JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih mengkaji besaran penetapan tarif awal cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang disebut-sebut 2,5 persen.

Adapun Kemenkeu membidik target cukai MBDK sebesar Rp3,8 triliun pada 2025, lebih kecil dari target tahun 2024 yang mencapai Rp4,3 triliun.

?Kenapa kok lebih rendah? Kemarin kami setelah berdiskusi dengan DPR melihat penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan perekonomian," ujar Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea Cukai M. Aflah Farobi dalam media gathering APBN 2025 di Anyer, Kamis (26/9/2024).

Aflah menegaskan target pendapatan sektor MBDK ini dibuat dengan simulasi tarif 2,5 persen. Usulan itu didapatkan setelah berdiskusi dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

?Kemarin ada masukan tarif 2,5 persen. Namun karena masih proses pengkajian, tarif 2,5 persen masuk ke kajian kita jadi belum kita putuskan,? kata Aflah.

Kemudian Aflah juga belum bisa berbicara banyak terkait produk apa saja yang akan terkena cukai ini. Baik persoalan tarif maupun produk tersebut akan dibahas lebih lanjut dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

?2,5 persen masuk ke kajian kita jadi belum kita putuskan. Ini pengaruh nantinya bagaimana policy pemerintah baru. Jadi mengenai tarif, apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji," ujar Aflah.

Sudah setahun, Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mencantumkan target cukai MBDK senilai Rp4,39 triliun. Pada realisasinya, cukai MBDK gagal diimplementasikan tahun ini dan bergulir pada tahun depan.

JAKARTA - Pemerintah menargetkan penerimaan cukai naik 6% menjadi Rp244 triliun pada 2025 mendatang. Salah satu upaya yang ditempuh untuk mencapai target tersebut yakni melalui ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

Adapun, pungutan cukai MBDK ditargetkan mencapai Rp4,4 triliun pada APBN 2024. Namun, hingga kini pungutan cukai tersebut belum diimplementasikan karena pemerintah belum merilis aturan teknisnya.

?Secara kuantitatif, estimasi dampak negatif cukai MBDK bagi profitabilitas perusahaan konsumer baru dapat dihitung setelah pemerintah merilis detail teknis perhitungan cukai,? kata Lead Investment Analyst Stockbit, Edi Chandren dalam risetnya.

Edi menyebut, pemberlakuan aturan baru tersebut memang akan berdampak pada sejumlah emiten seperti PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), di mana keduanya memiliki produk yang terekspos cukai minuman berpemanis masing-masing sebesar 25-30% dan 15-20% dari total pendapatan.

?Kami menilai bahwa MYOR berpotensi merasakan dampak terbesar dari penetapan cukai ini, diikuti oleh SIDO,? imbuh Edi.

Namun secara kualitatif, Edi menilai dampak negatif tersebut dapat diminimalisasi dengan sejumlah cara yakni, perseroan dapat meluncurkan produk sejenis yang lebih rendah gula alias less sugar. Selain itu, perseroan juga dapat meneruskan (pass?on) sebagian beban cukai ke dalam harga jual produk.

Perihal kinerja, sepanjang enam bulan pertama tahun 2024, MYOR membukukan laba bersih sebesar Rp1,71 triliun, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,21 triliun. Adapun, pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp16,22 triliun, naik dari sebelumnya sebesar Rp14,81 triliun.

Sementara SIDO mengantongi laba bersih sebesar Rp608,49 miliar, naik 35,79% dari periode yang sama tahun 2023 lalu yang sebesar Rp448,10 miliar. Sejalan dengan itu, penjualan SIDO juga naik 14,67% menjadi Rp1,89 triliun dari sebelumnya sebesar Rp1,65 triliun.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam PP ini akan diaturpenentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dengan mempertimbangkan kajian risiko serta standar internasional.

Selain itu, di Pasal 194 ayat 4, disebutkan Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan peraturan ini cepat atau lambat akan berpengaruh pada keberlangsungan industri makan minuman (mamin) di Indonesia.

"Adapun dampak terhadap industri mamin ini dapat menambah biaya produksi, yang kemungkinan besar akan dibebankan ke konsumen melalui kenaikan harga produk. Karena produkminuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) ini termasuk barang elastis, ketika ada kenaikan harga, ini dapat menurunkan permintaan," ungkap Eliza saat dihubungi Kontan, Selasa (6/8).

