Purwono Widodo Selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober 2024 yang lalu. Perusahaan kini menunjuk pejabat pelaksana tugas atau Plt untuk memimpin Krakatau Steel.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (7/10/2024), Dewan Komisaris Krakatau Steel telah sepakat menuju Tardi yang merupakan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko untuk menjalankan tugas mendiang Purwono sebagai Plt Direktur Utama.

"Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Bapak Tardi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko untuk merangkap Pelaksanaan Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama yang definitif," tulis keterangan perusahaan berkode saham KRAS tersebut.

Sementara itu untuk penunjukan Direktur Utama definitif nantinya akan dilakukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perubahan susunan Direksi Perseroan akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktunya akan disampaikan lebih lanjut," tulis keterangan perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden di Bidang Hukum Dini Purwono menegaskan, tidak ada masalah substansial terkait presiden mana yang akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi panitia seleksi (pansel) kepada DPR RI.

Menurutnya, hasil yang disampaikan akan tetap sama sesuai dengan proses seleksi pansel, terlepas dari apakah yang menyampaikan adalah Presiden Joko Widodo atau Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan Dini sebagai tanggapan atas kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), yang mengatakan bahwa pembentukan pansel dan proses seleksi calon pimpinan (capim) serta calon dewan pengawas (dewas) KPK tidak sah sejak awal, karena dibentuk di era Presiden Jokowi.

MAKI merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 harus dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

"Secara substansi tidak ada masalah siapa yang akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK ke DPR, apakah Presiden Jokowi atau Presiden Terpilih Prabowo setelah pengangkatan pada tanggal 20 Oktober mendatang," kata Dini kepada wartawan, Kamis (3/10/2024).

"Proses penyerahan nama-nama ke DPR sifatnya hanya administratif mengingat nama-nama sudah diseleksi dan diumumkan oleh pansel," beber Dini.

Dini juga menjelaskan bahwa pembentukan pansel KPK sebelum Presiden Jokowi purnatugas bertujuan agar pansel memiliki cukup waktu untuk menjaring nama-nama yang kredibel.

Dini menuturkan, keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan.

"Pansel tidak memiliki cukup waktu untuk bekerja jika baru dibentuk pada masa Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang," ujarnya.

Ia menekankan bahwa masa jabatan pimpinan dan dewas KPK yang sedang menjabat akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024.

"Apabila pembentukan pansel harus menunggu presiden yang baru diangkat pada tanggal 20 Oktober 2024, maka secara logika tidak akan cukup waktu bagi pansel untuk bekerja," tuturnya.

Lebih lanjut, Dini menjelaskan bahwa jangka waktu penyerahan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK ke DPR sudah diatur dalam UU KPK, yaitu maksimal 14 hari kerja sejak pansel menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden.

"Jadi penyerahan nama-nama oleh Presiden ke DPR adalah semata-mata pelaksanaan amanah UU agar tidak melewati batas waktu maksimal yang sudah ditentukan," jelas Dini.

Sebelumnya, MAKI menyatakan bahwa proses pembentukan pansel hingga seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tidak sah sejak awal.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan, sesuai putusan MK, proses rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 hanya bisa dilakukan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Betul, tidak sah sejak awal. Yang berhak bikin pansel dan menyerahkan nama calon ke DPR adalah Prabowo," kata Boyamin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dimaksud Boyamin tercantum dalam laman resmi MK.

Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan gugatan Nurul Ghufron dan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Pada halaman 118 lembar putusan, MK juga menjelaskan pertimbangan mengubah lama masa jabatan itu agar seleksi calon pimpinan KPK cukup dilakukan sekali oleh pemerintah sesuai periodesasi 5 tahunan.

MK menegaskan bahwa seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

Berdasarkan putusan MK tersebut, Boyamin berpendapat bahwa proses seleksi yang sudah berjalan oleh pansel bentukan Jokowi tidak sah.

"Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil pansel calon pimpinan KPK dan dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029 (Prabowo Subianto)," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Purwono Widodo meninggal dalam usia 59 tahun di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, pada Rabu malam, 2 Oktober 2024, pukul 20.37.

Meninggalnya Purwono dikabarkan Krakatau Steel di Instagram resmi perusahaan. "Mewakili Keluarga Besar Almarhum kami mohon doanya, semoga amal ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosanya, diberikan tempat terbaik di sisi Nya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin Ya Rabbal Alamiin," tulis perusahaan.

Purwono diangkat menjadi bos perusahaan baja pelat merah itu untuk menggantikan Silmy Karim dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Jakarta pada 18 Januari 2023.

Sebelum resmi diangkat menjadi Direktur Utama Krakatau Steel, Purwono sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama perusahaan pelat merah itu.

Purwono sebenarnya bukan orang baru di BUMN yang fokus memproduksi baja tersebut. Ditelusuri dari laman PT Krakatau Steel, Purwono sudah menjabat sebagai General Manager Pemasaran Krakatau Steel pada 2004 sampai 2006. Kemudian pada 2006-2008, dia dipercaya menjabat General Manager Penjualan Krakatau Steel.

