Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar baik bagi industri perbankan, porsi kredit UMKM kini tak perlu mengejar minimal 30% dari total kredit. Kewajiban tersebut tak akan ada dalam Rancangan POJK UMKM yang kini tengah disusun oleh OJK.

Seperti diketahui, Pemerintah sebelumnya menargetkan minimal 30% kredit dari perbankan disalurkan untuk segmen UMKM. Alih-alih mencapai target, beberapa bank justru tercatat mengalami penyusutan porsi kredit UMKM di saat risiko segmen tersebut sedang naik-naiknya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pun memastikan bahwa dalam RPOJK UMKM yang sedang disusun, tidak terdapat kewajiban bagi LJK untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit.

Adapun, Dian menyebutkan beberapa hal yang diatur dalam rancangan beleid ini mengenai penyusunan skema khusus untuk pembiayaan kepada UMKM, pemanfaatan dukungan perangkat penilaian kredit (credit scoring), serta evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit/marjin pembiayaan UMKM.

Selain itu, diatur pula kewajiban bagi LJK untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta pengembangan kompetensi SDM internal LJK untuk mendukung pemberian akses pembiayaan UMKM.

Di sisi lain, ia juga sempat bilang bahwa saat ini yang diperlukan bukan berapa besar kredit yang disalurkan tetapi berapa besar sebetulnya UMKM yang bisa dikembangkan. Menurutnya, kredit hanyalah salah satu bagian saja dari komponen penting pengembangan UMKM.

“Aturan ini juga termasuk penjaminan pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat dan mampu bersaing, sehingga dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ujar Dian.

Sebagai informasi, beberapa bank KBMI 4 tercatat mengalami penyusutan untuk kredit di sektor UMKM. Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatat porsi kredit UKM kini berada di sekitar 13,7%. Sebagai perbandingan, di periode sama tahun lalu, porsi kredit UKM nya masih di kisaran 14%.

Meski demikian, secara nilai sejatinya BCA juga masih mencatatkan pertumbuhan kredit UKM di semester I-2024 sekitar 12,7% secara tahunan (YoY). Nilai kreditnya sepanjang enam bulan pertama tahun ini mencapai Rp 114,4 triliun.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyadari, saat ini permintaan kredit dari sektor UMKM tengah lesu. Ini diakibatkan oleh daya beli yang menurun sehingga langkah ekspansif dari UMKM pun turut menurun,

Ia menegaskan bahwa untuk menyalurkan kredit, bank tentu harus melihat kondisi dan situasi makro. Apabila kondisinya sedang tidak mendukung, bank juga boleh untuk tidak agresif ke sektor tersebut.

“Kalau bagus, pencet gas. Kalau memang kurang bagus, permintaan juga gak ada,” ujar Jahja.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga mengalami perubahan komposisi portofolio kreditnya per semester I-2024. Dalam setahun, porsi segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Di sisi lain, BRI yang memiliki karakteristik bank UMKM justru terlihat kian meningkatkan porsi kredit korporasi yang dimiliki. Pada periode yang sama, kontribusi kredit segmen korporasi menjadi 18%, naik dari periode sama tahun lalu yang berkontribusi sekitar 15,5%.

Direktur Utama BRI Sunarso bilang salah satu strategi yang diterapkan oleh BRI adalah selalu melihat potensi dari tiap segmen. Ia bilang, jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tertentu, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso menambahkan, dalam hal ini, BRI telah memperketat kriteria risk acceptancedan portofolioguideline.Sementara, portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank juga dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar baik bagi industri perbankan, porsi kredit UMKM kini tak perlu mengejar minimal 30% dari total kredit. Kewajiban tersebut tak akan ada dalam Rancangan POJK UMKM yang kini tengah disusun oleh OJK.

Seperti diketahui, Pemerintah sebelumnya menargetkan minimal 30% kredit dari perbankan disalurkan untuk segmen UMKM. Alih-alih mencapai target, beberapa bank justru tercatat mengalami penyusutan porsi kredit UMKM di saat risiko segmen tersebut sedang naik-naiknya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pun memastikan bahwa dalam RPOJK UMKM yang sedang disusun, tidak terdapat kewajiban bagi LJK untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit.

