REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat tidak akan melakukan cleansing atau memberhentikan guru honorer seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Mereka tetap akan memanfaatkan guru honorer dengan sistem yang baru.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdik Jabar Diah Restu Susanti mengatakan, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru di Jawa Barat mencapai 20.225 orang. Sedangkan guru non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer sebanyak 11.315 orang.

"Ada 10.269 non ASN guru terdata di dapodik (data pokok pendidikan) dan ada 1.046 guru non-ASN non-dapodik, mereka mengajar tapi tidak ada di dapodik," ucap dia, Selasa (23/7/2024).

Diah mengatakan, para guru non ASN yang tidak terdata di dapodik terdata di surat keputusan bersama (SKB) organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka mengajar di sekolah.

Dengan fenomena P3K dari swasta, ia mengatakan, akan mempengaruhi keberadaan para guru honorer di sekolah. Oleh karena itu Disdik Jabar tetap akan mempekerjakan guru honorer.

"Kami akan tetap memperkerjakan honorer, ini supaya tetap bekerja mengajar di sekolah tapi tidak menjamin mengajar di sekolah masing-masing karena sesuai kebutuhan sekolah yang ada," ucap dia.

Ia mengatakan, Disdik Provinsi Jabar tidak akan menonaktifkan guru honorer. Bagi guru honorer yang mengajar kurang dari 24 jam akan tetapi mempunyai sertifikasi guru akan disisir dan diberikan waktu mengajar.

Diah melanjutkan, para guru honorer ke depan dikontrak tidak lagi oleh kepala sekolah. Namun, mereka harus dikontrak kepala cabang dinas demi penataan sistem.

"Ke depan kontrak kerja untuk pemerataan dibuat SK kontrak kerja antara non-ASN sudah tidak lagi kepala sekolah tapi non-ASN dengan kepala cabang dinas untuk penataan," kata dia.

Diah menambahkan, anggaran untuk membayar gaji guru honorer berasal dari biaya operasional pendidikan daerah (BOPD). Dana tersebut berasal dari APBD Provinsi Jabar.

"Jadi tidak ada lagi kepala sekolah seenaknya rekrut tanpa kebutuhan," ungkap dia.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi kebijakan pembersihan atau cleansing yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan (disdik). Pasalnya, kebijakan itu dilakukan untuk melakukan penataan terhadap guru honorer.

Heru mengatakan, kebijakan cleansing dilakukan bukan untuk memberhentikan atau memecat para guru honorer. Menurut dia, cleansing dilakukan untuk memadukan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akuratnya.

"Cleansing ini adalah jangan diartikan untuk memberhentikan guru, tidak. Cleansing ini adalah mempadupadankan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akurat," kata dia di Lapangan Banteng.

Ia menyebutkan, jumlah guru honorer di DKI Jakarta saat ini sekitar 4.000 orang. Namun, para guru honorer itu disebut tidak bekerja dengan baik. Artinya, para guru itu tak bisa mengajar dengan optimal lantaran ada tumpang tindih kebutuhan guru di sekolah.

Heru mencontohkan, kebutuhan guru di beberapa sekolah sudah sangat tercukupi. Bahkan, ada kasus terdapat guru mata pelajaran Bahasa Inggris yang mencapai tiga sampai empat orang. Alhasil, guru yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan jam pelajaran. Padahal, di satu sisi guru memiliki target jam pelajaran.

"Tadi siang saya rapat maraton dengan kepala Dinas Pendidikan dan pejabat terbatas. Satu yang saya jelaskan di sini, terkait dengan guru yang non-aktif 107, akan kita data, lantas mereka akan didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan ilmunya," ujar Heru.

Ia menegaskan, sebanyak 107 yang dikabarkan dinonaktifkan tetap akan bisa mengajar. Namun, sekolah tempat mereka mengajar akan disesuaikan dengan keahlian para guru honorer tersebut.

Artinya, para guru honorer yang terdampak cleansing itu akan disalurkan ke sekolah lain sesuai kebutuhan. Penyaluran itu juga akan tetap memperhatikan jarak antara rumah guru honorer dan sekolah, sehingga tidak menyulitkan guru untuk beraktivitas.

"Karena mereka di tempat posisinya juga tidak bisa mendapatkan jam pelajaran, jam terbang lah ya untuk mengajar. Kan dia mendapatkan poin, jadi semuanya bisa terselesaikan," kata dia.

Selain itu, seluruh guru honorer di DKI Jakarta juga akan dibekukan rekomendasi untuk masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). "Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan 4.000 guru ini yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak-anak didik kita yang kita cintai untuk mendapatkan rekomendasi data dapodik," kata Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendata ternyata ada 466 guru honorer yang tidak punya jam mengajar. Tindakan ini diduga sebagai upaya cleansing atau memecat mereka secara halus.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyebut laporan itu paling banyak diadukan guru honorer di Jawa Barat (Jabar). Para guru honorer tak diberi jam mengajar dengan dalih dialihkan ke guru PPPK yang baru masuk.