Selain itu,pengenaan cukai membuatperusahaan berpotensi menurunkan margin keuntungannya jika produsen tidak bisa sepenuhnya membebankan kenaikan biaya ke konsumen.

"Karena untuk tetap menjaga daya beli masyarakat dan yang tak kalah penting adalah daya saing produk lokal mungkin akan menghadapi tantangan dalam bersaing dengan produk impor jika cukai hanya diterapkan pada produk dalam negeri. Mestinya ini berlaku bagi semua, tidak hanya yang di produksi dalam negeri," tambah Eliza.

Ia juga mengatakan jika tujuan utama pengenaan cukai untuk menurunkan angka obesitas dan diabetes di Indonesia, bukan semata-mata untuk mengoptimalkan sumber pendapatan negara, maka kebijakan pengenaan cukai MBDK ini memerlukan kajian mendalam dan komprehensif agar tidak ada pihak yang dirugikan.

"Apalagi mengingat saat ini maraknya PHK di industri padat karya seperti tekstil. Penurunan permintaan terhadap MBDK akibat pengenaan cukai juga akan berdampak kepada penurunan kapasitas prpduksi yang berujung pada PHK," ungkapnya.

Sebagai catatan, industri makan minum merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur. Memang, jika melihat catatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin)tahun 2023, industri mamin berkontribusi 39,10 persen terhadap PDB industri nonmigas dan 6,55 persen terhadap PDB nasional.

Eliza juga mengatakan, penerapan dari PP ini memerlukan jasa pemastian atautesting, inspection, and certification (TIC)agar dapat melakukan klasifikasi dan sertifikasi keamanan pangan yang lebih komperhensif.

"Dengan adanya informasi yang utuh, kesadaran masyarakat akan terbangun, dan produk-produk yang kurang laku akan mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi dan reformulasi produknya dengan demikian akan lebih adil bagi semuanya," tutupnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kebijakan pemerintah terkait makanan siap saji yang dikenakan cukai dengan tujuan mengendalikan konsumsi gula, garam dan lemak (GGL) untuk mengurangi penyakit tidak menular.

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak merugikan pelaku usaha kecil seperti UKM dan UMKM.

"Kami ingin pemerintah memastikan kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat. Meskipun tujuannya baik namun harus dipertimbangkan untung-ruginya," ujar Charles dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Senin (5/8).

Kebijakan makanan siap saji dikenakan cukai tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024.

Adapun kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya memperketat peredaran pangan olahan dan pangan siap saji atau fast food mengingat angka kasus penyakit tidak menular seperti diabetes hingga obesitas terus merangkak naik.

"Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana implementasinya? Bagaimana pembebanan cukai ini terhadap pelaku usaha kecil?" katanya.

Aturan yang tertuang dalam Pasal 194 PP 28 Tahun 2024 menyebutkan bahwa pangan olahan merupakan makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan.

Ketentuan itu akan berlaku di semua tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kali lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Dirinya juga mempertanyakan bagaimana implementasi dari pengenaan cukai itu kepada pelaku usaha kecil, terutama pedagang kali lima (PKL) yang menyajikan makanan atau minuman cepat saji.

"Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana implementasinya? Bagaimana pembenanan cukai ini terhadap pelaku usaha kecil," katanya.

JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani memberikan tanggapannya terkait rencana makanan olahan termasuk makanan siap saji dikenakan cukai yang direstui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Askolani menyebut bahwa pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) belum diajak berdiskusi terkait rencana pengenaan cukai tersebut.

"Kalau untuk itu (pembicaraan dengan Bea Cukai), kita belum. Tentunya kan regulasi baru dibuat," ungkap Askolani di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia mengatakan bahwa pihaknya belum tahu pastinya seperti apa, karena pihak Kemenkeu tentunya menanti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk koordinasi lebih lanjut.

"Yang punya PP itu leadnya kan Kemenkes, jadi sabar," tambah Askolani.

Ketika ditanyakan apakah waralaba restoran siap saji seperti McDonald's atau McD akan dikenai cukai ini, pihaknya pun belum bisa memberikan kepastian.

