Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut dinilai dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

Hambatan seperti ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), tepatnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sayangnya, aturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.

Diketahui, selama ini KPPU aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan menemukan fakta bahwa masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu.

Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebut bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai, aturan ini justru menghambat persaingan dan patut dihapus. Berdasarkan penilaian kebijakan persaingan usaha yang KPPU lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau perusahaan yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN.

"Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus", ungkap dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN.

Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif. Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal persoalan tersebut.

Basuki Hadimuljono, eks Menteri PUPR Kabinet Indonesia Maju bakal dilantik jadi Kepala Otorita IKN pagi ini. Dia sudah merapat ke Istana Negara, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.00 WIB.

Basuki datang dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, lengkap dengan dasi berwarna biru. Dia mengakui dirinya mendapat undangan pelantikan sebagai kepala OIKN dari Istana.

"Undangannya seperti itu," jawab Basuki ketika ditanya apakah akan dilantik jadi Kepala OIKN.

Nama Basuki memang sudah santer bakal menjadi Kepala OIKN definitif. Beberapa pihak sudah menyebut Presiden Prabowo menunjuk eks Menteri PUPR tersebut melanjutkan proyek IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat, mengatakan DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) lalu.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Simon Aloysius Mantiri resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Ia menggantikan Direktur Utama Pertamina sebelumnya, Nicke Widyawati.

Dikutip dari Instagram @pertamina, Senin (4/11/2024), keberlanjutan kepemimpinan Pertamina dari Nicke Widyawati kepada Simon Aloysius Mantiri menjadi energi baru memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan.

"Saya berkomitmen untuk membawa Pertamina menuju masa depan yang lebih baik, dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina," kata Simon.

"Pertamina harus kita buat jauh lebih maju, lebih berkembang, dan lebih berjaya di masa depan," sambung Simon.

Dalam potongan video yang diunggah, Simon mengatakan, dirinya tak menggantikan Nicke. Dia hanya pemegang tongkat estafet kepemimpinan setelah Nicke.

"Saya tidak menggantikan Ibu Nicke Widyawati tetapi saya adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan setelah Ibu Nicke Widyawati," ujarnya.

Sementara Nicke mengatakan, setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. Dia mengatakan, tantangan berubah dan selalu berganti. Menurut Nicke, ketika suatu tahapan berhasil dilewati maka akan melewati tahapan selanjutnya. Untuk itu, kata dia, dibutuhkan pemimpin baru.

Nicke pun bersyukur atas penunjukan Simon sebagai direktur utama Pertamina.

"Saya sangat bersyukur bahwa yang menjadi direktur utama adalah Pak Simon. Jadi yakin Pertamina akan jauh lebih baik," katanya.

[Gambas:Instagram]

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ia menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina.

Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat bicara mengenai penunjukan Iwan Bule. Dia mengatakan, hal itu bagian dari pengawasan.

"Kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran. Kemarin Pak Bahlil (Menteri ESDM) sudah panggil juga kan. Bagaimana kompensasi subsidi itu harus benar-benar dihitung ulang, tepat sasaran atau tidak. Jadi di Pertamina itu ada Pak Mochamad Iriawan, ada Pak Condro. Kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi keborosan-keborosan yang selama ini terjadi," papar Erick di DPR Jakarta, Senin (4/12/2024).

Erick mengatakan, keborosan itu bukan karena korupsi. Dia mengatakan, keborosan itu terkait persoalan data.

"Tapi bukan keborosan karena korupsi. Karena memang tadi datanya harus terus disinkronisasikan. Masalah kita memang kan data selama ini," ungkapnya.

Iwan Bule ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tepatnya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Selain itu, Dony Oskaria diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani diangkat jadi Komisaris Independen.

Kementerian BUMN baru saja mengganti posisi direktur utama PT Pertamina (Persero) dari Nicke Widyawati menjadi Simon Aloysius Mantiri. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan penunjukan Simon merupakan bentuk terobosan yang dilakukan di BUMN.

"Saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/24).

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," katanya.