"Pada bulan Mei sampai Juli ini kami terus berkomunikasi, kami terus mendata dan akhirnya berhasil kami kumpulkan ada sekitar 466 kasus guru honorer di sekolah yang jamnya tergeser sehingga dia non, tidak punya jam mengajar," kata Iman, Kamis (18/7/2024).

Padahal jam mengajar ibarat nyawa bagi guru honorer. Penghilangan jam mengajar secara paksa ini menimbulkan keresahan bagi guru honorer.

"Bagi guru honorer jam mengajar itu adalah nyawa mereka, karena tidak ada alasan mereka di sekolah jika tidak ada jam mengajar," ucap Iman.

Iman menegaskan profesi guru sebenarnya dilindungi oleh regulasi. Tapi kenyataannya para guru honorer saat ini nasibnya tak menentu. Bahkan mereka ada yang dipecat tanpa diberikan pesangon.

"Guru itu dilindungi sebagai profesi. Dengan kondisi guru honorer sekarang itu miris karena dipecat di hari yang sama dengan isi formulir. Banyak yang tanya apa dapat pesangon? Boro-boro," ujar Iman.

Tercatat, P2G memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Seratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Ke-107 guru honorer itu pun sudah mengadu ke LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerja sama LBH Jakarta dengan P2G serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Iman mengatakan, P2G mencurigai adanya upaya melakukan pemecatan besar-besaran terhadap guru honorer di Indonesia. Mereka ada yang diusir langsung dari sekolah atau sengaja dibuat tak punya jam mengajar.

"4 Juli (2024) ada laporan dari beberapa daerah upaya pengusiran guru honorer itu kejadian masif. Oleh karena itu sedang ada PHK besar-besaran terhadap guru honorer di seluruh Indonesia," kata Iman.

Iman menduga pemecatan di Jakarta berpeluang terjadi pula di daerah lain. "Umumnya bisa dikatakan tata kelola guru kurang lebih amburadul ya. Kejadian cleansing guru honorer di Jakarta boleh disebut fenomena gunung es," ujar Iman.

Iman menemukan di Garut, Provinsi Jawa Barat ternyata para guru honorernya ada yang kehilangan jam mengajar. Padahal jam mengajar ibarat nyawa bagi guru honorer.

"Sampelnya ada di Garut. Selama tiga kali seleksi PPPK yang disebut cara selamatkan guru honorer ternyata ada korban. Korbannya guru honorer juga. Tiap ada kelulusan PPPK yang sebagian guru honorer ternyata geser keberadaan guru honorer ambil jam. Sehingga keresahan ini terus memuncak," ujar Iman.

Di Lampung Utara, Provinsi Lampung, Iman mendapati polanya berbeda dari di Jawa Barat. Para guru honorer disana dibiarkan saja tanpa ada upaya mengangkat derajat mereka. Bahkan mereka tak punya kesempatan ikut seleksi PPPK.

"Di Lampung Utara metode beda. Di Jabar metode pengurangan jam. Di Lampung utara nggak ada seleksi PPPK, mereka terus honorer sampai Desember 2024 maka karirnya stop. Mereka juga nggak ada kesempatan berkompetisi seleksi PPPK," ujar Iman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendata, ternyata ada 466 guru honorer yang tidak punya jam mengajar. Tindakan ini diduga sebagai upaya memecat mereka secara halus.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyebut laporan itu paling banyak diadukan guru honorer di Jawa Barat. Para guru honorer tak diberi jam mengajar dengan dalih dialihkan ke guru PPPK yang baru masuk.

"Pada bulan Mei sampai Juli ini kami terus berkomunikasi, kami terus mendata dan akhirnya berhasil kami kumpulkan ada sekitar 466 kasus guru honorer di sekolah yang jamnya tergeser sehingga dia non, tidak punya jam mengajar," kata Iman, Kamis (18/7/2024).

Padahal jam mengajar ibarat nyawa bagi guru honorer. Penghilangan jam mengajar secara paksa ini menimbulkan keresahan bagi guru honorer. "Bagi guru honorer jam mengajar itu adalah nyawa mereka, karena tidak ada alasan mereka di sekolah jika tidak ada jam mengajar," ucap Iman.

Iman menegaskan, profesi guru sebenarnya dilindungi oleh regulasi. Tapi kenyataannya para guru honorer saat ini nasibnya tak menentu. Bahkan mereka ada yang dipecat tanpa diberikan pesangon.