"Kita belum tahu, tunggu Kemenkes, kami di belakang. Jadi Kemenkes harus kaji dulu, tidak ada yang buru-buru, yang namanya kajian bisa panjang," pungkas Askolani.

Sebagai informasi, PP Nomor 28/2024 tersebut mencatatkan penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dengan mempertimbangkan kajian risiko dan/atau standar internasional dalam panga olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 ayat (1) PP tersebut. Selain itu, dalam pasal 194 ayat (4), tercantum bahwa selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direkrotat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa ada beberapa barang yang masuk dalam daftar pra-kajian untuk dijadikan objek cukai.

Beberapa di antaranya adalah rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, fastfood (makan siap saji), hingga tissue. Lebih lanjut, smartphone, MSG, batubara hingga detergen juga masuk dalam radar prakajian pengenaan cukai.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan apabila pemerintah benar-benar memungut cukai atas produk-produk tersebut, maka akan berdampak pada peningkatan harga yang harus ditanggung oleh konsumen.

Alhasil, pungutan cukai tersebut akan mengganggu daya beli masyarakat. "Harga-harga barang itu akan jadi lebih mahal. Misalnya rumah, jika dikenakan cukai 1% saja sudah berapa juta sendiri," ujar Huda kepada Kontan.co.id, Rabu (24/7).

Selain itu, pengenaan cukai untuk rumah, tiket konser, tissue, makanan siap saji, smarpthone, batubara hingga detergen harus ada penelitian terakreditasi yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut mempunyai dampak negatif.

Namun dari daftar prakajian tersebut, hanya batubara yang layak dikenakan cukai. Namun dampaknya akan berdampak ke industri dan kenaikan harga listrik.

"Barang lainnya tidak tepat dikenakan cukai. Dampak negatif dari adanya rumah apa? Kan gak ada juga. Tiket konser juga menimbulkan dampak negatif apa? Kan harus dijawab melalui kajian terlebih dahulu," tanya Huda.

Dengan begitu, Huda menilai, apabila pemerintah ingin menerapkan cukai terhadap barang-barang yang tercantum dalam pra-kajian tersebut, maka sudah tidak sesuai dengan tujuan pengenaan cukai.

Dirinya menjelaskan, tujuan dari pengenaan cukai adalah untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang mempunyai eksternalitas negatif apabila dikonsumsi bukan untuk memperkuat keuangan negara.

Sebut saja konsumsi rokok yang bisa menimbulkan eksternalitas negatif berupa penyakit pernapasan. Begitu juga dengan produk plastik yang berdampak kepada pencemaran lingkungan, serta minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang bisa memicu penyakit tidak menular seperti diabetes.

"Memang akan ada dampak ke inflasi dan daya beli namun dampaknya akan terbatas dan temporer. Toh juga memang tujuannya untuk mengurangi konsumsi barang tersebut," pungkasnya.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menegaskan, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai harus melalui proses sangat panjang dan melalui banyak tahap. Hal ini termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, pemerintah juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini tengah melakukan prakajian ekstensifikasi cukai. Tiket konser musik hingga detergen menjadi objek yang masuk ke dalam tahap prakajian ini.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan, tiket konser musik masuk ke dalam prakajian ekstensifikasi cukai karena melihat banyak masyarakat Indonesia masuk ke dalam kategori kaya. Sebab, banyak yang rela merogoh koceknya dalam-dalam demi konser artis di suatu negara.

"Tiket konser, kayak kemarin sold out di mana-mana, konser di Singapore, dan itu dibeli dan saya rasa masyarakat Indonesia kaya-kaya," ujar Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN, dikutip Rabu (24/7/2024).

Selain tiket konser musik, makanan cepat saji (fastfood), tisu, smartphone, MSG, batu bara, dan detergen masuk ke dalam daftar objek prakajian ekstensifikasi cukai.

(Dhera Arizona)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJBC) Kementerian Keuangan melihat masih banyak peluang ekstensifikasi atau pengenaan barang kena cukai (BKC) di Indonesia.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan pengenaan cukai juga bisa juga menyasar kepada hobi-hobi orang kaya, termasuk olahraga golf.