Adapun, Dian menyebutkan beberapa hal yang diatur dalam rancangan beleid ini mengenai penyusunan skema khusus untuk pembiayaan kepada UMKM, pemanfaatan dukungan perangkat penilaian kredit (credit scoring), serta evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit/marjin pembiayaan UMKM.

Selain itu, diatur pula kewajiban bagi LJK untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta pengembangan kompetensi SDM internal LJK untuk mendukung pemberian akses pembiayaan UMKM.

Di sisi lain, ia juga sempat bilang bahwa saat ini yang diperlukan bukan berapa besar kredit yang disalurkan tetapi berapa besar sebetulnya UMKM yang bisa dikembangkan. Menurutnya, kredit hanyalah salah satu bagian saja dari komponen penting pengembangan UMKM.

“Aturan ini juga termasuk penjaminan pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat dan mampu bersaing, sehingga dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ujar Dian.

Sebagai informasi, beberapa bank KBMI 4 tercatat mengalami penyusutan untuk kredit di sektor UMKM. Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatat porsi kredit UKM kini berada di sekitar 13,7%. Sebagai perbandingan, di periode sama tahun lalu, porsi kredit UKM nya masih di kisaran 14%.

Meski demikian, secara nilai sejatinya BCA juga masih mencatatkan pertumbuhan kredit UKM di semester I-2024 sekitar 12,7% secara tahunan (YoY). Nilai kreditnya sepanjang enam bulan pertama tahun ini mencapai Rp 114,4 triliun.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyadari, saat ini permintaan kredit dari sektor UMKM tengah lesu. Ini diakibatkan oleh daya beli yang menurun sehingga langkah ekspansif dari UMKM pun turut menurun,

Ia menegaskan bahwa untuk menyalurkan kredit, bank tentu harus melihat kondisi dan situasi makro. Apabila kondisinya sedang tidak mendukung, bank juga boleh untuk tidak agresif ke sektor tersebut.

“Kalau bagus, pencet gas. Kalau memang kurang bagus, permintaan juga gak ada,” ujar Jahja.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga mengalami perubahan komposisi portofolio kreditnya per semester I-2024. Dalam setahun, porsi segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Di sisi lain, BRI yang memiliki karakteristik bank UMKM justru terlihat kian meningkatkan porsi kredit korporasi yang dimiliki. Pada periode yang sama, kontribusi kredit segmen korporasi menjadi 18%, naik dari periode sama tahun lalu yang berkontribusi sekitar 15,5%.

Direktur Utama BRI Sunarso bilang salah satu strategi yang diterapkan oleh BRI adalah selalu melihat potensi dari tiap segmen. Ia bilang, jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tertentu, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso menambahkan, dalam hal ini, BRI telah memperketat kriteria risk acceptancedan portofolioguideline.Sementara, portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank juga dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kredit UMKM yang telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak pada porsi portofolio kredit di sektor tersebut. Porsi kredit UMKM yang dimiliki bank, dalam hal ini utamanya bank KBMI 4, terlihat mengalami penyusutan.

Ambil contoh, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang mengalami perubahan komposisi portofolio kreditnya per semester I-2024. Dalam setahun, porsi segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Di sisi lain, BRI yang memiliki karakteristik bank UMKM justru terlihat kian meningkatkan porsi kredit korporasi yang dimiliki. Pada periode yang sama, kontribusi kredit segmen korporasi menjadi 18%, naik dari periode sama tahun lalu yang berkontribusi sekitar 15,5%.

Hal yang sama juga turut terjadi pada PT Bank Mandiri Tbk yang saat ini mencatat porsi kredit UKM sekitar 5,38%. Di mana, pada semester I-2023, porsi kredit UKM sedikit lebih tinggi yang berada di level 5,69%, berdasarkan data presentasi bank.

Kondisi serupa terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Bank swasta terbesar di Indonesia ini mencatat porsi kredit UKM kini berada di sekitar 13,7%. Sebagai perbandingan, di periode sama tahun lalu, porsi kredit UKM nya masih di kisaran 14%.