"Guru itu dilindungi sebagai profesi. Dengan kondisi guru honorer sekarang itu miris karena dipecat di hari yang sama dengan isi formulir. Banyak yang tanya apa dapat pesangon? Boro-boro," ujar Iman.

Tercatat, P2G memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Seratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Ke-107 guru honorer itu pun sudah mengadu ke LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerjasama LBH Jakarta dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Para guru honorer bereaksi keras atas pemecatan yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta pada bulan ini. Pemecatan ini memang muncul mendadak hingga mengagetkan para guru honorer.

Andi Febriansyah menjadi salah satu guru honorer yang terdampak pemecatan ini. Andi memprotes keras kelas sosial yang ada pada guru. Ia menyinggung adanya guru honorer, guru PPPK, guru PNS. Padahal tugas mereka sebagai pengajar tak berbeda jauh.

"Ada perbedaan dan kelas sosial kepada kita yaitu upah padahal tugas sama, ijazah sama. Kapan setaranya ini guru? Guru ya guru saja, enggak usah ada stratifikasi sosial tingkatan guru honor lah, PPPK, ASN lah," kata Andi, Kamis (17/7/2024).

Andi menyebut "kelas" pada guru ini malah memperparah masalah dunia pendidikan. Andi mengendus guru-guru ini sengaja dibuat kelasnya justru agar saling berantem satu sama lain.

"Guru selalu dibenturkan tiap ganti menteri. Jadi kita dibentrokan," ujar Andi.

Andi juga menyentil guru honorer digaji lebih kecil padahal tanggungjawabnya tak beda jauh. Bahkan menurutnya gaji guru honorer tak punya standar baku secara nasional.

"Guru honorer bekerja lebih besar. Tapi guru honorer digaji per tiga bulan dari dana bos. Nggak jelas gajinya sesuai kebijakan sekolah nggak ada UMP kecuali di Jakarta ada KKI (kontrak kerja)," ujar Andi.

Oleh karena itu, Andi memprotes keras pemecatan guru honorer. Andi ingin dirinya dan para guru honorer lain dikembalikan untuk bekerja di sekolah masing-masing.

"Kami menolak cleansing, kembalikan kawan-kawan kami yang dipecat yang akhirnya mereka tidak bekerja terseok nasibnya, segera kembalikan kawan-kawan kami yang dipecat," ucap Andi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para guru honorer bereaksi keras atas pemecatan yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pemecatan ini memang muncul mendadak hingga mengagetkan para guru honorer.

Andi Febriansyah menjadi salah satu guru honorer yang terdampak pemecatan ini. Andi memprotes keras kelas sosial yang ada pada guru. Ia menyinggung adanya guru honorer, guru PPPK, guru PNS. Padahal tugas mereka sebagai pengajar tak berbeda jauh.

"Ada perbedaan dan kelas sosial kepada kita yaitu upah padahal tugas sama, ijazah sama. Kapan setaranya ini guru? Guru ya guru saja, enggak usah ada stratifikasi sosial tingkatan guru honor lah, PPPK, ASN lah," kata Andi, Kamis (17/7/2024).

Andi menyebut "kelas" pada guru ini malah memperparah masalah dunia pendidikan. Andi mengendus guru-guru ini sengaja dibuat 'kelas'-nya justru agar saling berantem satu sama lain. "Guru selalu dibenturkan tiap ganti menteri. Jadi kita dibentrokkan," ujar Andi.

Andi juga menyentil guru honorer digaji lebih kecil padahal tanggung jawabnya tak beda jauh. Bahkan menurutnya gaji guru honorer tak punya standar baku secara nasional.

"Guru honorer bekerja lebih besar. Tapi guru honorer digaji per tiga bulan dari dana BOS. Nggak jelas gajinya sesuai kebijakan sekolah nggak ada UMP kecuali di Jakarta ada KKI (kontrak kerja)," ujar Andi.

Oleh karena itu, Andi memprotes keras pemecatan guru honorer. Andi ingin dirinya dan para guru honorer lain dikembalikan untuk bekerja di sekolah masing-masing.

"Kami menolak cleansing, kembalikan kawan-kawan kami yang dipecat yang akhirnya mereka tidak bekerja terseok nasibnya, segera kembalikan kawan-kawan kami yang dipecat," ucap Andi.

Tercatat, P2G memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Seratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Ke-107 guru honorer itu pun sudah mengadu ke LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerja sama LBH Jakarta dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Sekitar 4.000 guru honorer terdampak kebijakan pembersihan (cleansing) yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta. Alasannya, pengangkatan terhadap guru honorer itu dilakukan oleh kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari dinas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, kebijakan cleansing itu dilakukan karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023 terkait adanya 400 guru honorer yang dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai ketentuan. Namun, berdasarkan data Disdik DKI Jakarta, jumlah guru honorer saat ini mencapai sekitar 4.000 orang.