"Itu salah satunya kemewahan itulah yang kita mungkin kita jadi basis untuk kita bisa mengenakan cukai. Dan itu sudah masuk, untuk keadilan kan dia masuk," ujar Iyan dalam acara Kuliah Umum PKN STAN, belum lama ini.

Apabila pemerintah benar-benar akan menyasar pengenaan cukai terhadap hobi-hobi orang kaya tersebut, maka akan masuk dalam kategori pengenaan cukai terhadap jasa.

Hingga saat ini, memang Indonesia belum bisa mengenakan cukai terhadap jasa seperti di negara lain. Hal ini mengingat berdasarkan Undang-Undang Cukai, pengenaan cukai hanya ditujukan terhadap barang saja.

Namun, Pengamat Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pengenaan cukai terhadap jasa sangat mungkin diterapkan di Indonesia.

"Sangat memungkinkan. Di negara lain, cukai atas jasa adalah suatu hal yang umum," kata Fajry.

Asal tahu saja, pengenaan cukai terhadap jasa ternyata sudah diterapkan oleh negara-negara di ASEAN. Sebut saja, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Malaysia dan Myanmar.

Untuk di negara Thailand, Kamboja dan Laos, jasa yang sudah dikenakan cukai antara lain klub malam dan diskotik, jasa telepon dan perjudian. Sementara di negara Vietnam, jasa kena cukai ditujukan kepada klub malam dan diskotik, serta perjudian.

Kemudian, Malaysia hanya mengenakan jasa kena cukai terhadap perjudian, serta Myanmar hanya dikenakan terhadap jasa klub malam dan diskotik.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menanggapi isu yang beredar terkait akan adanya ekstensifikasi cukai atau penambahan jenis barang yang dikenakan cukai. Berbagai kajian maupun prakajian dilakukan atas tisu, makanan cepat saji (fast food), tiket konser, hingga deterjen, selain produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan isu kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut disampaikan dalam kuliah umum di ruang lingkup akademik. Jadi sifatnya masih usulan dari berbagai pihak untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi.

"Bahasan kebijakan ekstensifikasi cukai itu mengemuka di acara kuliah umum PKN STAN yang mengangkat tema 'Menggali Potensi Cukai: Hadapi Tantangan, Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan'. Jadi sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," kata Nirwala dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Nirwala menyebut pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai adalah yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Sampai saat ini barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis yaitu etil alkohol atau etanol, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau.

Terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menyebut prosesnya sangat panjang dan perlu melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," rincinya.

Pemerintah juga disebut sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Contohnya untuk pengenaan cukai terhadap MBDK dan plastik yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun belum diimplementasikan.

"Karena pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," tegas Nirwala.

Sebelumnya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Kemenkeu Iyan Rubiyanto dalam Kuliah Umum PKN STAN membeberkan kajian dan prakajian ekstensifikasi cukai. Berikut daftarnya:

• Kajian: Plastik, Bahan Bakar Minyak (BBM), produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, MBDK, serta shifting PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai.
• Prakajian: Rumah mewah, tiket pertunjukan hiburan (konser musik), fast food, tisu, smartphone, MSG, baru bara dan deterjen.

(aid/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berupaya untuk melakukan ekstensifikasi terhadap barang kena cukai di kalangan masyarakat.

Sejumlah barang pun kini sudah dibahas dan masuk dalam tahap prakajian kena cukai.

Salah satu barang yang sudah masuk dalam prakajian pengenaan cukai ialah tiket konser musik.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan, wacana pengenaan cukai untuk tiket konser muncul seiring dengan melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap pergelaran konser yang semakin masif pelaksanaannya.

Adapun salah satu teori terkait pengenaan cukai ialah terkait "pajak kenikmatan."

Pungutan itu merupakan kompensasi atas tingkat kenyamanan atau kenikmatan yang diterima konsumen.

"Ini tiket hiburan, ini sampai sold out, sampai ada konser di Singapura, dan itu dibeli. Dan masyarakat Indonesia saya kira kaya-kaya," tutur Iyan, dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN, dikutip Rabu (24/7/2024).

Selain itu, Iyan bilang, pihaknya juga mempertimbangkan untuk mengkaji smartphone dikenakan cukai. Namun, wacana ini masih menimbulkan perdebatan sebab belum ditentukan kriteria pengenaannya.

