REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Keputusan yang sekaligus membatalkan dukungan untuk Anies Baswedan itu banyak disayangkan oleh berbagai pihak, termasuk dari simpatisan PKS.

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli atau MTZ mengaku banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat terkait dukungan partai kepada Ridwan Kamil. Bahkan, ia juga mendapatkan perundungan atau bully dari masyarakat karena PKS tak jadi mengusung Anies.

"Iya, jadi memang saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali pertanyaan, kemudian bahkan bully dari grassroot yang memang masih mencintai Pak Anies," kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Ia menjelaskan, hubungan antara PKS dan Anies tetap baik meski berbeda pilihan. Bahkan, sejumlah kader PKS juga tetap menjalin silaturahmi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kami sebenarnya secara pribadi, saya atau teman-teman atau PKS sendiri pun, itu tidak ada masalah apa ya, masalah yang besar gitu ya. Karena kita tetap menjalan silahturahim, cuman kan kemarin melihat pilihan-pilihan politiknya," kata dia.

MTZ menjelaskan, alasan PKS batal mengusung Anies adalah karena yang bersangkutan tak bisa menggenapkan dukungan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, sebelum adanya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengubah ambang batas pengusungan pasangan calon kepala daerah. Alhasil, PKS memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono, agar tetap bisa mencalonkan kadernya di Pilgub DKI Jakarta.

"Ketika sekarang sudah ada putusan, kita nanti kembalikan. Mungkin akan rapat, pasti akan rapat lagi pimpinan-pimpinan kami dari PKS, baik di DPW maupun tentu saja yang penting di DPP," kata dia.

Menurut dia, pihaknya akan mendukung apapun yang nantinya menjadi keputusan final PKS. Ketika partai memutuskan untuk tetap mengusung Ridwan Kamil-Suswono, jaringan PKS tentu akan bergerak untuk meyakinkan masyarakat memilih pasangan itu.

"Ya kami serahkan juga pada pemilih nanti, apakah masih bisa untuk ikut keputusan dari PKS atau ikut dari pilihan dari PKS, atau kemudian nanti (berseberangan). Tapi kan pilihannya juga belum final ya, masih baru kemarin deklarasi, tapi kemudian belum pendaftaran," kata dia.

MTZ menilai, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apalagi, pendaftaran pasangan calon ke KPU baru akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024.

Kendati demikian, PKS menyatakan siap untuk melawan siapapun di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilakukan. "Bahkan kalau misalnya lebih dari dua, tiga, empat (pasangan), ya kami harus tetap maju," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bakal Cagub KIM Plus Ridwan Kamil tak mempersoalkan perubahan koalisi terhadapnya pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXI/2024 yang mengubah ambang batas minimal untuk pencalonan kepala daerah untuk Pilkada DKI Jakarta. Dengan putusan itu, Anies berpeluang maju di Pilgub DKI.

Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu menegaskan, sejak awal sudah siap untuk berkompetisi politik dengan siapapun dalam kontestasi kepemimpinan daerah.

“Saya tidak masalah. Karena dengan banyak-sedkitnya (calon), selama itu sesuai aturan, tentunya harus kita lakoni, dan kita hadapi,” kata Emil saat ditemui di Munaslub Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (20/8/2024).

Politikus Partai Golkar itu ‘pamer’ pengalaman keunggulan dirinya saat bertarung dalam memperebutkan Wali Kota Bandung 2013 lalu. Dalam Pilwalkot ketika itu, kata Emil, bersaing dengan delapan pasangan calon wali kota. “Banyak sekali. Bahkan ada independennya,” begitu ujar dia.

Namun dari kompetisi yang sehat, kata Emil, ia berhasil unggul dan menang. Begitu juga, kata Emil, saat ia maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2017. Ketika itu, pun kata Emil, ia melawan empat pasangan cagub-cawagub. “Dan itu tidak ada masalah sama saya,” ujar Emil.

Dari pertarungan daerah itu, kata Emil, ia berhasil menjadi gubernur Jabar 2018-2023. Emil melanjutkan, di Pilkada Jakarta 2024 mendapatkan kepercayaan untuk diusung oleh KIM Plus yang beranggotakan 12 partai politik, dengan penguasaan 91 dari 106 kursi DPRD 2024.

Syarat pencalonan Pilkada Jakarta, minimal didukung oleh partai, atau gabungan partai politik yang menguasai minimal 22 kursi, atau 20 persen. Koalisi besar yang, mengawinkan Emil dengan kader gaek dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suswono. Modal sokongan 12 partai untuk Emil - Suswono itu, menakar peluang besar bagi keduanya untuk menang tanpa tanding sekalipun.

Pun sempat muncul spekulasi Emil-Suswono hanya akan melawan kotak kosong dalam Pilkada Jakarta. Itu karena, hampir semua partai pemenang Pemilu 2024 bergabung dalam koalisi KIM Plus mencalonkan Emil-Suswono. Cuma tertinggal PDI Perjuangan sendirian tak bisa mencalonkan cagub-cawagubnya karena cuma bermodalkan 14 persen, atau 16 kursi di DPRD Jakarta.

Akan tetapi, pada Selasa (20/82024), MK, memutuskan mengubah syarat ambang batas minimal bagi partai politik peserta pemilu dalam pengusungan calon kepala daerah untuk Pillkada 2024. Dalam putusan tersebut, salah-satunya terkait dengan sinkronisasi antara ambang batas minimal pencalonan kepala daerah dengan jumlah populasi dalam daftar pemilihan tetap (DPT) di masing-masing daerah pemilihan.