"Sebenarnya satu sekolah itu cuma satu. Ya kan. Cuma kan pengalinya banyak. Jadi akhirnya kelihatannya 4.000-an kan, karena memang sekolahnya juga banyak. Sekolah kita aja sampai 2.000-an, 3.000-an kan," kata Budi saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Angka itu tidak muncul secara tiba-tiba. Sekitar 4.000 guru honorer itu di sekolah negeri merupakan akumulasi sejak 2016. Artinya, praktik pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari dinas sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Budi mengeklaim, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Sosialisasi itu dilakukan petugas Disdik sejak 2017. Bahkan, Disdik telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas.

"Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, dari tahun 2022, di saat itu sudah kita sampaikan. Setop (mengangkat guru honorer), tapi kan bandel," ujar Budi.

Ketika disinggung adanya pembiaran oleh Disdik terkait praktik pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah, Budi menegaskan, jajarannya sudah melakukan sosialisasi dari jauh hari. Pasalnya, kewenangan untuk mengangkat tetap berada di tangan kepala sekolah.

"Kami sudah peringatkan mereka dari jauh hari sih. Kami udah menekan jauh hari, tapi kan mereka tetap ngotot melakukan itu," kata Budi.

Namun, ia tak menyebutkan adanya sanksi yang telah diberikan kepada kepala sekolah. Menurut Budi, masih ada ruang untuk mempertahankan guru honorer hingga Desember 2024.

"Kepala sekolahnya, iya kan sebenarnya waktu itu, ruang itu, peraturannya kan sampai Desember 2024 kan? Undang-Undang itu (ASN) memberikan waktu itu," kata Budi menjawab soal sanksi kepada kepala sekolah.

Kendati demikian, Budi menegaskan, Disdik akan pembinaan kepada kepala sekolah yang bersangkutan. "Nanti akan kami panggil mereka semua, kami lakukan pembinaan, dan kami akan evaluasi juga nanti ke depan," ujar Budi yang juga menjabat Kadisdukcapil DKI Jakarta.

Adapun temuan yang dipersoalkan BPK adalah penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pasalnya, dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan terdapat persyaratan penggunaan dana BOS.

Dalam regulasi itu, disebutkan bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti berstatus bukan ASN, tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik), memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

Namun, guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah tidak terdata dalam Dapodik dan tidak punya NUPTK. Soal nasib ribuan guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing, Budi menyarankan kepada mereka untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan dibuka pada tahun ini.

"Kemarin dari Kemendikbud juga menyatakan bahwa kebutuhan kami kan hampir 1.900-an ya untuk PPPK, untuk guru. Mereka bisa mendaftar ke sana," ujar Budi.

Ihwal posko pengaduan yang dibuka untuk para guru honorer terdampak kebijakan cleansing, Budi tak mau mempermasalahkannya. Menurut dia, upaya itu merupakan hak para guru honorer. "Ya enggak apa-apa, silakan saja," kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penghuni Kebon Sirih menyoroti kebijakan pembersihan (cleansing) yang dilakukan terhadap guru honorer. Apalagi, kebijakan itu membuat sebanyak 107 guru honorer di DKI Jakarta diberhentikan.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengaku, sangat menyesalkan kebijakan cleansing terhadap guru honorer. Pihaknya akan segera menjadwalkan audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terkait alasan melakukan kebijakan itu.

"Kami DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan diambil langkah tersebut. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadi kontra-produktif pada dunia pendidikan di Jakarta, yang saat ini kita sama-sama kita lakukan perbaikan," kata Aziz di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurut dia, Disdik DKI Jakarta tak perlu buru-buru menerapkan kebijakan cleansing. Dia mengatakan, kebijakan itu sebaiknya dapat ditunda sampai pelantikan gubernur baru di DKI Jakarta.

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyampaikan, telah mendapatkan alasan dari Disdik terkait diberlakukannya kebijakan tersebut karena guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa rekomendasi dinas. Namun, ia menyatakan alasan itu terlalu sumir.

"Disdik kan tahu selama ini banyak guru honorer direkrut oleh kepsek, tapi karena peraturan sekarang tidak ada lagi guru honorer. Itu aja jadi alasan mereka," kata Johnny.

Menurut dia, Disdik DKI semestinya tetap menampung keberadaan guru honorer. Di sisi lain, sambung dia, Disdik DKI juga harus menyiapkan para guru honorer itu untuk menjadi guru yang sah sesuai aturan yang berlaku.

"Jangan sampai dengan alasan seperti itu justru mereka dikorbankan. Mereka direkrut juga karena kan dibutuhkan oleh sekolah," ujar politikus PDIP itu.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Fahri Qolbina mengatakan, pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Disdik DKI terkait masalah itu. Elva akan mendorong agar kebijakan cleansing itu dikaji ulang.

