cukai," kata Adhi, Selasa (27/8/2024).
(Surya Dua Artha Simanjuntak, Wibi Pangestu Pratama)

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pernyataan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) terkait tarif cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) sebesar 2,5% pada 2025 masih sebatas wacana. Menurut Askolani, usulan tersebut masih berupa rekomendasi dari DPR dan implementasinya akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi serta keputusan pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani kepada wartawan usai Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada Selasa (10/9/2024).

Askolani yang menjadi pembantu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan itu tidak menjelaskan secara rinci alasan penetapan tarif 2,5%, namun menyebut bahwa DPR telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam usulan tersebut. Keputusan final, kata dia, akan berada di tangan pemerintah baru atau Menteri Keuangan yang baru.

Sementara itu, Ketua BAKN, Wahyu Sanjaya, mengungkapkan bahwa meskipun tarif 2,5% dirasa kecil, pihaknya ingin mendorong pengurangan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan.

"Menurut kami, 2,5% itu yang paling rendah. Kalau saya pribadi, maunya minimal 10%, karena kita ingin mendorong masyarakat mengurangi konsumsi minuman berpemanis," kata Wahyu usai rapat.

Wahyu menegaskan, tarif yang diusulkan tidak akan mengganggu industri minuman manis. Sebaliknya, tarif ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menunjukkan peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, yang disebut-sebut akan menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, enggan memberikan komentar setelah meninggalkan rapat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sinyal bahwa pemerintah berencana menerapkan cukai MBDK pada tahun depan. Rencana tersebut akan diajukan kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

"Cukai rokok tetap berjalan, dan cukai minuman berpemanis akan diterapkan sesuai tujuan Kementerian Kesehatan untuk menekan prevalensi diabetes, bahkan di kalangan anak-anak," ujar Sri Mulyani dalam rapat di Komisi XI akhir bulan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih harus meminta persetujuan Komisi XI DPR terlebih dahulu sebelum dapat mengimplementasikan aturan penarikan 'pajak dosa' alias cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan.

Dalam rapat kerja antara Sri Mulyani dengan Komisi XI DPR pada Rabu (28/8/2024), sejumlah anggota dewan menanyakan keseriusan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK tersebut. Sri Mulyani pun menegaskan cukai tersebut akan mulai berjalan pada tahun depan untuk perlindungan kesehatan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten distributor Coca Cola, PT Graha Prima Mentari Tbk. (GRPM) membeberkan strategi perseroan saat pemerintah akan menarik cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025.

Direktur Utama Graha Prima Mentari, Agus Susanto mengakui bahwa tarif cukai minuman manis yang berlaku pada tahun depan akan berdampak terhadap kenaikan cost perseroan. Namun, GRPM telah menyiapkan strategi, salah satunya yaitu diversifikasi produk.

"Banyak cara yang sudah kami lakukan, salah satunya adalah melakukan diversifikasi produk, sehingga produk kami tidak hanya minuman, tetapi juga makanan hingga healthcare," ujar Agus dalam paparan publik, Jumat (30/8/2024).

Alhasil, menurutnya keuntungan dari diversifikasi produk itu akan mampu menutupi kenaikan biaya yang timbul akibat cukai minuman berpemanis tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan, prinsipal GRPM yakni Coca Cola asal Amerika Serikat (AS) itu juga telah berinovasi dengan meluncurkan berbagai produk yang rendah gula sehingga kemungkinan akan minim terkena dampak cukai minuman manis.

"Kami juga punya prinsipal yang hebat, dan pasti sudah mengantisipasi mengenai cukai gula ini, beberapa kami lihat produk Coca Cola yang zero sugar, itu salah satu upaya prinsipal kami untuk mengantisipasi cukai ini," jelasnya.

Sebagai informasi, berbagai produk minuman di bawah bendera Grup Coca Cola yakni Sprite, Fanta, Nutriboost, Pulpy Orange hingga Frestea. Selain itu, GRPM juga menjadi distributor Grup Kino dengan produk-produknya yaitu Larutan Cap Kaki Tiga, hingga Cincau Cap Panda.

Sejalan dengan strategi tersebut, Agus mengatakan perseroan membidik kenaikan kinerja hingga 50% dibandingkan capaian pada 2023. GRPM memacu kinerja pada 2024 setelah merampungkan akuisisi terhadap mayoritas saham PT Tri Usaha Jaya.