Dalam salah-satu putusannya, MK menyatakan, provinsi dengan jumlah DPT lebih dari 6 juta, sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.

Putusan tersebut, tampak menguntungkan PDI Perjuangan. Karena dengan mengantongi modal 14 persen, atau 16 kursi suara di DPRD, partai tersebut bisa mengusung cagub-cawagubnya sendiri untuk Pilkada Jakarta.

Bukan cuma menguntungkan bagi PDI Perjuangan, partai-partai politik yang tergabung dalam KIM Plus, pun atas putusan MK itu bisa menarik mundur dukungan untuk Emil-Suswono, karena beberapa partai anggota KIM Plus, punya modal suara yang cukup 7,5 persen untuk mengusung cagub-cawagubnya sendiri.

Seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengajukan cagub-cawagubnya sendiri karena menguasai 16,8 persen atau 18 kursi di DPRD Jakarta. Begitu juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menguasai 7,76 persen suara.

Partai Nasdem punya modal 8,99 persen suara. PKS, dan PKB, serta Partai Nasdem, adalah parta-partai yang selama ini mendukung pencaguban Anies Baswedan. Akan tetapi, belakangan ketiga partai itu, membelot ke KIM yang dinisiasi oleh Gerindra, Golkar, PSI, PAN, dan Partai Demokrat dalam mendukung Emil-Suswono.

Emil melanjutkan, semakin banyak pasangan cagub-cawagub yang bisa berkompetisi dalam Pilkada Jakarta buntut dari putusan MK tersebut, menurutnya akan lebih baik untuk masyarakat. Karena dikatakan dia, semakin banyak pasangan yang berkompetisi, maka akan semakin beragam gagasan untuk membangun, dan memberikan solusi untuk permasalahan di akar rumput.

“Karena warga akan disuguhi oleh adu-adu gagasan yang semakin solutif untuk permasalahan. Kan itu menjadi lebih bagus. Dan saya tidak masalah,” begitu kata Emil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu buka suara soal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pengusungan pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Menurut Syaikhu, partainya akan tetap melanjutkan untuk mendukung pasangan calon yang diusung di Pilkada Serentak 2024. Salah satu pasangan tersebut yakni Ridwan Kamil dan Suswono.

Syaikhu mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari wartawan terkait dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pasalnya, putusan MK itu dinilai membuat guncangan jelang proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah di KPU.

"Hari ini wartawan banyak yang menanyakan kepada saya, juga ada guncangan-guncangan mungkin terkait dengan keputusan MK dalam proses pendaftaran di KPU, KPUD. Persyaratannya ternyata dibuat lebih ringan, tidak 20 persen lagi, tapi 7,5 persen," kata dia dalam kegiatan Konsolidasi Nasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di ICE BSD, Tangerang, Selasa (20/8/2024).

Syaikhu mengatakan, PKS telah menjalin komunikasi panjang dengan berbagai pihak untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Serentak 2024, termasuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta kader PKS untuk tetap mendukung keputusan yang telah dibuat PKS.

"Saya berharap pada Bapak Ibu sekalian, karena jalinan yang sudah kita jalin sudah sedemikian panjang, kiranya apa yang sudah kita rekatkan, kuatkan, kiranya tidak terkoyak kembali, kemudian kita memulai sesuatu yang dari awal lagi. Kiranya apa yang sudah kita mulai itu bisa kita lanjutkan dan kita sukseskan sampai menang," kata dia.

Sebelumnya, MK telah membuat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa. Dengan putusan itu, syarat pengusungan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai disesuaikan dengan syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

Dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, putusan MK itu merupakan keputusan yang sangat progresif. Pasalnya, putusan itu akan kontestasi yang lebih adil dan menyajikan keragaman di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Putusan MK ini merekonstruksi syarat pencalonan yang lebih memudahkan partai politik untuk bisa mengusung pasangan calon di Pilkada Serentak 2024, baik pilkada gubernur ataupun bupati/wali kota," kata dia melalui keterangannya yang telah dikonfirmasi Republika, Selasa.

Peluang Anies

Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengisyaratkan nama Anies Baswedan masuk ke dalam tiga nama yang dikerucutkan partainya untuk diusung pada Pilkada Jakarta 2024.

"Soal siapa nanti yang diputuskan tiga nama ini, tentu tanya, 'ada enggak Pak Anies di sini, kan begitu kan? Ya, tentu dari senyum saya ini kan sudah bisa terlihat kan begitu," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikannya merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.

Namun, ia enggan untuk memberikan pernyataan secara lugas terkait kepastian Anies menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan oleh PDIP. "Saya tidak ingin mendahului. Biarlah nanti kami rapat DPP," ucapnya.

Dia juga enggan membeberkan secara lugas dua nama lainnya yang ikut dipertimbangkan oleh PDIP untuk dimajukan pada Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi sebenarnya pengerucutan ini, yang tiga ini sudah tinggal nanti biarlah Ibu Ketua Umum (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) yang memutuskan," katanya.

Ketika ditanyakan apakah salah satu nama lainnya merupakan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ia pun menyebut perlu mengonfirmasi kepada yang bersangkutan terlebih dahulu terkait kesiapannya untuk berkontestasi pada Pilkada Jakarta 2024.

"Karena sekarang Pak Ahok ditugaskan ke seluruh Indonesia, apakah beliau juga senang atau memang siap ditugaskan lagi (di Jakarta) kan? Nah, seperti itu. Jadi kita sedang mengerucutkan hal itu," ucapnya.