"Kami di Fraksi PSI sendiri meminta Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini. Efisiensi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan guru-guru yang telah berkontribusi besar dalam pendidikan," ujar Elva.

Dia mengungkapkan, saat ini masih banyak sekolah negeri di Jakarta yang kekurangan guru dengan kualifikasi linear. Artinya, kebijakan cleansing dikhawatirkan akan mengganggu sistem pembelajaran di sekolah.

Sebelumnya, sebanyak 107 guru honorer di Provinsi DKI Jakarta dilaporkan terdampak kebijakan cleansing atau pembersihan yang dilakukan Disdik DKI. Akibatnya, seratusan guru honorer itu harus kehilangan pekerjaannya.

Temuan BPK...

Pelaksana Tugas (Plt) Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengakui pihaknya telah melakukan cleansing terhadap guru honorer. Kebijakan cleansing itu dilakukan karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) serta ketentuan sebagai penerima honor.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan BPK," kata Awaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta angkat bicara mengenai pemecatan yang dilakukan terhadap 107 guru honorer. Disdik beralasan pemecatan itu karena pengangkatan guru honorer sudah bermasalah dan tidak sesuai prosedur.

"Berdasarkan Persesjen Kemdikbud Nomor 1 Tahun 2018 (pasal 5), persyaratan NUPTK untuk guru honor adalah diangkat oleh kepala dinas," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Budi Awaluddin dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Budi menyebut, saat ini jumlah honorer di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta jumlahnya mencapai 4.000 orang. Penambahan tersebut terakumulasi sejak tahun 2016.

Tapi ternyata, menurut Disdik Jakarta, pengangkatan guru honorer ini bermasalah. Penyebabnya, karena pengangkatan malah dilakukan kepala sekolah.

"Dari seluruh honor yang ada saat ini, dan tidak ada satu pun guru honor yang diangkat kepala dinas sehingga NUPTK-nya tidak dapat diproses, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Budi.

Terhitung 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta. Hal ini sesuai Permendikbud Nomor 63 tahun 2022 pasal 40 (4) bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti: Berstatus bukan ASN, Tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan Belum mendapat tunjangan profesi guru.

"Perbaikan pendidikan perlu diawali dari tenaga pengajar dengan memiliki mutu tenaga pengajar berkualitas," ujar Budi.

Budi juga menjelaskan rekrutmen guru honor selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas alasan kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat Dinas. Padahal sesuai aturan yang berlaku bahwa sejak tahun 2017-2022 sudah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi Dinas Pendidikan.

"Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 ditemukan peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor," ujar Budi.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengungkapkan ratusan guru yang dipecat tersebut dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

"Pada 5 Juli atau pada pekan pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran baru 2024/2025 di DKI Jakarta, para guru honorer mendapatkan pesan horor. Yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah," kata Iman saat dikonfirmasi pada Rabu (17/7/2024).

Iman menyampaikan, para kepala sekolah mengirimkan formulir 'Cleansing Guru Honorer' kepada para guru honorer. Formulir itu dimaksudkan supaya diisi oleh para guru honorer.

"Ada kasus di Jakarta Timur, ada yang pakai berita acara, harus mengatakan persetujuan. Ada yang cuma mengisi identitas, nanti kepala sekolah atau dinas yang akan buat status, ini sudah cleansing," ujar Imam.

Hal ini juga dialami sebagian anggota P2G Jakarta yang berstatus guru honorer. Alhasil mereka pun syok atas pemecatan itu.

"Ada yang menangis, ada yang kebingungan bagaimana memberitahu keluarga di rumah karena dalam waktu singkat karirnya sebagai guru kandas begitu saja. Sampai hari ini mereka masih bertanya-tanya, ini kebijakan apa dan kenapa mereka diperlakukan seperti itu?" ujar Iman.

Imam menyebut pemecatan tersebut tak dibarengi dengan penjelasan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. P2G turut memantau kejadian ini di daerah lain.

"Di daerah lain Jawa Barat bukan cleansing, tetapi honorer dikurangi jam mengajar jadi 0, tidak bisa mengajar. Makanya P2G melihat dalam skala nasional, sedang terjadi PHK massal guru honorer, cuma caranya beda-beda tiap provinisi," ucap Imam.

Imam juga mengkritisi pemakaian istilah 'cleansing'. Kebijakan itu menurutnya memposisikan guru seperti benda yang mengganggu kebersihan.

"Padahal mereka manusia. Pihak Dinas Pendidikan Jakarta yang mengirimkan edaran Cleansing Guru Honorer harus bisa menjelaskan apa maksud kebijakan cleansing ini," ujar Iman.

Iman menegaskan pemberhentian secara sepihak di hari pertama tahun ajaran baru tak pantas dalam tata kelola ketenagakerjaan.

