Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu presiden yang paling sering melakukan perombakan (reshuffle) menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). Dia bahkan melakukannya ketika menjelang akhir masa pemerintahannya.

Jokowi tercatat melakukan reshuffle sebanyak dua kali pada waktu yang hampir berdekatan.

Pada Senin (19/8/2024) dia melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan P. Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham).

Tak lama berselang, Kepala Negara melakukan perombakan lagi pada Rabu (11/9/2024) yang hanya berjarak 23 hari sejak reshuffle yang pertama. Sedangkan masa jabatannya pun akan berakhir dalam hitungan 40 hari lagi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa Presiden Ke-7 RI itu perlu lebih hati-hati dan mempertimbangkan banyak hal dalam rangka melantik pejabat.

Dia mengatakan meskipun seringkali beralaskan untuk memuluskan transisi ke pemerintahan selanjutnya, tetapi menteri-menteri tersebut akan tetapi mendapat Tunjangan Hari Tua (THT) dan gaji pensiun yang akan memberatkan beban belanja negara.

“Meskipun hanya 1—2 bulan menjabat, beban belanja negara untuk tunjangan dan hak pensiun menteri bisa dianggap wasted resources, belanja yang mubazir. Disaat yang sama beban tadi kan masuk dalam pos belanja pegawai, yang nilai totalnya saat ini sudah jumbo Rp460,8 triliun setara 18% dari belanja pemerintah pusat,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (15/9/2024).

Lebih lanjut, dia pun mengamini bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, tetapi peluang untuk merombak kabinet lagi masih ada. Mengingat Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan mundur pada 22 September mendatang.

Menurutnya, dalam kondiri ruang fiskal yang sedang sempit, ada kekhawatiran defisit APBN akan melebar apabila pemerintah boros dalam hal kebijakan menyusun ulang pembantu-pembantunya di kabinet.

Sehingga, Bhima menyayangkan bahwa pemerintah tak mempertimbangan belanja untuk tunjangan dan hak pensiun menteri baru sebagai bagian kajian utama sebelum melakukan reshuffle.

"Selain membuang anggaran Jelas tidak efektif juga, karena menteri yang baru tentunya harus beradaptasi, dan 1—2 bulan ketika fase adaptasi bagaimana mau jalankan program dengan lancar? Sulit rasanya berharap pada peningkatan kinerja menteri baru yang menjabat di waktu super singkat,” pungkasnya.

Senada, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda pun tidak melihat urgensi pelantikan menteri yang sebenarnya bisa ditugaskan kepada Pelaksana tugas (Plt) yang semisalnya bisa diembankan kepada Menteri Koordinator (Menko) terkait yang sebenarnya tupoksinya sejalan.

“Tidak ada urgensi melantik menteri baru. Bahkan 2008—2009, ada Plt Kemenko Bidang Perekonomian yang dijabat oleh Menkeu aktif saat itu, Sri Mulyani. Jadi sebenarnya bisa dilakukan melalui Plt,” ucapnya.

Dia menilai beda cerita ketika Jokowi melantik untuk tujuan politik balas budi kepada para menteri yang terpilih lantaran berhasil memenangkan pasangan nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sehingga, dia menyoroti apabila melihat dari sisi ekonomi tentu saja akan menjadi pemborosan bagi dompet negara. Mengingat, setiap menteri yang menjabat bakal mendapatkan tunjangan dan hak pensiun yang jumlahnya cukup besar.

“Uang yang seharusnya bisa dihemat jadi digunakan untuk membiayai pensiunan menteri. Apalagi hanya menjabat 2 bulan. Buat apa harus ada menteri kalo tidak bisa melakukan sesuatu. Atau ya melakukan sesuatu demi kepentingan kelompoknya saja,” pungkas Huda.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa ada potensi besar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.

Karyono menilai bahwa imbas permintaan mundur Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang menaikkan potensi untuk melakukan reshuffle.

“Reshuffle dua menteri memang bisa jadi meluas ke beberapa pos menteri lainnya dengan tujuan untuk menyiapkan transisi ke pemerintahan baru,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Kendati demikian, dia mengamini bahwa reshuffle menteri yang hanya tinggal satu bulan tentu kurang efektif, apabila diukur dari aspek kinerja. Namun, akan tepat dilakukan sebagai pintu masuk untuk konsolidasi.

Maksudnya, kata Karyono agar proses transisi lebih selaras dengan kebijakan pemerintahan yang akan datang.

“Tentu ada manfaatnya dalam konteks perencanaan program pembangunan yang menjadi agenda pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” pungkas Karyono.

Hak Presiden

Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi turut mengomentari kemungkinan reshuffle yang terus berkembang. Dia pun tak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” katanya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Dia juga angkat bicara mengenai alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingkn merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” imbuhnya.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” pungkas Hasan.

Tunjuk Pengganti Risma

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial usai keputusan mundur dari Tri Rismaharini (Risma).

Presiden Ke-7 RI itu pun mengamini bahwa tak menampik kemungkinan dirinya bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet kembali dalam waktu dekat.

“Ya bisa [reshuffle lagi],” tegas Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda, 9 Jembatan Callender Hamilton dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana merespons kabar tentang kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sekadar catatan bahwa, saat ini terdapat sejumlah kursi kosong pasca pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung. Risma dan Pramono adalah dua politikus PDIP yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 November nanti.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui tidak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN. Namun ia juga menekankan bahwa proses penunjukan siapa pengganti Risma dan Pramono itu sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, Hasan Nasbi juga mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingin merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana merespons kabar tentang kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sekadar catatan bahwa, saat ini terdapat sejumlah kursi kosong pasca pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung. Risma dan Pramono adalah dua politikus PDIP yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 November nanti.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui tidak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN. Namun ia juga menekankan bahwa proses penunjukan siapa pengganti Risma dan Pramono itu sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, Hasan Nasbi juga mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingin merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk kembali mengocok ulang atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa beragam isu yang beredar di media sosial terkait dengan akan terjadi perombakan (reshuffle) kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini, Selasa (30/7/2024) adalah tidak benar.

"Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet. Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (30/7/2024).

Senada, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana pun mengatakan belum ada informasi mengenai adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Meski begitu, dia mengamini bahwa pergantian menteri memang merupakan hak prerogatif presiden.

“Kami belum mendengar hal tersebut. Pergantian Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden,” tuturnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Selasa (30/7/2024).

Sekadar informasi, saat ini, Kepala Negara masih berkantor di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Rutinitas di ibu kota baru di Penajam Paser Utara itu telah dijalani olehnya sejak kemarin, Senin (29/7/2024).

Adapun, Presiden Ke-7 RI itu pun saat ini masih memiliki agenda rapat di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, sebelum kembali ke Jakarta hari ini dengan menerima perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah (Kadinda) serta para pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dari sejumlah daerah di sekitar IKN.

Selain itu, Presiden juga akan bertemu Hipmi Provinsi Kalimantan Timur, Hipmi Balikpapan, Hipmi Samarinda, dan Hipmi Penajam Paser Utara.

Yusuf menuturkan, dalam pertemuan itu, Presiden ingin mengajak dan memberi kesempatan kepada para pengusaha lokal sekitar IKN untuk ikut berperan serta dan bersama-sama menjemput masa depan di IKN.

"Hari kedua ngantor di Istana Garuda IKN, sekitar pukul 09.30 Wita, Bapak Presiden akan Menerima Kadinda Provinsi Kalimantan Timur, Kadinda Balikpapan, Kadinda Samarinda, Kadinda Penajam Paser Utara," tegas Yusuf.