Meski demikian, secara nilai sejatinya BCA juga masih mencatatkan pertumbuhan kredit UKM di semester I-2024 sekitar 12,7% secara tahunan (YoY). Nilai kreditnya sepanjang enam bulan pertama tahun ini mencapai Rp 114,4 triliun.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyadari, saat ini permintaan kredit dari sektor UMKM tengah lesu. Ini diakibatkan oleh daya beli yang menurun sehingga langkah ekspansif dari UMKM pun turut menurun,

Ia menegaskan bahwa untuk menyalurkan kredit, bank tentu harus melihat kondisi dan situasi makro. Apabila kondisinya sedang tidak mendukung, bank juga boleh untuk tidak agresif ke sektor tersebut.

“Kalau bagus, pencet gas. Kalau memang kurang bagus, permintaan juga gak ada,” ujar Jahja.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso bilang salah satu strategi yang diterapkan oleh BRI adalah selalu melihat potensi dari tiap segmen. Ia bilang, jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tertentu, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso menambahkan, dalam hal ini, BRI telah memperketat kriteria risk acceptance danportofolio guideline.Sementara, portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank juga dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Di sisi lain, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menambahkan bahwa dalam mendorong penyaluran kredit, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memperkuat sistem mitigasi risiko melalui monitoring dan menganalisa risiko pasar serta profil masing-masing debitur.

Tidak hanya itu, Ali menyebut bank berlogo pita emas ini juga berfokus pada program edukasi keuangan bagi pelaku UMKM agar lebih siap dalam menghadapi dinamika bisnis yang ada, sehingga dapat mengurangi risiko di masa mendatang.

Menurutnya, Bank Mandiri juga menerapkan strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop sesuai strategi kewilayahan dengan mengoptimalkan kolaborasi menggarap value chain nasabah wholesale Bank Mandiri dan optimalisasi digital oleh tenaga sales Bank Mandiri guna memberikan percepatan layanan kepada calon debitur dan perluasan akses kredit melalui program referral diikuti dengan edukasi layanan dan transaksi keuangan melalui Mandiri Agen.

“Bank Mandiri juga mengedepankan pendekatan personal dan dukungan langsung kepada nasabah UMKM melalui jaringan cabang kami yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sesuai perkiraan, tingkat gagal bayar kredit perbankan di segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kenaikan. Berbagai upaya pun dilakukan bank dalam memitigasi risiko pemburukan kualitas kredit.

Seperti diketahui, saat ini rasio kredit bermasalah (NPL) segmen UMKM sedang dalam tren kenaikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPL UMKM periode Mei 2024 berada di level 4,27%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level 4,26%.

Hal serupa pun terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang 80% portofolio kreditnya berasal dari sektor UMKM. Hingga periode semester I/2024, BRI mencatat NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 3,21%.

Secara rinci, segmen kecil menjadi yang paling tinggi kenaikannya sekitar 76 basis poin (bps) menjadi 5,05%. Dilanjutkan, kredit segmen mikro yang NPL-nya naik 72 bps menjadi 2,95%.

Sejalan dengan itu, BRI tampaknya juga menurunkan portofolio kredit BRI di segmen kecil dan mikro. Kontribusi kredit segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Direktur Utama BRI Sunarso pun membenarkan bahwa itu menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh bank pelat merah ini. Ia bilang bahwa jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tersebut, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso bilang bahwa dalam hal ini BRI telah memperketat kriteria risk accpetance dan portfolio guideline. Sementara, untuk portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank, itu pun dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk kredit-kredit bermasalah yang dimiliki BRI, maka akan dilakukan opsi restrukturisasi. Adapun, ia bilang saat ini bank masih dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan umum yang berlaku dan selama ini memang dilakukan oleh bank.

“Kalau sudah tidak bisa direstrukturisasi ya terpaksa hapus buku, tapi disitulah pencadangan akan berbicara,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga bilang BRI turut meningkatkan biaya pencadangan yang dimilik. Tak main-main, biaya pencadangan naik 52,2% YoY atau mencapai Rp 21,35 triliun, berdasarkan laporan keuangan publikasi BRI.

Ia mengungkapkan bahwa memang salah satu strategi BRI adalah terus membentuk pencadangan. Sebab, ini menjadi salah satu upaya untuk bantalan, terlebih setelah berakhirnya restrukturisasi Covid-19 pada Maret lalu.