Erick juga mengapresiasi kerja Nicke selama enam tahun menempati pucuk pimpinan Pertamina. Dia menilai Nicke telah bekerja secara maksimal.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Mochamad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang kini menjadi Direktur Utama perusahaan.

Penunjukan Iwan Bule dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Lantas seperti apa sosok Iwan Bule yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina?

Iwan Bule merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Pria kelahiran 31 Maret 1962 ini tercatat bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada April 2023 kemarin.

Dalam catatan detikcom, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule memulai kariernya sebagai anggota Kepolisian setelah lulus dari Akademi Polisi (Akpol) pada 1984 lalu. Selama di kepolisian, dirinya akrab di bidang reserse kriminal dan sempat menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Kemudian dirinya juga pernah menjabat Kapolda Metro Jaya, kemudian dimutasi menjadi Asisten Operasional Kapolri. Selanjutnya Iwan Bule juga sempat menjadi Kapolda NTB dan Jabar.

Di luar tugasnya sebagai Polisi, Iwan Bule juga sempat menjadi Plt Gubernur Jawa Barat pada 2018 lalu. Kemudian di tahun yang sama ia juga menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pangkat terakhir Iwan Bule di kepolisian adalah Komisaris Jenderal (Komjen) atau Polisi bintang tiga.

Setelah itu Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Iriawan terpilih lewat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Jakarta pada November 2019 lalu.

Kini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024, Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan soal nasib pelantikan Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya, Prasetyo sudah pernah memastikan bahwa Presiden Prabowo setuju Basuki jadi Kepala Otorita.

Prasetyo mengatakan sampai saat ini pelantikan Basuki jadi Kepala Otorita masih dalam tahap konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Sebagai informasi, urusan Otorita IKN sendiri bermitra dengan Komisi II DPR.

"Belum, belum. Kan begini sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR karena kan mekanismenya harus seperti itu," beber Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

"Tunggu dulu lah, segera itu pokoknya," tambahnya menegaskan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri memang sudah resmi menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat mengatakan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) yang lalu.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibukota Nusantara (Otorita IKN). Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat mengatakan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN. Sebelumnya, Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak Juni 2024.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita IKN, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Hari itu, kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Prabowo disebut-sebut telah mengirim surat ke DPR. Lantas, bagaimana persiapan kantor untuk Basuki?

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, Kantor Otorita IKN di Nusantara sudah siap pada akhir Desember 2024.

"Kalau kantor kita mudah-mudahan kita nanti akhir Desember ini, untuk kantor Otorita IKN itu sudah akan bisa," katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dalam rapat antara Komisi II dan Jajaran Otorita IKN, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, pihaknya telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebagai informasi, peletakan batu pertama atau groundbreaking Kantor Otorita IKN dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Januari 2024. Saat itu, Jokowi mengatakan, proyek tersebut menelan biaya konstruksi hingga Rp 509 miliar.

Jokowi mengatakan, proyek ini akan dibangun di atas lahan 28.000 meter persegi dan dapat menampung 600 orang untuk tahap pertamanya.

"Gedung Kantor Otorita IKN ini dibangun di atas lahan kurang lebih 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi Rp 509 miliar," kata Jokowi dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menunjuk Maya Watono sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. Maya menggantikan posisi Dony Oskaria yang kini menjadi Wakil Menteri BUMN.

Corporate Secretary Group Head InJourney Yudhistira Setiawan mengatakan penunjukan Maya sesuai keputusan Dewan Komisaris InJourney dan arahan Kementerian BUMN.

"Penunjukan Plt Direktur Utama tersebut untuk memastikan agar proses transisi manajemen di InJourney tetap berjalan dengan kondusif," kata pria yang akrab Yudhis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Dia menjelaskan Maya akan menempati posisinya hingga pemilihan Direktur Utama yang definitif dari keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lebih lanjut, penunjukan sosok Maya Watono sebagai Plt Direktur Utama ini juga sesuai dengan visi Erick Thohir yang ingin terus mendorong kepemimpinan perempuan di BUMN.

Yudhis memastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar demi mewujudkan komitmen pihaknyadalam mendukung keberlanjutan program yang dicanangkan oleh pemerintah,

"Serta untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam sisi pengembangan dan optimalisasi di sektor aviasi dan pariwisata Indonesia," imbuh Yudhis.

