JAKARTA, investor.id – Pakta atau perjanjian perdagangan terbesar di dunia, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dapat menjadi cahaya penuntun bagi negara-negara ASEAN dalam menavigasi gangguan rantai pasok global.

Direktur Eksekutif Sekretariat  Kerjasa Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Rebecca Sta Maria mengatakan, pemberlakuan RCEP bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Masih banyak hal yang harus dikerjakan oleh para anggota pakta ini di tingkat domestik. 

Hal tersebut untuk memastikan bahwa para pelaku usaha benar-benar dapat menikmati fasilitasi perdagangan yang dijanjikan RCEP.

“Ya, kami telah menetapkan tahap sebagai pengelompokan untuk memfasilitasi arus bisnis, investasi, dan perdagangan [melalui RCEP]. ... Tetapi kita perlu melakukan lebih dari itu untuk memastikan bahwa pekerjaan yang telah kita lakukan masuk akal bagi para pelaku usaha,” kata Sta Maria dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

“Ketika kita melihat rantai pasokan, masing-masing dari kita perlu melihat apa yang kita lakukan di dalam negeri,” kata Sta Maria.

RCEP menyatukan semua 10 anggota ASEAN - Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Myanmar - serta mitra dagang eksternalnya. 

Mitra dagang eksternal tersebut di antaranya, Cina, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. India memilih untuk tidak ikut serta dalam perundingan ini karena khawatir akan dibanjiri oleh impor dari Cina.

RCEP mewakili 30% dari produk domestik bruto (PDB) dunia. Pakta ini menjanjikan untuk menghilangkan hingga 90% tarif atas barang-barang yang diperdagangkan di antara para penandatangan selama 20 tahun sejak mulai berlaku.

“Anda perlu melakukan berbagai hal secara paralel. Bahkan jika Anda menegosiasikan akses pasar, fasilitasi investasi, Anda juga perlu melakukan reformasi struktural dan ekonomi, serta infrastruktur,” kata Sta Maria.

Fasilitasi perdagangan tidak akan ada gunanya jika negara-negara RCEP tidak membangun infrastruktur logistik dan interoperabilitas sistem digital mereka. 

“Kami dapat memiliki semua akses bebas bea untuk produk Anda, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama untuk pergi dari pabrik ke pelabuhan karena Anda tidak memiliki infrastruktur fisik dan digital yang tepat,” kata Sta Maria.

Ia menambahkan, perdagangan bukan hanya tentang pergerakan fisik barang, tetapi juga tentang data. Itu adalah titik hambatan lain yang perlu difokuskan untuk rantai pasokan yang lancar.

Sta Maria juga mendesak negara-negara ASEAN untuk memastikan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan ini dapat memasuki rantai pasokan global, antara lain dengan membekali mereka dengan keterampilan digital yang diperlukan.

Data ASEAN menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 70 juta UMKM yang tersebar di seluruh blok Asia Tenggara. UMKM menyumbang 44,8 persen terhadap PDB di kawasan ini. Pemerintah melaporkan bahwa Indonesia memiliki setidaknya 64 juta UMKM, meskipun hanya 15 persen dari usaha kecil ini yang berkontribusi terhadap ekspor nasional. 

“Anda harus membuat ekonomi Anda sendiri menarik untuk memfasilitasi bisnis Anda sehingga manfaat RCEP mengalir ke kita semua,” kata Sta Maria.

Pada tahun 2022, ASEAN mencatat perdagangan barang sebesar US$3,8 triliun sepanjang tahun 2022. Perdagangan jasa di kawasan ini mencapai hampir US$935,6 miliar. RCEP mulai berlaku di Indonesia pada awal 2023, meskipun pakta ini mulai berlaku pada tahun 2022 untuk beberapa anggota seperti Australia, Vietnam, Thailand, dan lainnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News