"Masa orang dipecat di hari pertama? Kenapa enggak berita tahu sebulan sebelumnya," ucap Iman.

Oleh karena itu, Iman mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Jakarta agar tak memecat para guru honorer. Mereka disebut tengah menunggu seleksi PPPK 2024. Sehingga kalau dipecat maka mereka kehilangan peluang ikut seleksi PPPK.

"Mereka bertahan di sekolah untuk bisa ikut seleksi PPPK, karena kalau sudah bukan honorer, mereka akan sulit terekrut seleksi PPPK," ujar Iman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta angkat bicara mengenai pemecatan yang dilakukan terhadap 107 guru honorer. Disdik beralasan pemecatan itu karena pengangkatan guru honorer sudah bermasalah dan tidak sesuai prosedur.

"Berdasarkan Persesjen Kemdikbud Nomor 1 Tahun 2018 (pasal 5), persyaratan NUPTK untuk guru honor adalah diangkat oleh kepala dinas," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Budi Awaluddin dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Budi menyebut, saat ini jumlah honorer di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta jumlahnya mencapai 4.000 orang. Penambahan tersebut terakumulasi sejak tahun 2016.

Tapi ternyata, menurut Disdik Jakarta, pengangkatan guru honorer ini bermasalah. Penyebabnya, karena pengangkatan malah dilakukan kepala sekolah.

"Dari seluruh honor yang ada saat ini, dan tidak ada satu pun guru honor yang diangkat kepala dinas sehingga NUPTK-nya tidak dapat diproses, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Budi.

Terhitung 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta. Hal ini sesuai Permendikbud Nomor 63 tahun 2022 pasal 40 (4) bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti: Berstatus bukan ASN, Tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan Belum mendapat tunjangan profesi guru.

"Perbaikan pendidikan perlu diawali dari tenaga pengajar dengan memiliki mutu tenaga pengajar berkualitas," ujar Budi.

Budi juga menjelaskan rekrutmen guru honor selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas alasan kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat Dinas. Padahal sesuai aturan yang berlaku bahwa sejak tahun 2017-2022 sudah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi Dinas Pendidikan.

"Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 ditemukan peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor," ujar Budi.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengungkapkan ratusan guru yang dipecat tersebut dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

"Pada 5 Juli atau pada pekan pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran baru 2024/2025 di DKI Jakarta, para guru honorer mendapatkan pesan horor. Yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah," kata Iman saat dikonfirmasi pada Rabu (17/7/2024).

Iman menyampaikan, para kepala sekolah mengirimkan formulir 'Cleansing Guru Honorer' kepada para guru honorer. Formulir itu dimaksudkan supaya diisi oleh para guru honorer.

"Ada kasus di Jakarta Timur, ada yang pakai berita acara, harus mengatakan persetujuan. Ada yang cuma mengisi identitas, nanti kepala sekolah atau dinas yang akan buat status, ini sudah cleansing," ujar Imam.

Hal ini juga dialami sebagian anggota P2G Jakarta yang berstatus guru honorer. Alhasil mereka pun syok atas pemecatan itu.

"Ada yang menangis, ada yang kebingungan bagaimana memberitahu keluarga di rumah karena dalam waktu singkat karirnya sebagai guru kandas begitu saja. Sampai hari ini mereka masih bertanya-tanya, ini kebijakan apa dan kenapa mereka diperlakukan seperti itu?" ujar Iman.

Imam menyebut pemecatan tersebut tak dibarengi dengan penjelasan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. P2G turut memantau kejadian ini di daerah lain.

"Di daerah lain Jawa Barat bukan cleansing, tetapi honorer dikurangi jam mengajar jadi 0, tidak bisa mengajar. Makanya P2G melihat dalam skala nasional, sedang terjadi PHK massal guru honorer, cuma caranya beda-beda tiap provinisi," ucap Imam.

Imam juga mengkritisi pemakaian istilah 'cleansing'. Kebijakan itu menurutnya memposisikan guru seperti benda yang mengganggu kebersihan.

"Padahal mereka manusia. Pihak Dinas Pendidikan Jakarta yang mengirimkan edaran Cleansing Guru Honorer harus bisa menjelaskan apa maksud kebijakan cleansing ini," ujar Iman.

Iman menegaskan pemberhentian secara sepihak di hari pertama tahun ajaran baru tak pantas dalam tata kelola ketenagakerjaan.

"Masa orang dipecat di hari pertama? Kenapa enggak berita tahu sebulan sebelumnya," ucap Iman.

Oleh karena itu, Iman mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Jakarta agar tak memecat para guru honorer. Mereka disebut tengah menunggu seleksi PPPK 2024. Sehingga kalau dipecat maka mereka kehilangan peluang ikut seleksi PPPK.