Simak: Prilly Latuconsina Ditunjuk Erick Thohir Sebagai Pengurus Yayasan BUMN

[Gambas:Video 20detik]

Mercedes-Benz mengaku belum ada diskusi dengan pemerintah terkait pengadaan mobil baru untuk presiden dan wakil presiden. Begini penjelasannya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam hitungan hari. Sebagai petinggi negara, keduanya akan mendapatkan mobil dinas untuk menemani kegiatannya. Namun belum terungkap jenis kendaraan dinas yang bakal ditumpangi Prabowo-Gibran.

Tak menutup kemungkinan Prabowo-Gibran akan menggunakan mobil bekas Jokowi saat masih menjabat. Untuk diketahui, mobil kepresidenan yang kini digunakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin merupakan unit pengadaan pada tahun 2019. Jenis mobilnya adalah Mercedes-Benz S 600 Guard yang dipilih dengan cara penunjukan langsung.

Sementara itu, hingga saat ini pihak Mercedes-Benz mengaku belum ada pembicaraan dengan pemerintah terkait pengadaan mobil baru untuk presiden dan wakil presiden terpilih.

"Sejauh ini belum ada diskusi (dengan pemerintah) terkait pengadaan unit baru," terang Sales and Marketing Director PT Inchape Indomobil Distribution Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto saat dikonfirmasi detikOto, Rabu (16/10/2024).

Kendati demikian, bila nantinya ada penunjukan langsung untuk kembali menyediakan mobil untuk kepresidenan, pihaknya sudah siap. Adapun untuk modelnya, masih akan berasal dari keluarga S-Class.

"Model tentu akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya, tapi kalau mengacu dari pengalaman pengalaman sebelumnya kendaraan kepresidenan biasanya dari keluarga S-Class tentu dengan fitur anti-peluru (guard)-nya," lanjut Kerry.

Kerry menjelaskan saat ini kendaraan yang memiliki fitur antipeluru dari Mercedes-Benz baru ada di S-Class. Meski begitu, tak menutup kemungkinan fitur keamanan nomor wahid itu disematkan di model lainnya.

Sebagai mobil kepresidenan, Mercedes-Benz S 600 Guard punya fitur keamanan jempolan. Mercedes-Benz S 600 Guard ini merupakan mobil antipeluru. Mobil S 600 Guard bisa melindungi penumpangnya yang duduk di jok belakang dari serangan senjata mesin M60.

Kaca mobil S 600 Guard lebih tebal beberapa kali dibanding kaca standar. Kaca ini sangat berat sehingga butuh perangkat hidrolik untuk membuka dan menutup kaca. Mobil memiliki sistem udara khusus yang bisa menyediakan oksigen sendiri saat di sekeliling mobil ada gas yang berbahaya.

Berbekal mesin bensin V12, mobil ini memiliki tenaga hingga 530 daya kuda. Torsi mesinnya mencapai 830 Nm. Mesin itu dikawinkan dengan transmisi otomatis 7G-Tronic. Kecepatan tertingginya dibatasi secara elektronik hingga 210 km/jam.

Review Mercedes-Benz EQB 250: Mobil Listrik 7-Seater yang Menarik!

Review Mercedes-Benz EQB 250: Mobil Listrik 7-Seater yang Menarik!

Purwono Widodo Selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober 2024 yang lalu. Perusahaan kini menunjuk pejabat pelaksana tugas atau Plt untuk memimpin Krakatau Steel.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (7/10/2024), Dewan Komisaris Krakatau Steel telah sepakat menuju Tardi yang merupakan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko untuk menjalankan tugas mendiang Purwono sebagai Plt Direktur Utama.

"Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Bapak Tardi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko untuk merangkap Pelaksanaan Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama yang definitif," tulis keterangan perusahaan berkode saham KRAS tersebut.

Sementara itu untuk penunjukan Direktur Utama definitif nantinya akan dilakukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perubahan susunan Direksi Perseroan akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktunya akan disampaikan lebih lanjut," tulis keterangan perusahaan.