Kariernya terus menanjak. Pada 2008 hingga 2013, Purwono menjabat sebagai Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries, anak perusahaan KS. Ia kemudian dipercaya sebagai Direktur Utama KHI Pipe Industries pada 2013 sampai 2017.

Barulah pada 2017, Purwono kembali ke KS dengan jabatan sebagai Direktur Pemasaran Krakatau Steel sampai 2018. Kemudian, ia menjabat sebagai Direktur Komersial Krakatau Steel. Perubahan nama jabatan ini sesuai dengan perubahan nomenklatur pada pada RUPLSB 2018.

Selang dua tahun kemudian, lulusan Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung itu, dialihtugaskan menjadi Direktur Pengembangan Usaha sesuai RUPSLB 2020 yang dilaksanakan tanggal 24 November 2020. ingga akhirnya, jebolan Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia itu dipercaya sebagai Direktur Utama Krakatau Steel pada awal tahun 2023 ini.

Selain Direktur Utama Krakatau Steel, Purwono merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris di PT Kerismas Witikco Makmur. Disebutkan dalam laman Krakatau Steel, Purwono tidak memiliki hubungan aliansi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Perseroan.

Sebagai informasi, Purwono juga memiliki saham KRAS kepemilikan langsung sebanyak 132.000 saham. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hartanya tercatat Rp23,7 miliar.

ANTARA

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Purwono Widodo meninggal dunia. Kabar duka ini dibenarkan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

"Iya," jawab Arya singkat dikonfirmasi detikcom, Rabu (2/10/2024).

Purwono meninggal dunia pada Rabu (2/10) di RS Medistra, Jakarta Selatan. Purwono diangkat menjadi Direktur Utama Krakatau Steel melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2023. Ia menggantikan Silmy Karim yang ditunjuk menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.

Mengutip CNN Indonesia, Purwono menjadi bagian direksi sejak 2017 setelah diangkat sebagai Direktur Pemasaran pada RUPS tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada 29 Maret 2017.

Kemudian pada RUPSLB 2018 terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Komersial. Kemudian ia dialihtugaskan menjadi Direktur Pengembangan Usaha pada RUPSLB 2020.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan, Purwono sempat menjabat sebagai General Manager Pemasaran PT Krakatau Steel (2004-2006), dan General Manager Penjualan PT Krakatau Steel (2006-2008).

Ia juga pernah menjadi Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries (2008-2013), Direktur Utama PT KHI Pipe Industries (2013-2017). Sedangkan untuk jenjang pendidikan, Purwono menyelesaikan pendidikan terakhir di Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia (1997).

Corporate Secretary Krakatau Steel, M. Tantra Maulana dalam keterangannya mengatakan, Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Krakatau Steel menyatakan duka yang mendalam atas kehilangan sosok pemimpin terbaiknya.

"Mewakili Keluarga Besar Almarhum kami mohon doanya, semoga amal ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosanya, diberikan tempat terbaik di sisiNya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin Ya Rabbal Alamiin," tuturnya.

Pihaknya juga memastikan operasional perusahaan tetap normal. "Manajemen perseroan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan secara normal," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memastikan pemerintah akan mendengar aspirasi publik untuk 4 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah disusun.

Adapun 4 RUU tersebut, adalah RUU Kementerian Negara, RUU Imigrasi, RUU TNI, dan RUU Polri.

"Pemerintah selalu terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat, guna memastikan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dalam penyusunan legislasi," kata Dini dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Dini menuturkan, keempat RUU tersebut merupakan RUU inisiatif DPR.

Saat ini, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari 4 RUU tersebut sedang disusun oleh berbagai kementerian.

"Sedang disusun Kemenko Polhukam untuk RUU TNI dan RUU Polri, Kemenkumham untuk RUU Imigrasi, dan KemenPAN-RB untuk RUU Kementerian Negara," ucapnya.

Ia menjelaskan, penyusunan DIM dari 4 RUU tersebut dilakukan masih dalam batas waktu 60 hari sejak surat DPR diterima Presiden.

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, DPR RI resmi menyetujui revisi empat undang-undang sebagai usul inisiatif DPR yakni revisi UU Kementerian Negara, UU Keimigrasian, UU TNI, dan UU Polri.

Peresmian usulan RUU inisiatif DPR itu disahkan dalam Sidang Paripurna Ke-18 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Paripurna DPR-RI, Selasa (28/5/2024).

Dasco awalnya memberikan kesempatan agar sembilan fraksi menyampaikan pandangan mereka terkait revisi empat undang-undang tersebut, namun disampaikan secara tertulis.

"Dengan demikian 9 fraksi telah disampaikan pendapat fraksi masing-masing terhadap 4 RUU usulan badan legislasi tersebut," katanya usai menerima penyerahan dokumen pandangan tertulis 9 fraksi.

"Apakah dapat disetujui?," ucap Dasco lagi.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.