"Mereka bertahan di sekolah untuk bisa ikut seleksi PPPK, karena kalau sudah bukan honorer, mereka akan sulit terekrut seleksi PPPK," ujar Iman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengungkapkan ratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

"Pada 5 Juli atau pada pekan pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran baru 2024/2025 di DKI Jakarta, para guru honorer mendapatkan pesan horor. Yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah," kata Iman saat dikonfirmasi pada Rabu (17/7/2024).

Iman menyampaikan, para kepala sekolah mengirimkan formulir 'Cleansing Guru Honorer' kepada para guru honorer. Formulir itu dimaksudkan supaya diisi oleh para guru honorer.

"Ada kasus di Jakarta Timur, ada yang pakai berita acara, harus mengatakan persetujuan. Ada yang cuma mengisi identitas, nanti kepala sekolah atau dinas yang akan buat status, ini sudah cleansing," ujar Imam.

Hal ini juga dialami sebagian anggota P2G Jakarta yang berstatus guru honorer. Alhasil mereka pun syok atas pemecatan itu.

"Ada yang menangis, ada yang kebingungan bagaimana memberitahu keluarga di rumah karena dalam waktu singkat karirnya sebagai guru kandas begitu saja. Sampai hari ini mereka masih bertanya-tanya, ini kebijakan apa dan kenapa mereka diperlakukan seperti itu?" ujar Iman.

Imam menyebut pemecatan tersebut tak dibarengi dengan penjelasan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. P2G turut memantau kejadian ini di daerah lain.

"Di daerah lain Jawa Barat bukan cleansing, tetapi honorer dikurangi jam mengajar jadi 0, tidak bisa mengajar. Makanya P2G melihat dalam skala nasional, sedang terjadi PHK massal guru honorer, cuma caranya beda-beda tiap provinisi," ucap Imam.

Imam juga mengkritisi pemakaian istilah 'cleansing'. Kebijakan itu menurutnya memposisikan guru seperti benda yang mengganggu kebersihan.

"Padahal mereka manusia. Pihak Dinas Pendidikan Jakarta yang mengirimkan edaran Cleansing Guru Honorer harus bisa menjelaskan apa maksud kebijakan cleansing ini," ujar Iman.

Iman menegaskan pemberhentian secara sepihak di hari pertama tahun ajaran baru tak pantas dalam tata kelola ketenagakerjaan.

"Masa orang dipecat di hari pertama? Kenapa enggak berita tahu sebulan sebelumnya," ucap Iman.

Oleh karena itu, Iman mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Jakarta agar tak memecat para guru honorer. Mereka disebut tengah menunggu seleksi PPPK 2024. Sehingga kalau dipecat maka mereka kehilangan peluang ikut seleksi PPPK.

"Mereka bertahan di sekolah untuk bisa ikut seleksi PPPK, karena kalau sudah bukan honorer, mereka akan sulit terekrut seleksi PPPK," ujar Iman.

Pelaksana Tugas (Plt) Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengakui pihaknya telah melakukan cleansing terhadap guru honorer. Kebijakan cleansing itu dilakukan karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) serta ketentuan sebagai penerima honor.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan BPK," kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Ia menjelaskan, rekrutmen guru honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas alasan kebutuhan pendidikan. Namun, rekrutmen itu dilakukan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat dinas.

Menurut Budi, sesuai aturan yang berlaku, sejak 2017 hingga 2022, Disdik Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas. Karena itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 ditemukan peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai.

"Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari dinas, yang dibiayai dana BOS," ujar dia.

Karena itu, perbaikan pendidikan perlu diawali dari tenaga pengajar dengan memiliki mutu tenaga pengajar berkualitas. Terhitung 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai Permendikbud Nomor 63 tahun 2022 pasal 40 (4) bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan.

Syarat yang dimaksud adalah berstatus bukan ASN, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

"Saat ini jumlah honorer di lingkungan Disdik jumlahnya mencapai 4.000 orang, penambahan tersebut terakumulasi sejak tahun 2016. Berdasarkan Persesjen Kemdikbud No 1 Tahun 2018 (pasal 5), persyaratan NUPTK untuk guru honor adalah diangkat oleh kepala dinas. Dari seluruh honor yang ada saat ini dan tidak ada satu pun guru honor yang diangkat Kepala Dinas sehingga NUPTK-nya tidak dapat diproses, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 107 guru honorer di Provinsi DKI Jakarta dilaporkan terdampak kebijakan cleansing atau pembersihan yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik). Akibatnya, seratusan guru honorer itu harus kehilangan pekerjaannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengakui pihaknya telah melakukan cleansing terhadap guru honorer. Kebijakan cleansing itu dilakukan karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) serta ketentuan sebagai penerima honor.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan BPK," kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Ia menjelaskan, rekrutmen guru honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas alasan kebutuhan pendidikan. Namun, rekrutmen itu dilakukan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat dinas.