Tak hanya BRI, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga tampak mengalami kenaikan NPL di segmen UMKM. Mengutip presentasi perusahaan dalam situs resminya, BCA mencatat NPL di segmen itu naik 210 bps secara tahunan menjadi 15,9%.

Sedikit berbeda dengan BRI, itu tak menyusutkan hasrat BCA dalam menyalurkan kredit UMKM. Hal tersebut tercermin dalam pertumbuhan kredit UMKM di separuh pertama 2024 yang tumbuh 12,7% YoY menjadi Rp 114,4 triliun.

“BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali,” ujar Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA.

Selain itu, Hera juga bilang pihaknya selalu menjaga CKPN pada level yang solid dengan membentuknya secara pruden. Hal ini terefleksi pada rasio NPL coverage sebesar 190,2% dan LAR coverage sebesar 71,2%.

“Pembentukan provisi kredit senantiasa kami evaluasi dari waktu ke waktu, sehingga sangat memadai untuk menutup potensi penurunan nilai kredit yang mungkin terjadi,” ujar Hera.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan bilang memang ada kenaikan NPL di umkm terutama pasca pencabutan program restrukturisasi Covid-19.

Ia memproyeksikan NPL UMKM masih di sekitar 4,2% sampai 4,3% setidaknya hingga kuartal 4 tahun ini. Selanjutnya, ada harapan mulai melandai seiring dengan kemungkinan penurunan bunga.

“Kemungkinan landai di kuartal 4 seiring denagn tren bunga mulai melandai dan menjelang akhir tahun ada peningkatan tren belanja masyarakat,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sesuai perkiraan, tingkat gagal bayar kredit perbankan di segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kenaikan. Berbagai upaya pun dilakukan bank dalam memitigasi risiko pemburukan kualitas kredit.

Seperti diketahui, saat ini rasio kredit bermasalah (NPL) segmen UMKM sedang dalam tren kenaikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPL UMKM periode Mei 2024 berada di level 4,27%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level 4,26%.

Hal serupa pun terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang 80% portofolio kreditnya berasal dari sektor UMKM. Hingga periode semester I/2024, BRI mencatat NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 3,21%.

Secara rinci, segmen kecil menjadi yang paling tinggi kenaikannya sekitar 76 basis poin (bps) menjadi 5,05%. Dilanjutkan, kredit segmen mikro yang NPL-nya naik 72 bps menjadi 2,95%.

Sejalan dengan itu, BRI tampaknya juga menurunkan portofolio kredit BRI di segmen kecil dan mikro. Kontribusi kredit segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Direktur Utama BRI Sunarso pun membenarkan bahwa itu menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh bank pelat merah ini. Ia bilang bahwa jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tersebut, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso bilang bahwa dalam hal ini BRI telah memperketat kriteria risk accpetance dan portfolio guideline. Sementara, untuk portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank, itu pun dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk kredit-kredit bermasalah yang dimiliki BRI, maka akan dilakukan opsi restrukturisasi. Adapun, ia bilang saat ini bank masih dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan umum yang berlaku dan selama ini memang dilakukan oleh bank.

“Kalau sudah tidak bisa direstrukturisasi ya terpaksa hapus buku, tapi disitulah pencadangan akan berbicara,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga bilang BRI turut meningkatkan biaya pencadangan yang dimilik. Tak main-main, biaya pencadangan naik 52,2% YoY atau mencapai Rp 21,35 triliun, berdasarkan laporan keuangan publikasi BRI.

Ia mengungkapkan bahwa memang salah satu strategi BRI adalah terus membentuk pencadangan. Sebab, ini menjadi salah satu upaya untuk bantalan, terlebih setelah berakhirnya restrukturisasi Covid-19 pada Maret lalu.

Tak hanya BRI, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga tampak mengalami kenaikan NPL di segmen UMKM. Mengutip presentasi perusahaan dalam situs resminya, BCA mencatat NPL di segmen itu naik 210 bps secara tahunan menjadi 15,9%.

Sedikit berbeda dengan BRI, itu tak menyusutkan hasrat BCA dalam menyalurkan kredit UMKM. Hal tersebut tercermin dalam pertumbuhan kredit UMKM di separuh pertama 2024 yang tumbuh 12,7% YoY menjadi Rp 114,4 triliun.

“BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali,” ujar Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA.

Selain itu, Hera juga bilang pihaknya selalu menjaga CKPN pada level yang solid dengan membentuknya secara pruden. Hal ini terefleksi pada rasio NPL coverage sebesar 190,2% dan LAR coverage sebesar 71,2%.

“Pembentukan provisi kredit senantiasa kami evaluasi dari waktu ke waktu, sehingga sangat memadai untuk menutup potensi penurunan nilai kredit yang mungkin terjadi,” ujar Hera.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan bilang memang ada kenaikan NPL di umkm terutama pasca pencabutan program restrukturisasi Covid-19.

Ia memproyeksikan NPL UMKM masih di sekitar 4,2% sampai 4,3% setidaknya hingga kuartal 4 tahun ini. Selanjutnya, ada harapan mulai melandai seiring dengan kemungkinan penurunan bunga.

“Kemungkinan landai di kuartal 4 seiring denagn tren bunga mulai melandai dan menjelang akhir tahun ada peningkatan tren belanja masyarakat,” ujarnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan pada awal Kuartal II-2024.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) telah menyalurkan pembiayan ke sektor UMKM sebesar Rp 96,73 triliun per April 2024.

Jumlah tersebut naik 8,4% secara tahunan (yoy) dari posisi tahun lalu yang sebesar Rp 89,23 triliun per April 2023. Sementara itu, jika melihat kinerja pembiayaan UMKM pada sejumlah bank syariah, juga mencatatkan peningkatan signifikan.

BCA Syariah misalnya, bank ini menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar Rp 1,9 triliun per Juni 2024, atau tumbuh positif sebesar 18,63% yoy dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur BCA Syariah Pranata mengatakan, dari total pembiayaan bank yang sebesar Rp 9,53 triliun per Juni 2024, komposisi pembiayaan UMKM menempati posisi kedua terbesar setelah pembiayaan komersial.

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan UMKM, Pranata menyebut kualitas pembiayaan masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio NPF yang rendah di level 0,17% per Juni 2024.

Penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk penyaluran pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sampai dengan akhir tahun ini, salah satu strategi BCA Syariah adalah dengan memperluas kerjasama dengan komunitas pengusaha terutama pengusaha kecil dan menengah, serta memperkuat sinergi dengan induk usaha untuk penyaluran pembiyaan dengan skema inti plasma

Senada, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM, yakni mencapai Rp 46,69 triliun sampai Mei 2024. Jumlah tersebut tumbuh 17,05% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Tren pembiayaan UMKM BSI terus mengalami peningkatan. Ini tidak lepas dari perkembangan jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah serta gaya hidup masyarakat yang mulai melihat perbankan syariah sebagai salah satu alternatif pembiayaan,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi belum lama ini

Salah satu upaya BSI dalam mengembangkan UMKM adalah melalui UMKM Center yang ada di tiga daerah, yaitu Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya di Jawa Timur. Saat ini BSI memiliki 3.156 UMKM binaan di ketiga wilayah tersebut.

“Pembiayaan UMKM BSI berfokus pada bisnis-bisnis yang resilience, kuat, dan berkelanjutan. Ini karena BSI ingin memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga bagi alam melalui pembiayaan yang berkelanjutan,” imbuh Hery.

Senada, Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji mengatakan, pihaknya melihat potensi pembiayaan ke sektor UMKM yang cukup besar tahun ini.

"Namun seiring dengan prinsip kehati-hatian yang dijalankan, Bank Muamalat tidak menargetkan pertumbuhan pembiayaan di sektor UMKM yang agresif pada tahun ini, tapi kami akan menjaga pertumbuhan pembiayaan UMKM di level moderat pada tahun ini." ungkap dia kepada Kontan.

Sejalan dengan itu, Hayunaji menyebit kualitas asset atau rasio NPF segmen UMKM juga senantiasa diajag pada level yang sesuai dengan ketentuan regulator.

Lebih lanjut Bank Muamalat akan fokus pada kualitas portofolio yang sehat dan sesuai dengan risk appetite yang acceptable.

"Sektor industri yang menjadi fokus penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Muamalat antara lain adalah sektor pendidikan dan kesehatan," ungkap dia.