Barang lain yang juga masuk dalam prakajian pengenaan cukai ialah deterjen. Iyan menyebutkan, pertimbangan dikenakannya cukai terhadap deterjen ialah dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari residu deterjen yang dialirkan ke saluran pembuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berupaya untuk melakukan ekstensifikasi terhadap barang kena cukai di kalangan masyarakat.

Sejumlah barang pun kini sudah dibahas dan masuk dalam tahap prakajian kena cukai.

Salah satu barang yang sudah masuk dalam prakajian pengenaan cukai ialah tiket konser musik.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan, wacana pengenaan cukai untuk tiket konser muncul seiring dengan melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap pergelaran konser yang semakin masif pelaksanaannya.

Adapun salah satu teori terkait pengenaan cukai ialah terkait "pajak kenikmatan."

Pungutan itu merupakan kompensasi atas tingkat kenyamanan atau kenikmatan yang diterima konsumen.

"Ini tiket hiburan, ini sampai sold out, sampai ada konser di Singapura, dan itu dibeli. Dan masyarakat Indonesia saya kira kaya-kaya," tutur Iyan, dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN, dikutip Rabu (24/7/2024).

Selain itu, Iyan bilang, pihaknya juga mempertimbangkan untuk mengkaji smartphone dikenakan cukai. Namun, wacana ini masih menimbulkan perdebatan sebab belum ditentukan kriteria pengenaannya.

Barang lain yang juga masuk dalam prakajian pengenaan cukai ialah deterjen. Iyan menyebutkan, pertimbangan dikenakannya cukai terhadap deterjen ialah dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari residu deterjen yang dialirkan ke saluran pembuangan.

"Pernah terpikir enggak, dialirkan di mana? Ikan di selokan dulu banyak banget, sekarang udah enggak ada lagi," katanya.

Kemudian, DJBC juga mempertimbangkan untuk mengenakan cukai terhadap tisu. Alasannya, pembuatan tisu membutuhkan serat kayu yang dinilai berkontribusi terhadap penebangan pohon.

Barang-barang lain yang juga masuk daftar prakajian pengenaan cukai ialah rumah, makanan cepat saji atau fast food, MSG, serta batu bara.

Upaya ekstensifikasi dilakukan oleh DJBC dengan melihat masih sedikitnya barang yang dikenakan cukai. Saat ini, baru tiga barang yang dikenakan cukai, yakni etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Indonesia pun menjadi negara dengan jumlah barang yang dikenakan cukai paling rendah di antara negara ASEAN. Tercatat Malaysia dan Singapura sudah mengenakan cukai terhadap empat barang, Filipina sudah mengenakan terhadap delapan barang, bahkan Thailand sudah mengenakan cukai terhadap 21 barang.

"Kalau kita lihat, di antara negara-negara (ASEAN) yang paling kecil ya Indonesia yang sudah menerapkan cukai," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berupaya untuk melakukan ekstensifikasi terhadap barang kena cukai di kalangan masyarakat.

Sejumlah barang pun kini sudah dibahas dan masuk dalam tahap prakajian kena cukai.

Salah satu barang yang sudah masuk dalam prakajian pengenaan cukai ialah tiket konser musik.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan, wacana pengenaan cukai untuk tiket konser muncul seiring dengan melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap pergelaran konser yang semakin masif pelaksanaannya.

Adapun salah satu teori terkait pengenaan cukai ialah terkait "pajak kenikmatan."

Pungutan itu merupakan kompensasi atas tingkat kenyamanan atau kenikmatan yang diterima konsumen.

"Ini tiket hiburan, ini sampai sold out, sampai ada konser di Singapura, dan itu dibeli. Dan masyarakat Indonesia saya kira kaya-kaya," tutur Iyan, dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN, dikutip Rabu (24/7/2024).

Selain itu, Iyan bilang, pihaknya juga mempertimbangkan untuk mengkaji smartphone dikenakan cukai. Namun, wacana ini masih menimbulkan perdebatan sebab belum ditentukan kriteria pengenaannya.

Barang lain yang juga masuk dalam prakajian pengenaan cukai ialah deterjen. Iyan menyebutkan, pertimbangan dikenakannya cukai terhadap deterjen ialah dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari residu deterjen yang dialirkan ke saluran pembuangan.