Menurut Budi, sesuai aturan yang berlaku, sejak 2017 hingga 2022, Disdik Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas. Karena itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 ditemukan peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai.

"Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari dinas, yang dibiayai dana BOS," ujar dia.

Karena itu, perbaikan pendidikan perlu diawali dari tenaga pengajar dengan memiliki mutu tenaga pengajar berkualitas. Terhitung 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai Permendikbud Nomor 63 tahun 2022 pasal 40 (4) bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan.

Syarat yang dimaksud adalah berstatus bukan ASN, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

"Saat ini jumlah honorer di lingkungan Disdik jumlahnya mencapai 4.000 orang, penambahan tersebut terakumulasi sejak tahun 2016. Berdasarkan Persesjen Kemdikbud No 1 Tahun 2018 (pasal 5), persyaratan NUPTK untuk guru honor adalah diangkat oleh kepala dinas. Dari seluruh honor yang ada saat ini dan tidak ada satu pun guru honor yang diangkat Kepala Dinas sehingga NUPTK-nya tidak dapat diproses, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkapkan, alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta memecat ratusan guru honorer berawal dari temuan BPK RI. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan, kebijakan cleansing yang ditempuh Pemprov DKI membuat ratusan guru honorer mendadak dipecat saat hari pertama tahun ajaran baru 2024/2025 dimulai.

"Cleansing ini dalihnya BPK soalnya. Soalnya dalih mereka (Pemprov DKI), (temuan) BPK," kata Iman kepada Republika.co.id, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Menurut Iman, guru honorer yang dipecat semula mendapat tautan G form yang harus diisi. Setelah diisi, sambung dia, ternyata hal itu dijadikan Suku Dinas Pendidikan Kota untuk memutus kontrak mereka. Hal itu jelas mengagetkan para guru honorer yang harus berhenti mengajar pada hari pertama tahun ajaran baru dimulai. Dia mengaku, banyak guru yang curhat kepadanya.

"Para guru honorer masih shock. Beberapa bingung, karena hari pertama masuk sekolah justru diberitahu bahwa itu hari terakhir mengajar. Lalu diminta isi formulir cleansing guru honorer. Ada murid yang tanya, kenapa gak masuk, tapi bingung jawab apa. Masa ngajar 6 tahun, diberhentiinnya gitu aja. Kemaren juga ada yang nangis di Zoom," ujar Iman.

Dia heran, mengapa Pemprov DKI membuat kebijakan cleansing yang terkesan mendadak seperti itu. Iman mengaku, P2G juga belum mendapatkan penjelasan mumpuni atas pemecatan ratusan guru honorer di Jakarta. Apalagi, peristiwa itu terkesan hanya terjadi di Jakarta "Saya kepikiran juga. Apa gak dikutuk ya memperlakukan guru begitu," kata Iman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta akan berbenah diri dalam rangka optimalisasi kualitas pendidikan dari segala sektor, baik unsur teknologi, sarana dan prasarana, aksesibilitas pendidikan, serta termasuk tenaga pengajar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI, Budi Awaluddin menjelaskan, perbaikan pendidikan perlu diawali dari tenaga pengajar dengan memiliki mutu tenaga pengajar berkualitas.

"Terhitung 11 Juli 2024 Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 pasal 40 (4) bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti: Berstatus bukan ASN, Tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru," kata Budi saat ditemui di kantor Disdik DKI, Jalan Gatsu, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Menurut Budi, perbaikan pendidikan perlu diawali dari tenaga pengajar dengan memiliki mutu tenaga pengajar berkualitas. Terhitung 11 Juli 2024, sambung dia, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai Pasal 40 (4) Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 yang berbunyi, guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan.

"Seperti berstatus bukan ASN, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Memiliki Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru," kata Budi.

Menurut Budi, saat ini, jumlah honorer di lingkungan Disdik DKI jumlahnya mencapai 4.000 orang. Penambahan tersebut terakumulasi sejak tahun 2016. Berdasarkan Pasal 5 Persesjen Kemdikbud Nomor 1 Tahun 2018, persyaratan NUPTK untuk guru honor adalah diangkat oleh kepala dinas.

"Dari seluruh honor yang ada saat ini dan tidak ada saty pun guru honor yang diangkat kepala dinas sehingga NUPTK-nya tidak dapat diproses, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Budi.

Dia menjelaskan, rekruitmen honor selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas alasan kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat dinas. Sesuai aturan yang berlaku, sejak 2017 sampai 2022 sudah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas pendidikan.

"Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 ditemukan peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor," kata Budi.

Kebijakan cleansing...