"Prediksi kami minimal revenue kami bisa di angka Rp560 miliar, sedangkan net profit margin diharapkan sekitar Rp5,5 miliar. Target kami minimum naik 50%," pungkas Agus.

Menilik kinerja keuangan terbaru, perusahaan membukukan pertumbuhan penjualan 106,96% year-on-year (YoY) menjadi Rp370,7 miliar pada semester I/2024 dari Rp179,1 miliar pada semester I/2023.

Pada saat yang sama, GRPM juga mencatatkan kenaikan catatan laba bruto dan laba bersih masing-masing 191,67% dan 163,64%. Hingga akhir Juni 2024, total aset perseroan tercatat senilai Rp181,3 miliar dengan total ekuitas Rp86,9 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kembali tujuan dari penerapan cukai minum berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025 untuk menekan prevalensi atau jumlah penderita diabetes di Indonesia.

"Selama ini sudah dibahas dengan Komisi XI DPR, cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," kata Sri Mulyani dalam kerja tentang RAPBN 2025 dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah membidik penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp 244,19 triliun atau tumbuh 5,9% dari outlook 2024 sebesar Rp 230,5 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi cukai demi mendukung implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Pada dasarnya, pemerintah sudah menetapkan kebijakan untuk mendukung penerimaan negara melalui sejumlah hal. Salah satunya berupa kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK demi menjaga kesehatan masyarakat.

“Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan atau pemanis yang berlebihan,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Tujuan pengenaan cukai tersebut untuk mendorong industri reformulasi produk MBDK yang rendah gula. Dengan begitu, dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) pada masyarakat.

Pemerintah mengakui implementasi atas pengenaan cukai minuman manis kemasan tersebut juga memiliki risiko. Namun pemerintah menilai dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat masih minim.

Antisipasi Kebijakan Cukai

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menekankan bahwa kebijakan cukai minuman berpemanis tetap penting untuk dilakukan.

"Di satu sisi memang penting untuk dikendalikan, tapi banyak sekali minuman manis produksi UMKM yang mungkin akan menghindar, agar tidak dikenakan tarif cukai. Itu yang harus diperhatikan,” ujar Bhima.

Di sisi lain, produksen minuman manis kemasan bisa mengantisipasi kebijakan tersebut. Salah satunya dengan menurunkan ukuran minuman berpemanis kemasan untuk menghindari cukai.

"Misalnya yang tadinya berukuran 250 ml menjadi 110 ml, tapi dijual dengan volume lebih besar. Itu salah satu cara untuk menghindari tarif cukai berpemanis,” kata Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan menarik cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyatakan penambahan barang kena cukai bisa diatur dalam Rancangan APBN (RAPBN).

Dalam RUU APBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Pasal 4 ayat (6) mengatur empat jenis barang yang dikenai cukai yaitu hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, etil alkohol atau etanol, dan MBDK.

"Sebagaimana diatur di UU HPP, MBDK [minuman berpemanis dalam kemasan] akan menjadi Barang Kena Cukai diatur UU APBN," jelas Nirwala kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Sementara itu, sambungnya, implementasi cukai MBDK tersebut diperlukan Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut, Nirwala menyatakan belum bisa mengungkap berapa target penerimaan dari cukai MBDK pada 2025.

Menurutnya, detail proyeksi penerimaan dari berbagai barang yang dikenai cukai tersebut masih akan dibicarakan antara eksekutif dan legislatif ke depannya.

"Kita akan menunggu hasil pembahasan pemerintah dengan DPR dalam menetapkan APBN tahun 2025," ujarnya.

Sementara itu, Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan pertumbuhan penerimaan cukai bisa tercapai melalui kebijakan ekstensifikasi. Oleh sebab itu, cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga akan digalakkan pada tahun depan.

"Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan untuk menjaga kesehatan masyarakat," tulis pemerintah, dikutip pada Senin (26/8/2024).

Notabenenya, perluasan objek cukai sudah dicantumnya sejak 2024. Pada tahun ini pemerintah sudah menargetkan penerimaan cukai produk plastik sebesar Rp1,85 ttriliun dan minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp4,39 triliun seperti yang diatur dalam Perpres No. 76/2023. Namun, kebijakan tersebut belum juga direalisasikan.

Rencananya, jenis minuman berpemanis yang akan dikenai cukai seperti produk sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

Sebelumnya, Nirwala menjelaskan pemerintah belum menerapkan kebijakan tersebut karena masih sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

Dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, sambungnya dibutuhkan banyak pertimbangan terutama kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

"Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," kata Nirwala melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).